Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Inovasi dan kemajuan teknologi menawarkan perbaikan di berbagai bidang termasuk sistem ketenagalistrikan. Dalam menghadapi tantangan bisnis dan memenuhi kebutuhan para stakeholder, PT PLN Persero dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Sebagai langkah awal, PLN memutuskan untuk memulai menerapkan sistem smart grid dengan mengimplementasi Advanced Metering Infrastructure (AMI) yang terdiri dari sistem yang kompleks sehingga adopsi teknologi tersebut ke dalam sistem ketenagalistrikan akan menimbulkan biaya investasi yang besar. Berdasarkan laporan tahunan 2020, diketahui PT PLN (Persero) melayani 79 juta pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan jumlah pelanggan yang besar yang tersebar, maka perlu adanya strategi dalam proses implementasi sistem Advanced Metering Infrastructure. Dengan menggunakan pendekatan Fuzzy Analytical Network Process (FANP), penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi serangkaian kriteria yang memiliki pengaruh dalam proses dalam rencana implementasi Advanced Metering Infrastructure. Kriteria-kriteria yang berpengaruh besar tersebut selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menentukan alternatif clustering untuk prioritisasi pemasangan sistem AMI. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa kriteria regulasi dan peraturan dan sub-kriteria fitur menjadi hal yang berpengaruh dalam implementasi sistem AMI. Dari sejumlah alternatif clustering yang ada, menunjukkan bahwa clustering berdasarkan tingginya pemakaian energi listrik menjadi prioritas paling tinggi dan hal ini sejalan dengan salah satu tujuan implementasi AMI untuk peningkatan revenue perusahaan ......Technology advancement and innovation lead to improvement in a variety of areas, including the electric power system. PT PLN Persero should continuously improve and adapt to technological developments in facing business challenges and meet the requirements of stakeholders. As a first step, PLN decided to start implementing the smart grid system by implementing the Advanced Metering Infrastructure (AMI), which is a fairly complex system, so integrating this technology into the power system will require a massive investment. According the company's 2020 annual report, PT PLN (Persero) serves 79 million customers throughout Indonesia. With the large number and scattered customer, it is necessary to have a strategy in the process of implementing the Advanced Metering Infrastructure system. By using the Fuzzy Analytical Network Process (FANP) approach, this study analyses and determines the criteria that have an influence on the process in the implementation plan of Advanced Metering Infrastructure. The criteria that have a big influence are then taken into consideration in determining alternative clustering to prioritize the installation of the AMI system. The analysis result shows that governance and regulation criteria and sub-criteria features affect AMI system implementation. From a number of existing clustering alternatives, it shows that clustering based on the high use of electrical energy is the highest priority and this is aligned with one of the objectives of implementing AMI to improve company revenue.

Abstrak :
Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan peremajaan kota dan penataan kampung kota yang sedang diimplementasikan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Program tersebut belum dapat dilanjutkan mengingat rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khusunya dalam rangka penyerahan tanah untuk ditata ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi wilayah perencanaan, permasalahan, serta strategi pemerintah untuk mewujudkan program ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan perkembangan perkotaan, konflik nilai dan kepentingan, partisipasi publik, serta kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari peraturan, dokumen perencanaan serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya konflik nilai dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan dan peraturan yang belum sinkron. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penginformasian, pendetailan beberapa ketentuan dalam peraturan, sinkronisasi kebijakan serta penerapan konsolidasi tanah skala kecil. ......Land consolidation is one of the policy for city renewal and urban kampung improvement that is being implemented in Cipinang Besar Selatan Sub District. That policy has not been able to continue considering the low willingness of the community to participate in the program, while community participation is the key success factor in implementation of land consolidation, especially in the context of handing over land for rearrangement. This study aims to analyze the condition of the planning area, problems, and government strategies to realize this program. The theories that used in this research are related to urban studies, conflict of values ??and interests, public participation, and public policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data used consists of primary data derived from interviews and secondary data consisting of regulations, planning documents and previous research. The results show that there are several obstacles encountered in the implementation of this program including the low willingness of the community to participate, the existence of conflicts of values ??and interests between the government and the community and the existence of several provisions and regulations that were not in sync. Therefore a strategy that needed are informing, detailing several provisions in regulations, synchronizing policies and implementing small-scale land consolidation.