Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Meskipun sarat dengan semangat dan ide untuk mewujudkan tatanan kepemerintahan yang lebih demokratis, tetapi UU No. 22199 dinilal memelihara ketegangan antara Daerah Kabupaten dan Desa. Fenomena ketegangan berpeluang terjadi karena Daerah Kabupaten memiliki kewenangan luas untuk mengatur Desa dilain sisi hak berdasarkan asal usul dan adat istiadat ingin dihidupkan kembali. Hal itu menunjukkan betapa kewenangan Daerah Kabupaten yang bersumber dari pemberian pada saat yang sama berhadapan langsung dengan kewenangan Desa yang bersumber dari hak asal usul dan adat istiadat. Untuk mengatasi ketegangan itu maka kerangka kerja pembagian kewenangan antara Daerah dan Desa harus segera dirumuskan, namun demikian ada hambatan mendasar yakni mengenai rumusan kewenangan desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang tidak jelas. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian ini ingin mempelajari kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat adat. Konseptualiasi - kewenangan Desa itu sendiri diletakkan dalam konteks Desa sebagai bagian integral atau subsistem dari Pemerintah/Daerah. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi dan merumuskan konsep kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta merumuskan konsepsi kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat, (2) Mendiskripsikan proses terwujudnya kewenangan Desa melalui tinjauan terhadap kegiatankegiatan pembangunan di desa penelitian selama berlakunya UU No. 22 Th. 1999. Untuk tujuan pertama peneliti menggunaan metode studi kepustakaan, untuk tujuan kedua peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif dengan cara melakukan analisis dan interpretasi data melalui pemahaman konsep-konsep yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data yang dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa hak asal usul masyarakat Desa sebagal kesatuan masyarakat hukum mencakup ; hak membentuk peraturan atau tata nilai ; hak membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi menyusun peraturan maupun yang melaksanakan peraturan ; Hak merumuskan kepentingan-kepentingan masyarakat sendiri, yaitu kepentingan dalam aspek keagamaan/kepercayaan dan adat istiadat dan kepentingan kemasyarakatan (kepemerintahan) ; Hak atas sumbersumber daya di dalam teritoriainya, terutama air dan tanah ; Hak menentukan pemimpin sendiri. Segala pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat desa itu didasarkan pada tata nilai atau adat istiadat yang secara sistemik berfungsi sebagai pendorong dan sekaligus pembatas tindakan-tindakan individu atau kelompok di dalamnya. Adapun sumber tata nilai masyarakat desa adat meliputi ; sumber internal terdiri dari nilai-nilai agama atau kepercayaan dan lingkungan alam (fisik non fisik). sumber eksternal terdiri dari perkembangan ekonomi, sosial politik, perkembangan teknologi dan kebijakan - pemerintahan supradesa. Dengan adanya intervensi kekuasaan eksternal maka hak asal usul tersebut bergeser wacananya menjadi kewenangan atau hak yang berasal dari pemberian. Dari diskripsi pada kasus pertama dan kasus kedua dapat disimpulkan pula bahwa kewenangan mengatur dan mengurus di dalam suatu kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada akhirnya terakumulasi menjadi kewenangan Desa. Dari kesimpulan studi ini maka dapat dikemukakan bahwa ketidakjelasan mengenai kewenangan Desa pada dasarnya bersumber dari Pasal 99 UU No. 22 Th. 1999 yang dapat dipandang mendistorsi pasal 1 (o) mengenai pengertian Desa. Keberadaan pasal 99 memberikan pengertian yang membingungkan, karena pada dasarnya hak yang sudah ada berdasarkan asal usul mencakup pula kewenangan yang bersumber dari pemberian atau kewenangan mengurus kepentingan pemerintah supradesa. Untuk menghilangkan kerancuan itu, maka pasal 99 UU No. 22 Th. 1999 dan peraturan perundangan di bawahnya yang mengatur hal yang sama selayaknya dihapuskan. Menyadari bahwa kewenangan mengatur dan mengurus mutlak adanya karena menyangkut kepentingan Desa dan supradesa maka kepentingan-kepentingan itu harus terumuskan dengan jelas di dalam konsep pembagian kewenangan antara Daerah dan Desa.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan e-SPT dan e-Filing dalam melaporkan SPT. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2014 – 2017 wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Filing terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin menerima penggunaan teknologi dalam melaporkan SPT. Berdasarkan wawancara dengan responden, mereka bersedia melaporkan SPT dengan e-SPT dan e-Filing karena melaporkan dengan aplikasi tersebut lebih mudah dan cepat. Namun demikian, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga tetap perlu terus meningkatkan kualitas teknologi pelaporan SPT dengan pembaharuan aplikasi untuk menyempurnakan aplikasi yang sudah ada. ...... The main purpose of this research is to evaluate the use of e-SPT & e-Filing in SPT reporting. This research was conducted at the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga with a case study approach using qualitative descriptive methods. The result of the research shows that during 2014 – 2017, taxpayers using e-SPT and e-Filing continues to increase. It shows that taxpayers accept the new technology in their tax reporting. Respondents in this study found that e-SPT and e-Filing offer an easy and a time efficient tax reporting. However, the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga is required to improve the quality of the system to enhance an existing application.

Abstrak :
Tesis ini mengevaluasi kinerja dari dimensi operasional strategi deterens kumulatif Israel selama perang Lebanon kedua yang berlangsung selama tigapuluh tiga hari dari (12 Juli 2006 sampai dengan 13 Agustus 2006) dalam konteks perang asimetris yang terjadi diantara Israel dengan Hezbollah. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan mencakup evaluasi efektivitas dan pengaruh dimensi operasional dalam strategi deterens kumulatif Israel melalui pengkajian interaksi strategi yang diterapkan dalam operasi militer angkatan bersenjata Israel dengan Hezbollah dalam suatu perang asimetris diantara kedua aktor. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kinerja dari dimensi operasional strategi deterens kumulatif Israel berdampak pada pencapaian strategi tersebut secara keseluruhan. Tesis ini pada awalnya akan memaparkan strategi Israel secara keseluruhan terutama prinsip-prinsip dasar dalam elemen operasional serta taktik dalam dimensi operasional strategi deterens kumulatif Israel. Selain itu penulis juga akan menjelaskan dimensi operasional dari strategi Hezbollah serta hubungan asimetris diantara kedua aktor pada tataran operasional. Untuk menjelaskan sejauh mana efektivitas dimensi operasional strategi deterens kumulatif Israel terhadap Hezbollah pada perang Lebanon kedua pada tahun 2006, di dalam penelitian ini digunakan konsep interaksi strategi yang dikemukakan oleh Ivan Arreguin Toft dimana terdapat dua pendekatan ideal yang dapat diterapkan oleh aktor kuat maupun aktor lemah dalam perang asimetris yakni pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian evaluatif sumatif untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan pengaruh dimensi operasional strategi deterens kumulatif Israel dalam perang Lebanon kedua pada tahun 2006. Sementara itu, data yang akan digunakan adalah gabungan data primer serta data sekunder yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis baik itu institusi-institusi resmi pemerintahan Israel maupun buku, majalah, surat kabar, jurnal, dokumen, laporan penelitian, dll. Hasil dari penelitian berdasarkan interaksi strategi angkatan bersenjata Israel dengan Hezbollah dalam suatu hubungan yang asimetris menunjukkan telah melemahnya dimensi operasional strategi deterens kumulatif Israel yang disebabkan oleh tidak sesuainya strategi Israel terutama elemen taktik serta operasional penggunaan angkatan bersenjatanya yang selama ini diorientasikan untuk menghadapi perang konvensional menghadapi negara-negara Arab jika diterapkan pada aktor non negara yang menerapkan metode non konvensional seperti Hezbollah.

---

The thesis will evaluate the performance of the operational dimension of Israel?s cumulative deterence strategy for the duration of the second Lebanon War which lasted for thirty three days starting from the 12th of July until the 13th of August 2006 within the context of asymmetric warfare between Israel and Hezbollah. The scope of this research will include evaluating the effect of the operational dimension of the cumulative deterrence strategy through analyzing the interaction of strategy which is implemented by the Israel Defence Forces and Hezbollah during their military campaign in an asymmetric between the two actors. The main objective of this research is to gain an understanding and knowledge regarding the implications of the performance operational dimension of the cumulative deterrence will affect the performance of the strategy as a whole. At the beginning of the thesis, Israel?s strategy will be elaborated in detail including the basic principles in the operational and tactical element within the operational dimension of cumulative deterence strategy. In addition to that, the operational dimension of Hezbollah strategy will be shown to put into perspective the asymmetrical relationship between the two actors at operational level. In order to explain the degree of effectivity of the operational dimension of Israel?s cumulative deterrence strategy against the Hezbollah in the 2006 Second Lebanon war, Ivan Arreguin Toft?s theory of strategic interaction assumption of the ideal typology which is same approach interaction and opposite approach interaction would be used during the research. During the research, the methodology which is implemented is the evaluative summative research methods in order to measure the effectivity and implications of the operational dimension of the cumulative deterrence strategy during the second Lebanon war in 2006. Meanwhile, the data used in this research will be a compilation of primary and secondary data which has been acquired from written materials released by official Israel government institution and also books, magazines, newspapers, journal, document, and also research report by respected analyst. The result of this research shows that based on the asymmetrical strategic interaction of the Israel Defence Forces with the Hezbollah during operation Change of Direction, that the operational dimension of Israel?s cumulative deterrence has been weakened. This is mainly due to the incompatibility of the tactical-operational elemen within the operational dimension that is designed primarily to deal with conventional warfare against Arab nations and not unconventional warfare as in the case of second Lebanon War with Hezbollah.

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum dan Kebijakan KesehatanJudul : Policy Evaluation Undang-undang Nomor 36 TahunTentang Tenaga Kesehatan yang Berhubungan denganTenaga Kesehatan MasyarakatPeraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telahditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untukmelaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yangberhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untukmelakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat danmengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanyadiberikan Surat Tanda Registrasi STR . Selain itu kebijakan juga telah memisahkankesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itupeneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap kontenkebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isikebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengankondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakanterkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatanmasyarakat. Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuahprofesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakantidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan padaranah profesi bukan syarat kelulusan exit exam . Solusi STR bagi tenaga kesehatanmasyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatanlingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.Kata kunci : Evaluasi Isi Kebijakan, Analisis isi, Policy Evaluation. ABSTRACT
ABSTRACTName MuswandarProgram Study Postgraduate of public health sciencesSpecialization Health laws and policiesJudul Policy Evaluation Law Number 36 of 2014 on healthWorkers Associated with Public Health PersonnelRegulations on health workers have been scattered in various laws and regulations,therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating HealthManpower. As a profession that has been established by law requires public healthworkers to implement what is saved according to the content content of the policy.The content of policies related to public health personnel, among others, the obligationto register before doing the profession praxis in the community and to take thecompetency exam as a condition of registration of the registration which later on isgiven the Registration Certificate STR . In addition, the policy has also separated theenvironmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher isinterested to conduct policy evaluation especially to policy content related to publichealth worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected usingretrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in thefield, related policy review literature, theories about public health sciences and theviews of public health experts. The result of the research is known that health workersdeserve to be called as a health profession in accordance with policy content. Thecompetency test carried out does not violate the policy content during the competencytest conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for publichealth personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of HealthRegulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health frompublic health groups is not found in the literature.KeyWord Evaluate the content of the policy, Content Analisis, Policy Evaluation

Abstrak :
Masalah berangkat dart pengamatan keseharian terhadap masalah kegilaan. Kegilaan tampak sebagai gejala tetap kehidupan. Gejala ini tidak pernah hilang sepajang sejarah kehidupan manusia, sekalipun zaman mengalami kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, ada pendapat yang menganggap bahwa kegilaan adalah konsekuensi yang menyertai kemajuan zaman. Kasus kegilaan di zaman modern jauh lebih banyak daripada zaman primitif. Foucault beranggapan bahwa peningkatan jumlah kasus kegilaan di zaman modern disebabkan oleh semakin jauhnya manusia dari alam kodratnya. Kekuatan industri, perubahan cepat dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya telah mengasingkan manusia dari kemungkinan hidup otentik. Orientasi nilai menjadi rancu. Manusia cenderung dianggap sebagai alat yang dapat dikendalikan atau dimanipulasi. Orang lebih mudah menjadi pengekor orang lain atau bidak massa. Peningkatan konflik di zaman modern seiring dengan peningkatan jumlah kasus gangguan jiwa. Di Amerika, penelitian NIMH (National Institute of Mental Health) terhadap 17.000 sampel penduduk lima wliayah (Baltimore, New Haven, Connecticut, North Carolina, St. Louis dan Los Angeles) menunjukkan bahwa 19% sampel mengalami gangguan jiwa, dengan kata lain, 2 dari 10 sampel mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa meliputi 13 kategori gangguan mayor yang ditetapkan oleh American Psychiatric Association dalam DSM-111. Di Indonesia, Rumah Sakit Jiwa Pusat Bogor sebagai rumah sakit Jiwa kedua terbesar pada tahun 1997-1998 merawat 1.694 pasien. Tidak ada data kesembuhan. Kesembuhan dianggap sebagai kemungkinan yang sangat kecil atau nihil. Dlanggap bahwa faktor utama penghalang kesembuhan adalah sikap negatif masyarakat terhadap kasus kegilaan. Bila ada seorang pasien rumah sakit jiwa yang dinyatakan telah sembuh dan dapat kembali bergabung dalam masyarakat, blasanya masyarakat setempat akan menolak kehadiran bekas paslen tersebut, sehingga paslen akan kembali lagi ke rumah sakit jiwa dalam keadaan yang lebih parah dari sebelumnya.

Abstrak :
Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan merupakan pertanda bahwa pendidikan dan pelatihan dilaksanakan tanpa analisa kebutuhan organisasi secara memadai, tidak ada tindak lanjut, dan tidak ada pengukuran dampaknya Sihombing Widhyarto, 2011 . Analisis kebutuhan diklat merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam mendesain dan mengembangkan program pelatihan yang efektif dan efisien secara sederhana dengan model ADDIE Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate . Sehingga perlu dikaji bagaimana analisis kebutuhan diklat yang dilakukan Pusdiklat KKB BKKBN khususnya pada tahun 2014-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan menguji Model ADDIE pada pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, menerapkan metode pengumpulan data kualitatif dengan wawancara terhadap 12 duabelas informan dan studi pustaka. Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan manajemen BKKBN tahun 2014-2017 tidak dilaksanakan secara konsisten dan tidak sesuai prinsip merancang program pendidikan dan pelatihan pada model ADDIE sehingga perencanaan program pendidikan dan pelatihan tidak mencerminkan upaya peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan kebutuhan mengatasi kesenjangan kompetensi pegawai yang merupakan hasil evaluasi kinerja. Dengan kenyataan tersebut, yang perlu dilakukan Pusdiklat KKB BKKBN yaitu mengembalikan prinsip desain program pendidikan dan pelatihan sesuai Model ADDIE dengan langkah awal melakukan sendiri klarifikasi masalah kinerja pegawai agar dapat diidentifikasi kompetensi mana yang mengalami kesenjangan.

---

The ineffectiveness of the implementation of training is a sign that training are carried out without adequate analysis of organizational needs, no follow up, and no impact measurement Sihombing Widhyarto, 2011 . Training needs analysis is the first step in designing and developing effective and efficient training program in simple way with ADDIE Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate model. So it needs to be studied how the analysis of training needs undertaken Pusdiklat KKB BKKBN especially in 2014 2017. This study uses a post positivist approach by testing the ADDIE Model on the implementation of educational needs analysis and training, applying qualitative data collection methods with interviews of 12 twelve informants and literature study. The analysis of education needs and technical, functional and management trainings of BKKBN 2014 2017 are not implemented consistently and not in accordance with the principles of designing education and training programs in the ADDIE model so that the planning of educational and training programs does not reflect the efforts to increase employee competency based on the need to overcome employee competency gaps which is the result of performance evaluation. With this fact, what needs to be done Pusdiklat KKB BKKBN is to restore the design principles of educational programs and training according to the ADDIE Model with the first step of doing self clarification of employee performance issues in order to identify which competencies are experiencing the gap.