Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pertemuan antar kelompok etnis yang berlainan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ; adaptasi, integrasi, konflik sosial dan sebagainya. Desa Sidorahayu sebagai desa pemukiman transmigran yang berasal dan Jawa ( Jawa Barat, Jawa tengah, dan Jawa Timur ), maupun transmigran lokal yang berasal dari Sumatera Selatan sendiri, mengalami juga masalah integrasi. Karena itu masalah yang akan dijawab antara lain; bagaimana proses integrasi sosial bisa terwujud /tercapai diantara kelompok etnis yang ada, hal-hal apa yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan proses tersebut. Teori - teori integrasi yang dikemukakan oleh para sosiolog banyak dipakai dan digunakan sebagai acuan utama untuk menjelaskan atau menggambarkan proses integrasi yang terjadi pada kelompok - kelompok yang berbeda latar belakang sosial budaya dan asal usul daerah dalam studi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara metode deskripsi dan eksplanasi dengan memilih masyarakat desa Sidorahayu , Kecamatan Babat Toman- Musi Banyu Asin-Sumatera Selatan, sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan; wawancara berstruktur dengan responden sampel, wawancara bebas dengan sejumlah informan, pengamatan langsung terhadap kehidupan masyarakat, dan penelaahan dokumen. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif dengan bantuan tabel-tabel. Kenyataan menunjukkan, bahwa penempatan transmigran di desa Sidorahayu dilaksanakan dari bulan juli 1981 sampai dengan bulan September 1982, telah berhasil memukimkan sebayak 707 KK ( 3.044 jiwa ) dengan perbandingan asal usul daerah atau etnis: Etnis Sunda 1.047 jiwa ( 34.39 % ), Jawa sebayak 1.162 jiwa (37.32%) dan Melayu sebanyak 861 jiwa (28.29 % ). Dalam sejarah perkembangan masyarakat desa Sidorahayu dari tahun 1981 / 1982 sampai saat penelitian ini berlangsung, temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, telah terjadi perkembangan penduduk desa dikarenakan adanya perpindahan, sehingga penduduk desa yang dulunya berjumlah 3.044 jiwa ( 707 KK ) sekarang berjumlah 2.639 jiwa ( 646 KK ). Kedua kebijaksanaan pemukiman penduduk yang diterapkan dengan sistem ?integrated pluralism ? yang tidak memisahkan secara geografis asal usul, telah mendorong mereka untuk membiasakan diri melihat sesuatu dalam perspektif yang lebih luas. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka telah banyak terjadi perkawinan campuran antara Melayu - Jawa, Melayu - Sunda, Jawa - Sunda dan sebaliknya. Sebab itulah hubungan interaksional sesama mereka dan diantara mereka tidak hanya terbatas pada kesamaan asal usul daerah/kelompok etnis, tetapi mulai terjalin hubungan yang lebih luas dengan sesama warga desa, dan ini bermakna bahwa telah terjadi kultural struktural didalamnya, yang dengan kekuatan itu konflik sosial dapat dihindari. Hal ini didukung pula oleh lamanya kurun waktu kehidupan bersama dengan pola pemukiman yang membaur diantara mereka, memungkinkan pola interaksi yang ditampilkan dalam kehidupan sehari - hari mencerminkan status ketetanggaan yang ada pada seseorang. Dalam hubungan interaksional yang lebih luas yakni antar kelompok, nilai-nilai etika agama yang mereka anut dan budaya masing -masing kelompok dapat diterapkan sepenuhnya. Rendahnya tingkat pengetahuan timbal balik tentang nilai, norma dan adat kebiasaan ternyata tidak diartikan secara kaku, karenanya interaksi dan partisipasi timbal balik nyata lebih intensif. Tidak diketemukan sikap antipati antara satu sama lain, sekalipun individu maupun salah satu kelompok berada pada posisi pengambil prakarsa. Kesediaan seperti itu mencakup berbagai derajat pemahaman simpatik terhadap sesama warga desa, sebagai tetangga, sebagai teman seperkumpulan, sebagai teman kerja sama dalam mengatasi masalah ekonomi rumah tangga. Karenanya identitas diri mereka berkembang dan muncul kembali dalam peranan sosial yang ditampilkan. Sampai saat penelitian ini berlangsung, kenyataan menunjukkan, bahwa dengan adanya motivasi agama dan budaya diantara mereka sekaligus menjadi potensi positif untuk mendorong proses integrasi sosial. Mereka mampu secara tepat dapat menempatkan perbedaan asal usul daerah dan paham aliran agama yang dianut, ataupun bidang usaha dan pekerjaan yang berbeda, tidak sebagai dikotomi yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai suatu dualisme yang berjalan sejajar dan beriringan untuk saling melengkapi dalam sisi kelebihan dan kekurangannya. Karena itu kekuatan - kekuatan integratif yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai media, sarana dan wahana sosialisasi guna mencapai derajat integrasi sosial yang diinginkan, yakni kehidupan berdampingan secara damai dan harmonis. Kesimpulan dari studi ini adalah integrasi sosial diantara kelompok etnis yang ada kini telah tercapai, yakni telah terbina dan terciptanya kehidupan berdampingan dan bertetangga secara rukun, damai dan harmonis. Namun sekalipun tercapainya integrasi sosial tersebut, tidak sekaligus berarti tidak adanya benih-benih konflik atau potensi konflik. Benih-benih konflik atau potensi konflik, terutama dikarenakan perbedaan dalam mata pencaharian, bidang usaha dan penguasaan lahan pertanian yang mencolok, cukup potensial dan masih perlu diwaspadai dimasa-masa mendatang.

Abstrak :
ABSTRAK
Komunitas Adat Terpecil (KAT) merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang perlu diberdayakan, agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Penelitian tentang Pemberdayaan Suku Kaili Da'a bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hasil pemberdayaan Suku Kaili Da'a. Aspek yang diberdayakan adalah pennukiman, pendidikan, kesehatan, kepercayaan dan agama. Lokasi penelitian di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jumlah informan 10 orang yang dipilih secara purposive dari tokoh ad at, tokoh agama, instansi yang menangani KAT serta warga KAT. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara, observasi, pemotretan, telaah dokumen dan internet. Analisis data menggunakan SWOT. Keberhasilan pemberdayaan Suku Kaili oa'a dipengaruhi oleh seorang tokoh agama yang berjuang dengan gigih untuk memberdayakan Suku Kaili Da'a dengan menerapkan metode dakwah dari Walisanga yang bersikap toleran terhadap budaya local dengan memperbaiki perumahan, pendidikan, kesehatan,dan agama. Kementerian Sosial diharapkan menerapkan model pemberdayaan KAT dengan memberikan fasilitas kepada para tokoh agama yang bersedia be~uang untuk menyejahterakan KAT.

---

ABSTRACT
Remote indigenous community is one of social problems in Indonesia that needs to be empowered in order to live a prosperous and spiritual life. Research on the Empowerment of Kaili Da'a Ethnic group aimed to know how was the result to that of ethnic group. The aspects of the empowerment namely settlement, education, health, belief and religion .Research location was in Sigi Regency, Central Celebes Province. The type of the research was qualitativedescriptive. The informants were 10 people, selected purposively from customary figures, religious leaders, activists from the institutions that handle KAT and KAT citizens. Data collection using throuh interview guides, observation, photos, document review and internet. Data analysis using SWOT. Conclusion: The success of Kaili Da'a ethnic group empowerment was enfluenced by a religious figure who struggle courageously to empower Kaili Da'a ethnic group that apply teaching technique like the once done by wafisanga (nine Indonesian Islamic pioneers) that tolerate local culture through houses, education, health, and religion betterment. It recommendedthat the Ministry of Social Affairs applies KAT empowerment by giving facility to religious figures who are wimng to strugle for the prosperity of KAT.

Abstrak :
Indonesia adalah negara yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor agraris. Olehnya itu tanah merupakan salah satu sumber hidup dan mata pencaharian. Tanah sebagai harta dan modal yang sangat panting. Selain itu pula, tanah terkait dengan harkat dan martabat seseorang jika ditinjau dari aspek religius, hukum dan adat istiadat. Keterkaitan tanah dengan adat istiadat dapat dilihat dalam sistem perkawinan dalam masyarakat suku Bugis-Makassar. Salah satu syarat dalam perkawinan suku Bugis-Makassar adanya mahar. Mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dalam bentuk tanah. Permasalahan dalam penelitian ini sejauh mana pemahaman perempuan atas tanah pemberian, bagaimana implementasi hak-hak perempuan atas tanah pemberian, bagaimana akses dan kontrol perempuan atas tanah pemberian dan bagaimana kebijakan pemerintah tentang tanah pemberian ini. Analisis berpusat pada budaya patriarki dan bias gender yang terkonstruksi dalam keluarga suku Bugis-Makassar, dan konsep pemilikan tanah pemberian dikaitkan dengan Undang-undang Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan pengalaman dan permasalahan perempuan yang menerima tanah pada waktu menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan suku Bugis-Makassar sudah memahami sejak awal yaitu pada proses pelamaran bahwa ia akan menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinannya. Pemahaman ini sebagai langkah awal untuk mengetahui hak-hak perempuan atas tanah tersebut. Terdapat tiga pola dalam pemilikan perempuan atas tanah pemberian yaitu (1) pemilikan tanah pemberian secara penuh; maksudnya memiliki sertifikat serta menikmati hasilnya (2) pemilikan tanah pemberian hanya sebagian; maksudnya tidak memiliki sertifikat tetapi menikmati hasilnya dan (3) pemilikan tanah pemberian hanya sebagai simbol, maksudnya tidak memiliki sertifikat dan juga tidak menikmati hasilnya. Paling dominan adalah pola yang kedua, pemilikan hanya sebagian saja. Berdasarkan pola pemilikan tersebut akses dan kontrol perempuan atas tanah dapat terjawabkan. Pada pola pemilikan 1 dan 2 perempuan mempunyai akses dan kontrol, sedang pada pola ketiga, perempuan sama sekali tidak mempunyai akses maupun kontrol. Kontrol perempuan atas tanah terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan kontrol atas pemilikan. Perempuan sebagai pemilik tanah yang diterimanya pada waktu menikah belum terlindungi oleh hukum dalam hal ini Undang-undang pokok Agraria, karena untuk mendaftarkan tanah tersebut masih diperlukan surat keterangan hibah dari pihak laki-laki sebagai pemberi kepada perempuan.

---

Land as Dowry in Marriage; Case Study Women from Bugis-Makssar Ethnic Group in South Sulawesi Receiving Land in Marriage Indonesia is a nation with most of its people making a living from Agricultural sector. Therefore, a plot of land constitutes one of living and livelihood sources_ Land is a very important property and capital. In addition, land is related to someone's pride and dignity if it is viewed from the aspects of religions, laws and traditional custom. Relatedness of land and traditional custom can be seen in the marriage system in the community of Bugis-Makassar ethnic group. One of the requirements in the marriage of Bugis-Makassar ethnic group is the existence of dowry. The dowry given by a man to a woman in the form of land. The study aims to gain insights of women's concepts of a gift land, implementation of women's right over the land, women's access and control to the land and the government's policy regarding the land. The analysis focuses on patriarchal culture and constructed gender bias in the Bugis-Makassar family, and the concept of ownership of the given land related to Law on Agrarian Principles. This study uses qualitative study method with women's perspective. The use of the qualitative method is aimed at exploring experience and problems of women receiving land when getting married. The results of study indicate that women in the marriage of Bugis-Makassar ethnic group have acknowledged that they will receive land as dowry since they were being proposed. This acknowledgment is considered as early step to recognize women's rights over the land. There are three (3) patterns in the women's ownership over the given land, namely (I) fully given land ownership; it means that they posses land certificate and take the harvests; (2) partly given land ownership; it means that they do not posses the land certificate but they take the harvests and (3) the given Iand ownership as a symbol only; it means that they neither possess the land certificate nor take the harvests. The foremost if of the second pattern, the land shall be only partly owned. In the ownership pattern Nos I and 2 the women have access and control, while in the pattern no. 3 the women have no access and control at all. The women's control over the land is divided into two, i.e. control over the harvest and control over the ownership. Women's rights over the the land as dowry have not been protected by Law in this case Law on Agrarian Principles because to register the land, it still needs formal and written statement from the man giving the land.

Abstrak :
Adaptation of Traditional Community to Their Environment (Study on Economic Activities of Talang Mamak Ethnic Group Community at Indragiri Hulu Regency)Talang Mamak Ethnic Group as one of remote traditional community groups inhabiting the Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) or Bukit Tiga Puluh National Park at the territory of Indragiri Hulu Regency of Riau Province. They inhabit the area prepared by the local government within the framework of re-inhabitation program. Because of its location, they experience contacts with outside world; even they are involved in market economic activities to fulfill their needs. Their ability to obtain money, as a means of payment for their daily needs, however, is still limited. This study is emphasized at the effort of Talang Mamak ethnic group communities in adapting themselves actively with market economic activities the influence of which is more and more increasing by taking into account the way they manage resources, the take-over of cultural value and social institution supporting application of developed technology. Then this study uses qualitative approach with involvement observation amidst the community. Whereas its information and data collecting technique is through field observation and in depth interview, supported by secondary data obtained from books, papers on the relevant community. Conclusion obtained from this study, is the re-inhabitation of the Talang Mamak ethnic group community bringing such a move in their life i.e. from traditional economic life pattern to become money economic life pattern, as a result of interaction with outside world for example, they used to hunt to be directly consumed but now they hunt to obtain money in order to buy some "modern" needs. To survive their life, it seems that there is no other choice except to increase intensity or resource management, because indeed they do not have many choices of strategy. Even, they often neglect Ecological Wisdom currently becomes such guidance in managing resources and environment Meanwhile the take-over of cultural values and social institution supporting continuously developed technology has not run adequately well. As a result, they face such challenges not easily overcome, except by enhancing education especially for their young generation in order that they be capable of taking part in national development profitably.

Abstrak :
Studi ini mempelajari stereotip dan prasangka dalam komunikasi antar kelompok yang merupakan kajian studi komunikasi antar budaya. Studi yang membahas masalah stereotip dan prasangka antar sukubangsa memang sudah banyak dilakukan, namun studi yang membahas masalah stereotip dan prasangka dari orang Bali dan orang Sasak belum banyak dilakukan. Studi ini lebih menekankan pada masalah situasional, yaitu situasi komunikasi dan situasi kelompok, oleh karena itu unit pengamatannya adalah interaksi antar kelompok--yaitu antara sukubangsa Bali dan sukubangsa Sasak. Dalam kajian komunikasi (interaksi) antar kelompok, data atau informasi mengenai lawan interaksi menjadi penting terutama stereotip mengenai sukubangsa yang satu terhadap sukubangsa lain merupakan landasan dalam berinteraksi (berkomunikasi). Mengingat adanya perbedaan dalam hal nilai-nilai (persepsi), bahasa, stereotipstereotip dan prasangka, pandangan hidup, sikap, pola non-verbal serta orientasi nilai antara sukubangsa Bali & Sasak diduga dapat menyebabkan munculnya kesalahpahaman antarbudaya. Oleh karena itu dianggap perlu untuk melakukan suatu kajian ilmiah terhadap interaksi yang terjadi antara kedua sukubangsa tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimanakah pandangan stereotip & prasangka sukubangsa Bali terhadap sukubangsa Sasak; 2) bagaimanakah pandangan stereotip & prasangka sukubangsa Sasak terhadap sukubangsa Bali; dan 3) bagaimanakah & mengapa stereotip & prasangka dapat mempelancar atau mengharnbat interaksi antara kedua sukubangsa tersebut; serta 4) bagaimanakah gaya komunikasi antara kedua sukubangsa tersebut di dalam interaksi mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualtitatif. Temuan penelitian menggambarkan bahwa sukubangsa Bali walaupun sudah menetap di Lombok khususnya di Cakranegara (Mataram-Lombok Barat) sejak lama., namun mereka masih sangat ketat dalam menjalankan nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku dalam kebudayaan masyarakatnya. Bahkan menggunakan bahasa Bali halus dan sebutan kebangsawanan relatif penting bagi mereka. Pada saat berinteraksi salah dalam menggunakan bahasa terutama bagi orang Sasak yang bukan bangsawanan dengan orang Bali bangsawan dapat menimbulkan kesalahpahaman komunikasi antara kedua sukubangsa tersebut. Sehingga dalam berinteraksi informasi (data kultural, sosiologi dan psikologi) mengenai lawan interaksi menjadi sangat panting. Namun dalam berinteraksi antara sukubangsa Bali dan sukubangsa Sasak stereotip dan prasangka pada situasi-situasi tertentu dapat diredam. Gaya komunikasi mereka cenderung kaku dan resmi. Dalam hal ini perbedaan nilai-nilai, bahasa, serta adanya stereotip & prasangka pada situasi persaingan (konfhk) dapat menghambat komunakasi di antara mereka dan pada situasi keijasama atau akomodasi perbedaan tersebut dapat diredam. Dalam konflik sukubangsa Bali cenderung mengaktifkan kesukubangsaan sementara itu sukubangsa Sasak mengaktifkan keagamaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Gen CYP2C8 mempunyai beberapa alel mutan yang menyandi enzim CYP2C8 dengan kapasitas metabolisme yang rendah. Enzim CYP2C8 berperanan penting dalam metabolisme antimalaria amodiakuin menjadi metabolit aktifnya desetilamodiakuin sehingga mutasi pada gen CYP2C8 diduga berpotensi menyebabkan kegagalan terapi maupun kejadian efek samping agranulositosis yang dipicu oleh metabolit nonenzimatiknya amodiakuinkuinonimin. Penelitian observasional ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi distribusi alel mutan gen CYP2C8 yaitu CYP2C8*2, CYP2C8*3, dan CYP2C8*4 pada salah satu kelompok etnik yang tinggal di daerah endemik malaria, yaitu suku Nias. Analisis PCR-RFLP untuk identifikasi alel gen CYP2C8 yang dilakukan pada 214 sampel berupa tetes darah di kertas saring (dot blot) dan subjek suku Nias memperlihatkan bahwa semua sampel membawa alel normal (wild type). Dengan tidak ditemukannya alel mutan gen CYP2C8 pada suku Nias, kita dapat berharap bahwa kemungkinan kegagalan terapi amodiakuin dan efek samping obat akibat metabolit nonenzimatiknya pada suku Nias tidak berkaitan dengan polimorfisme gen CYP2C8.

---

ABSTRACT
The CYP2C8 gene has been documented to have several alleles encoding enzyme with low metabolic capacity. Since CYP2C8 plays a major role in metabolizing antimalarial drug amodiaquine to its active metabolite desethylamodiaquine, it is assumed that mutation in CYP2C8 gene may potentially lead to treatment failure or to occurrence of adverse drug reactions such as agranulocytosis induced by its nonenzymatic metabolite amodiaquinequinoneimine. The aim of this study was to determine the frequency distribution of CYP2C8 mutant alleles particularly CYP2C8*2, CYP2C8*3 and CYP2C8*4 in one of the ethnic group that resides in malaria endemic area, Nias. PCR-RFLP analysis of 214 dot blot samples from Nias ethnic group subjects revealed that all of the samples carried the wild type allele of the CYP2C8 gene. In the absence of mutant alleles of CYP2C8 among Nias ethnic group, one can expect that treatment failure in amodiaquine therapy and adverse drug reactions associated with reactive metabolite of the drug are not related with CYP2C8 genetic polymorphisms.

Abstrak :
Narapidana terdiri dari orang-orang dengan beragam suku bangsa, asal daerah, adat istiadat, kebiasaan dan cara pandang yang berbeda berbaur menjadi satu membentuk kehidupan yang terpisah dengan masyarakat luar dan mempunyai peraturan dan tata kehidupan sendiri, tiap-tiap suku bangsa ataupun asal daerah mempunyai seorang Ketua atau kokolot (dituakan) yang mempunyai peran dalam mengendalikan anggota kelompok. Permasalahan yang diangkat Bagaimana upaya dari "Ketua Suku" dalam menjaga ketertiban antar kelompok etnis narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung ?. Teori yang digunakan adalah Teori Smelser mengenai proses terbentuknya tingkah laku kolektif dan teori Sub kebudayaan. Metode penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan pengamatan langsung. Data-data tersebut diperoleh melalui informan yang dipiih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian kelompok narapidana terbentuk dari gabungan beberapa daerah asal yang dipimpin dari salah seorang dari mereka yang disebut "Ketua Suku", Mereka bergabung dalam satu kelompok didasarkan atas kesamaan latar belakang. Dalam kelompok tersebut terdapat sistem nilai yang berbentuk aturan-aturan main yang digunakan sebagai acuan tingkah laku dan pelanggaran aturan-aturan tersebut berakibat pada sanksi, mulai dari tindakan pengucilan sampai dengan bentuk hukuman fisik. Bekerjanya pengendalian sosial adalah suatu tahapan yang penting dapat dimanfaatkan untuk mencegah pecahnya suatu Konflik terbuka yang menjurus pada kerusuhan sosial, "Ketua-ketua Suku" telah bersepakat dengan petugas pengamanan dalam menangani perselisihan yang terjadi dengan penerapan sanksi sebagai acuan tingkah laku dan pelanggaran aturan-aturan tersebut. Didalam penjara subkebudayaan merupakan salah sate pilihan dalam menghadapi kehidupan di penjara. Dengan norma dan nilai yang berlawanan, subkebudayaan ini beraviliasi dengan "geng" didalam penjara yang memberikan dukungan dan perlindungan bagi anggotanya.

---

Correctional institution inmates consist of various ethnicities, regions, cultures, customs and worldviews, merging into a community separated from the society in general, and having their own rules and regulations. Each ethnic group of inmates in a correctional institution has an elder or "kokolot" in charge of group members. This study attempts to find out the role of such ethnic leaders in preserving peace among ethnic groups in Sukamiskin Class I Correctional Institution in Bandung. The theory used in Smelser's theory of collective behavior and the theory of subcultures. The study used the qualitative approach, using in-depth interview and direct observation methods. Data are obtained from informants purposively selected according to the goals of the study. Based on the results of the study, groups of inmates are created from a combination of inmates coming from several regions, led by a leader called "ethnic elder". The group is based on similarities of background among the members. In such groups, there is a value system in the form of rules used as basis of behavior. Violation of such rules would result in sanctions, in various forms starting from ostracizing to physical sanctions. Social control is important in preventing open conflict between groups, which might lead to social disturbances. "Ethnic elders" have tacit agreements with institutional staff to handle quarrels, giving sanctions to violators of rules and agreements. In the correctional institution, subcultures become an option in facing prison life. With a separate set of norms and values, the subcultures are affiliated with "prison gangs" supporting and protecting their members.