Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini membahas tentang prosedur audit estimasi nilai wajar aset biologis PT KS dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 69. Dari sisi prosedur audit, KAP STR, atas perhitungan nilai wajar aset biologis PT KS, sudah mengikuti prosedur audit sesuai dengan standar yang berlaku, SA 540 ISA 540 . PT KS sudah mengadopsi PSAK 69 IAS 41 pada laporan keuangan per 31 Desember 2017. Pengadopsian PSAK 69 berdampak pada kenaikan nilai aset biologis yang cukup signifikan bagi PT KS. Dari sisi perlakuan akuntansi, terkait adopsi PSAK 69, PT KS mungkin dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan value relevance aset biologis. Value relevance dapat ditingkatkan dengan melakukan lebih banyak pengungkapan sukarela voluntary disclosure terutama pengungkapan informasi yang relevan mengenai bearer plants. ...... This report discusses the audit procedure on fair value estimation of biological assets in PT KS and its accounting treatment based on PSAK 69. In terms of audit procedures of the fair value of PT KS rsquo;s biological assets, KAP STR has followed the audit procedures in accordance with applicable standards, SA 540 ISA 540 . PT KS has adopted PSAK 69 IAS 41 in its financial statements as of December 31, 2017. The adoption of PSAK 69 has significantly increased the value of biological assets for PT KS. In terms of accounting treatment, related to the adoption of PSAK 69, PT KS may consider to increase the value relevance of its biological assets. It can be enhanced by making more voluntary disclosure of biological assets, especially relevant information related to bearer plants.

Abstrak :
Laporan magang ini dibuat untuk menganalisis perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dilakukan atas akun provisi reklamasi dan pascatambang PT NJ. PT NJ adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia. Perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dilakukan berpedoman pada PSAK 57, ISA 540, ISA 315, ISA 330, LL Audit Guide, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara keseluruhan, perlakuan akuntansi atas akun provisi reklamasi dan pascatambang yang dilakukan PT NJ telah sesuai dengan PSAK 57 dalam hal pengakuan. Sedangkan di dalam pengukuran nilai kini kewajiban, tim audit KAP LL menemukan beberapa kesalahan dalam perhitungan. Selain itu, PT NJ juga belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan belum menyerahkan revisi rencana reklamasi ke Pemerintah Indonesia untuk disetujui. Prosedur audit atas akun ini yang dilakukan oleh tim audit KAP LL pun telah sesuai dengan pedoman yang ada di dalam LL Audit Guide dan ISAs terkait estimasi akuntansi. Permasalahan yang dihadapi tim audit dalam melaksanakan prosedur audit akun ini adalah personil divisi lingkungan PT NJ yang kurang mengerti prinsip akuntansi, kurangnya komunikasi antar divisi PT NJ, ketidaktelitian divisi akuntansi PT NJ dalam menghitung nilai kini, dan revisi rincian biaya rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang belum dikirimkan ke Pemerintah Indonesia untuk disetujui.

---

This report is written to analyze accounting treatment and audit procedure for provision for reclamation and mine closure of PT NJ. PT NJ is a diversified mining company in Indonesia. The accounting treatment and audit procedure which have been done is based on PSAK 57, ISA 540, ISA 315, ISA 330, LL Audit Guide, and applicable regulations in Indonesia. Overall, management of PT NJ has done the right accounting treatment for provision for reclamation and mine closure in terms of recognition based on PSAK 57. However, in terms of measurement, the engagement team ET of LL Accounting Firm finds some mistakes made by management in calculating the present value of provision. Furthermore, PT NJ has not complied with the regulation because management has not submitted the revision of reclamation plan to Government of Indonesia, so the plan is not yet approved. The audit procedure which has been done by ET is complied with guidance in LL Audit Guide and ISAs related to accounting estimates. During the audit process, ET finds some problems: lack of understanding in accounting principles by personnel of environmental division, inaccuracy in calculating the present value of obligation, and unapproved reclamation and mine closure plan because management of PT NJ has not submitted the revision plan to Government of Indonesia.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi terkait pengakuan atas perjanjian konsesi jasa antara PT GGA dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan mengevaluasi proses audit terkait pengujian penurunan nilai aset takberwujud PT GGA. PT GGA merupakan perusahaan penyelenggara jalan tol yang memiliki perjanjian konsesi dengan BPJT. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian antara BPJT dengan PT GGA memenuhi kriteria sebagai perjanjian konsesi jasa sesuai dengan ISAK 16, yaitu BPJT mengendalikan dan mengatur harga dan jasa yang harus diberikan oleh PT GGA, serta PT GGA wajib mengembalikan jalan tol pada akhir masa konsesi. Mengacu pada aturan pengakuan hak konsesi dalam ISAK 16, hak konsesi yang dimiliki PT GGA dapat diakui sebagai aset takberwujud sehingga perlu dilakukan pengujian penurunan nilai secara periodik sesuai PSAK 48. Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai yang dilakukan PT GGA menunjukkan bahwa aset takberwujud tidak mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, karena pengujian penurunan nilai memerlukan estimasi akuntansi, maka KAP BOS melakukan proses audit terhadap estimasi akuntansi tersebut. KAP BOS melakukan proses audit sesuai dengan ISA 540 tentang audit atas estimasi akuntansi dan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Hasil pengujian penurunan nilai oleh KAP BOS sesuai dengan PT GGA yaitu aset takberwujud tidak mengalami penurunan nilai. ......This internship report aims to analyze accounting treatment that are related to the recognition of concession agreements between PT GGA and Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) and also the audit process related to the testing of impairment on intangible assets of PT GGA. PT GGA is a toll road company that has a concession agreement with BPJT. The analysis shows that the agreement between BPJT and PT GGA meets the criteria as a concession agreement in accordance with ISAK 16, becausep the BPJT controls and it regulates the prices and services that must be provided by PT GGA, and PT GGA must return the toll road to the BPJT at the end of the concession period. Regarding the rules for recognizing concession rights in ISAK 16, the concession rights owned by PT GGA can be recognized as intangible assets. As the concession rights are recognized as intangible assets, it is necessary to periodically assess impairment base on PSAK 48. Based on the results of the impairment test conducted by PT GGA, it shows that intangible assets do not experience impairment. Furthermore, because impairment testing requires accounting estimates, the BOS KAP conducts an audit process of these accounting estimates. BOS KAP conducts an audit process in accordance with ISA 540 regatding the audits of accounting estimates. The testing result for impairment by KAP BOS are in line with the result from PT GGA, mean that there is no any impairment.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABCD dalam akun Beban Yang Masih Harus Dibayar pada PT MNO. PT MNO merupakan salah satu perusahaan gas bumi terbesar yang bergerak di bidang distribusi dan pengangkutan gas di Indonesia. Analisis prosedur audit ini didasarkan pada PSAK 57. Secara garis besar, PT MNO telah patuh terhadap peraturan yang berlaku dan melakukan pencatatan Beban Yang Masih Harus Dibayar sesuai dengan PSAK 57. Namun demikian, terdapat sengketa pajak yang menimbulkan eksposur beban di masa mendatang bagi PT MNO, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih jauh terkait probabilitas kemungkinan terjadinya hal tersebut. Dari hasil pemeriksaan, auditor menyimpulkan bahwa PT MNO memiliki posisi yang kuat dalam kasus ini, sehingga provisi tidak perlu dicadangkan

---

......This report aims to analyze audit procedures performed by KAP ABCD on Accrued Expense account of PT MNO. PT MNO is one of the biggest oil and gas company which specifically focuses on distribution and transportation of natural gas in Indonesa. The analysis on audit procedures are based on PSAK 57. In general, PT MNO has complied to the regulation and has also carried out accrued expense recording in accordance with PSAK 57. However, there are tax dispute that might cause exposure for future obligation in PT MNO. Therefore, further assessment are required in order to assess the probability of this occurence. Based on the assessment result, the auditor concludes that PT MNO have strong position on this case. Thus, provision does not need to be made.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis prosedur audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) KGP dalam menentukan provisi lingkungan dan reklamasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Grup SKI. Grup SKI merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri pertambangan batubara di Indonesia. Analisis prosedur audit yang dilakukan berdasar pada peraturan perundang-undangan, PSAK 57, serta mengacu pada WMP Audit Guide yang telah disesuaikan dengan ISA yang berlaku. Secara keseluruhan, Grup SKI telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pencatatan provisi lingkungan dan reklamasi DAS sesuai PSAK 57. Dalam pengakuannya, terdapat perbedaan perhitungan nilai provisi lingkungan dan reklamasi antara KAP KGP dengan Grup SKI, hingga kemudian diketahui bahwa penyesuaian tidak perlu dilakukan karena nilai keseluruhan penyesuaian masih berada di bawah tingkat materialitas entitas. ......This report aims at analysing the audit procedures performed on provision for environment and reclamation river zone area in SKI Group. SKI Group is a coal-mining company operating in Indonesia. The analysis on audit procedures is based on applicable laws and regulations in Indonesia, PSAK 57, and WMP Audit Guide that goes in line with applicable ISA. In sum, SKI Group has shown compliance in its responsibility of recording provision for environment and reclamation river zone area based on PSAK 57. However, along the process, there are differences in the calculation performed by KAP KGP and SKI group with no further adjustment needed as the total adjustment amount is still below entitys materiality.