Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The labor contract act of Japan , enacted in November 28, 2007 and effective from March 1, 2008 sets forth rules on basic rights and obligations in relation to labor contracts....

Abstrak :
ABSTRACT
This thesis is an ethnographic study on the cultural process involving the wong cilik as a result of the deployment of Telecenter in the village. The fieldwork is conducted in Telecenter Muneng in the Sub-District of Pilangkenceng, Madiun District, East Java. This research shows that the efforts to sustain the telecenter's operation and programs which cover the virtual and agricultural landscapes have shown the dynamics of domination-resistance in the context of power and engagement-enactment of projects. This thesis shows that the cultural process involves in the dynamics has created the space for the wong cilik to engage themselves in sustainable programs.

Abstrak :
Skripsi ini mengangkat permasalahan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2139/Pdt.G/2014/PA.JB mengenai seorang ibu yang hanya mengambil hak hadhanah satu orang anak dari ketiga anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 dua belas tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan jenis data primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan mengenai hak hadhanah merupakan permasalahan yang besar karena menyangkut mengenai perlindungan anak khususnya anak dari korban perceraian orang tuanya yang rentan berpengaruh kepada masa depan anak tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Hakim sebagai pemutus perkara harus memutuskan perkara hak hadhanah ini secara cermat dan adil. ......This thesis brought up problems on the religion court verdict number 2139 Pdt.G 2014 PAJB about a mother who just took hadhanah right on one of her three underage mumayyiz children. Research method be used in this thesis is in form of normative juridical research dan using primary, secondary, even tertiary data especially marriage and Islamic law compilation law enactment number 1 of 1974. Hadhanah right dispute is very substantial because it concerned about protection of the divorce victim child which affect their future. Therefore, judge council judgement in this hadhanah right case must be thorough and impartial.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Kewenangan dan keikutsertaan DPD didalam Proses pembahasan penetapan RUU Perppu menjadi UU di DPR. salah satu RUU yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden ialah RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.Namun, Selama ini, DPD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Padahal, materi muatan Perppu adalah materi muatan undang-undang. Di sisi lain, ada beberapa Perppu yang mengatur mengenai otonomi daerah, antara lain seperti: Perppu tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun; Perppu tentang Otonomi Khusus Papua, perppu tentang penanganan Permasalahan hukum dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara perppu tentang pilkada, perpu tentang pemerintahan daerah Dalam penetapan RUU perppu selama ini tidak pernah melibatkan DPD hanya DPR dan Pemerintah di dalam pembahasannya. Berdasarkan UUD 1945 pasal 22D , UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 , UU Nomor 12 tahun 2011 tentang P3 tahun, dan tatib DPR RI tahun 2014 serta tatib DPD tahun 2009, dengan menyamakan mekanisme RUU penetapan perppu sama dengan mekanisme pembahasan RUU biasa yang diajukan dari pemerintah. Paska Putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga kewenangan dan keikutsertaan DPD disempurnakan dengan disahkannya UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dan tatib DPR RI 2014. RUU perppu merupakan RUU yang diusulkan oleh pemerintah, Hierarki perppu adalah setingkat/sama dengan Undang-Undang.