Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa mengenai status failed states negara Myanmar era pemerintahan Junta Militer (1962-2010) dengan menggunakan tiga pendekatan teori yaitu teori kenegaraan (state), teori nation building dan teori negara gagal (failed states) dibagi dalam dua bagian yaitu domestik dan hubungan luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat eksplanatif.Kesimpulan serta analisa dari penelitian ini dijawab dengan pendekatan teori serta melihat pada konteks sejarah Myanmar mulai dari periode kolonialisme, kemerdekaan, sampai pada kudeta militer I dan II. Analisa yang didapat bahwa berdasarkan fungsi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan juga keadaan Myanmar berdasarkan indikator ekonomi, politik dan keamanan serta berdasarkan embargo dan sanksi yang diberikan oleh dunia internasional maka Myanmar merupakan failed states. Namun Myanmar tetap dapat berfungsi sebagai sebuah negara (functioning states) berdasarkan legitimasi pemerintah Junta Militer, kekuatan militer dan interaksinya dengan aktor-aktor internasional seperti China dan ASEAN.

---

This Thesis Studies about Myanmar as a failed state on the ruling Junta era (1962-2010) using three theory to analyse it; the state theory, theory of nation building, and failed states theory, which divided into two parts, domestically and international relationship. The research method that I used is qualitative and explanative.The result of the research will be found by using the theories and historical approach starting from the colonial era, independence era to the 1st and 2nd military coup. The finding in this thesis is that by the states purpose to fulfill the need of it citizen and the country situation based on economics, politics and security indicators and also according to the embargo and sanction that been given by international community is that Myanmar is a failed states. But Myanmar is a functioning states based on the Junta's government legitimacy, military power and the interaction with international actors, such as China and ASEAN."

"ABSTRAKPermasalahan yang dibahas dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk melihat peran kelompok kepentingan di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pemerintahan sosialis Kuba. Selama lebih dari 30 tahun, sejak tahun 1960, Amerika Serikat telah menetapkan embargo ekonomi di negara tersebut. Melihat kejatuhan komunisme di Uni Soviet diikuti kejatuhan ekonomi di Kuba, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pengetatan embargo melalui pembentukan Torricelli Act atau lebih dikenal sebagai Cuban Democracy Act tahun 1992. Dengan memperketat perdagangan luar negeri terhadap perusahaan Amerika Serikat sekaligus menekan negara-negara lain untuk berdagang dengan Kuba, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan level ekonomi dan sosial Kuba dengan menekankan reformasi politik yang demokratis. Dalam proses pembentukan kebijakan Amerika Serikat ini terdapat kelompok kepentingan yang terlibat. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran dari Cuban American National Foundation dalam proses pembentukan Cuban Democracy Act dengan menggunakan konsep taktik kelompok kepentingan dan lobi.

---

ABSTRACTThe problem dealt within this qualitative research is to know the role of interest groups in American foreign policy towards the socialist government of Cuba. For more than thirty years, since 1960, the United States has maintained an economic embargo against the country. In light of the fall of communism in Soviet Union and the fall of Cuban economy, the United States decided to tighten the embargo through the creation of the Torricelli Act or also known as Cuban Democracy Act CDA of 1992. By restricting U.S. companies and pressuring foreign countries from trading with Cuba, the law aims to increase the level of economic and social that would cause the Cubans to demand democratic political reform. In order to know the role of interest groups in American foreign policy, this research seeks the role of Cuban American National Foundation in the creation of Cuban Democracy Act, using its tactics and lobbying strategy as the case to be explored."

"Era globalisasi melanda dunia yang telah dimulai pada tahun 1973 dengan adanya embargo minyak oleh Timur tengah terhadap negara-negara Barat, telah memaksa dunia untuk mencari wilayah di belahan dunia lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Sunardi, 1997). Mulailah kerjasama antar negara makin mengglobal, batas-batas negara mulai samar, kepentingan ekonomi menjadi motor penggerak di tiap penjuru dunia. Ciri dari globalisasi ini makin menguat ketika secara perlahan perang dingin berakhir dengan pecahnya negara Uni Sovyet akibat Glasnost dan Perestroika yang memberikan indikasi, bahwa dunia akan berubah secara global dan drastis. Kecenderungan duniapun berubah kepada bentuk kerjasama regional berdasarkan kedekatan geografi (memiliki wilayah strategis). Kecenderungan beberapa dekade terakhir memperlihatkan semakin banyaknya terbentuk blok-blok kerjasama ekonomi regional sebagai bentuk adanya interdependensi antar negaranegara di dunia. Hal ini tak luput melanda kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini adalah negara-negara ASEAN yang dibentuk karena adanya kedekatan geografis dalam satu kawasan (Ibid).Pembentukan regionalisasi ini umumnya didorong kondisi ekonomi negara di kawasan tersebut yang semakin berhubungan erat, satu sama lainnya. Melalui pembentukan kerjasama regional tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi diantara sesama negara anggota (Hendra Esmara, 1994: 67).Gagasan wilayah segitiga pertumbuhan (growth triangle) telah dipromosikan sebagai suatu model kerjasama ekonomi di lingkungan ASEAN, yang melibatkan baik sektor swasta maupun pemerintah dari beberapa negara ASEAN. Seperti gagasan kerjasama ekonomi ASEAN, dasar manfaat segitiga pertumbuhan perlu didapatkan pada komplementaris masing-masing pihak, yang karenanya dalam proses akan diperoleh manfaat dari spesialisasi dan produksi dengan skala ekonomis.Salah satu konsep segitiga pertumbuhan yang dianggap sukses hingga kini adalah kerjasama wilayah SIJORI. Konsep segitiga pertumbuhan yang dilontarkan pada bulan Desember 1989 oleh wakil I PM Singapura Goh Chok Tong, yang meliputi tiga wilayah di tiga negara ASEAN, yaitu Singapura, Johor (Malaysia) dan Riau (Indonesia) telah menimbulkan sambutan dari berbagai kalangan. Adapun pemikiran tersebut terlihat dari adanya hubungan ekonomi antara Pulau Batam dan Singapura yang secara geografi saling berdekatan. Pembangunan Pulau Batam yang telah dilakukan sejak tahun 1970 yang pada prinsipnya merupakan upaya untuk mengembangkan wawasan strategis dalam rangka?."