Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengeksplanasikan terjadinya konflik elit politik dalam UMNO pada masa kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988). Konflik elit politik tersebut mengakibatkan UMNO dinyatakan sebagai partai politik yang tidak sah di 4 Februari 1988, hingga kemudian berganti nama menjadi UMNO Baru di 15 Februari 1988. Penelitian tesis ini berdasarkan metode penulisan sejarah melalui tahapantahapan dengan didukung sumber-sumber tertulis baik yang berasal dari data-data primer maupun sekunder. Dengan menggunakan teori strukturistik Christopher Lloyd yang didukung oleh teori kekuasaan dan kadar legitimasi dari Charles F. Andrain, penelitian tesis ini memfokuskan pada peran individu yang dalam hal ini merupakan elit politik di UMNO sebagai agen sosial. Elit-elit politik dalam UMNO yang dapat memengaruhi pihak lain untuk mengikuti tindakan, keinginan dan tujuan yang ingin dicapai harus mampu menggunakan kekuasaannya secara efektif agar pihak lain yang dipengaruhinya dapat mengikuti keinginannya. Melalui penelitian tesis ini, konflik elit politik dalam UMNO pada masa kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988) berawal dari konflik antara Musa Hitam dengan Tengku Razaleigh Hamzah pada pemilihan UMNO di 1981 yang kemudian bergeser menjadi konflik antara Musa Hitam dengan Mahathir Mohamad di tahun 1986. Terjadinya konflik antara Musa Hitam dan Mahathir Mohamad, selanjutnya menciptakan konflik antara kelompok dalam pemilihan UMNO 1987 dengan adanya Team A dan Team B. Konflik antara kelompok dalam UMNO berakhir dengan kemenangan Team A dalam pemilihan tersebut. Kemenangan Team A itulah yang digugat 11 orang yang sebelumnya berasal dari Team B ke Mahkamah Tinggi sehingga UMNO dinyatakan sebagai partai politik yang tidak sah pada 4 Februari 1988. ......The objective of this theses research is to explain the conflict of political elites in UMNO under Mahathir Mohamad leadership (1981-1988). The conflict resulted UMNO been stated as an illegal political party on 4th of February 1988. As a result of it, then it known as New UMNO on 15th February 1988. This theses research is using several stages on the historical writing methods based on written sources that come from primary and secondary data. With structuristic theory from Christopher Llyod which supported by theories of power and legitimacy by Charles F. Andrain, it focusing on individual role of political elites in UMNO that could influence other individuals to follow the action, purpose and objective that to be achieve by using the power effectively. When it was being used effectively, other individuals would be agree to follow the purpose of political elites. Through this theses research, conflict of political elites in UMNO under Mahathir Mohamad leadership (1981-1988) started with conflict between Musa Hitam and Tengku Razaleigh Hamzah on UMNO 1981 Assembly. Furthermore, it shifted to conflict between Musa Hitam and Mahathir Mohamad on 1986. Conflict of Musa Hitam with Mahathir Mohamad then created conflict between groups in UMNO. They known as Team A and Team B on UMNO 1987 assembly. Team A managed to achieve their victory on that assembly. It caused an accusation from 11 people that previously as Team B. It effected UMNO been stated by the high court as an illegal political party on 4th of February 1988.

Abstrak :
ABSTRAK
Olahraga merupakan aktkivitas yang menarik perhatian banyak orang. Di Indonesia organisasi-organisasi olahraga di lingkungan non-pemerintah baik KONI ataupun induk organisasi cabang olahraga anggotanya umumnya dipimpin oleh elit politik. Gejala ini sangat menarik untuk diteliti mengingat KONI dan organisasi anggotanya adalah organisasi non-governmental. Skripsi ini mencoba membahas keterlibatan elit politik dalam organisasi olahraga di Indonesia. Untuk itu penulis mengadakan penelitian yang bersifat studi kasus terhadap Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai latar belakang. Tekhnik pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan beberapa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penentuan responden untuk diwawancara secara mendalam dilakukan secara non probability sample yaitu dengan tekhnik sampel bola salju (snowball sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan elit politik .dalam organisasi olahraga dipengaruhi oleh sistim politik yang birokratis (bureaucratic polity). Keterlibatan elit politik dalam organisasi-organisasi olahraga erat hubungannya dengan sistim politik yang birokratis sebagai unsur eksternal organisasi. Di dalam sistim politik yang birokratis, sumber-sumber kekuasaan (ekonomi, politik dll; berada di tangan elit politik organisasi olahraga yang berada di luar birokrasi beradaptasi dengan sistim politik yang birokratis untuk mempertahankan eksistensi organisasinya. Organisasi olahraga di Indonesia dalam rangka beradaptasi ini meminta para elit politik untuk menjadi ketua umum. Adapun mekanisme pola hubungan dalam organisasi olahraga adalah patron client (bapak-anakbuah) yang mana merupakan faktor yang menentukan hubungan sosial dalam sistim politik yang- birokratis.

Abstrak :
ABSTRAK
Peneliitian ini berupaya mengangkat suatu fragmen dari gambaran utuh revolusi Indonesia tentang gambaran dan dinamika beberapa tokoh Indonesia yang terkemuka pada masa itu, yakni Sukarno dan Hatta, Syahrir dan Tan Malaka beserta kelompok pendukunq masing-masing dalam proses-proses yang rajut merajut di saputar perjuangan kemerdehaan RI. Struktur elite politik pada masa revolusi memiliki karakteristik huhunqan yang khas dan mereflekaikan kematangan dan kesiapan mereka untuk membangun auatu negara dan bangsa yang merdeka.

Gejolak politik internal yang timbul di seputar situaai politik Republik Indonaia pada maaa awal kemerdehean merupakan refleksi pertarungan qaqasan kenegaraan mereka. Bahwasanya mereka memperjuanqkan Republik yang sama, namun dengan Cara yang berbeda, Suatu latar belakanq dan tradisi politik, ala barat, yang mengikat mereka semua dan yang mewarnai persepsi masing-masing terhadap perkemhangan yang sedang berlangsung di sekitar mereka, pemikiran dan gagasan mereka yang telah mendapat pengakuan secara nasional diharapkan dapat ditandinqi uloh ganerasi setelah mereka. Indonesia yang kini tengah giat membangun memerlukan pemikir, politik dan neqarawan antara mereka

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Muh Shujahri AMProgram Studi : Ilmu PolitikJudul Tesis : Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing : Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si Tesis ini membahas konflik politik antara pemerintah daerah Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Bupati Adnan Yasin Limpo dengan keluarga Kerajaan Gowa oleh Andi Maddusila pasca ditetapkannya Perda Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa konflik terjadi karena Perda LAD mempengaruhi jejaring kekuasaan kelompok kerajaan Gowa yakni perubahan akses properti pihak Kerajaan Gowa seperti istana Balla Lompoa dan lahan adat serta menciptakan perubahan jejaring struktur kerajaan dengan munculnya struktur lembaga adat baru. Penulis menyimpulkan Perda ini merupakan babak akhir dari konflik-konflik antara klan Limpo dan klan Andi Madusila. Lewat Perda LAD jejaring kekuasaan yang menjaga kekuatan Andi Maddusila selama kurun waktu tujuh belas tahun terputus. Dengan tidak adanya akses kekuasaan kerajaan di pihak Andi Maddusila maka sulit bagi kelompok Andi Maddusila untuk mengkonsolidasi kekuatan keluarga kerajaan Gowa. Kata Kunci:Konflik politik, elit politik lokal, Perda LAD, Kabupaten Gowa

---

ABSTRACT
Name Muh Shujahri AMStudy Program Ilmu PolitikTitle Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si This thesis discusses the political conflict between Gowa district government represented by Gowa Regent Adnan Yasin Limpo with family of Gowa Kingdom by Andi Maddusila after the stipulation of Regional Regulation of Customary Institution and Culture of Gowa Regency in 2016.This research is qualitative research. This study finds the conflict that occurs because the LAD law affects the power network of Gowa royal groups like the changing of gowa royal kingdomg property access such as Balla Lompoa 39 s palace and customary land. Perda LAD also affects Andi Maddusila power organization by create new customary organization structures. The authors conclude that this is the final battle of the conflicts between the Limpo clan and the Andi Madusila clan. Through the LAD Regulation Andi Maddusila 39 s power network that keep his power for seventeen years lost. In the absence of power access on the part of Andi Maddusila it is difficult for the Andi Maddusila group to consolidate the power of the Gowa royal family. Key Word Political Conflict, local political elite, Perda LAD, Gowa Regency.

Abstrak :
Masyarakat sangat mendambakan kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, mampu menghidupi keluarganya secara layak dan keinginan ideal lainnya. Saat ini hampir sebagian besar negara di dunia menggantungkan haraan dan cita-cita tersebut.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perjuangan Gerakan Selamatkan Pantai Pede dalam menolak rencana privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat oleh PT Sarana Investama Manggabar. Konsep pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, kapital dan arena digunakan sebagai landasan konseptual dalam mendalami dan menganalisis konflik tersebut. Pantai Pede menjadi arena perjuangan beberapa aktor, diantaranya PT Sarana Investama Manggabar, Pemprov NTT, Pemkab Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, dan masyarakat biasa. Setiap aktor memiliki dan menggunakan habitus dan kapital demi mememenangkan kompetisi dan meraih posisi atau kedudukan strategis dalam arena tersebut. Pantai Pede juga menjadi ruang publik yang merepresentasikan hak-hak politik masyarakat Manggarai Barat. Analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan sebagai metode penelitian untuk menganalisis beberapa teks, yakni poster, mural dan tulisan yang diamati dalam penelitian ini. Teks-teks ini menggambarkan perlawanan kelompok Gerakan Selamatkan Pantai Pede terhadap dominasi Pemprov NTT dan PT Sarana Investama Manggabar yang pada akhirnya juga mampu menggerakan kelompok lainnnya untuk bersama-sama menolak rencana privatisasi Pantai Pede. ......This thesis discusses about the struggle of Gerakan Selamatkan Pantai Pede in rejecting the privatization plan of Pede beach in Labuan Bajo, West Manggarai Regency by PT Sarana Investama Manggabar. The concept of thought of Pierre Bourdieu about habitus, capital and arena used as a conceptual basis to deepen and analyze the conflict. Pede beach became an arena of struggle of several actors, such as PT Sarana Investama Manggabar, Provincial Government of NTT, District Government of Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, and the community. Every actor had and used the habitus and capital as a strategy for winning the competition and getting a better position. Pede beach also became a public sphere that represent political rights of the community of Manggarai Barat. Critical discourse analysis Norman Fairclough used as the research method to analyze texts, such as poster, mural and inscription that observed in this study. These texts described resistance of Gerakan Selamatkan Pantai Pede towards the domination of Provincial Government of NTT and PT Sarana Investama Manggabar and incapable of inspiring other groups to refuse privatization of Pede beach.