Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Sistem e-procurement atau lelang secara elektronik melalui internet pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat/instrument untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik, karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan publik monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun dalam beberapa hal, pelaksanaan e-Procurement yang saat ini dilakukan di Indonesia tidaklah mudah. Banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, salah satunya terjadi pada penyedia jasa konsultansi. Penelitian ini akan mengangkat hambatan yang dihadapi penyedia jasa konsultansi dalam mengikuti pelelangan secara elektronik dengan meninjau dari 3 (tiga) aspek yang berpengaruh pada e-procurement yaitu : aspek manajemen penyedia jasa, aspek hukum dan aspek teknis pelaksanaan e-procurement. Kemudian dilanjutkan dengan mengurutkan hambatan yang didapatkan untuk mengetahui pengaruh yang diakibatkan hambatan tersebut terhadap penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) pada penyedia jasa konsultansi dan dilanjutkan dengan mencari rekomendasi tindakan (corrective action) untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode-metode penelitian ini yaitu : Metode penelitian survei digunakan untuk mengetahui variabel hambatan dalam pelelangan elektronik pada jasa konsultansi dan metode studi kasus digunakan untuk mengetahui bagaimana rekomendasi tindakan (corrective action) yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, kuesioner, dan wawancara kepada pakar dan stakeholders guna mencapai tujuan penelitian. Dari data yang telah diperoleh, dilakukan tahap penetapan teknik analisa dan pengolahan data. Analisis yang digunakan adalah metode pengolahan data secara analisis data deskriptif dan korelasi speramen rank untuk mendapatkan variabel yang kuat berpengaruh terhadap penyedia jasa dengan menggunakan program SPSS sehingga menghasilkan jawaban tujuan penelitian. Dalam penelitian ini didapatkan hasil 3 (tiga) variabel hambatan yang kuat berpengaruh terhadap penyedia jasa konsultansi yaitu : x3 (resistensi terhadap perubahan sistem pengadaan), x5 (tidak mendapatkan user id dan pasword setelah registrasi), x10 (tidah bisa melakukan registrasi).

---

ABSTRACT E-procurement systems or electronic auctions over the Internet on the procurement of goods and services in Indonesia is believed the government's perspective as a tool / instrument to achieve good governance and public service, because it will improve cost efficiency, effectiveness, cycle time is much faster, increase the transparency package auctioned work, providing the public a better monitoring, increasing competition and increases government accountability. But in some cases, the implementation of e-procurement which is currently done in Indonesia is not easy. Many constraints encountered in implementation, one of which occurred in consultancy services provider. This research will raise barriers faced by providers of consultancy services in electronic auction with a review of 3 (three) aspects that affect e-procurement are: service provider management aspects, legal aspects and technical aspects of implementing e-procurement. Then proceed with the sort acquired resistance to determine the effect caused by these barriers to the implementation of procurement of goods and services electronically (e-procurement) in the consultancy and service provider followed by recommendations for action( corrective action) to overcome these obstacles. The methods of research: survey research methods used to determine the variable resistance in the electronic auction on consultancy services and case study methods used to determine how the recommendations of action (corrective action) that can be done to overcome these obstacles. The process of data collection is carried out through literature study, questionnaires, and interviews to experts and stakeholders to achieve the research objectives. From the data already obtained, carried out determining step analysis techniques and data processing. Analysis is a method used in data processing and data analysis descriptive speramen rank correlation for variables that strongly affect the service provider by using the SPSS program to produce answers the research objectives. In this study the results obtained 3 (three) strong resistance variables affect the consultancy services provider that is: x3 (resistance to changes in procurement systems), x5 (do not get the user id and password after registration), x10 (can?t do the registration).

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi berbasis web saat ini telah menyentuh hampir setiap sendi kehidupan. Kehadiran teknologi ini ditujukan sebagai penunjang dalam memudahkan aktifitas manusia. Salah satu aktifitas bisnis yang sekarang mulai memanfaatkan teknologi ini adalah sistem pengadaan. Electronic procurement merupakan sistem pengadaan yang terotomatisasi dengan menggunakan fasilitas internet. Sistem ini memberikan keuntungan dengan meningkatkan efisiensi dalam mengurangi waktu siklus proses pengadaan. Skripsi ini bertujuan untuk mempelajari manfaat dan hambatan dalam penerapan electronic procurement pada PT. Rekayasa Industri. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan konstruksi yang cukup besar di Indonesia dan memiliki intensitas yang tinggi pada aktifitas pengadaannya sejalan dengan banyaknya proyek yang ditanganinya. Untuk mendukung aktifitas pengadaannya guna meningkatkan daya saing, perusahaan ini menggunakan sistem pengadaan barang yang berbasis web yang disebut Electronic Procurement Rekayasa Online (EPRO). Manfaat yang didapat dari penerapan EPRO adalah meningkatkan efisiensi pelaksanaan proses pengadaan di PT. Rekayasa Industri, termasuk dalam hal meminimalkan waktu pelaksanaan, mengurangi biaya operasional dan peningkatan manajemen informasi ke seluruh area pembelian. Sedangkan hambatan paling utama dalam penerapan EPRO adalah sangat bergantungnya sistem EPRO kepada jaringan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mengakibatkan kinerja karyawan akan terganggu apabila sistem down. ......Information technology has changed many aspects of human life. It?s role is addressed to support human activities and making their life become easy. One of business activity has been using information technology to support procurement. Eprocurement system is an automatic procurement using internet technology. This system gives benefit to improve efficiency by reducing cycle time in procurement process. This final assignment's objective is to study the benefits and resistance in applying electronic procurement at PT. Rekayasa Industri. As a big construction company in Indonesia, PT. Rekayasa Industri has deep intensity in procurement activity due to projects that they handle. For supporting their procurement activity and increasing competitive ability, this company use web-based procurement system called Electronic Procurement Rekayasa Online (EPRO). Benefits from applying EPRO is increasing efficiency in procurement process in PT. Rekayasa Industri, include minimizing cycle time, reducing operational cost and improving information management to all purchasing area. Resistance from applying EPRO is that EPRO depends entirely to information technology infrastructure that may interrupt the productivity of user if the system down.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan barang secara elektronik di Kemenristekdikti. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Jumlah kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan korupsi. Sehubungan dengan ini, LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kemenristekdikti berdasarkan tujuh prinsip pengadaan sudah terlaksana dengan baik diantaranya prinsip efisien dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan menyanggah serta komunikasi, terbuka dalam informasi pengadaan, bersaing secara sehat antara penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa intervensi dari luar, dan akuntabel dari sisi dokumentasi dan pengawasan yang sudah terlaksana dengan baik. Selain itu berdasarkan delapan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement diantaranya kepemimpinan organisasi, perencanaan dan manajemen, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar pelaksanaan, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan kendala pada sistem laporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti. ......This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the successful implementation of electronic procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places the procurement as the most vulnerable sector to corruption. Therefore, the Government of Indonesia has carried out administrative reforms by adopting electronic procurement (e-procurement). This study uses a post-positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. This study's results indicate that the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education has been carried out well, including the efficiency in terms of time, cost and human resources, and the effectiveness in the question-and-answer process. The study also found adequate transparency in the discussion, communication, and feedback process; the openness of the procurement information; fair competition among providers; free of outside intervention; and accountability of controlling and documentation. Furthermore, this study underlines factor that influences the implementation and found that the procurement financial reporting system had not been adequately synchronized, resulting in the non-fulfilment of the procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report

Abstrak :
Globalisasi ekonomi telah mengakibatkan tingginya tingkat persaingan di antara berbagai perusahaan baik nasional maupun internasional yang memaksa masing-masing perusahaan untuk beroperasional secara efisien, efektif dan profesional didalam memenangkan persaingan tersebut. Dengan demikian orientasi pada kepuasan pelanggan menjadi suatu syarat mutlak yang tidak dapat ditawar lagi didalam memberkan pelayanan terbaik bagi konsumen melalui pemberian harga yang kompetitif, barang yang lebih berkualitas dan waktu penyerahan yang lebih cepat. Disamping itu seluruh komponen dari suatu perusahaan penghasil barang/jasa harus berfokus pada kepuasan konsumen, lebih fieksibel dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, serta siap menggunakan pendekatan multidimensional agar dapat selalu mampu menawarkan barang atau jasa yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut perusahaan sangat memerlukan media komunikasi yang cepat baik antara mitra dagangnya di dalam negeri maupun di Iuar negeri. Salah satu media berkomunikasi secara cepat dan relatif murah biayanya adalah dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Saat ini pemanfaatan internet tidak hanya terbatas untuk berkorespondensi saja namun telah dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Abstrak :
Meningkatnya biaya, kompetisi dan tekanan dari konsumen untak menurunkan harga jual dari Iayanan yang ditawarkan telah membuat banyak perusahaan kontraktor EPC melakukan telaah kembali terhadap proses kerja internal mereka dan berusaha mencari potensi penghematan dari indirect spending. Proses pengadaan barang dan jasa merupakan porsi biaya terbesar dari kegiatannya, yaitu antara 60 hingga 80 persen dari Iransaksi pembelian barangl material. Kegiatan pengadaan barang kebanyakan disibukkan dengan kegiatan paperwork yang bersifat non-value adding sehingga sangat menyita waktu dan tidak efisien. Electronic Procurement dapat menjadi salah satu pilihan solusi dalam mengatasi permasaiahan yang dihadapi perusahaan dibidang pengadaan barang. Tujuan utama dari e-procurement adalah untuk mernbuat kegiatan procurement lebih ringkas sehingga perusahaan dapat lebih memfokuskan waktu manajemennya kepada bagaimana memperoleh pendapatan usaha dan meningkatkan Iayanan kepada pars konsumen. Kegiatan perusahaan kontraktor EPC yang bersifat project based memberikan tantangan tersendiri dalam desain dan penerapan e -procurement dalam kegiatan pengadaan barang yang dilakukan perusahaan. Agar dapat dilaksanakan dalam bentuk e-procurement, maka bisnis proses procurement perusahaan hares terlebih dahulu dilakukan re-engineering. Penggunaan teknologi sangatlah panting dan mendasar guna memaksimalkan dampak yang dihasilkan dari business process reengineering tersebut. Data dalam tulisan ini diperoleh dengan melakukan interview dan pencatatan yang ada di dalam perusahaan yang menjadi obyek penelitian maupun lingkungan sekitar perusahaan. Interview dilakukan di kalangan karyawan divisi procurement, PT. Rekayasa Industri guna mendapatkan data-data yang berhubungan dengan kegiatan procurement. Selanjutnya data tersebut diolah dengan metoda business process reengineering. Kemudian data tersebut dibuat dalarn bentuk usulan modul a -procurement, dan Label perbandingan waktu kerja antara pembelian secara manual dengan pembelian melalui e -procurement. Berdasarkan pengolahan data diketahui bahwa penerapan work in progress (WIP) dengan cara autornasi dapat mempersingkat proses bisnis procurement dan proses bisnis procurement milik divisi procurement PT. Rekayasa Industri saat ini masih banyak terdapat proses kegiatan yang sebenarnya tidak memberikan nilai tam bah pada pekerjaan. Kegiatan ini berkontribusi sebesar 30 persen dari total waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengadaan barang. Proses bisnis yang bersifat kebijakan perusahaan tersebut berimbas kepada pengadaan barang yang dilakukan dengan proses e -procurement. Hal ini ditunjukkan oleh perbandingan konsumsi waktu antara pekerjaan yang memberikan nilai tam bah yang hanya menghabiskan porsi 7,7 % dengan total waktu hanya 30 menit, dengan kegiatan inspeksi (review dan pemberian persetujuan) yang menghabiskan 35,8 persen dengan total waktu 140 menit. Secara keseluruhan, penerapan e-procurement dapat memberikan penghematan waktu penyelesaian pekerjaan sebanyak 2.059 menit, atau sama dengan 34,32 jam, dan sama dengan 4,29 hari. Penghematan waktu ini sangat erat hubungannya dengan efektifitas, efisiensi dan kapasitas pengadaan barang proyek yang mampu dilakukan oleh divisi procurement.

---

The increase of production cost, competition and pressure from the customer to reduce the selling price of the service offered by EPC contractors has lead them to review their business process in order to seek a way of saving and cost reduction from indirect spending. Procurement process has the biggest portion of production cost, ranging from 60 up to 80 percent, which derived from purchasing of raw material and other services. Most of the procurement process is comprises of non-value-adding papenvork, in which very time consuming and inefficient. Electronic Procurement could be one of the solutions to deal with these procurement problems. The main objective of e -procurement is to make a streamline procurement process, so that the management could focus their time in gaining more revenues and increasing the level of sen'ice to the customer. The activities of EPC Contractor Company, which is project based, raise a challenge of its own during the design and implementation of e -procurement. Procurement business process must go through reengineering steps before it could be transform into e-procurement. Technology is a crucial and essential factor in order to maximize the effect of business process reengineering. The data within this paper is obtained by interviewing several person in-charges that works in the procurement division of PT. Rekayasa Industri. The purpose of the interview is to gather data as close as possible with the real procurement execution of the company. Then, the data is processed using business process reengineering method. The result is then transformed into a suggestion of e -procurement module, and a table to compare a simulation of work time consumed between manual procurement process and the one using e-procurement. Based on data processing we found out that implementation of work in progress (WIP) by means of automation could make the procurement business process more stream line. Furthermore, we also find that the current procurement business process of PT. Rekayasa Industry?s procurement division still contains a lot of non-value adding work steps. This non value adding work steps contributes 30 percents of total time spend during in manual procurement process. The corporate policy on those business processes also affects the procurement lead time using e -procurement. This effect can be seen by comparing time consumed between value added work steps, which counts 7.7 percent of the total lime and take only 30 minutes, and with inspection steps (review and approval) that took 35.8 percent of total time and consuming a total of 140 minutes. Overall the implementation of e-procurement could save around 2,059 minutes of procurement lead time, or equal to 34.32 hours, or 4.29 days. Time saving has a lot of correlation with affectivity, efficiency, and procurement capacity that can be handled by the procurement division.

Abstrak :
Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (E-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan E-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan E-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan E-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan E-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi E-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (EProcurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted E-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of E-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which E-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of E-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although E-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of E-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pengadaan secara elektronik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 dengan mengukur tingkat kepuasan penyedia barang dan jasa sebagai pengguna layanan. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan menggunakan indikator-indikator kualitas layanan yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek pelaksanaan pengadaan secara elektronik yang baik sesuai pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Metode Gap Analysis dilakukan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna layanan. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa kinerja layanan yang diterima oleh pengguna layanan masih lebih rendah dari yang diharapkan. Penulis memberikan beberapa pilihan prioritas perbaikan kinerja dengan menggunakan metode Important Performance Analysis

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the quality of an electronic procurement service in the Ministry of Finance of Republic of Indonesia in 2014 by measuring the level of satisfaction of the user of e-procurement. Level of satisfaction of service users is measured by using the service quality indicators developed based on good eprocurement aspects stipulated in Clause 107 of Presidential Regulation No. 54 Year 2010. Gap Analysis method is used to analyze the level of user satisfaction. Research showed that the service quality performances perceived by service users are still lower than expected. The author gives some priority selection to improve the performance by using Important Performance Analysis method.

Abstrak :
ABSTRAK
Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACT
The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders.

Abstrak :
Industri hulu migas memerlukan investasi besar dengan tingkat risiko tinggi. Keekonomian industri bergantung pada jumlah cadangan, harga minyak mentah dunia serta implementasi strategi bisnis dan operasi. Perubahan lingkungan industri mendorong perubahan strategi bisnis dan operasi ke arah integrasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta efisiensi proses bisnis untuk menciptakan biaya produksi yang paling ekonomis. Penerapan electronic procurement (e-Proc) melalui pemanfaatan teknologi informasi pada fungsi pengadaan dalarn manajemen rantai pasokan (SCM) merupakan salah satu cara menciptakan total biaya pengadaan yang ekonomis sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan rantai pasokan serta menjadi sumber keunggulan bersaing berbasis sumber daya dan kapabilitas. ......Upstream oil and gas industry needs high investment with high risk. The Economic of industry depends on the reservoir volume, worldwide oil price and the implementation of business process and operation. Changes of the Industrial environment will change business and operation strategy into integration of the exploration and exploitation activities and business process efficiency in order to build the most economic production cost. The implementation of electronic procurement (e-Proc) as information technology application in procurement function as a part of Supply Chain Management (SCM) is a way to build an economic total cost of supply chain and become competitive advantages based on resources and capabilities.

Abstrak :
ABSTRAK Sistem pengadaan publik secara elektronik (SPSE) memliki peran penting untuk menunjang ketersediaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Penggunaan SPSE pada belanja negara masih berada di bawah target prioritas nasional dengan efisiensi di bawah 10%. Praktik korupsi di sektor pengadaan menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi saat ini, merancang perbaikan proses bisnis, dan perbaikan sistem informasi SPSE yang dapat meminimalkan korupsi dan meningkatkan efisiensi pada proses pengadaan. Metode Business Process Re-engineering (BPR) dan Structured System Development (SSD) digunakan dalam penelitian ini. BPR dilakukan melalui pemodelan dan simulasi proses saat ini (As-Is) dan proses perbaikan (To-Be) menggunakan perangkat lunak iGrafx. SSD dilakukan dalam empat tahap, yaitu pembuatan entity relationship diagram (ERD), tabel relasional, use case diagram, dan data flow diagram (DFD). Penelitian ini menghasilkan tiga pilihan skenario perbaikan SPSE yang mampu memenuhi variabel voice of customer (VOC) yang berbeda, karena perbedaan solusi untuk meminimalkan korupsi. Simulasi model ketiga skenario juga menghasilkan waktu layanan yang berbeda untuk setiap skenario. Kombinasi skenario BPR best practice dan sistem informasi merupakan skenario terbaik dengan tingkat penurunan waktu sebesar 40% dari 17 hari menjadi 10 hari dan memenuhi keseluruhan variabel VOC, yaitu efisiensi dan efektivitas proses, kelengkapan, akurasi, dan timeliness data, integrasi, transparansi dan akuntabillitas dalam proses pengadaan publik. Model sistem informasi dengan metode SSD dirancang untuk mendukung proses bisnis perbaikan dengan mengadopsi model To-Be skenario ketiga yang merupakan skenario terbaik dari hasil penelitian.

---

ABSTRACT Electronic government procurement system (E-GP) has an important role to support the availability of goods and services in government activities. The use of E-GP is still below the national target with efficiency less than 10%. Corruption practices in procurement sector has become a challenge in the midst of government efforts to improve the procurement process efficiency. This study aims to analyze the E-GP current conditions, design business process improvements, and E-GP information systems improvements that is able to minimize corruption and improve efficiency in the procurement process. Business Process Re-engineering (BPR) and Structured System Development (SSD) methods are used in this study. BPR is performed by modeling and simulating current and proposed processes using iGrafx software. SSD in this study consists of four stages; the creation of entity relationship diagram (ERD), relational tables, use case diagram, and data flow diagram (DFD). This study provides three choices of E-GP improvement scenarios that are able to fulfill different VOC variables, due to different solutions to minimize corruption. The simulation of the three scenario models also produce different cycle times for each scenario. The combination of BPR best practice and information system is the best scenario with cycle time reduction of 40% from 17 days to 10 days and fulfills the VOC variables of process efficiency, effectiveness, data completeness, accuracy, and data timeliness, integration, transparency and accountability in the public procurement process. The information system model using SSD method is designed to support business process improvement by adopting the third scenario model which is the best scenario from the research results.