Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Hutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rawan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena spesies biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar (Alikodra, 1995). Luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut dan hingga saat ini tinggal + 3,24 juta ha. Penyebarannya yang terluas kurang lebih 3 juta ha di Irian Jaya dan sisanya tersebar secara sporadis di Daerah Istimewa Aceh dan propinsi-propinsi : Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku (Yayasan Mangrove, 1993). Peran serta masyarakat yang hanya terkait dengan kegiatan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian hutan mangrove, dapat merusak ekosistem hutan mangrove. Peran serta seperti ini perlu diubah, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk turut mencegah kerusakan hutan mangrove, yang meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari, agar manfaat hutan mangrove tersebut dapat berlangsung terus menerus. Hutan mangrove di Segara Anakan perlu mendapat perhatian yang serius untuk dilindungi dan dilestarikan, mengingat semakin meningkatnya permasalahan yang mengancam keberadaannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove di Segara Anakan adalah (ASEAN/US, 1992): 1. Penyusutan hutan mangrove karena diambil kayunya oleh masyarakat sekitar untuk bahan bangunan dan kayu bakar, serta adanya konversi hutan mangrove untuk lahan pertanian dan empang (tambak). Di antara tahun 1974-1978 telah terjadi kerusakan hutan mangrove kurang lebih 1.454 ha. 2. Belum mantapnya koordinasi dan masih lemahnya sistem informasi serta adanya tumpang tindih fungsi antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan mangrove, sehingga menyebabkan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab serta yurisdiksinya. 3. Banyaknya tanah timbul yang belum jelas status dan peruntukannya, mengakibatkan pemanfaatan yang kurang benar dan atau tidak terkendali. Hal ini juga mempengaruhi status kepemilikan lahan di beberapa kawasan di Segara Anakan, seperti kawasan Perum Perhutani, tanah milik penduduk dan Kawasan Nusakambangan. 4. Kondisi jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan air bersih sangat terbatas. 5. Pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kurangnya persepsi masyarakat tentang arti penting hutan mangrove dan terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove, menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove Segara Anakan saat ini mendapat ancaman yang sangat serius, karena di samping adanya pemanfaatan oleh masyarakat, seperti dilakukannya penebangan kayu mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan tanpa dilakukan usaha rehabilitasi, juga adanya usaha membuka hutan mangrove untuk tambak dan kegiatan pertanian lainnya. Guna menjamin berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian potensi perairan laut akan produksi ikan, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang menjamin kelestarian hutan mangrove. Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tujuan untuk menghasilkan konsep pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Atas dasar hasil penelitian tersebut, ditetapkan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan melindungi serta melestarikan hutan mangrove, melalui strategi yang meliputi, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan dan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang ketiganya sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia. Untuk melaksanakan strategi tersebut, masing-masing dilakukan dengan : 1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang mencakup perlindungan, pelestarian, penelitian dan pemanfaatan dalam pengelolaan hutan mangrove. 2. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui sistem empang parit (silvofishery). 3. Pengembangan kelembagaan dengan meningkatkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di daerah penelitian dan secara langsung melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Mangrove (KTH Mangrove). 4. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundangundangan melalui pemasyarakatan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta mempertegas pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar atau perusak hutan mangrove. Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan : 1. Kondisi hutan mangrove yang ada di daerah penelitian telah mengalami kerusakan dan luasnya mengalami penyusutan, baik diakibatkan oleh adanya penebangan secara ilegal, maupun usaha konversi lahan mangrove untuk kegiatan lain seperti pertambakan dan pertanian. 2. Kerusakan dan penyusutan hutan mangrove di daerah penelitian erat kaitannya dengan peran serta masyarakat, di mana mereka hanya memanfaatkan hutan mangrove tanpa mempertimbangkan aspek kelestariannya. 3. Pada umumnya kondisi masyarakat Segara Anakan berpendidikan rendah, kondisi sosial ekonomi rendah dan persepsi terhadap konservasi rendah. 4. Kondisi kelembagaan di daerah penelitian belum berjalan secara optimal, demikian juga pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 5. Berdasarkan hal tersebut di atas (angka 1,2,3 dan 4) perlu dikembangkan konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang meliputi : a. Pengembangan sumber daya manusia melalui, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, menggunakan Cara Training of Trainers. b. Pengembangan sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan empang parit (silvofishery). c. Pengembangan kelembagaan dengan menambah struktur organisasi di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan tugas serta fungsi lembaga yang telah ada baik formal maupun informal. d. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui upaya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar. Upaya penaatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah. 6. Perlu ditingkatkannya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan koordinasi antar instansi terkait di Segara Anakan.

---

ABSTRACT Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition between terrestrial ecosystem and marine ecosystem. Its physical environmental condition which is very special has caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity and this ecosystem is very fragile towards the presence of external influences, especially since the biota species in mangrove forest have limited tolerance towards the presence of changes from outside (Alikodra, 1995). Mangrove forests in Indonesia is ever decreasing in size and at present only 3.24 million ha remain. The most extensive distribution is about 3 million ha in Irian Jaya and the remainder are scattered sporadically in areas of special territory of Aceh and provinces, including : North Sumatera, Jambi, Riau, West Sumatera, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, DKI Jakarta, West Java, Central Jawa, East Jawa, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-east Sulawesi, North Sulawesi and Maluku (Yayasan Mangrove, 1993). Community participation that is only related to exploitation activities without observing the preservation of the mangrove forest may destroy the mangrove forest ecosystem. This participation should be changed, namely by raising the awareness to participate in preventing mangrove forest destruction covering activities like protection, preservation and utilization in a proper can manner so that the benefit arising from the mangrove forest can be harvested continuously. The mangrove forest in Segara Anakan needs serious attention to protect and preserve its existence, since increasing problems threatened its very existence. Several problems related to its management include (ASEAN/US, 1992) : 1. The mangrove forest is reduced in size, due to the need of wood as building material and energy source of the surrounding community, as well as its conversion into agricultural land and fish ponds. Between 1974-1987 some 1.454 ha of mangrove forest was destroyed. 2. The lack of coordination and weak information system As well as overlapping functions between related institutions in mangrove forest management resulted in obscure authority, responsibility and respective jurisdiction. 3. The unclear status of land and its respective allocations, resulted in improper utilization and or uncontrollable situation. These, also influenced the ownership of land in several areas of Segara Anakan, like Perum Perhutani complex, inhabitants ownership and the Nusakambangan complex. 4. The condition of roads, health facilities, educational facilities and clean water is very much limited. 5. The community educational level that is still low as well as the lack of community perception as to important meanings of the mangrove forest. resulted in limited community participation in endeavors of protection and preservation of mangrove forest. Segara Anakan mangrove forest is at present being seriously threatened because besides. Its utilization by the community without rehabilitation efforts, there is also the activity of clearing and opening up the mangrove forest for fish ponds or other agricultural activities. To guarantee the continuation of community socio-economic life and coastal marine potential preservation of fish production proper management and regulations are needed that will guarantee the preservation of mangrove forest. Hence, this study : Community participation in mangrove forests management" is carried out. The purpose of this study is to formulate a thesis as a requirement to obtain a Master of Science degree (MSi) in Environmental Sciences at the Postgraduate Program University of Indonesia. The objective is to produce a community participation development concept in mangrove forest management. Based on the results of the study, community participation development in mangrove management is determined. The objective is to promote community socio-economic status and protect as well as preserve the mangrove forest through a strategy that covers the promotion of community socio-economic condition, institution and observance of laws and regulation implementation, all of which are very much dependent on the capacity of human resources. To implement the strategy, each is carried out by : 1. Development of human resource quality by way of education and training activities as well as communication, information and education which cover protection, preservation, research and utilization in mangrove forest management. 2. Community socio-economic development by way of silvo-fishery system. 3. Institutional development by improving the task and functions of available institutions in the study area and directly involve community participation by establishing mangrove forest farmers group. 4. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization of laws and regulations relating to mangrove forest management as well as stressing the implementation of sanctions towards trespassers or mangrove forest destroyers. Based on the findings of the study, the following conclusions were made : 1. The mangrove forest condition in the study area has suffered damage and its size is reduced, both due to illegal felling and efforts towards conversing the mangrove grounds for agricultural and fish ponds purposes. 2. Mangrove forest damage and reduction in the study area is closely related to community participation, such as mangrove utilization without considering the aspects of preservation. 3. The condition of socio-economic, education and perception the local community in the study area are limited. 4. The capability of institution and law enforcement in the study area are weakness. 5. Based on the finding of the study, the following conclusions for development of human participation for the mangrove forest management : a. Human resource development by way of education, training and communication, information and education to the community using the "Training Of the Trainers" method. b. Community socio-economic development by way of silvofishery. c. Institutional development as well as for the kecamatan level by raising the duty and .functions of available institutions both formal as well as informal. d. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization endeavours of laws and regulations related to mangrove forest management as well as strict sanctions implementation toward trespassers. This observance endeavours is carried out in a comprehensive and coordinated manner, both to the community as well as government apparatus. 6. To develop the capability of government apparatus and coordination between related institutions for management of Segara Anakan.

Abstrak :
Studi ekologi mengajarkan adanya hubungan antara suatu spesies dengan lingkungannya secara keseluruhan, dan hubungan saling ketergantungan dari semua bagian bumi dalam hubungan sistemik: lapisan bawah geofisik, atmosfir dan iklim, tanaman dan binatang. Juga ternyata bumi tergantung pada matahari sebagai sumber energinya dan bulan yang berpengaruh terhadap pasang surut air (Campbell 1985:6; 194-195). Untuk menerangkan bagaimana bentuk hubungan saling ketergantungan itu, diambil sebagai unit dasar analisis adalah ekosistem, yang dapat didefinisikan sebagai suatu kawasan alam yang terdiri atas organisme hidup dan unsur-unsur inorganik yang berinteraksi untuk mempertukarkan materi. Sebagai contoh dapat diambil suatu ekosistem hutan atau kolam, dimana diperlihatkan hubungan timbal batik dan adanya ketergantungan satu soma lain antara spesies binatang dan tanaman, demikian juga pada bahan kimia inorganik dalam lingkungan itu (Ibid.:7 mengambil dari Odum 1971). Dalam ekosistem itu terdapat suatu keseimbangan yang dinamakan homeostatic, yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan (Reksasoedarmo, Kartawinata dan Soegiarto 1986:15). Lebih lanjut Odum mengatakan " By steady-state, we mean a self-adjusting equilibrium or balance condition relatively immune to at least small-scale disturbances ("Dengan keadaan seimbang, kita maksudkan suatu ekuilibrium yang menyelaraskan diri atau kondisi seimbang yang relatif tahan paling tidak terhadap goncangan-goncangan berskala kecil") (Odum 1983:4). Odum juga menjelaskan bagaimana setiap unsur dalam ekosistem itu menduduki habitat dan relungnya masingmasing (Campbell 1985:8;14). Sedang ekologi manusia mempelajari adanya hubungan yang erat antara manusia dan lingkungan (termasuk faktor-faktor seperti iklim, tanah), dan pertukaran energi dengan makhluk hidup lainnya, termasuk tanaman, binatang, dan kelompok manusia lainnya (Ibid.:6-7). Dan ekologi budaya mempelajari bagaimana cara kebudayaan suatu kelompok manusia beradaptasi dengan sumberdaya lingkungannya dan terhadap eksistensi dari kelompok manusia lainnya (ibid.:7; Steward 1977:43).

Abstrak :
Ekosistem lamun menyediakan produk dan jasa lingkungan bagi manusia. Produk dan jasa lingkungan dari ekosistem ini memiliki nilai ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu ingin mengetahui nilai ekonomi produk dan jasa ekosistem lamun sebagai pertimbangan untuk mendorong kegiatan lanjutan pasca program pengelolaan ekosistem lamun di Desa Teluk Bakau dan Malang Rapat. Hasil Kajian nilai ekonomi produk dan jasa ekosistem lamun di desa Teluk bakau dan Malang Rapat untuk tahun 2010 didapatkan sebesar Rp 324.615.714.497. Capaian program Trismades menunjukkan bahwa program tersebut berhasil untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem lamun dan meningkatkan kesadaran masyarakat pada pengelolaan ekosistem lamun, namun kurang berhasil meningkatkan kegiatan ekonomi lokal yang ramah lingkungan. Rencana kegiatan untuk keberlanjutan program pengelolaan pasca program Trismades adalah mempertahankan capaian program, diantaranya: pengelolaan dan perawatan DPPL, pengelolaan Pondok Informasi, lanjutan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta lanjutan pelatihan mata pencaharian alternatif.;Seagrass ecosystems to provide environmental products and services for humans. ......Environmental products and services from these ecosystems have economic value that contribute to the economic well-being of coastal communities. Therefore theresearch aim to study the economic value of seagrass ecosystem of products and services as a consideration to encourage post-program follow-up activities ecosystem management of seagrasses in the Teluk Bakau and Malang Rapat Village. Results Assessment of economic value of ecosystem products and services seagrasses and mangroves in the Gulf of Malang village meeting for the year 2010 amounting to IDR 324.615.714.497 obtained. Trismades program achievements. indicates that the program successfully to improve the management of seagrass ecosystems and raise public awareness on the management of seagrass ecosystems, but less successful in increasing local economic activity is environmentally friendly. Action plans for the sustainability of post-program Trismades management program is to maintain the achievements of the program, including: management and maintenance of seagrass sanctuary and Community Information and Training Center, advanced training to increase public awareness as well as the advanced training of alternative income generation.

Abstrak :
Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria terjadi di Desa Cakul pada tahun 2008 (Dinkes Trenggalek Jatim, 2009). Tujuan penelitian menganalisis ecosocial rumah tangga, ecosocial desa, melakukan pemetaan dan membuat model system dynamics pada ekosistem pantai, dataran rendah dan perbukitan. Desain penelitian survei dengan menggabungkan beberapa metode (combined methode). Ecososial rumah tangga di perbukitan mendukung terjadinya malaria diantaranya kurang aktifnya orang tua dalam mencari informasi nilai p=0,000, OR=37,04 dengan pantai, dan OR 58,58 dengan dataran rendah, status sosial ekonomi yang rendah nilai p=0,002, OR=8,33 dengan pantai, OR 12,5 dengan dataran rendah, genangan air di sekitar rumah p=0,000, OR=5,35 dengan pantai, dan OR 12,27 dengan dataran rendah, aktifitas keluar malam, dan perilaku tidur di tempat kerja (di daerah endemis malaria). Ecosocial desa, kepala desa tidak menyediakan informasi pengendalian malaria, tidak mengeluarkan aturan mobilisasi masyarakat ke daerah endemis malaria, dan penebangan hutan banyak terjadi di perbukitan. Kejadian malaria terkonsentrasi di perbukitan dengan nilai (NNI=0,477284). Model system dynamics dengan model ecosocial of combined method for controlling malaria, yang paling sensitif menurunkan kejadian malaria adalah skenario intervensi sosialisasi pengendalian malaria, dengan rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

---

Malaria outbreak was a disaster in a Cakul village in 2008 (Trenggalek Health Office, East Java, 2009). This research is aim to analyze ecosocial household, village ecosocial, mapping and modeling system dynamics in coastal ecosystems, plains and hills. Survey research design by combining multiple methods (combined method). Ecososial households favor the occurrence of malaria among older people in the hills are less active in seeking information on the value of p = 0.000, OR = 37.04 with a beach, and OR 58.58 with lowlands, low socio economic status value of p = 0.002, OR = 8.33 to the beach, OR 12.5 with lowland, standing water around the home p = 0.000, OR = 5.35 with a beach, and OR 12.27 with lowlands, activity out at night, and sleep behavior in the workplace (in malaria-endemic areas). Ecosocial village, the village chief does not provide information of malaria control, community mobilization has not been issued yet the rules for malaria-endemic areas, a lot of logging going on in Trenggalek hills. The incidence of malaria is concentrated in the hills with a value of (NNI = 0.477284). To achieve sustainable control over malaria, a combined method to models of system dynamics and ecosicial are needed, the most effective to lower the incidence of malaria is the malaria control intervention scenarios socialization, with a span of years 2012 to 2021.

Abstrak :
Hutan mangrove mempunyai manfaat ekologi dan sosial-ekonomi. Manfaat ekologis adalah bahwa hutan mangrove berfungsi dalam kemampuannya mendulcung eksistensi lingkungan fisik dan lingkungan biota. Manfaat sosial-ekonomi adalah bahwa hutan mangrove menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi keperluan akan bangunan, kayu bakar, dan mencari ikan. Pada kawasan hutan mangrove yang diusahakan untuk tambak, terbukti memberikan pengaruh positif bagi perluasan lapangan kerja. Oleh karena itu perlu dilestarikan melalui pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan (hutan mangrove) tergantung pada efektivitas perangkat hukum yang ada yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selannjutnya disingkat UULH. Efektivitas implementasi ketentuan pasal-pasal dalam UULH dalam pengelolaan hutan mangrove tidak hanya ditentukan oleh kualitas perangkat hukum itu sendiri, tetapi oleh akumulasi berbagai faktor. Salah satu faktor penting keberhasilan pengelolaan hutan mangrove adalah peranserta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove tersebut. Peranserta tersebut tidak hanya meliputi peranserta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, tetapi meliputi pula peranserta kelompok dan organisasi masyarakat. Slamet (1988) mengemukakan bahwa peranserta masyarakat sangat mutlak demi berhasilnya pembangunan. Tanpa peranserta masyarakat, suatu pembangunan harus dinilai tidak berhasil.

Dengan semakin pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan lahan akan semakin meningkat, baik untuk kepentingan tempat tinggal maupun lokasi industri. Mangrove yang luasnya relalif kecil (3% dari luas hutan Indonesia), bahkan akan semakin kompleks apabila masyarakat di sekitar kawasan tersebut mempunyai tingkat sosial ekonomi rendah. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana hak dan kewajiban berperanserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hutan mangrove.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup (ekosistem hutan mangrove). Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian apakah terdapat perbedaan nyata di antara peran Serta masyarakat dan identifikasi faktor-faktor yang mempengamhi tiokat peranserta masyarakat dalam pengelolaan linglcungan hidup (hutan mangrove).

Hipotesis penelitian adalah diduga bahwa hak dan kewajiban berperanserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (hutan mangrove) pada lima propinsi di Indonesia belum optimal, serta diduga dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional masyarakat setempat.

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pinak pemerintah sebagai bahan informasi dan evaluasi implementasi UULH dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup lainnya, khususnya dalam upaya mendorong peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (ekosistem hutan mangrove) dan sebagai umpan balik dalam penetapan kebijaksanaan di masa yang akan datang.

Sifat penelitian ini adalah explorative research. Pada penelitian jenis ini akan menghasilkan deskripsi atau gambaran ciri-ciri dari suatu obyek yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan suatu keterkaitan. Pelaksanaan pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: (1) tahapan pengamatan (observasi), dan (2) tahapan survai. Metode untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara langsung pada responden dengan menggunakan daftar kuesioner yang telah dipersapkan sebelumnya. Data primer diambil dari sampel. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, disebabkan jumlah populasi yang besar dan jarak lokasi satu dengan lainnya cukup jauh, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 120 orang yang didistribusikan secara merata pada enam lokasi.

Metode dalam mendapatkan sampel adalah non-random sampling, di mana tidak setiap individu mendapatkan kesempatan atau probabilitas yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Untuk itu terpilih orang-orang yang langsung dapat dijumpainya, tetapi orang tersebut mempunyai keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu metode ini disebut juga purposive sampling.

Metode analisis data dilakukan dnegan dua pendekatan. Pendekatan pertaman adalah dengan melakukan uji statistik dengan cara chi-square (X2). Pendekatan kedua memberikan apa yang dilihat dan didengar dari responden dan observasi di responden. Untuk memberikan data hasil wawncara terhadap responden, maka salah satu metode yang dipakai adalah analisis tabel, dengan menggunakan persentase.

Dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder terutama dari BAKORSURNATAL, Biro Pusat Statistik dan referensi terkait lainnya yang sangat mendukung data primer.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bahwa hak dan kewajiban berperanserta penduduk di sekitar kawasan mangrove belum berkembang secara optimal. Belum optimalnya peranserta masyarakat berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan, sedikitnya arus informasi yang diperolehnya, rendahnya tingkat penghasilan per kapita, serta masih banaknya pencurian, penebangan liar dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dapat menyebabkan rusak atau menurunnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove. Disamping itu juga belum adanya penyuluhan, pengarahan dan pembinaan secara langsung pada masyarakat yang memadai oleh aparat pemerintah.

Pola pengembangan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove pada dasarnya dapat dilakukan pada empat hal, yakni: a) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia b) Meningkatkan tingkat sosial ekonomi masyarakat dengan pola silvofishery c) Pengembangan kelembagaan d) Pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Abstrak :
Twelve mollusc species have got protection status under some legislation in Indonesia. Recently, their exixtences in Indonesian waters are progressively difficult to be found. Brief descriptions of those molluscs are given in this article.

Abstrak :
Pesisir Kabupaten Tangerang mempunyai ekosistem alam yang luas namun pemanfaatannya belum optimal. Ekosistem tersebut memberikan jasa dan nilai yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Nilai setiap jasa ekosistem dapat dijadikan sebagai acuan dampak pembangunan agar tidak merugikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Masalah dalam penelitian ini yaitu belum dilakukannya pengelolaan pesisir berbasis nilai jasa ekosistem, padahal mengetahui nilai jasa ekosistem pesisir dibutuhkan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pengelola untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah menganalisis jasa ekosistem pesisir yang tersedia berdasarkan tipologinya, menganalisis karakteristik jasa ekosistem pesisir berdasarkan hak kepemilikan, pengelolaan, dan penerima manfaatnya, menganalisis nilai ekonomi jasa ekositem pesisir, dan merumuskan pengelolaan pesisir untuk peningkatan nilai jasa ekosistem. Metode yang digunakan adalah analisis penggunaan lahan, statistik deskriptif dan valuasi ekonomi berupa surplus produsen dan replacement cost. Hasil penelitian menunjukan bahwa jasa ekosistem utama adalah jasa penyedia pangan dari ekosistem laut dan jasa ekosistem rekreasi. Desa yang potensial dikembangkan dengan membuka investasi pembangunan adalah Desa Tanjung Anom dan Desa Surya Bahari. Kesimpulan penelitian ini adalah pembangunan di kawasan pesisir harus memperhatikan nilai manfaat yang masyarakat terima selama ini dari jasa ekosistem yang tersedia.

---

Coastal Tangerang Regency has a wide natural ecosystem, but its utilization is not optimal. The ecosystem provides services and values ​​related to community welfare. The value of each ecosystem service can be used as a reference for development impacts so as not to harm the welfare of the surrounding community. The problem in this study is that the management of coastal ecosystems based on ecosystem service values ​​has not yet been carried out, whereas knowing the value of coastal ecosystem services is needed as consideration for management decisions to achieve sustainable development. The research objective is to analyze the available coastal ecosystem services based on their typology, analyze the characteristics of coastal ecosystem services based on ownership rights, management, and beneficiaries, analyze the economic value of coastal ecosystem services, and formulate coastal management to increase the value of ecosystem services. The method used is land use analysis, descriptive statistics, and economic valuations in the form of producer surpluses and replacement costs. The results showed that the main ecosystem services are food service providers from the marine ecosystem and recreational ecosystem services. The villages that have the potential to be developed by opening investment in development are Tanjung Anom Village and Surya Bahari Village. This study concludes that development in coastal areas must pay attention to the value of the benefits that people have received so far from the available ecosystem services.

Abstrak :
Penelitian tentang struktur komunitas makrozoobentos dalam ekosistem mangrove telah dilakukan di Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat pada Mei 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan struktur komunitas makrozoobentos seperti komposisi, kepadatan, keanekaragaman, kerataan, kerataan, dominansi, dan frekuensi kehadiran. . Tujuan lain adalah untuk menentukan hubungan antara kepadatan bakau dengan kepadatan dan keanekaragaman makrozoobentos di daerah tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dan menggunakan metode transek kuadrat di tiga stasiun, yaitu Desa Muara Baru, Desa Tangkolak Barat, dan Desa Tangkolak Timur. Studi ini menemukan 16 jenis makrozoobentos dan 7 jenis bakau dengan kepadatan yang sangat padat (0,23-0,32 ind / m2). Kepadatan makrozoobentos tertinggi di Desa Tangkolak Barat (8 ind / m2) dan terendah di Desa Muara Baru (2 ind / m2). Keragaman makrozoobentos tergolong tinggi di Desa Tangkolak Barat dengan indeks 1,58 dan Desa Tangkolak Timur dengan indeks 2,05, sedangkan keragaman tergolong rendah di Desa Muara Baru dengan indeks 0,28. Distribusi makrozoobentos diklasifikasikan hampir terdistribusi secara merata di Desa Tangkolak Barat dan Desa Tangkolak Timur dengan indeks kegagangan masing-masing 0,88 dan 0,85, sementara itu didistribusikan secara merata di Desa Muara Baru dengan indeks kegagahan 0,59. Data menunjukkan tidak ada spesies yang mendominasi di Desa Tangkolak Barat dan Desa Tangkolak Timur, kecuali di Desa Muara Baru. Episesarma palawanense adalah macrozoobenthos yang memiliki frekuensi kehadiran tertinggi di Desa Muara Baru dengan frekuensi 27,7%. Parameter lingkungan termasuk suhu, pH, dan salinitas dianggap sebagai kategori normal untuk makrozoobentos dan kehidupan bakau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan bakau berhubungan dengan kepadatan dan keanekaragaman makrozoobentos.

---

Research on the structure of macrozoobenthos communities in mangrove ecosystems has been conducted in Cilamaya Wetan, Karawang, West Java in May 2019. This study aims to determine the structure of macrozoobenthos community such as composition, density, diversity, flatness, flatness, dominance, and frequency of attendance. . Another goal is to determine the relationship between mangrove density and the density and diversity of macrozoobenthos in the area. Sampling was carried out by purposive sampling and using the quadratic transect method at three stations, namely Muara Baru Village, West Tangkolak Village, and East Tangkolak Village. This study found 16 types of macrozoobenthos and 7 types of mangrove with very dense density (0.23-0.32 ind / m2). The highest density of macrozoobenthos is in West Tangkolak Village (8 ind / m2) and the lowest in Muara Baru Village (2 ind / m2). The diversity of macrozoobenthos is relatively high in the village of West Tangkolak with an index of 1.58 and the village of East Tangkolak with an index of 2.05, while the diversity is relatively low in the village of Muara Baru with an index of 0.28. The distribution of macrozoobenthos is classified almost evenly in the Village of West Tangkolak and the Village of East Tangkolak with a trade index of 0.88 and 0.85 respectively, while it is distributed equally in the Muara Baru Village with a pride index of 0.59. Data shows that there are no species that dominate in the villages of West Tangkolak and East Tangkolak, except in Muara Baru Village. Palawanense Episesarma is macrozoobenthos which has the highest attendance frequency in Muara Baru Village with a frequency of 27.7%. Environmental parameters including temperature, pH, and salinity are considered normal categories for macrozoobenthos and mangrove life. The results showed that mangrove density was related to macrozoobenthos density and diversity.