Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis ekonomi bukan saja telah menimbulkan efek domino dan menyebabkan krisis multi dimensi, tetapi juga menciptakan jurang pemisah yang dalam antara masyarakat miskin dan segolongan orang-orang kaya. Tanpa disadari, krisis tersebut juga telah menjadi pemicu perkembangnya bank syariah di Indonesia, akibat goyahnya sistem perbankan konvensional....

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar ekonomi syariah bagi siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Cianjur. Tujuan kegiatan PKM ini didorong oleh ketiadaan program ekonomi yang berpotensi memfasilitasi dan memberi wawasan keuangan syariah. Wawasan keuangan syariah patut untuk diketahui siswa SMK Muhammadiyah sebab siswa-siswa SMK tersebut merupakan SDM yang potensial dalam mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Solusi nyata yang diberikan dalam kegiatan PKM ini adalah pelatihan keuangan syariah yang dipaparkan melalui metode workshop yang berisikan pemarapan materi dari pembicara serta sesi tanya jawab. Materi pelatihan keuangan syariah ini yaitu sejarah perkembangan ekonomi islam, lembaga keuangan syariah, akad-akad transaksi syariah, dasar akuntansi syariah, dan pengenalan laporan keuangan syariah.

Abstrak :
Selama tahun 2004, perkembangan pasar modal Indonesia, khususnya Bursa Efek Jakarta, sangat menggembirakan. Indeks Harga Saham Gabungan di BEJ meningkat 44,93% dibandingkan tahun 2003. Hal ini tentu berimbas pada pasar saham dan instrument investasi yang berhubungan, misalnya reksa dana saham. Sayangnya, reksa dana syariah sebagai salah satu instrumen investasi kurang berkembang baik. Dari sepuluh reksa dana syariah dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), tidak terdapat satu pun reksa dana saham. Hal ini tentu saja menjadi dilema bagi investor yang menginginkan berinvestasi dalam instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana menilai harga teoretis suatu saham dengan meinpertimbangkan kine1ja historis perusahaan dan prospek perusahaan ke depan, menentukan portofolio-portofolio efisien dari saham-saham yang undervalued di pasar, dan memilih portofolio optimal berdasarkan tingkat penerimaan investor terhadap risiko (riskaversion). Portofolio optimal ini dapat menjadi rujukan bagi Manajer Investasi dalam membentuk instrumen reksa dana saham syariah baru atau mengevaluasi kinerja reksa dana saham yang ada. Berdasarkan proses penilaian dari ke-30 saham yang termasuk ke dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juli-Desember 2005, terdapat 14 saham yang undervalued yaitu saham AALI, ADHI, ANTM, ASII, BUMI, CMNP, INCO, INTP, ISAT, KLBF, MEDC, TLKM, UNTR dan UNVR. Di antara saham-saham yang undervalued ini, saham BUMI memiliki rata-rata tingkat return tahunan yang tertinggi yaitu sebesar 346,14% de.ngan deviasi standar sebesar 7,5 7. Sedangkan rata-rata tingkat return tahunan terendah dicapai oleh CMNP yaitu sebesar 16,52% dengan deviasi standar 0,52. Dcngan mcmbentuk kurva clisien frontier Markowitz dan Copital Allocation Line, diperoleh portofolio optional pada instrumen saham dengan proporsi investasi: ADHI 26,89%, ASll 2,04%, INTP 29,89%, ISAT 18,06%, MEDC 20,78% dan UNVR 2,36%. Portofolio ini memiliki tingkat return yang diharapkan sebesar 97,5 8% dengan risiko sebesar 43,99%. Nilai reward to variability ratio-nya adalah sebesar 2,040 yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan risiko akan meningkatkan tingkat return yang diharapkan sebesar 2,040 satuan. Pada tahap akhir, akan ditentukan berapa alokasi investasi pada aset berisiko (saham) dan aset bebas risiko., Bapepam sendiri telah menetapkan bahwa pada reksa dana saham, minimal, 80% dari NAB-nya harus diperoleh dari saham sehingga dapat saja Manager Investasi memutuskan untuk berinvestasi di saham 80% dan sisanya pada instrumen pasar uang untuk menjaga likuiditas sehingga diperoleh proporsi investasi pada Adhi Karya (ADHI) 21,51 %, Astra Intemasional (ASII) 1 ,63 %, Indocement (INTP) 23,91 %, Indosat (ISAT) 14,45 %, Medco Energi (MEDC) 16,62 %, Unilever Indonesia (UNVR) 1 ,89 % dan instrumen pasar uang sebanyak 20%. Namun, berdasarkan persamaan utilitas, dengan nilai koefisien risk aversion (A) sebesar 4 saja, akan diperoleh tingkat keuntungan yang jauh di atas pasar yaitu dengan berinvestasi pada portofolio saham optimal sebanyak 116%. Dengan kata lain, seluruh dana yang tersedia diinvestasikan pada saham lalu meminjam16% dari danatersebut dengan biaya pinjaman sebesar risk free rate untuk kemudian diinvestasikan seluruhnya pada saham. Dengan demikian, portofolio optimal investasi adalah Adhi Karya (ADHI) 31,19%, Astra Internasional (ASII) 2,37 %, lndocement (INTP) 34,67 %, Indosat (ISAT) 20,95 %, Medco Energi (MEDC) 24,10 %, Unilever Indonesia (UNVR) 2, 74 % dan tidak bcrinvestasi di aset bebas risiko.

Abstrak :
Perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan tersebut juga merupakan salah satu pengejawantahan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mendukung penerapan hukum Islam di bidang muamalat (hukum perikatan Islam) di Indonesia dengan telah dimasukkannya ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Seiring dengan hal tersebut perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah juga dibuktikan dengan hadirnya berbagai produk-produk hukum “prosyariah”, seperti Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan lainnya. Problematika mendasar dari operasional ekonomi syariah saat ini adalah apakah penyelenggaraan kegiatan usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi dan praktek ekonomi syariah lainnya telah sesuai dengan perjanjian (akad) dalam fiqh Islam atau hanya sekedar penggantian nama/istilah yang dikenal luas dalam sistem ekonomi konvensional ke dalam istilah Islam. Selain itu, hambatan di bidang kelengkapan fasilitas perundang-undangan yang mendukung kelancaran aktivitas keseharian lembaga-lembaga ekonomi syariah belumlah memenuhi semua kriteria ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan melakukan analisa terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Hasil penelitian sementara dapat disimpulkan bahwa: 1) Seiring dengan berkembangnya kegiatan praktik ekonomi syariah, maka bertambah banyak pula transaksi-transaksi atau kontrak (akad) syariah yang dilakukan oleh banyak pihak, dan dalam praktiknya kegiatan ekonomi syariah saat ini masih menggunakan cara-cara tranplantasi hukum dalam perikatan (akad) syariah, sehingga menimbulkan keraguan, ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi keinginan para pihak yang mengadakan transaksi-transaksi (akad) syariah tersebut sangat dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang transaksi-transaksi syariah di Indonesia. 2). Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur transaksi syariah di Indonesia, sehingga Pemerintah maupun DPR perlu mengagendakan dan memberikan prioritas terhadap pembuatan undang-undang tersebut yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Indonesia Program Prioritas 2015 – 2019 yaitu pengarahan pembangunan hukum dibidang hukum perdata, khususnya bidang hukum kontrak dan hukum ekonomi. ......The development of sharia economic law legislation in Indonesia is now progressing very rapidly, the development is also one of the manifestations with the hassuance of Law no. 3 of 2006 on Amendment to Law no. 7 of 1989 on Religious Courts, which supports the application of Islamic law in the field of muamalat (law of Islamic engagement) in Indonesia with the inclusion of sharia economy into the authority of religious courts. Along with this, the development of sharia law law legislation is also evidenced by the presence of various legal products "prosyariah", such as the Law on State Sharia Securities, the Law on Sharia Banking and other regulations. The fundamental problematic of the current sharia economic operation is whether the implementation of business activities in banking, insurance, capital markets, bonds and other sharia economic practices has been in accordance with the agreement (akad) in Islamic fiqh or simply merely renaming the term in the economic system conventional into Islamic terms. In addition, obstacles in the field of completeness of legislative facilities that support the fluency of daily activities of sharia economic institutions have not met all the criteria of sharia economy. This research is conducted by normative juridical research method, that is research which is focused to study the application or rules or norms in positive law, and to analyze legal norms, especially certain laws or written law. The results of the interim research can be concluded that: 1) Along with the development of sharia economic practice activities, the more transactions or contracts (akad) sharia is done by many parties, and in practice sharia economic activity is currently still using the ways of transplantation law in the engagement (akad) of sharia, resulting in doubt, uncertainty and injustice. Therefore, to fulfill the wishes of the parties who hold transactions (akad) sharia is very necessary laws that regulate the transactions of sharia in Indonesia. 2). The absence of special laws governing sharia transactions in Indonesia, so that the Government and the House of Representatives need to prioritize and give priority to the drafting of the law in accordance with the National Legal Development Plan (PPHN) Indonesia Priority Program 2015 - 2019 namely the direction of legal development in the field of law civil, especially the field of contract law and economic law.