Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
In 2004, The Philippines Departement of Education unvieled a policy direction called schools first. For teachers, schools first meant developing a pool of educators capable of integrating information & communication technologies (ICTs) in education to enhance student learning....

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan program bina lingkungan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil peneilitian ini (i) Implementasi kebijakan program bina lingkungan yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum berjalan secara efektif karena adanya kerancuan dan ketidakjelasan isi kebijakan yang tertulis (ii) Program ini memiliki tiga dampak dalam pelaksanannya yaitu, dampak pada sekolah swasta yang kekurangan siswa, hilangnya hak dari siswa reguler yang akan masuk ke sekolah negeri dan, turunnya mutu pendidikan. Saran yang diberikan adalah Perbaikan isi kebijakan dan melibatkan sekolah swasta dalam program kebijakan

---

ABSTRACT
This study raised the issue of implementation of the policy on Bina Lingkungan program in Bandar Lampung. This research used the post positivist using a qualitative methodology. Using the implementation of merilee s .Grindle .The results of this research ( i ) Bina Lingkungan Policy program regulation covers number 1 in 2012 about the education system has not been effectively because a confusion and obscurity the policies written ( ii ) there are three impact on the implementation, the impact is on private schools that a shortage of students, loss of the rights of regular students who will enter the public schools, and decline in the quality of education. Advice provided, first improve the contents policy and second involving private schools in the policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Angka putus sekolah termasuk tinggi di Kota Padang Panjang, sehingga Pemda merumuskan Kebijakan Publik yang populis sejak tahun 2003 dan diimplementasikan sejak Juni 2009 melalui Perda No. 6 Tahun 2009. Tesis ini membahas langkah Pemda mengimplementasikan kebijakan tersebut; serta hasil evaluasi kebijakan pendidikan gratis tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatankualitatifini menunjukan bahwa Pemda telah melakukan langkah implementasi kebijakan pendidikan gratis berupa membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, memberi stimulus berupa uang kepada siswa sekolah swasta; terkait dengan Evaluasi, kebijakan ini ternyata dinikmati oleh kelas menengah ke atas, selain itusekolah-sekolah belum menghasilkan lulusan 100 dari total siswa, serta kualitas pembelajaran berada pada 30,8 diuji melalui Kriteria Ketuntasan Minimal.

---

ABSTRACT
The dropout rate in the Kota Padang Panjang is high, so the local government formulate a populist Public Policy since 2003 and implemented since June 2009 through Regulation No. 6 Year 2009. This thesis discusses local government measures implementing those policies and the evaluation results of the policy of free education. Results of studies using qualitativeapproach shows that the local government has taken the implementation of free education policy in the form of free education for public schools, giving stimulus money to private school students related to the evaluation, this policy turned out to be enjoyed by the upper middle class, in addition to the schools has not resulted in 100 of the total graduate students, as well as the quality of teaching is at 30.8 tested by Criteria Complete Minimal.

Abstrak :
UUD NRI Tahun 1945 memberikan amanat kepada pemerintahan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak muliandalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Ayat 3). Amanat membuat undang-undang itu telah terwujud dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat UU-Sisdiknas. Undang-undang tersebut merupakan usul inisiatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang awalnya digagas oleh Komisis VI yang membidangi agama, Pendidikan, kebudayaan dan Parawisata (2001-2003). Komisi VI DPR sering disebut komisis peradaban yang bertanggung jawab mendesain masa depan bangsa Indonesia (cetak biru), sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. pada hakikatnya agama, pendidikan, kebudayaan adalah penjabaran dari sila ketuhanan YME dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yan juga diwujudkan dan dikembangkan dalam level sistem untuk tiba pada level sikap dan prilaku