Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai daerah otonom yang belum lama menjalankan kewenangan otonomi luasnya, Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ditantang untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi daerah secara efisien. Namun karena keterbatasan pengalaman dan kualitas aparatur pada Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, tampaknya maksud tersebut masih sulit tcrcapai. Hal ini terlihat dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001 - 2005, yang belum secara tepat merumuskan kebijakan pembangunan ekonominya. Untuk itu, perlu dilakukan studi guna merumuskan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian di daerah tersebut. Berdasarkan studi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB, keunggulan industri dan lokasional masing-masing sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor PDRB, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kabupaten Sawahlunto Sijunjung terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat maupun terhadap perekonomian Nasional, diarahkan pada pengembangan Sektor Unggulan Tanaman Pangan sebagai prioritas pertama, Sektor Unggulan Kehutanan sebagai prioritas kedua dan Sektor Unggulan Penggalian sebagai prioritas ketiga. Melalui analisis SWOT dilakukan perencanaan strategis terhadap strategi jangka pendek serta strategi jangka panjang yang perlu diambil oleh Kantor Bappeda Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan merekomendasikan strategi jangka pendek yang dapat dipakai adalah "untuk mengoptimalkan pemanfaatan ketersediaan lahan yang cukup luas bagi pengembangan potensi unggulan (usaha perkebunan, kehutanan dan penggalian) di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Dan selanjutnya, untuk strategi jangka panjang yang direkomendasikan adalah untuk "mengoptimalkan pemanfaatan posisi wilayah Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang strategis, untuk pengembangan potensi unggulan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung".

Abstrak :
Bandar udara atau yang biasa disebut aerodrome adalah suatu kawasan tertentu di darat atau di air (termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan) yang diperuntukkan baik seluruhnya atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat udara. Dalam menjalankan operasinya, sebuah bandar udara membutuhkan konsumsi listrik untuk mengaliri beberapa fasilitas wajib yang menunjang kegiatan penerbangan. Bandara juga merupakan salah satu konsumen energi terbesar. Energi listrik dan panas harian yang dikonsumsi oleh bandara setara dengan kota berpenduduk 100.000 jiwa dan merupakan salah satu pusat konsumsi energi terbesar dalam masyarakat modern. Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia, khususnya di Asia, mengkonsumsi energi listrik yang cukup besar untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Tingginya konsumsi listrik secara langsung berdampak pada meningkatnya biaya langganan listrik. Sehubungan dengan tingginya konsumsi listrik di PT Angkasa Pura II, maka perlu dilakukan pengelolaan energi secara spesifik, khususnya di Gedung Terminal yang merupakan konsumen energi terbesar di Bandara Internasional Soekarno Hatta (74%). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peralatan di terminal yang mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar dan memberikan analisis ekonomi investasi yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. ......Airport or commonly known as an aerodrome is a specific area on land or water (including buildings, installations, and equipment) designated either wholly or partly for the arrival, departure, and movement of aircraft. In carrying out its operations, an airport requires electricity consumption to power several mandatory facilities that support aviation activities. Airports are also one of the largest energy consumers. The daily electricity and heat energy consumed by an airport are equivalent to a city with a population of 100,000 and are one of the largest energy consumption centers in modern society. Soekarno Hatta International Airport, as one of the busiest airports in the world, particularly in Asia, consumes a considerable amount of electricity to support its operational activities. The high consumption of electricity directly affects the increased cost of electricity subscriptions. Due to the high consumption of electricity at PT Angkasa Pura II, specific energy management needs to be carried out, particularly at the Terminal Building, as it is the largest energy consumer at Soekarno Hatta International Airport (74%). The purpose of this research is to evaluate the equipment in the terminal that consumes massive amounts of electricity and to provide an economic analysis of investments that can be made to save energy.

Abstrak :
Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) merupakan perpres no 96 tahun 2014 yang dibuat untuk memeratakan koneksi internet di seluruh Indonesia. Target yang diinginkan adalah 100% populasi urban dan 52% populasi rural bisa merasakan internet dengan kecepatan rata-rata 1 Mbps. Dari target dan latar belakang tersebut daerah perbatasan menjadi lokasi prioritas. Lokasi perbatasan menjadi prioritas karena merupakan gambaran Indonesia di mata negara tetangga. Target meratanya koneksi internet di seluruh Indonesia dibatasi oleh waktu dan tentunya efisiensi biaya. Pada penelitian ini dikaji mengenai analisis keekonomian untuk teknologi apa saja yang mampu menunjang percepatan program RPI ini sehingga dana yang dikeluarkan lebih efisien dan tidak merugi. Meskipun demikian, daerah LOKPRI merupakan daerah yang selalu dikatakan sebagai daerah tidak layak investasi, dengan demikian harus ada subsidi dari pemerintah agar tujuan dari RPI ini bisa terealisasi. Analisis implementasi model teknologi ini menunjukkan bahwa semua teknologi yang ditawarkan, yaitu BTS, VSAT, dan PLC bisa diimplementasikan di tiga daerah LOKPRI perbatasan (Paloh, Entikong, dan Badau) hanya saja tidak layak secara ekonomi. Dengan demikian pemerintah harus memberikan subsidi agar target RPI ini terlaksana. Subsidi diberikan pada komponen biaya yang digunakan bersama-sama yaitu biaya sewa transmisi ......Indonesia Broadband Plan (IBP) is the Presidential Regulation No.96 of 2014 that made to equalize the internet connection throughtout Indonesia. Target IBP are 100% urban population and 52% rural population can feel internet with average speed 1 Mbps. From this target and background the border area become priority area.It is become priority because border area is picture of the country itself. IBP are limited with time and of course implementation cost. In this study assessed about economy analysis for every technology that will implemented, so the cost that expense is more efficient. Nontheless, economic analysis for priority location are always not feasible to be implemented. If it is not feasible, the government must subsidise in order that IBP can be realized. This technology implementation model shows that all technology given (BTS, VSAT, PLC) can be implemented in border priority area especially in three areas, Paloh, Entikong and Badau. Although it is not feasible, so government must subsidise so that IBP target can be reached. The subsidy is given for transmission cost.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajian ilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukum dan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan baru tentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomi hukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikan jawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout Bank Century. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarik kebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis data menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintas disiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensi ekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum guna terutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yang berfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasi kebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadap kasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atas hukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nya dan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untuk menghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACT
Legal developments in the societies make the law requires studies of other sciences, especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics, which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related to public policy and criminalization efforts. This research aims to describe the method of approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted to provide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized. In instance, The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-out Policy of Bank Century that some people judge that policy is not right and then emerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. This writing method is normative legal research and in the processing and analysis of data using primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique uses literature studies by studying books, documents literature and more in accordance with the problems is studied. The results of this research show that interdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) can explain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles in the microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficient policies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutional measures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of law is done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that the economic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account its cost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoid bigger losses if the bail-out was not proposed.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajian ilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukum dan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan baru tentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomi hukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikan jawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout Bank Century. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarik kebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis data menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintas disiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensi ekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum guna terutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yang berfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasi kebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadap kasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atas hukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nya dan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untuk menghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACT
Legal developments in the societies make the law requires studies of other sciences, especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics, which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related to public policy and criminalization efforts. This research aims to describe the method of approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted to provide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized. In instance, The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-out Policy of Bank Century that some people judge that policy is not right and then emerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. This writing method is normative legal research and in the processing and analysis of data using primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique uses literature studies by studying books, documents literature and more in accordance with the problems is studied. The results of this research show that interdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) can explain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles in the microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficient policies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutional measures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of law is done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that the economic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account its cost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoid bigger losses if the bail-out was not propo;

Abstrak :
Keseimbangan antara pasokan dengan kebutuhan gas bumi saat ini menunjukkan kondisi yang timpang. Sistem jaringan distribusi yang belum merata dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai, menyebabkan masih terdapat kelebihan kapasitas gas yang belum teralirkan. Oleh karena itu pada keseempatan ini penulis menetapkan Kabupaten Purwakarta sebagai daerah yang akan dikaji dalam rencana pengembangan jaringan pipa gas bumi pada daerah tersebut. Proyeksi permintaan gas bumi untuk elektrifikasi bagi sektor industri dan gas rumah tangga masing-masing sebesar 30,5 MMSCF/D dan 1,3 MMSCF/D, sehingga total gas flow untuk keduanya adalah sebesar 31,8 MMSCF/D. Volume suplai gas flow sebesar 31,8 MSCFD dengan average temperature 519,7 R dan inlet pressure operasi 142 psig. Ukuran diameter dan spesifikasi pipa yang akan digunakan yaitu pipa carbon steel API-5L X52 berdiameter 14 inch, dengan tebal dinding pipa 0,2 inch sesuai dengan pedoman ASME B36.10 serta ketersediaan spesifikasi pipa dan nominal pipe size (NPS) yang terdapat di pasaran. Nilai investasi proyek sebesar USD 12.919.000 untuk SKENARIO 1 sedangkan untuk SKENARIO 2 dan 2A adalah sebesar USD 11.787.630 dengan umur proyek 20 tahun. SKENARIO 2A merupakan skenario yang paling menarik dan layak untuk dijalankan karena dengan penetapan tarif toll fee yang wajar berdasarkan kondisi pasar yaitu sebesar 0,55 USD/MSCF, menghasilkan nilai NPV sebesar 4.177.854 USD, target nilai IRR 13,75%, PBP selama 12,9 tahun, dengan angka B/C Ratio 1,71. Skema pendanaan adalah full equity dengan rencana penyerapan investasi sebesar 50% pada tahun pertama dan 50% pada tahun kedua.

---

The equilibrium between the supply of natural gas and demand is currently showing an unbalanced condition. Uneven network distribution system and infrastructure conditions are inadequate, there is still excess capacity causing gas that has not been undrained. Therefore, at this pleased moment authors set Purwakarta District as an area that will be studied in the development plans of natural gas pipelines in the area. Projected demand for natural gas for the electrification of the industrial sector and household gas respectively by 30.5 MMSCFD and 1.3 MMSCFD, so that the total gas flow for both is of 31.8 MMSCFD. Gas flow supply volume of 31.8 MSCFD with average temperatures at 519.7 R and with inlet operating pressure at 142 psig. Size of diameters and pipe specification to be used is carbon steel pipe API-5L X52 with 14 inch diameter, pipe thickness 0.2 inch in accordance with the guidelines of ASME B36.10 and the availability of pipeline specification and nominal pipe size (NPS) which easy to find on the market , The investment value of the project amounted to 12.919.000 USD for SKENARIO 1, while for SKENARIO 2 and 2A amounted to 11.787.630 USD for the project lifetimes of 20 years. SKENARIO 2A has been chosen to be the most attractive scenario and seens feasible for the determination of reasonable toll fee rates based on market conditions in the amount of 0,55 USD/MSCF, resulting NPV of 4.177.854 USD, the target IRR of 13,75%, PBP during 12,9 years, with B/C Ratio of 1,71. The applied scheme of funding is with full equity plan investment, and absorption planned by 50% on the first year and another 50% on the second year

Abstrak :
ABSTRAK
Bahan bakar batubara menyumbang 44% dari total emisi CO2 global, serta merupakan sumber terbesar emisi gas GHG (greenhouse gas) yang memicu perubahan iklim. Pada tahun 2026 diproyeksikan penggunaan batubara masih 50,4%, selain itu Indonesia telah menandatangani perjanjian Paris pada tahun 2015 Indonesia harus mengurangi emisi CO2 sampai 29% pada tahun 2030. Clean Coal Technologi yang ada saat ini adalah Ultra Supercritical (USC) dan Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC). Untuk mengetahui efisiensi dari kedua teknologi tersebut diperlukan pendekatan eksergi dalam analisisnya, analisis ekonomi diperlukan untuk menentukan kelayakan pembangunannya, serta harus diterima dari aspek lingkungan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa teknologi IGCC memiliki efisiensi eksergi lebih tinggi yaitu 41.51% sedangkan USC 33.71%, dengan jumlah batubara yang sama net power yang diproduksi sebesar 42 MW untuk IGCC dan 22 MW untuk USC. Dari segi ekonomi biaya investasi dan LCoE untuk teknologi IGCC dan USC secara berturut-turut (Rp 963,875,195,117; Rp 2,334/kWh) dan (Rp 309,489,207,487; Rp 2,993/kWh). Emisi CO2 yang dihasilkan setelah dilakukan capture pada IGCC sebesar 0.997 ton CO2/MWh dan USC sebesar 2.242 ton CO2/MWh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi IGCC merupakan teknologi pembangkit listrik yang lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia

---

ABSTRACT
Coal fuel contributes 44% of total global CO2 emissions and is the largest source of GHG (greenhouse gas) emissions, which triggers climate change. In 2026, the composition of Indonesia's electricity production projected to be 50.4% using coal fuel. Indonesia has signed a Paris agreement in 2015 in which Indonesia must reduce CO2 emissions by 29% in 2030. Clean Coal Technology currently is Ultra Supercritical (USC) and Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC). To find out the efficiency of the two technologies exergy approach is required in its analysis; economic analysis also needed to determine the feasibility of its development and accepted from environmental aspects. From the results, that IGCC technology has a higher exergy efficiency of 41.51% while USC 33.71%, with the amount of coal with the same net power produced at 42 MW for IGCC and 22 MW for USC. In terms of economic investment costs and LCoE for IGCC and USC technologies respectively (Rp. 963,875,195,117; Rp. 2,334 / kWh) and (Rp. 309,489,207,487; Rp. 2,993 / kWh). CO2 emissions produced after capture in IGCC technology are 0.997 tons CO2/MWh and USC of 2.242 tons of CO2/MWh. Therefore, it concluded that IGCC technology is a power generation technology that is more appropriate to applied in Indonesia.

Abstrak :
Berbagai metode tersedia untuk memulihkan logam berharga yang terkandung di dalam limbah elektronik. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk memulihkan logam berharga dalam Waste Printed Circuit Boards (WPCB), komponen paling berharga di dalam produk elektronik, adalah dengan proses pirometalurgi melalui peleburan tembaga hitam (black copper smelting). Penelitian ini akan menganalisis secara tekno-ekonomi usulan model pengelolaan daur ulang WPCB yang layak untuk diterapkan di Indonesia menggunakan proses black copper smelting dalam skala kecil, 10.000 ton per tahun, dengan fokus terhadap sumber limbah elektronik yang berasal dari Pulau Jawa yang menyumbang 56% dari total limbah elektronik di Indonesia. Berdasarkan perhitungan ekonomi, usulan model yang dianggap layak adalah pengelolaan e-waste yang dikelola mulai dari pengumpulan e-waste dari konsumen hingga WPCB didaur ulang di fasilitas daur ulang atau dengan kata lain seluruh proses pengelolaan e-waste secara keseluruhan dilakukan oleh sektor formal. ......Various methods are available to recover valuable metals contained in e-waste. One method widely used to recover valuable metals in Waste Printed Circuit Boards (WPCB), the most valuable electronic product components, is pyrometallurgical processes through black copper smelting. This research will techno-economically analyze the proposed WPCB recycling management model that is feasible to implement in Indonesia using a small-scale black copper smelting process, 10,000 tons per year, with a focus on sources of electronic waste originating from Java Island, which accounts for 56% of total e-waste in Indonesia. Based on economic calculations, the proposed model that is considered feasible is e-waste management which is managed from collecting e-waste from consumers to WPCB being recycled at recycling facilities. In other words, the formal sector carries out the whole process of e-waste management.