Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain. This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee. Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation. Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually.

Abstrak :
Pengembangan e government di Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu penerapan e government yang telah dilakukan di Indonesia adalah membuat situs informasi publik yang interaktif dan menyediakan situs transaksi pelayanan publik sehingga mampu memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan informasi keuangan pada website pemda fitur website pemda dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan Internet Financial Disclosure Index fitur website E government Webmatrix Index dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKKPD. Dengan menggunakan metode censored regression terhadap 232 pemerintah daerah tahun 2010, hasilnya adalah pengungkapan informasi keuangan pada website pemda dan penerapan e procurement berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan fitur website pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. ......The development of e government in Indonesia is an attempt to develop electronic based governance implementation in order to improve the quality of public services effectively and efficiently One of the e government implementation has been done in Indonesia is making the interactive public information sites and to provide public transaction services sites to improve public services to citizen. This study purpose to analys the effect of financial information disclosure on local government websites local government websites features and implementation of e procurement on the performance of local government in Indonesia. This study try the transparency of financial information Internet Financial Disclosure Index features a website e government WebMatrix Index and the implementation of e procurement on local governance performance score of Regional Government Performance Evaluation EKKPD By using censored regression methode of the 232 local governments in 2010, the result is the disclosure of financial information on the government website and the implementation of e procurement has a positive effect on the performance of local government while the local government website feature does not affect the performance of local governance.

Abstrak :
Science tells us that use of technology will improve performance jobs. The application of e-procurement in purchasing goods should be the same. There are two important things discussed in this thesis. Firstly, it does not discuss e-procurement theory from IT aspect but the e-procurement in practice called Gulf Procurement on Line or GPO. E-procurement is used in purchasing goods in Procurement Dept. of Gulf (Indonesia) Resources Ltd. or GIRL. This is the 1st e-procurement in Indonesia and the 1st e-procurement in Gulf international. Secondly, it discussed the effect of e-procurement in performance improvement due to application of e-procurement. Quantitative method is used to analyze the 2102 population data which were produced in year 2001. They are analyzed using a simple linear regression. The results of analysis show some significant effects, processing time increased almost 2 times, invited vendors become unlimited in numbers, vendors submitting quotations increased 3 times, and there was a Break Event Point (BEP) in the development of this GPO program to the goods. Meanwhile, Contract budgets are always categorized as a cost by Company.

Abstrak :
Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen. ...... Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview. The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security.

Abstrak :
Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview. The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application.

Abstrak :
Pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance dikarenakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Sejak implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi banyak tantangan, pemerintah mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) sebagai kebijakan pemerintah untuk menyediakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas di LPSE Provinsi Riau serta mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Riau dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses e-procurement. Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas pada LPSE Provinsi Riau telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan dan daya saing pengadaan di provinsi Riau, dengan menyoroti fakta bahwa sistem elektronik digunakan secara efisien dan cukup efektif. LPSE Provinsi Riau memiliki inisiatif dengan beberapa upaya-upaya dalam mengahadapi kendala-kendala yang muncul pada proses e-procurement yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan cara melakukan penyempurnaan aplikasi SIKaP dan rutin bekerjasama dengan LKPP untuk mengadakan sertifikasi dan pelatihan kepada pejabat pengadaan ......Government procurement of goods/services should be carried out by prioritizing the principles of Good Governance because it has an important role in the implementation of national development to improve public services and national and regional economic development. Due to the many challenges faced in implementing public procurement systems, governments have started to implement electronic public procurement (e-procurement) as a government policy to provide better public procurement of goods and services. This research aims to analyze the practice of electronic procurement of goods and services in realizing the principles of transparency and accountability in LPSE Riau Province and identify what efforts are made by LPSE Riau Province in overcoming obstacles that arise during the e-procurement process. The type of research in this thesis is normative juridical legal research with secondary data that will be analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the implementation of the principles of transparency and accountability at the Riau Province LPSE has had a good impact on the development and competitiveness of procurement in Riau province, by highlighting the fact that electronic systems are used efficiently and quite effectively. LPSE Riau Province has initiatives with several efforts in dealing with the obstacles that arise in the e-procurement process that affect the implementation of transparency and accountability by improving the SIKaP application and routinely collaborating with LKPP to hold certification and training for procurement officials.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan Supply Chain Management (SCM) pada semua jenis industri semakin mendapat perhatian besar di Indonesia dewasa ini karena Supply Chain Management merupakan pendekatan terpadu yang berorientasi pada proses untuk penyediaan, penyimpanan dan pengiriman barang (produk) sertajasa kepada konsumen atau pemakai akhir. Keterpaduan SCM yang meliputi seluruh proses manajemen material, informasi maupun aliran modal dan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, mendorong penerapan SCM agar dapat menyelaraskan perencanaan, produksi dan pengadaan barang / jasa pada tingkat yang optimal dengan penggunaan sistem yang terintegrasi untuk mencapai suatu keputusan yang cepat dan tepat.

Supply Chain Management pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suatu sinkronisasi dan koordinasi di antara aktifitas-aktifitas proses bisnis kunci (Key Bisnis Process) yang saling berkaitan didalam suatu aliran material dan jasa dalam suatu organisasi ataupun antar organisasi. Semua bagian yang terlibat dalam Supply Chain Management harus dapat saling bekerjasama sehingga membentuk suatu cross functional team. Kurang baik-nya kerjasama dalam cross functional team, akan menyebabkan operasi tidak efektif dan efisien. Disinilah diperlukan suatu komunikasi yang lancar dan terarah dalam suatu jaringan internal maupun jaringan global melalui jasa Internet system .Sehingga diharapkan aliran informasi dapat diterima secara cepat, akurat dari berkesinambungan untuk mencapai suatu keputusan yang tepat dan terarah.

Di dalam menghadapi era globalisasi perkembangan teknologi informasi dan alam kompetisi yang semakin ketat, setiap organisasi dan perusahaan dituntut untuk mampu bersaing di bidangjasa maupun operasi-produksi agar bisa sukses dan berkembang.

Salah satu mata rantai dari pada pendukung kegiatan operasi-produksi suatu perusahaan adalah bidang pengadaan barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan akan material, peralatan, jasa untuk memenuhi kebutuhan akan material, peralatan dan jasa yang merupakan pos pengeluaran yang cukup besar sehingga harus dikelola secara efisien dan efektif Pengadaan barang dan jasa melalui proses tender/pelelangan merupakan hal yang semakin umum dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di dalam memenuhi kebutuhan operasiproduksinya. Namun banyak masalah dan keluhan dari pemasok/ supplier barang atau jasa, pihak pembeli dan end user terhadap pelaksanaan tender/lelang saat ini. Masalah-masalah itu seperti lamanya waktu yang dibutuhkan,faimess, transparansi dan tingginya biaya operasional pengadaan.

PT EXSPAN NUSANTARA sebagai salah satu perusahaan dibawah MEDCO Group Tbk dan bergerak dalam bidang eksplorasi dan ekploitasi migas di Indonesia, pada awalnya menggunakan sistem "traditional buy and bid" dalam melakukan pengadaan barang dan jasa (materials and services) terhadap kebutuhan operasi produksi maupun barang-barang kebutuhan kantor. Namun menghadapi masalah-masalah dengan lamanya waktu yang dibutuhkan, fairness, transparansi dan tingginya biaya operasional pengadaan seperti yang telah diungkapkan diatas. Sehingga diharapkan dengan telah diimplementasikannya salah satu dari sistem integrasi ERP (Enterprise Resources Planning), yaitu semua fungsi-fungsi operasi di PT. EXSPAN menggunakan sistem SAP, maka pada bagian pengadaan barang dan jasa dipergunakan sistem E-Procurement sebagai tool dalam melakukan pelelangan barang dan jasa yang dapat diakses melalui portal www.exspan.co.id. E-Procurement di PTEN adalah suatu fasilitas pelelangan barang dan jasa secara elektronik yang berbasis intranet dan internet web bagi vendor, dapat diakses melalui portal PTEN dengan menggunakan user name & password yang diberikan setelah vendor tersebut terdaftar sebagai rekanan dengan melalui proses administrasi. Dengan £-Procurement Exspan, proses pelelangan barang dan jasa penunjang operasi eksplorasi dan produksi dilakukan dengan proses transparansi, fairness (sesuai KEPPRES 18/2000, SK DIRUT PERTAMINA 071), efisien; otomasi pencatatan kinerja buyer dan kinerja vendor/supplier terdaftar (SK DIRUT PERTAMINA 0139); proses procurement yang "auditable" ;pekerjaan buyer yang bersifat "clericaf' dihilangkan dan didorong menjadi pekerjaan yang bernilai tambah; duplikasi pekerjaan, data dan transaksi dihilangkan.

Dengan mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan E-Procuremen dan SAP system, maka diharapkan tujuan penerapan suatu sistem untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas kegiatan operasi produksi perusahaan Migas dapat tercapai. Efisiensi biaya tidak hanya dituntut pada industri Migas akan tetapi semua industri yang bertujuan untuk meningkatkan profitability dengan tantangan dan persaingan yang ketat dari industri lain pada zaman globalisasi ini. Akhirnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau industri dalam mengoperasikan sistem tersebut dapat memberikan keuntungan yang nyata kepada perusahaan atau industri itu secara keseluruhan.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas implementasi e-procurement dengan mengambil studi kasus di PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk(PJA). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian didahului oleh penelitian kuantitatif, kemudian dalam memberikan saran berupa implikasi manajerial, peneliti menggunakan alat fishbone diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perceived benefit of e-procurement, perceived barriers to e-procurement implementation, dan critical success factors in e-procurement berpengaruh signifikan terhadap variabel perceived future organizational with e-procurement. Oleh karena itu, setiap unsur variabel perceived benefit of e-procurement dan critical success factors in e-procurement harus diimplementasikan dalam adopsi e-procurement. Sedangkan variabel perceived barriers to e-procurement implementation harus dihindari dalam adopsi e-procurement. Dalam rangka pengembangan sistem dan perbaikan kinerja, PJA perlu memperhatikan 4 variabel yakni manusia, sistem, proses, dan rekanan

---

ABSTRACT
The focus of this study is to implement e-procurement on sourcing peformance at PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. This research are quantitative descriptive and qualitative descriptive. Research was preceded by quantitative research, then to provide advice in form of practical implication, researcher used fishbone diagram tool. The result of this study shows these variabels are perceive benefit of e-procurement, perceived barriers to e-procurement implementation, and critical success factors in e-procurement give significant impact to several of perceived future of e-procurement. Therefore, each of these variable elements from perceive benefit of e-procurement and critical success factors in e-procurement must be present in a implementation of e-procurement. Also each of these variable perceived barriers to e-procurement implementation elements from must be avoid in a implementation of e-procurement. In the framework of system development and performance improvement, PJA needs to pay attention to 4 variables namely human, system, process, and partner.

Abstrak :
E-Procurement merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Militer Presiden melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (e-Government), khususnya untuk mempercepat pengadaan barang pemerintah/jasa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, kecenderungan yang terjadi di Sekretariat Militer Presiden menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan proses e-Procurement yang dimanifestasikan oleh lambatnya proses penyerapan barang dan anggaran modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pengumpulan data post-positivis melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam, untuk mengetahui proses pelaksanaan e-Procurement, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Procurement, dan dampak pelaksanaan e-Procurement dalam mendukung percepatan penyerapan barang dan belanja modal di Militer Sekretariat Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua paket pekerjaan pengadaan/jasa di Sekretariat Militer Presiden dilakukan melalui e-procurement, sedangkan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui e-Procurement menunjukkan efisiensi dalam hal waktu dan anggaran. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta komitmen pemimpin berpengaruh pada pelaksanaan eprocurement. ...... E-Procurement is an effort to improve the performance of the Military Secretariat of the President through the utilization of information and communication technology in government (e-Government), in particular to speed up government procurement / services, in accordance with Presidential Instruction No. 1 Year 2015 on the acceleration of Procurement of Government Goods/Services. However, the trends taking place in the Military Secretariat of the President indicates that there are still some obstacles in the implementation of e-Procurement process which is manifested by the slow process of absorption of goods and capital budgets. This research use data collection methods postpositivist literature study, observation and in-depth interviews, to know the process of implementing e-Procurement, the factors that affect the implementation of e-Procurement, and the impact of the implementation of e-Procurement in supporting the acceleration of the absorption of goods and shopping at Military Secretariat of the President. The results showed that not all goods procurement work packages/services in the Military Secretariat of the President is done through e-procurement, while the work packages of goods /services conducted through e-Procurement demonstrate the efficiency in terms of time and budget. Several factors such as lack of human resources and infrastructure of information and communication technology (ICT) as well as the commitment of influential leaders in the implementation of e-procurement.