Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas bagaimana kaedh hukum terkait dengan penerapan bea meterai dokumen elektronik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, bertujuan membandingkan bagaimana penerapan bea meterai menurut Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai terkait dengan Undang-undng No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan bea meterai di Indonesia belum mengatur tentang pungutan meterai terhadap dokumen elektronik, namun hanya mengatur tentang pembubuhan tanda meterai lunas dengan menggunakan teknologi/sistem elektronik, sehingga disarankan bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang pemungutan bea metrai terhadap dokumen elektronik agar mendapatk kepastian hukum mengenai apakah bea meterai akan diterapkan terhadap dokumen elektronik ataukah dokumen elektronik akan dibebaskan dari pengenaan bea meterai.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi. Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penelitian ini dari sudut jenisnya yakni secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat analistis deskriptif. Dengan disahkannya UU ITE, alat bukti elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia. Pada prakteknya saat ini nilai pembuktian alat bukti elektronik hanya sebagai alat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, karenanya harus dibantu dengan alat bukti yang lain, salah satunya dengan keterangan saksi ahli, yang termasuk ke dalam Persangkaan Hakim dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht). Kelak dengan penyempurnaan UU ITE melalui Peraturan Pemerintahnya, alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang telah di autentikasi oleh lembaga yang berwenang dapat disamakan sebagai alat bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna. ......The development of information technology has significantly changed the conventional economic system into the digital economy. This digital system allows the business to do a transaction using electronic media more offers convenience, speed and efficiency. Issues raised and regulated in the Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures In this study from the juridical point of its kind that is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or a form of legal norms written. Data processing method was qualitative, resulting analytical data are descriptive. With the enactment of Law ITE, electronic evidence has been recognized and accepted as valid evidence. Electronic evidence is viewed as an extension of the existing evidence in a judicial procedure in Indonesia. In practice the current evidentiary value of electronic evidence as evidence only the beginning, unable to stand alone in a sufficient threshold of evidence, thus should be supported by other evidence, one of them with expert witness testimony, which belong to the presupposition Judge thus the nature strength of proof is free (vrij bewijskracht). Later, with improvements UU ITE through its Government Regulation, electronic evidence in the form of an electronic document that has been authenticated by the competent institutions can be compared as authentic evidence to prove the value of perfect

Abstrak :
Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan pola kehidupan manusia. Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memenuhi pelaksanaan hukumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan dibidang jasa Notaris, peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji mengenai kekuatan hukum pembuktian berita acara yang dibuat Notaris terkait pengunduhan dokumen elektronik (e-mail sebagai alat bukti dalam persidangan dan kewenangan serta tanggung jawab Notaris terkait berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) Penelitian ini adalah penelitian dengan metode hukum normatif yang menekankan pada norma hukum dengan menganalisa peraturan perundangundangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu Berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) dapatlah dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangandan Kewenangan dan tanggung jawab Notaris terhadap berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail), Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat terhindar terjadinya sengketa dan tanggung jawab Notaris kiranya sudah jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ...... Development and technological advances have led to changes in the pattern of human life. With increased electronic activity, proofing tool used by law must also include information or electronic documents and other computer output for the full implementation of the law. This resulted in an increase in services Notaries, Notary's role in the services sectors is as officials who were given part of the authority by the State to serve the community in the field of civil particularly authentic deed. Therefore, the authors tried to assess the strength of evidence laws of news events made the Notary regarding the download of electronic documents (e-mail as evidence in the trial and the authority and responsibility of Notaries related news events downloads electronic documents (e-mail). This research is a study with methods of normative legal emphasis on the rule of law by analyzing legislation and related data collection is done through library research. the results of this study are news events downloads electronic documents (e-mail) it can be used as legal evidence in trial. Authority and responsibility Notary to the minutes of downloading electronic documents (e-mail), through authentic deed which clearly defines the rights and obligations, ensure legal certainty and is expected to avoid disputes and responsibilities of the Notary would already evident in the Law on Notary

Abstrak :
Sudah menjadi kewajiban bagi Notaris untuk menyimpan dan menjaga keberadaan dokumen-dokumen protokol Notaris, khususnya minuta akta. Akan tetapi dalam praktiknya sampai saat ini, penyimpanan minuta akta masih dilakukan dengan menggunakan media konvensional dalam bentuk fisik kertas secara manual, yang seringkali berdampak pada berkas yang rawan kerusakan ataupun musnah akibat peristiwa force majeure. Padahal, dengan hilang, rusak ataupun musnahnya minuta akta dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris pembuat ataupun Notaris pemegang protokol dalam hal pembuatan salinan akta baru karena musnahnya minuta akta akibat peristiwa force majeure. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat eksplanatoris analitis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila minuta aktanya musnah atau rusak adalah membuat Berita Acara dan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris, dan jika dimungkinkan dapat meminta permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat dibuatkan persetujuan dalam pembuatan salinan akta yang baru. Sehingga, Notaris tetap dapat membuat salinan akta yang baru setelah musnahnya minuta akta, mengacu pada data yang tersimpan dalam soft file, hal ini karena penyimpanan salinan akta dalam bentuk soft file diperbolehkan sebagai penyimpanan tambahan. Salinan akta yang dibuat baru karena minuta aktanya telah musnah tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat karena masih dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengarsipan protokol Notaris berbasis media elektronik, sebagai langkah untuk meminimalisir risiko kerusakan atau musnahnya dikemudian hari. Sehingga, dunia kenotariatan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaannya terutama dibidang pelayanan hukum dan pengarsipan. ......It is an obligation for a Notary to keep and maintain the existence of Notary protocol documents, especially the original deed. However, until now, the filing of the original deed is still carried out using conventional media in the form of physical paper manually, which often has an impact on files that are prone to damage or destruction due to force majeure events. While in fact, the loss, damage or destruction of the original deed may cause loss or disadvantage to the parties concerned. This study discusses the legal remedies that can be taken by the Notary or the ‘protocol-holder’ Notary in terms of making a new copy of the deed due to the destruction of the original deed due to the force majeure event. This research is a normative juridical research, explanatory analytical with qualitative data analysis method. The results of this study indicate that, legal remedies that can be taken by a Notary if the original deed are destroyed or damaged is to make a report to the Notary Supervisory Board, and if it is possible, they may request an application to the Panel of Judges of the District Court for an approval in the making a new copy of the Deed. Thus, the Notary can still make a new copy of the deed after the destruction of the original deed, referring to the data stored in the soft file, this is because the storage of the copy of the deed in the form of a soft file is allowed as additional storage. A new copy of the deed made because the minutes of the deed have been destroyed still have legal force as strong evidence because it is still issued by a Notary as an authorized public official. In this current digitalization era, it is hoped that the government can make regulations that specifically regulate the filing of Notary protocols based on electronic media, as a step to minimize the risk of damage or destruction in the future. Thus, the notary world is expected to be able to utilize technology to facilitate its work, especially in the field of legal services and archiving.

Abstrak :
Pengaturan ketentuan mengenai bea meterai diatur pada undang – undang no 13 tahun 1985, undang – undang ini telah berlaku kurang lebih selama 37 tahun. selama undang – undang ini berlaku hanya memberlakukan pengenaan pajak atas bea meterai terhadap seluruh dokumen kertas. Permasalahan muncul ketika perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik. Undang – undang no 13 tahun 1985 tidak dapat membebankan pajak atas dokumen elektronik, salah satu bentuk usaha penyelesaiannya dengan merubah undang – undang no 13 tahun 1985 menjadi undang – undang no 10 tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, membandingkan undang – undang no 13 tahun 1985 dengan undang – undang no 10 tahun 2020. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang – undang dan pendekatan komparatif, yang didukung dengan bahan hukum seperti undang – undang, buku dan hasil penelitian yang telah ada. Kesimpulan pertama, undang – undang no 13 tahun 1985 ini tidak relevan lagi untuk diterapkan pada era kemunculan transaksi elektronik dan dokumen eletronik. Kesimpulan kedua, tingkat efektivitas undang – undang no 10 tahun 2020 terhadap penerimaan pajak bea meterai dirasa belum maksimal dan pemerintah harus mencari cara baru untuk memaksimalkan penerimaan tersebut. ......The provisions regarding stamp duty are regulated in Law No. 13 of 1985, this law has been in effect for approximately 37 years. as long as this law is in effect only imposes a tax on stamp duty on all paper documents. Problems arise when the agreement is in the form of an electronic document. Law No. 13 of 1985 cannot impose taxes on electronic documents, one form of settlement effort is by changing Law No. 13 of 1985 to Law No. 10 of 2020. This research was conducted in a normative juridical way, comparing laws 13 of 1985 with law no 10 of 2020. The approach used is a statutory approach and a comparative approach, which is supported by legal materials such as existing laws, books and research results. The first conclusion is that Law No. 13 of 1985 is no longer relevant to be applied in the era of the emergence of electronic transactions and electronic documents. The second conclusion is that the level of effectiveness of Law No. 10 of 2020 on stamp duty tax revenue is not maximized and the government must find new ways to maximize this revenue

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem konvensional menjadi sistem berbasiskan teknologi. Perkembangan tersebut berimbas kepada banyak profesi, salah satunya adalah Notaris. Kebutuhan masyarakat akan salinan akta dalam bentuk elektronik seperti untuk penggunaannya pada lelang e-tender atau untuk memudahkan pemberian informasi kepada pihak ketiga tidak dapat dihindari. Sampai hari ini belum ada regulasi mengenai salinan akta dalam bentuk elektronik, namun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan telah diatur pengalihan dokumen ke dalam bentuk mikrofilm atau media lain serta mengenai legalisasi dan autentikasinya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi acuan alih media dan sebuah solusi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan kenotariatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan khususnya pada peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan

---

ABSTRACT
The development of information and communication technology has changed the conventional system into a system based on technology. The said development is impacted on many professions, one of which is a Notary. The public need of a copy of deed in electronic form to be used in e-tender auction or to facilitate the provision of information to third parties can not be avoided. There is no regulation regarding copy of deed in electronic form to this day, but in the Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents and the Law No. 43 of 2009 concerning Archives have arranged the transfer of documents into the form of microfilm or other media as well as the legalization and its authentication. Those regulations can be a reference for changing the media and a solution to improved efficiency and effectiveness in the activities of notaries. This research was conducted with normative juridical approach that focuses on literature data, especially on the related regulations. The data obtained then were analyzed and used to answer the main issues

Abstrak :
Perkara persekongkolan tender merupakan salah satu perkara yang mendominasi KPPU hadapi dalam upaya menegakkan hukum persaingan usaha nasional. Maraknya persekongkolan tender ini mengakibatkan dunia persaingan usaha di Indonesia mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat yang berdampak pada inefisiensi perekonomian nasional. Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa pengadaan barang dan/atau jasa wajib dilakukan secara elektronik. Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa tersebut membawa implikasi baru bahwa dengan dilakukannya pengadaan tender berbasis sistem elektronik (E-Procurement) maka menciptakan perubahan paradigma yang semula paper based menjadi electronic based. Oleh karena itu muncul perubahan dan perluasan terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hal ini membawa implikasi baru bahwa bukti elektronik yang dapat dibawa ke dalam persidangan tersebut harus mampu dijamin keautentikannya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti. Terkait hal tersebut mengenai bukti elektronik berupa kesamaan Metadata File sebagai indikasi persekongkolan tender yang digunakan Majelis Komisi dalam pertimbangannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menganalis mengenai akibat hukum dari bukti elektronik kesamaan Metadata File sebagai indikasi persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. ......The tender conspiracy case is one of the cases that dominate KPPU facing in an effort to enforce national business competition law. The rise of tender conspiracy causes the world of business competition in Indonesia to lead to unhealthy business competition which impact on the inefficiency of national economy. In connection with the issuance of Presidential Regulation No. 54 of 2010 stipulated that the procurement of goods and / or services must be done electronically. In the process of procurement of goods and / or services it brings new implication that by doing procurement of tender based on electronic system (E-Procurement) hence create paradigm change which originally paper based become electronic based. Therefore, there are changes and extensions to the evidence presented in the hearing. This brings new implications that electronic evidence that can be brought into the trial must be able to guarantee its authenticity so that it is legitimately used as evidence. Related to this concerning electronic evidence in the form of Metadata File similarity as an indication of the tender conspiracy used by Commission Council in its consideration is not regulated in the legislation in Indonesia. This study is a juridical-normative research that analyzes the legal effect of electronic evidence of Metadata File similarity as an indication of tender conspiracy in competition law in Indonesia.

Abstrak :
Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian post positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan bea meterai di Indonesia dilatar-belakangi oleh adanya digitalisasi dan potensi penerimaan, dengan tujuan memberikan kesetaraan terhadap dokumen cetak dan dokumen elektronik, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kemudahan administrasi. Konflik yang terdapat dalam kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yaitu konflik terhadap penetapan tarif Bea Meterai, objek Bea Meterai, dan pengawasan. Dengan studi komparasi pada negara Inggris, Singapura, dan India terkait dengan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik, diperlukan kepastian atas dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, fasilitas pengembalian dana, pengawasan yang lebih terhadap penjualan meterai elektronik dan pemungutan bea meterai, serta penambahan pilihan pembatalan dokumen pada portal e-meterai.co.id bagi Wajib Pajak yang salah dalam mengunggah dokumen. ......The Stamp Duty policy on electronic documents contained in Stamp Duty Act Number 10 of 2020 has not yet been massively implemented by the government. This is because the government is still preparing all the arrangements for the imposition of stamp duty on electronic documents.. This study discusses the analysis of the stamp duty policy on electronic documents in Indonesia and the alternative to the stamp duty policy on electronic documents with a comparative study of the UK, Singapore, and India. The research was conducted using a post positivist research paradigm with qualitative data analysis techniques. Data collection was carried out by literature study and interviews. The results showed that stamp duty in Indonesia was motivated by the existence of digitalization and the potential for revenue, with the aim of providing offers for printed and electronic documents, increasing state revenues, and providing administrative convenience. Conflicts contained in the Stamp Duty policy on electronic documents are conflicts over the setting of Stamp Duty rates, Stamp Duty objects, and supervision. With comparative studies in the UK, Singapore, and India related to alternative stamp duty policies on electronic documents, it is necessary to ensure certainty over electronic documents that are the object of the stamp duty, funding facilities, more supervision on electronic seals and collection of stamp sales, as well as the addition of test document options on e-meterai.co.id portal for Taxpayers who are wrong in uploading documents.

Abstrak :
Makalah proyek akhir ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Electronic Document Management System (EDMS) yang diterapkan oleh Departement Research and Development (R&D). Dokumen yang dihasilkan oleh Departemen R&D berupa dokumen hasil penelitian sebagai memori organisasi perusahaan. Proses migrasi menuju EDMS oleh Departemen R&D dilakukan sejak tahun 2021 dilatar belakangi kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan dokumen penelitian penciptaan, penyimpanan, dan temu kembali dokumen, diharapkan dapat mengintegrasikan, mempermudah kolaborasi serta meningkatkan kinerja pegawai. Memori organisasi tercipta salah satunya melalui proses pembelajaran organisasi yang kemudain dituangkan dalam bentuk tekstual salah satunya dalam bentuk dokumen penelitian. Dalam proses pembelajaran organisasi EDMS berperan sebagai wadah dalam proses penciptaan memori organisasi, serta sebagai sistem pengelolaanya. EDMS berperan mencegah potensi kehilangan memori organisasi, dengan cara mengelola memori organisasi yang terkumpul untuk dapat disimpan dan dimanfaatkan pada masa lalu ke masa kini, dan masa kini ke masa yang akan datang. ......The final project paper, was written to know the implementation of the Electronic Document Management System (EDMS) implemented by the Research and Development (R&D) Department. Documents produced by the R&D Department are in the form of research results as a memory of the company's organization. The migration process to EDMS by the R&D Department has been carried out, since 2021 against the backdrop of the company's need for managing research documents, creating, storing, and retrieving documents is expected to integrate and facilitate collaboration and improve employee performance. One of the ways organizational memory created is through an organizationals learning process which is then written in textual form, one of which is in the form of research documents. In the process of organizational learning, EDMS acts as a vessel in the process of creating organizationals memory, as well as a management system. EDMS plays a role in preventing potential loss of organizational memory by managing the accumulated organizational memory to be stored and utilized from the past to the present and the present to the future.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara secara elektronik diperlukan bagi setiap pengemban jabatan Notaris. Hal demikian dapat dilakukan melalui alih media menjadi arsip elektronik berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, dan dapat terintegrasi dengan pelayanan hukum secara online lainnya, sehingga akan menciptakan suatu interoperabilitas antara pelayanan hukum secara online di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini terkait dengan penyimpanan Protokol Notaris yang dilakukan secara konvensional dan elektronik, dan sistem elektronik penyelenggaraannya yang terintegrasi. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan melalui studi dokumen pada Peraturan Perundang-undangan dan didukung dengan wawancara narasumber. Temuan data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyimpanan Protokol Notaris dapat dilakukan secara elektronik mengacu pada ketentuan UUJN, UU ITE, dan UU Kearsipan, meskipun terdapat banyak inkonsistensi, pelaksanaan penyelenggaraan sistem elektronik yang terintegrasi terkait penyimpanan Protokol Notaris masih terkendala payung hukum pelaksanaannya.

---

ABSTRACT
Depository of Protocol Notary as State Records electronically is required for every Notary office bearers. It thus can be done through the transfer of media into an electronic archive under Act Archives, and can be integrated with other online legal services, thus creating interoperability between online legal services in Indonesia. The problems are studied in this paper associated with the depository of Notary Protocols both done conventionally and electronics, and integrated electronic systems implementation. Search data using literature data through the study of documents on Legislation and supported by interview of informants. Findings data were analyzed using qualitative methods. Notary Protocols storage can be done electronically refer to the provisions UUJN, ITE Law, and the Law on Archives, although there are many inconsistencies, the management of the integrated electronic systems associated storage Notary Protocol is still constrained by legal protection implementation