Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebutuhan akan rumah tinggal memicu bank dan lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit kepada para nasabahnya. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memberikan Kredit, salah satu jenisnya adalah Kredit Pemilikan Rumah. Dalam pemberian kredit ini sudah tentu terdapat resiko. Salah satu resiko yang mungkin timbul adalah kredit macet. Penyebabnya dapat dibedakan lagi menjadi internal dan eksternal. Apabila muncul kredit macet maka hal ini akan berpengaruh kurang baik bagi kelangsungan operasional perbankan.Pada penulisan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap Bank atas pemberian kredit pemilikan rumah didasari oleh dokumen palsu, yang merupakan studi kasus pada Bank X.Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yang deskriptif dan jenis data sekunder. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkn tinjauan umum tentang kredit seperti pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, tujuan penggunaan, jaminan kredit, serta prinsip kehati-hatian (Prudential Priciple) yang harus diterapkan dalam pemberian kredit. Mengenai peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah akan ditinjau baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap bank atas pemberian kredit pemilikan rumah didasari oleh dokumen palsu didasarkan pada studi kasus yang terjadi pada Bank X di Jakarta.Pada akhirnya penulisan ini membawa kepada kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap bank atas pemberian kredit pemilikan rumah didasari oleh dokumen palsu telah diatur oleh undang-undang. Adapun penyelesaian dapat dilakukan dengan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan pinjaman serta adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan hal permasalahan ini.

---

ABSTRACT

The need for house triggering banks and financial institutions give mortgage loan to its customers. In the granting of mortgage loan of course there are risks. One risk that may arise is non performing loan. Nonperforming loan caused by internal or external factor can be both of. If it appears it will affect not good for the continuity of banking operations.

This thesis will be discussed on Legal protection of bank due to Mortgage loan based on fake documents, which is a case study on Bank X.

In this thesis the writer adopts a juridical normative and descriptive method of research and relies on secondary data source. It starts with an overview of the nature credit, such as the concept, elements, functions, types, purposes of credit, and the collateral for credit, as well as the principle of prudence in extending a credit. The discussion on Legal protection of Bank due to Mortgage loan based on fake documents will be review by Legislation, Bank Indonesia regulation and Otoritas Jasa Keuangan regulation. The case on Legal protection of Bank due to Mortgage finance based on fake documents, which is a case study on Bank X in Jakarta.

Finally this thesis concludes Legal protection of Bank due to Mortgage loan based on fake documents has been governed by regulations. The settlement more effective with an approach to the customer and with good faith from both side."

"Praktik yang sedang marak terjadi adalah kehadiran penghadap palsu yang didukung dengan dokumen palsu sebagai dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel., di mana dalam putusan tersebut Notaris memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus terkait penghadap palsu dan dokumen palsu untuk pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik seringkali diduga turut berperan atas praktik pembuatan akta dengan kepalsuan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan penghadap palsu dan/atau pihak yang melakukan kejahatan. Kepalsuan yang dituangkan dalam akta autentik menimbulkan permasalahan terhadap akibat hukum dari Akta Notaris yang ditandatangani oleh penghadap palsu dan berdasarkan keterangan palsu penghadap serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Notaris yang dibuatnya dengan penghadap palsu beserta dengan keterangan palsu penghadap. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan analisis kualitatif yang dilakukan secara preskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa akta Notaris tersebut adalah batal demi hukum karena dibuat oleh penghadap palsu dan berdasarkan dokumen palsu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sementara tanggung jawab Notaris yang terbukti melanggar atau merugikan pihak lain atas akta yang dibuatnya, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, perdata, administratif, maupun kode etik profesi. Untuk meminimalisasi kekeliruan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Notaris khususnya dengan kehadiran penghadap palsu dan dokumen palsu dalam pembuatan akta, Notaris harus beritikad baik yang tercermin dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

The practice that is currently happening is the presence of fake appearers who are supported by fake documents as the basis for making an authentic deed. This study raises cases that occurred as stated in the District Court Decision Number 371/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel., in which the Notary gave testimony as a witness in cases related to false appearers and false documents for making a deed of agreement. sale and purchase engagement. Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds are often suspected of having played a role in the practice of making such fake deeds which are carried out together with false witnesses and/or parties who commit crimes. The falsity set forth in the authentic deed creates problems with the legal consequences of the Notary Deed signed by the false appearer and based on the false statement of the appellant and the Notary's responsibility for the Notary Deed he made with the false appearer along with the false statement of the appearer. The two problems were analyzed using juridical-normative research methods with a qualitative analysis approach that was carried out prescriptively. From the results of the study, it was found that the Notary deed was null and void because it was made by a fake appearer and based on a fake document to carry out a legal action. Meanwhile, the responsibility of a Notary who is proven to have violated or harmed other parties for the deed he made, can be held accountable for criminal, civil, administrative, or professional code of ethics. In order to minimize errors or violations that may be committed by a Notary, especially with the presence of fake appearers and fake documents in the making of the deed, the Notary must have good intentions which are reflected by referring to the provisions of the applicable laws and regulations."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik demi keperluan dan kepentingan masyarakat umum di bidang keperdataan. Dalam menjalankan jabatannya, seorang pejabat umum diwajibkan untuk memiliki ilmu dibidang kenotariatan serta memiliki akhlak yang baik agar akta autentik yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan hukum yang bisa merugikan pihak-pihak. Notaris dan PPAT tidak diperbolehkan untuk melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta. Karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT adalah alat bukti tulisan yang memiliki tingkat pembuktian paling sempurna di muka pengadilan. Karenanya dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Kendati demikian, walaupun Notaris dan PPAT telah melakukan kewajibannya, ada saja pihak-pihak yang tidak taat hukum. Disitulah peran dan fungsi prinsip kehati-hatian seorang pejabat umum harus diterapkan. Sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi dari tahap awal pembuatan akta hingga tahap terakhir penandatanganan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana seorang PPAT melaksanakan kewajibannya dalam rangka memeriksa kebenaran dokumen syarat pembuatan akta autentik. Serta tanggungjawab PPAT bilamana ternyata akta autentik yang dibuatnya menggunakan dokumen palsu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kelalaian yang dilakukan oleh PPAT dalam menjalankan jabatannya berimbas kepada kerugian terhadap para pihak diluar akta. Seharusnya terhadap Akta Jual Beli Nomor 1XX/2014 dapat dibatalkan karena dalam proses pembuatan aktanya, pihak pertama terbukti melanggar hukum dengan memalsukan identitas.

---

Notaries and Land Deed Making Officials are General Officials who are authorized by law to make authentic deeds for the purposes and interests of the general public in the civil sector. In carrying out his position, a public official is required to have knowledge in the field of notary and have good morals so that the authentic deed he makes does not cause legal problems that can harm the parties. Notaries and PPATs are not allowed to make mistakes in the process of making the deed. Because the authentic deed made by the Notary and PPAT is written evidence that has the most perfect level of proof before the court. Therefore, the making of the deed must not conflict with the legislation. However, even though the Notary and PPAT have performed their obligations, there are parties who do not obey the law. That's where the role and function of the precautionary principle of a public official must be applied. So that there are no violations that occur from the initial stage of making the deed to the last stage of signing. The main problem in this study discusses how a PPAT performs its obligations in order to check the correctness of the documents required for making an authentic deed. As well as PPAT's responsibility if it turns out that the authentic deed he made uses fake documents. The results of this study indicate that the negligence committed by PPAT in carrying out its position has an impact on losses to parties outside the deed. The Sale and Purchase Deed Number 1XX/2014 should have been canceled because in the process of making the deed, the first party was proven to have violated the law by falsifying identity."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan kewajibannya, notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Akan tetapi terdapat Notaris sebagai Pejabat Umum karena pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 371/Pid.B/2018/PnSDA. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan terkait tanggung jawab dan sanksi hukum bagi notaris atas pemalsuan identitas dari para pihak. Selain itu juga perlindungan hukum bagi notaris akibat adanya pemalsuan identitas dari para penghadap dalam kasus yang diteliti. Medote penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang–undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak dalam pembuatan akta autentik tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris selama notaris tidak melanggar UUJN, tidak melanggar teknik pembuatan akta maupun peraturan perundang–undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu belum diatur di dalam UUJN. Perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh Notaris itu sendiri adalah dengan menambahkan Pasal yang menjadi payung hukum untuk Notaris itu sendiri. Kemudian Notaris juga mendapatkan perlindungan hukum dari Putusan Mahkamah Agung bahwa kebenaran Materil bukanlah menjadi suatu kewajiban untuk Notaris dalam membuat akta autentik

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. In carrying out its obligations, a notary must act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and protect the interests of the parties in legal actions in accordance with Article 16 paragraph (1) letter a UUJN. However, there is a Notary as a Public Official due to the falsification of the photo identity submitted by the parties which is used as the basis for making an authentic deed as contained in the Decision of the Sidoarjo District Court Number 371/Pid.B/2018/PnSDA. This research was conducted by raising issues related to the responsibilities and legal sanctions for notaries for falsifying the identities of the parties. In addition, legal protection for notaries due to identity falsification of the appearers in the case under study. This research method is in the form of normative juridical using a law approach and a case approach. The results of this study indicate that the notary's responsibility for falsification of identity photos submitted by the parties in making an authentic deed cannot be accounted for by the notary as long as the notary does not violate UUJN, does not violate the technique of making the deed or applicable laws and regulations. Legal protection for notaries for false information, identity, and or documents has not been regulated in the UUJN. Legal protection that can be sought by the Notary itself is to add Articles that become the legal umbrella for the Notary himself. Then the Notary also gets legal protection from the Supreme Court's decision that the material truth is not an obligation for the Notary in making an authentic deed. "

"Di Indonesia, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut selain diatur mengenai perkawinan antara sesama warga negara Indonesia, diatur pula mengenai perkawinan dengan warga negara asing yang di dalam undang-undang disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan. Banyak alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalam skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan campuran yang berdasarkan atas dokumen palsu.Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila suatu dokumen palsu dapat menjadi salah satu penyebab batalnya suatu perkawinan bagaimanakah undang-undang mengatur mengenai hal tersebut dan bagaimanakah keputusan Hakim dalam menentukkan putusannya dalam kasus ini. Penulis menggunakan Putusan Nomor 586/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL terkait pembatalan perkawinan.

---

In Indonesia, marriage is something sacred and regulated on Act No. 1 of 1974 on Marriage. In addition to the Act concerning marriage arranged between fellow citizens of Indonesia, this Act also regulate on mixed marriage. A marriage which doesn rsquo t fulfill the conditions can be filled for annulment to the Court. Many reasons can be proposed for cancellation of a marriage. This thesis discusses about annulment of mixed marriage based on forged document.

This thesis research us a juridicial normative with the literature study and descriptive typology. The problem in this thesis is, if a false document can be one of the cause of the cancellation of a marriage how the law governing it, and how the Judge 39 s decision in this case. The author uses the Decision No. 586 PDT.G 2014 PN.Jkt.Sel regarding cancellation of marriage. "

"Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah prinsip kehati- hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan ketentuan yang memaksa, namun tidak berarti pelanggaran akan prinsip tersebut akan serta-merta menimbulkan sanksi pidana. Namun, kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian kerap dianggap sebagai perbuatan Tindak Pidana Perbankan. Pada kasus yang terjadi di Bank Permata, pegawai bank dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dikarenakan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia dalam rangka mencegah kredit yang menggunakan dokumen palsu dan implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 29 UU Perbankan. Ketiga pasal tersebut memberi ketentuan mengenai prinsip yang tidak bersifat memberikan ancaman atau sanksi pidana. Selain itu, UU Perbankan merupakan administrative penal law yang mengedepankan sanksi administratif dimana penerapan sanksi pidana baru diberlakukan ketika penegakan sanksi administratif sudah tidak efektif.

---

One of the principles that must be applied by banks in carrying out their business activities is the prudential banking principle. The prudential banking principle itself is a coercive provision, but the violation of this principle will not automatically result in criminal sanctions. However, imprudence in applying the prudential banking principle is often considered as a banking crime. In the case that occurred at Permata Bank, bank employees were deemed to have violated the provisions of Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Law. This thesis discusses about the regulations of prudential banking principle regarding lending by banks in Indonesia to prevent credits by using forged documents and its implementation in court decisions. The research method is juridical- normative with a qualitative approach, and uses library materials such as primary and secondary legal materials. The results of the study concluded that the regulation regarding the prudential banking principle in providing credit by banks in Indonesia is regulated in Article 2, Article 8, and Article 29 of the Banking Law. The three articles provide provisions regarding principles that do not provide threats or criminal sanctions. The Banking Law is an administrative penal law that prioritizes administrative sanctions in which the application of criminal sanctions is only applied when the enforcement of administrative sanctions is no longer effective."

"ABSTRAKNotaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau dimintaoleh pihak yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh Notaris mencakupmengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehperaturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yangberkepentingan. Pembuatan akta perjanjian kredit yang terindikasi dokumen palsudan bersifat perjanjian pura-pura menggunakan kausa yang tidak halal ataubertentangan dengan undang-undang, maka akta itu tidak memiliki kekuatanhukum serta mengakibatkan akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum.Majelis pengawas notaris memberikan sanksi terkait dengan pelanggaran tugasdan wewenang notaris dan prilakunya, berupa teguran lisan, teguran tertulis,pemberhentian sementara 3-6 bulan dan pemberhentian secara tidak hormat. Jenispenelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitianeksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dandata sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan danwawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta yangdibuat dengan dokumen palsu yang bersifat pura-pura batal demi hukum danNotaris yang membantu perbuatan melanggar hukum akan diberikan sanksi sesuaidengan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACTNotary authorizes to establish an authentic deed which required or requested bythe concerned parties. The Deed that has been established by notary contains of allactions, agreements, and determination required by the laws and regulationsand/or by the concerned parties. The establishment of the deed of loan agreementthat indicated as a false document and an artificial agreement by using the illegalreason or contradict with the law has no legal force and also effect the deed asinvalid and void by law. Assembly supervisor of notary entitle to imposesanctions for noncompliance with the duty, authority and behavior of notaries,such as verbal warning, written warning, suspension of 3-6 months and adishonorable dismissal. The type of research on this thesis is a normative studythat includes the type of explanatory. Data that used of this research is primarydata and secondary data. Literature study and interviews has been used forcollecting the data, while the research results will be analyzed qualitatively.Pursuant to the research result, therefore can be concluded that the deed that hasbeen established using a false documents and for simulation is void by law andnotary who assist an unlawful action shall be granted sanctions in accordance withapplicable laws."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang didasarkan pada keterangan dan dokumen palsu yang dibawa oleh penghadapnya. Dokumen palsu yang dimaksud adalah berupa kartu identitas dan surat cerai, termasuk tanda tangan dari si penghadap PPAT. Penelitian ini mengkaji mengenai akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan keterangan dan dokumen palsu tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini akan dikaji juga mengenai tanggung jawab PPAT baik secara pidana, perdata, dan administrasi atas aktanya yang dibuat berdasarkan dokumen dan keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian deskriptif analitis.Hasilnya adalah bahwa akta yang dibuat berdasarkan keterangan dan dokumen palsu dapat dimintakan pembatalan pada Pengadilan. Akta jual beli yang batal, akan mempengaruhi hak atas tanah dari obyek jual belinya, termasuk menjadi batalnya hak tanggungan yang menempel pada hak atas tanah tersebut. Atas akta autentik yang batal itu, apabila PPAT yang membuat akta sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang diatur, maka terhadapnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi. PPAT diharapkan terus waspada dalam melakukan pengenalan penghadapnya, salah satu caranya dapat dilakukan dengan meminta kartu identitas lain dari penghadapnya.

---

This study discusses the responsibilities of the Land Deed Official or PPAT in making Sales and Purchase deed based on false information and documents brought by the client. The false documents in referrence are an identity card and divorce papers, including the signature of the PPAT client. This study examines the PPAT's criminal, civil and administrative lialbilities for the deeds that were made based on false documents and statements. Beside that, this research will examine legal consequences of sales and purchase deed that were made base on false information and documents. The research method used is normative juridical research by collecting document study data on secondary data. The approach used is qualitative, that produces descriptive analytical research results.The result of this research is that a deed made based on false information and documents can be requested for cancellation at the Court. The deed of sale and purchase will affect the land rights of the object of sale, including the cancellation of the mortgage rights attached to the land rights. For the authentic deed that were canceled, if the PPAT who makes the deed is in accordance with the rules and regulations, then PPAT cannot be held accountable for both criminal liability, civil liability, and administrative liability."