Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Impor paralel dapat dijelaskan sebagai aktivitas penjualan produk bermuatan hak kekayaan intelektual (HKI), tetapi terjadi di luar kontrol dari pemilik HKI-nya, utamanya karena dilakukan dari negara yang berbeda. Praktik impor paralel ini masih diperdebatkan terutama mengenai status kelegalannya. Pelaku impor paralel biasanya akan mendapatkan perlawanan dari distributor resmi dari peroduk yang bersangkutan. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan normatif dengan melakukan studi dokumen. Pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan impor paralel dan pemberian exclusive distribution agreement berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini tindakan impor paralel tidak dilarang karena exhaustion theori, namun penerapannya masih belum konsisten karena perbedaan pandangan terhadap teori ini. Dan pemberian exclusive distribution agreement walaupun mengandung unsur anti persaingan, tidak secara otomatis melanggar hukum karena menganut prinsip rule of reason.

---

Parallel imports is reselling products without the consent of the patent holder, of a pathented product marketed in The practice of parallel imports is still debated, especially concerning of its legitimate. The comman problem with importer is get dispute with the authorized distributor. This research is classified into normative literature research by documents. The issues of this research is regulation of parallel import and exclusive distribution agreement under the competition law. By virtue analysis in this research, parallel imports are not prohibited according to exhaustion theories, but its practices are still not certainty due to different views on this theory. although exclusive distribution agreement contains elements of anti-competitive, does not automatically violate the law, due to rule of reason principle.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan milik Penggugat ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi akibat hukum pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang isinya merugikan salah satu pihak dan tanggung jawab Notaris terhadap Kesepakatan yang dibuatnya yang memuat unsur perbuatan melawan hukum. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah Kesepakatan yang isinya merugikan salah satu pihak menjadi tidak sah dan dibatalkan oleh Majelis Hakim di pengadilan sepanjang mengenai harta bawaan karena adanya kekhilafan pada objek sengketa. Selain itu, sebuah Kesepakatan tidak dapat mengubah status harta bawaan menjadi harta bersama karena dipindahkannya hak atas tanah dari satu orang ke orang lain harus dilakukan dengan perjanjian kebendaan. Tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan yang dilakukannya adalah Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi administratif. Mengenai sanksi perdata, Notaris diminta untuk menaati hasil Putusan. Terhadap Notaris tidak dimintakan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga karena masalah Penggugat sudah terselesaikan dengan dikeluarkannya harta bawaan dari Kesepakatan. Untuk sanksi administratif, Notaris atas dasar laporan maupun temuan dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris sebaiknya lebih teliti saat memeriksa bukti-bukti formal agar Notaris dapat dengan mudah mengklasifikasikan status harta. Selain itu, Notaris sebaiknya memberikan jalan keluar berupa pembetulan akta agar masalah dapat diselesaikan tanpa perlu melalui jalur litigasi di pengadilan. ......This thesis discusses Notarys negligence in making Joint Assets Distribution Agreement as a way to divide the joint assets after divorce. In Decision Number 1553 K/PDT/2017, the Notary included the ex-wifes personal assets into the Joint Assets Distribution Agreement and listed them as joint assets. This certainly gave loss to the owner of the assets. Issues that will be researched are legal consequences of the Joint Assets Distribution Agreement whose contents adverse one of the parties and the Notarys responsibility towards Agreement made which contains unlawful act elements. In order to answer those issues, the author uses normative juridical research form with analytical descriptive research type. The result is that the Joint Assets Distribution Agreement whose contents adverse one of the parties shall not be considered valid and is canceled by the Judges as long as it is related to personal assets because it is granted based on mistake. Moreover, an agreement couldnt change the status of a personal assets into the joint assets because land of rights transfer from one person to another must be done with a material agreement. Notarys responsibility upon his actions is that a Notary may be sanctioned by civil and administrative sanctions. Regarding civil sanctions, the Notary is asked to obey the results of the Decision. As for administrative sanctions, Notary may be subject to sanctions by the Notary Supervisory Board. Notary as a public official should be more careful when examining formal evidence so that the Notary can easily classify the status of assets. In addition, the Notary should provide a solution in the form of deed correction so that the problem can be resolved without going through litigation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama. Kerugian pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh sebagaimana biasanya menjadi batal karena langganan menolak barang dari distributor lama dengan alasan telah menerima barang dari distributor baru. Oleh karenanya, penunjukan distributor baru sebaiknya disetujui oleh distributor lama. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan sebagai salah satu syarat penunjukan distributor baru berkaitan dengan pengaturan tentang perjanjian distribusi menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan perjanjian distribusi menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/PT.BTN terhadap pelaksanaan perjanjian distribusi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada prinsip iktikad baik objektif yang mengutamakan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian. Dalam analisa kasus ini diketahui bahwa dalam perjanjian distribusi keadilan bagi para pihak belum tergambarkan secara baik. Penulis menyarankan agar dalam membuat perjanjian distribusi memperhatikan segi keadilan dari berbagai sudut pertimbangan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the relations of distributors as the middleman who assists principals in distribution products to the public. This relation is stated in the distribution agreement. In a distribution agreement there is a clause regarding appointment new distributors with one of the conditions there is a change in company policy and distribution strategy. At the time of implemented cause losses to the old distributors. Losses on the expected profit will be obtained as usual be void because customer rejects the products from the old distributors upon the reasons that products have received from the new distributors. Therefore, appointment new distributors should be approved by the old distributors. Issues raised in this thesis on a clause of change in company policy and distribution strategy as one of the conditions for appointment new distributors concerning the regulations of distribution agreement in according to applicable legal provisions in Indonesia, implementation of distribution agreement in according to applicable legal provisions in Indonesia, also regarding the consideration of judges on the Supreme Court Republic Indonesia's Decision Number 377 PK/Pdt/2019 juncto Appellate Court Banten's Decision Number 141/Pdt/2017/PT.Btn in the implementation of the distribution agreement. To answer the issues used research methods juridical normative with research type that carried on explanatory. The analysis is based on the principle of objective good faith which prioritizes justice for the parties on the agreement. In this case analysis, it is known that in the distribution agreement the justice has not yet well described. Writer advise in make a distribution agreement noticed perspective of justice from various angles of consideration.