Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan analisis input-output dan model Miyazawa. Pengembangan tabel input-output menjadi tabel Miyazawa dilakukan dengan memasukkan rumah tangga sebagai salah satu sektor dalam perekonomian dan membagi sektor tersebut menjadi tiga kelompok menurut pendapatannya. Kesimpulan penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah bidang pariwisata di Sulawesi Tengah semakin memperbesar ketimpangan pendapatan meskipun dampak terhadap jumlah tenaga kerja yang ditimbulkannya lebih banyak diserap oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Penelitian ini menyarankan apabila pemerintah ingin memperbaiki distribusi pendapatan, maka alokasi pengeluaran pemerintah bidang pariwisata sebaiknya terfokus pada sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan dan lebih memberdayakan rumah tangga berpendapatan rendah pada program dan kegiatannya.

---

This research uses The Input-Output analysis and The Miyazawa model. The Miyazawa model constructed by inserting the household as an endogenous factor and then dividing them into three groups based on their income level. The conclusion of this research is that the government expenditure in tourism and culture in Central Sulawesi increasing income inequality although its impact on the total amount of labor is more absorbed by the group of low-income households. The results suggest that if the government wants to improve income distribution through the tourism policy, the allocation of government expenditure should focus on Tourism and Cultural Services sector with more empowering the low-income household groups on programs and activities.

Abstrak :
The aims of this research is to exolre poverty from the prespective of farmer houseld incomr distribution in Sumberagung district.....

Abstrak :
The aims of this research is to explore poverty from the perspective of farmer household income in Sumberagung district.....

Abstrak :
Latar Belakang Dalam periode 1950-an sampai dengan 1960-an, istilah ekonomi yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang pembangunan adalah, pertama kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan kapasitas ekonominya yang diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional kotor (GNP) dan GNP perkapita. Kedua, adanya perubahan dari struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian kesektor industri dan jasa. Pada masa itu Sjahrir menyebutnya sebagai masa "orientasi pada GNP". Sedangkan masa setelah itu disebut dengan masa "pasca GNP", dimana persoalan tentang kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kebutuhan pokok digunakan sebagai indikator pembangunan yang penting disamping GNP atau GNP perkapita. Dimasa orientasi pada GNP, teori-teori pertumbuhan ekonomi seperti model Harrod-Domar, Rostow dan Lewis menjadi sangat popular dan digandrungi oleh para ahli pembangunan yang mana teori-teori tersebut mefokuskan perhatian pada kemampuan untuk memobilisasi tabungan agar dapat memenuhi kebutuhan investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Diakhir masa orientasi pada GNP, para ahli ekonomi mulai meragukan tentang manfaat pertumbuhan GNP dalam pembangunan ekonomi, sebab di Negara berkembang menujukkan gejala adanya kemiskinan absolut, ketimpangan pembagian pendapatan dan pengangguran yang cenderung semakin meningkat, walaupun pertumbuhan GNP bertambah secara stabil. Hasil penyelidikan empiris dari Kusnets tentang pola kurva U yang terbalik dari hubungan antara pertumbuhan dengan pemerataan telah membarikan wawasan baru kepada para ahli ekonomi pembangunan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi tidak tentang apa yang mungkin terjadi atau yang harus terjadi di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Todaro masalah kemiskinan dan ketimpangan pembagian pendapatan bukan hanya merupakan hasil dari proses pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu tergantung pada karakteristik dari pertumbuhan ekonomi, politik dan kelembagaan 'yang berlaku dalam membagikan hasil pertumbuhan ,pada masing-masing kelompok penduduk.

Abstrak :
ABSTRAK
Simulasi potensi zakat perlu dilakukan untuk menentukan apakah zkat memiliki pengaruh terhadap pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan atau tidak. alasannya adalah Indonesia saat ini masih mengalami permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan, terlebih lagi pada tahun 2015, ketimpangan di Indonesia mengalami ketimpangan yang paling tinggi dari lima tahun sebelumnya yakni 0,42. Penelitian ini akan menghitung potensi zakat berdasarkan PDB Sektoral dan DPK se-Indonesia serta mensimulasikan potensi zakat tersebut dengan model Social Accounting Matrix (SAM). Hasilnya adalah potensi zakat Indonesia 2010 sampai 2015 berkisar 2,5%-2,7% dari PDB Sektoral serta pemberlakuan kebijakan distribusi zakat, efektif dalam mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan pada sektor Rumah Tangga Indonesia yang terbukti angka ketimpangan distribusi pendapatan mendekati angka 0

---

ABSTRACT
Zakah Potential Simulation need to be done to determine whether zakah has an impact on the reduction of income distribution imbalance or not. The reason is that Indonesia is still having problems related to disparity of income distribution, mainly in 2015, Indonesia has the highest imbalance which was 0.42 compared to the last five years. This researched conducted will calculate zakah potential based on Gross Domestic Product by the Sectoral and Third Party Funds in Indonesia also simulating that zakat potential using Sosial Accounting Matrix (SAM) model. The result of this research is the zakah potential in Indonesia from 2015 is around 2,5% 2,7% from GDP Sectoral also imposing zakah distribution polic, effectively overcoming the problem of disparity of income distribution in domestic sector of Indonesia that is proven the number of disparity of income distribution is almost zero.

Abstrak :
Fiscal decentralization enters into proverty alleviation strategy in a number of ways.The proximity of policy makers to the target groups reduces information and transaction costs of indentifying the poor and helps in designing potentially successful capacity improving and safety net policies. The main purpose of this research is to reveal how the effects of government expenditure on proverty alleviation through dynamic interactions between economic growth and income inequality. The public spending on education and healt is concedered to be appropriate polities for pro-poor,while the public expenditure for health sectoe significantly effected on all, proverty indicatiors ,such as proverty,headcont, proverty gap dan proverty severity.

Abstrak :
ABSTRAK
This study aims to find the concept of rate of profit on Islamic banking that can create economic justice. Rate of profit that creates economic justice can be achieved through its role in maintaining the stability of the financial system in which there is an equitable distribution of income and wealth. To determine the role of the rate of profit as the basis of the sharing system implemented in the Islamic financial system, we can see the connection of rate of profit in creating financial stability, especially in the asset-liability management of financial institutions that generate a stable net income or the rate of profit that is not affected by the ups and downs of the market risk factors including indirect effect on interest rates. Futhermore, Islamic financial stability can be seen from the role of the rate of profit on the stability of the Islamic financial assets that are measured from the Islamic financial asset price volatility.

Abstrak :
Data Badan Pusat Statistik menunjukan angka rasio gini Indonesia selama periode 2011-2015 berada diangka rata-rata sebesar 0.41, walaupun masih mengindikasikan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan dalam kategori menengah, namun rasio ini cenderung menunjukan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka kesenjangan pendapatan adalah dengan memberikan bantuan subsidi kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah MBR yakni melalui subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . Saat ini FLPP adalah subsidi kepemilikan rumah terbesar yang digunakan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus kesenjangan distribusi pendapatan dimasyarakat. Total penyaluran subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini, selama periode tahun 2011-2015 mencapai hingga 429.637 unit. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara subsidi FLPP dengan peningkatan rasio kepemilikan rumah dan kesenjangan distribusi pendapatan. Dengan menggunakan model data panel selama periode 2011-2015 terhadap 32 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa ternyata penyaluran subsidi FLPP tidak signifikan dalam meningkatkan rasio kepemilikan rumah, sehingga pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap penurunan kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah kelemahan dalam pemetaan alokasi distribusi dan permasalahan kelembagaan yang menyebabkan tingginya potensi kesalahan penyaluran.

---

Data from The Central Statistics Agency indicated that the Indonesia rsquo s gini ratio within 2011 2016 is at average 0.41, although it is still in the moderate category but this ratio shows an upward trend compared to the previous period. In the effort to reduce the income inequality in Indonesia, the government provides a policy assistance through homeownership subsidy for low income earners, which is called as The Housing Financing Liquidity Facility FLPP . FLPP is the largest homeownership subsidy system that has been used by the government in order to reduce the high number of housing backlog in Indonesia and to reduce income inequality. This low income earners facility has disbursed 429.637 house units during 2011 2015. This research aims to identify relationship between FLPP and homeownership ratio as well as income inequality in Indonesia. By using the regression panel data model of 32 provincial data in Indonesia during 2011 2015, this research shows that the distribution of FLPP subsidies did not significantly increase homeownership ratio, nor did it reduce gini ratio. Several factors resulting in this are the inaccurate distribution of allocation and institutional issues which increase the potential problems of inaccurate distribution.

Abstrak :
Perekonomian Siak didominasi oleh sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas), namun seletor tersebut tidak dapat diandalkan terus-rnenerus untuk menopang perekonomian, selain sifatnya yang tidak terbarukan juga penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah, sehingga sektor ini tidak bisa diandalkan di masa depan. Penyerapan tenaga kerja yang rendah dan nilai tambah yang besar mencerminkan kemakmuran bagi penerirnanya, tidak demikian yang texjadi di sektor pertanian. Sebagian besar tenaga kerja di Siak bekerja pada sektor pertanian, padahal sumbangan nilai tambah sektor tersebut tcrmasuk rendah. Berarti ada indikasi ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sektor agroindustri dalam perekonomian Kabupaten Siak dan dampak kebijakan pembangunan ekonomi berbasis agroindustri terhadap distribusi pendapatan dan kesempatan kerja. Agroindustri sebagai subsistem pertanian mempunyai potensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi karena memiliki peluang pasar yang lebih Iuas dan nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan pcmbangunan ekonomi yang dimaksud dalam pcnelitian ini adalah kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor di sektor agroindustri. Analisis menggunakan Tabel Input-Output Kabupaten Siak Tahun 2006 dan pengembangannya, yaitu Model Miyazawa. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor agroindustri merupakan sektor unggulan di Kabupaten Siak dan mempunyai peran yang lebih besar dalam meningkatkan output perekonomian, kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, terutama pendapatan rumah tangga golongan rendah, dibanding sektor lainnya dan memberikan dampak positif dalam memperbaiki distribusi pendapatan. Selanjutnya kombinasi kebijakan peningkatan investasi dan ekspor agroindustri memberikan dampak yang lcbih besar dibandingkan kombinasi kebijakan peningkatan investasi dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Kcbijakan ekonomi di sektor agroindustri makanan berdampak lebih besar memperbaiki distribusi pendapatan dibanding agroindustri non makanan. Dan kcbijakan ekonomi di sektor agroindustri berdarnpak lebih baik bagi pemerataan distribusi pendapatan dibanding kebijakan yang ditujukan pada industri kertas, dan barang dari kertas, industri kimia, karet, plastik dan barang turtmannya serta industri pengolahan lainnya. Berdasarkan pada hasil penclitian, untuk meningkatkan perekonornian Kabupaten Siak, meningkatkan kesempatan kerja dan rnernperbaiki distribusi pendapatan, maka kebijakan ekonomi perlu Iebih difokuskan pada pengembangan agroindustri prioritas (agroindustri makanau) melalui kombinasi kebijakan peningkatan investasi dan ekspor......Siak's economical system are dominated by oil and natural gas mining sector, in spite of those roles couldn?t keep trusted to support the economical system, beside characteristic is unrenewable and low of_ labor absorbtion as well. A few labor and huge value added to reflection of wealth for labor, on the contrary in agriculture sector. Sial