Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sub-sektor transportasi merupakan penyumbang emisi CO2 kedua terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumsi energi final yang masih mengandalkan Bahan Bakar Minyak BBM serta volume kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai negara yang ikut mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim UNFCCC , Indonesia terikat untuk turut berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan mekanisme insentif/disinsentif kerap dianggap dapat secara efektif mengurangi sumbangan emisi gas rumah kaca, dikarenakan dapat mendorong masyarakat untuk dengan sendirinya mengelola konsumsi mereka terhadap produk padat karbon. Salah satu bentuk penerapan mekanisme disinsentif adalah melalui pajak lingkungan. Pajak lingkungan dapat diterapkan dalam rangka mengubah kebiasaan yang berdampak negatif terhada lingkungan hidup. Pajak Baahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Mengingat urgensi yang ada untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, PBBKB seharusnya dapat berperan sebagai disinsentif untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

---

ABSTRACT
Transportation is second largest CO2 emission contributor in Indonesia. This condition is majorly caused by two factors reliance on oil for final energy consumption and the increasing volume of motor vehicle. As a country who has ratified United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC , Indonesia is bounded to participate in greenhouse gases emission reduction. Incentive disincentive mechanisms are often considered as an effective way to reduce greenhouse gases emission as it encourages people to manage their carbon products consumption on their own. Disincentive mechanism can be exercised through implementation of environmental tax. Environmental tax can be use in order to change negative behavior to the environment. Motor Fuel Tax PBBKB is a levy on motor fuel usage. Considering the urgency to reduce greenhouse gas emission, PBBKB should be able to play a role as a disincentive in order to reduce CO2 emission in Indonesia.

Abstrak :
Kota Tangerang Selatan memiliki sebelas situ yang berada di dalam wilayah administratifnya. Situ-situ tersebut sedang mengalami degradasi fungsi utama sebagai kawasan penyimpanan air. Salah satu sebab penurunan fungsi ini adalah alih fungsi Iahan yang terjadi secara illegal seperti permukiman dan peruntukan situ sebagai kawasan pembuangan sampah. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti merumuskan permasalahan penelitian yaitu masih banyaknya situ di wilayah Tangerang Selatan yang mengalami penurunan fungsi dan lwasan kawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan jika kondisi situ-situ di wilayah Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan cukup buruk. Dari 11 (sebelas) situ yang ada di wilayah Tangerang Selatan, hanya 2 (dua) situ yang dapat dikategorikan memiliki kondisi baik, sedangkan 5 (lima) situ lainnya dikategorikan memiliki kondisi sedang, dan bahkan 4 (empat) situ sisanya dikategorikan buruk dengan kondisi [vasan situ sudah nol/hilang. Faktor-faktor yang menyebabkan degradasi situ adalah, 1) dari segi sosial ekonomi kependudukan, peningkatan jumlah penduduk di kota Tangerang Selatan menjadi sebab meningkatnya tekanan terhadap daya dukung situ. 2) Ditinjau dari Aspek Tata Ruang/RUTR Kota Tangerang, rencana pengelolaan kawsan situ tidak terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah kota adanya perubahan fungsi lahan. 3) Ditinjau dari Aspek Potensi Sarana/Elemen Perkotaan, kawasan situ tidak dikelola dengan perencanaan yang baik sehingga tidak terintegrasi dalam pembangunan kota. Altematif solusi untuk perbaikan kondisi situ-situ adalah pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan dan perubahan fungsi kawasan situ yang dikembangkan secara sektoral maupun lintas sektoral. ......The eleven smali fakes in The City of South Tangerang are faced serious degradation of their function as water based reservoir and their existence. Land used changing such as illegal settlement and waste landfill around the small lakes caused the inhibitory of small Jakes. Based on that condition, this research question is the enhancement of degradation of small Jakes in South Tangerang City. This research used qualitative approach with descriptive analyses. Results of study show the condition of small lakes in The City of South Tangerang are in bad category. From eleven small lakes, two small lakes categories in good condition, five small lakes categories in middle condition, four small lakes in bad condition with zero area. These conditions caused by, 1) from social, economic and citizenry impact, escalation of citizen dweller in The City of South Tangerang became pressure for carriying cappacity of the small lakes. 2) from South Tangerang Regional Development Planning Concept there is no integration these area to the mapping of City region. 3) from infrastructurs and the element of city, these smal) lakes area were not well integrated to the development of city planning. The alternative solution to improve the condition of these small lakes is the development of insentive and disinsentive system programme. This system fungtion as controlier on land used changes and improvement of the smalt lakes.