Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai makhluk sosial, seorang individu senantiasa iliki identitas sosial,l yang membedakan dirinya dengan ividu-individu lain dalam masyarakatnya. Dalam kenyata-nya, identitas sosial seseorang adalah kompleks, artinya rang individu bisa memiliki beberapa identitas sosialberbeda-bE,da. Identitas sosial yang dimiliki seseorang nmempengaruhi hubungan-hubungan sosialnya. Dengan me_tahui identitas sosial yang dimiliki orang lain, is akan pat menentukan sikapnya ketika berhubungan atau berinter dengan orang-orang lain tersebut."

"Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) di mana Direksi selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas semata. Tesis ini membahas permasalahan mengenai kewajiban-kewajiban Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mempergunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka. Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai kewajiban-kewajiban Direksi Perseroan Terbatas. Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari-hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan suatu keharusan, dengan kata lain Perseroan Terbatas wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas sebagai artificial person, di mana Perseroan Terbatas tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai natural person. Berdasarkan prinsip fiduciary duty, yang diatur di dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, Direksi suatu Perseroan Terbatas harus melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, Direktur Utama dan Direktur Perseroan Terbatas telah melaksanakan pengurusan dengan itikad tidak baik sehingga merugikan Perseroan, oleh sebab itu kedua anggota Direksi tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pribadi segala kerugian Perseroan yang disebabkan oleh pengurusannya tersebut.

---

Limited Liability Company as a legal entity in performing a legal act has to go through managers. Dependence between the legal and fiduciary relationships born caretaker (fiduciary duties) in which the Board of Directors has always been a trusted party to act and use its authority only for the sake of mere Limited Company. This thesis discusses the issues concerning the obligations of Directors in the management of limited-liability company under Law Number 40 year 2007 regarding the implementation of obligations. The research method used is the method of research literature that is juridical normative, ie using secondary data in the form of library materials. In the Law Number 40 year 2007 on Limited Liability Company organized on the obligations of the Board of Directors of Limited Liability Company.

The Leadership Company Limited carried out daily by the Board of Directors. The existence of Directors of the Limited Company is a must, in other words Limited Liability Company shall have Directors. This is because the Limited Company as an artificial person, in which the Limited Liability Company can not do anything without the help of members of the Board of Directors as a natural person. Based on the principle of fiduciary duty, set out in Article 97 paragraph (2) of Law Number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, the Board of Directors of a Limited Liability Company must make arrangements in good faith and responsibly. In Depok District Court Decision No. 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, President Director and Director of Limited Liability Company has been carrying out maintenance in bad faith to the detriment of the Company, therefore, both of the member of the Board of Directors shall be personally accountable for any such losses caused by the Company by its management."

"Tesis ini membahas mengenai kewajiban Direksi sebagai organ Perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan kepengurusan Perseroan. Kewajiban Direksi tersebut terkait dengan kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang. Selain kewajiban Direksi dalam penyelenggaraan RUPS, tesis ini juga membahas mengenai peranan institusi peradilan dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan permohonan Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS karena Direksi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap penetapan dan putusan institusi peradilan.Hasil penelitian menyarankan agar Direksi tetap memenuhi permintaan Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagai bagian dari hak Pemegang Saham. Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang untuk menetapkan permohonan Pemegang Saham dalam hal Pemegang Saham mengajukan permohonan penetapan pemberian ijin pemanggilan sendiri RUPS wajib memeriksa dengan cermat permohonan Pemegang Saham tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan dan ada kepentingan yang wajar dari Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS tersebut.

---

This Thesis contains analysis of obligation of Board of Directors as an organ of a limited liability company to manage the company. Such obligation is related to conduct General Meeting of Shareholders (GMS) of the company, either Annual GMS or Extra-Ordinary GMS as mandated by the law. Besides analyzes the obligation to conduct GMS, this Thesis also analyzes the role of Court of Law institution in providing law assurance in relation with the right of shareholder of a company to by itself make convocation of/formal call for the GMS, in case the Board of Directors did not do that. This analysis is a legal normative analysis, which carried-out by descriptive analysis method to literature materials and analysis to decisions or verdicts of Court of Law.Considering the result of this analysis, the Board of Directors should suggestively honor the right of shareholder who requested the GMS to be conducted. An authorized District Court is competent to examine if the request of shareholder has duly fulfilled all the requirements and if are there any normal interest of such shareholder in requesting the GMS."

"Tesis ini membahas tentang putusan actio pauliana dalam suatu perkara kepailitan. Putusan actio pauliana tersebut dilakukan atas perbuatan direksi yang menyebabkan berkurangnya harta perseroan dan boedel pailit yang mana merugikan para kreditor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap penetapan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menyarankan agar dibuat aturan yang lebih jelas mengenai pembuktian perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan di dalam dan diluar jangka waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit; agar dibuat aturan mengenai perlindungan terhadap Istri atau Suami dari debitor yang beritikad baik dalam hal harta kekayaannya.

---

This thesis contains analysis of court decisions about Voidable transfer (actio pauliana) in a bankuptcy case. The court decisions about Voidable transfer are made on the board of directors acts that using the company?s property which are harm the bankruptcy estate and the creditors. This analysis is a legal normative analysis, which carried-out by descriptive analysis method to literature materials and analysis to decisions or verdicts of Court of Law.

Considering the result of this analysis, The researcher suggests that it is required clearer laws to regulate regarding legal burden of proof of legal acts which are carried-out within and outside the period of one year before it declared bankruptcy which are harm the creditors; it is required laws to regulate regarding good will of wife or husband of debtor to protect her/his property rights."

"Dalam trilogi pembangunan nasional ditekankan perlunya "laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi" disertai "pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". Indonesia perlu memikirkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduknya.Kesejahteraan sosial atau pemerataan adalah konsep ekonomi makro, dalam kegiatan ekonomi mikro tujuan utama perusahaan adalah kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemodal yang membiayai perusahaan di samping meningkatkan nilai perusahaan."