Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Departemen Luar Negeri, 1994
R 923.2 IND r
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Jenny Tiur Amprita
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S7535
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Panitia Peringatan HUT ke-32 Perjanjian Persahatan Indonesia-Mesir, 1978
327 SEK
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1984
S7832
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qothrunnada Quraissyn Qudsi Ardifansyia
"Dalam penelitian ini penulis membahas factor yang membuat Qatar keluar dari OPEC. Tujuan ipenelitian iini iadalah iuntuk imenganalisa idinamika ikeanggotaan iQatar iKetika imasih iberada idalam ianggota iOPEC; imenganalisa ipenyebab iQatar ikeluar idari iOPEC idan imenganalisa idampak iyang iakan idialami iQatar isehingga iia imemilih iuntuk ikeluar idari ianggota iOPEC. iMetode ipenelitian iyang idigunakan iadalah imetode ikualitatif ikarena imampu imemberikan imakna idari iTindakan isocial iterutama iyang iberkaitan idengan ihal iyang imelatarbelakangi ikeputusan iQatar imenarik idiri idari iorganisasi iOPEC. iDengan iteori irealisme idan istabilitas ihegemon idalam ipenelitian iini iterdapat ifakta-fakta ibahwa ipenarikan idiri iQatar idari ikeanggotaan iOPEC imerupakan idampak idari ikonfrontansi ipolitik iQatar idengan isejumlah inegara iArab. iSebagaimana ipada itahun i2017 ihingga isaat iQatar ikeluar idari iOPEC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Qatar imemutuskan iuntuk imengambil ikebijakan iluar inegeri iberdasarkan icounterdependent iforeign ipolicy iterhadap ikeanggotaannya idi idalam iOPEC. Kondisi imbalance dalam internal OPEC juga merupakan salah satu Qatar keluar dari organisasi tersebut. Tidak ada dampak signifikan yang dialami Qatar ketika negara itu keluar dari OPEC. Dalam kacamata teori realisme dimana sebuah negara tetap membutuhkan negara lain untuk tetap bertahan, tetapi dibalik itu semua terdapat sebuah kepentingan yang harus terpenuhi. Dalam mempertahankan negara agar tetap survive, negara akan berusaha untuk mencapai national security-nya.

In this study, the author discusses the factors that made Qatar leave OPEC. The purpose of this study is to analyze the dynamics of Qatar's membership when it was still a member of OPEC; analyze the causes of Qatar leaving OPEC and analyze the impact that will be experienced by Qatar so that it chooses to leave OPEC members. The research method used is a qualitative method because it is able to provide meaning from social actions, especially those related to the reasons behind Qatar's decision to withdraw from the OPEC organization. With the theory of realism and hegemonic stability in this study, there are facts that Qatar's withdrawal from OPEC membership is the impact of Qatar's political confrontation with a number of Arab countries. As in 2017 until when Qatar left OPEC. The conclusion of this research is that Qatar decided to take a foreign policy based on a counterdependent foreign policy towards its membership in OPEC. OPEC's internal balance condition is also one of Qatar leaving the organization. There was no significant impact on Qatar when it left OPEC. In the eyes of realism theory, a country still needs another country to survive, but behind it all there is an interest that must be fulfilled. In maintaining the country in order to survive, the state will try to achieve its national security."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ricky Primanda Ikrar Abadi
"ABSTRAK
Pemberian suaka telah lama menjadi perhatian dan telah dipraktikkan oleh negaranegara
khususnya oleh negara-negara Amerika Latin. Di mana praktik pemberian
suaka ini merupakan refleksi dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalam
memberi perlindungan kepada warga negara asing yang memintanya. Pemberian
suaka ini dibagi menjadi dua, yaitu suaka teritorial dan suaka diplomatik, di mana
perbedaan keduanya hanyalah masalah tempat pemberian suaka. Pemberian suaka
teritorial dilakukan di dalam wilayah negara pemberi suaka, sedangkan suaka
diplomatik diberikan di dalam gedung perwakilan diplomatik negara pemberi suaka,
di mana secara de facto berada di luar wilayah negara pemberi suaka.
Peraturan internasional suaka yang tidak secara tegas menyatakan batasan-batasan
pemberian suaka dan belum bersifat universal dan masih didasarkan kepada kebijakan
negara yang bersangkutan semata berdasarkan kebiasaan internasional menyebabkan
banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari praktik pemberian suaka, di
antaranya anggapan bahwa pemberian suaka merupakan tindakan yang tidak
bersahabat dan tindakan intervensi. Pemberian suaka yang didasarkan pada kebijakan
dirasakan bersifat sangat politis, bukan merupakan suatu keharusan dalam melindungi
hak asasi manusia sehingga pemberian suaka ini terkadang bersifat subjektif, bukan
didasarkan kepada kewajiban internasional suatu negara dengan memberikannya
kepada seseorang yang berdasarkan hukum internasional layak diberikan suaka.
Pemberian suaka telah lama menjadi perhatian dan telah dipraktikkan oleh negaranegara
khususnya oleh negara-negara Amerika Latin. Di mana praktik pemberian
suaka ini merupakan refleksi dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalam
memberi perlindungan kepada warga negara asing yang memintanya. Pemberian
suaka ini dibagi menjadi dua, yaitu suaka teritorial dan suaka diplomatik, di mana
perbedaan keduanya hanyalah masalah tempat pemberian suaka. Pemberian suaka
teritorial dilakukan di dalam wilayah negara pemberi suaka, sedangkan suaka
diplomatik diberikan di dalam gedung perwakilan diplomatik negara pemberi suaka,
di mana secara de facto berada di luar wilayah negara pemberi suaka.
Persoalan lainnya terkait praktik pemberian suaka terjadi apabila suaka diberikan di
dalam gedung perwakilan diplomatik, di mana secara de facto berada di luar wilayah
negara pemberi suaka. Permasalahan yang mendasar adalah sejauh mana kekebalan
yang dimiliki oleh gedung perwakilan diplomatik di dalam praktik pemberian suaka,
apakah mutlak atau tidak dan bagaimana hukum internasional mengatur mengenai
pemberian suaka di dalam gedung perwakilan diplomatik.
"
2012
T30856
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5   >>