Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Berdasarkan PERMEN 22/2011, pemerintah telah menetapkan jumlah penyelenggara multipleksing sebanyak 6 LPM (Lembaga Penyelenggara Multipleksing) untuk setiap zonanya dengan total jumlah kanal yang dapat diakomodasi kurang lebih sebesar 72 slot. Namun, pada kenyataannya pendudukan kanal penyelenggara multipleksing oleh LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) saat ini jauh dari optimal. Pendudukan kanal LPM , masih ditempati oleh LPS yang masih memiliki afiliasi dengan dengan penyelenggara multipleksing. Di samping itu, adanya gugatan dari Asosiasi TV Lokal Indonesia. Komunitas ini memandang Permen Kominfo No. 22/2011 hanya melanjutkan sistem penyiaran (digital) yang monopolistis, Jakarta sentries dan jauh dari kepentingan rakyat Indonesia secara umum. Dengan mengambil sampel kota penelitian untuk luar wilayah, yang tidak menjadi sengketa oleh ATVLI dan MA di atas. Penelitian ini menganalisis kelayakan percepatan analog switch-off untuk sampel kota Makassar, Ambon dan Sorong dengan memanfaatkan BHP penggunaan frekuensi Digital Dividend di wilayah tersebut untuk membantu biaya-biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan mux. Adapun skenario dalam penelitian ini adalah membandingkan penentuan jumlah penyelenggara multipleksing sesuai dengan PERMEN 22/2011 dengan jumlah penyelenggara multipleksing berdasarkan jumlah IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) yang aktif di wilayah kota Makassar, kota Ambon dan kota Sorong. Ditemukenali dalam penelitian ini, bahwa percepatan analog switch-off yang dilakukan oleh pemerintah dengan penetapan jumlah multipleksing berdasarkan jumlah IPP aktif lebih layak dari pada penetapan jumlah multipleksing berdasarkan PERMEN 22/2011.

---

ABSTRACT
Based on the Ministry Regulation Number 22 / 2011, the government has regulated on multiplexing providers for 6 LPM (Providers of Multiplexing) every zone, and total accommodated channel are approximately 72 slots. However, in fact, currently channel occupation for multiplexing providers by LPS (Private Broadcasting Institution) is less than its optimum level. LPM?s channel occupation is still occupied by LPS that affiliated with LPM. Nevertheless, there are some lawsuits from Indonesia Local Television Association (ATVLI) that regards the Ministry Regulation Number 22 / 2011 is only to continue monopolistic digital broadcasting systems, to be centered in Jakarta and no regards to the interests of Indonesia people in general. This research conducted to analyze the analogue switch-off acceleration using sampling from municipal city that?s not contrained by law, by involving Digital Dividend Spectrum fee to reduce cost/expenses of the implementation mux. Scenario of this study is to compare the regulation of multiplexing providers that based on active broadcasting licenses (IPP) in Makassar, Ambon and Sorong. It is found in this study that analog switch-off acceleration that conducted by the government with multiplexing regulation that based on active IPPs shall be more feasible than to regulate multiplexing that based on the Ministry Regulation Number 22 / 2011.;Based on the Ministry Regulation Number 22 / 2011, the government has regulated on multiplexing providers for 6 LPM (Providers of Multiplexing) every zone, and total accommodated channel are approximately 72 slots. However, in fact, currently channel occupation for multiplexing providers by LPS (Private Broadcasting Institution) is less than its optimum level. LPM?s channel occupation is still occupied by LPS that affiliated with LPM. Nevertheless, there are some lawsuits from Indonesia Local Television Association (ATVLI) that regards the Ministry Regulation Number 22 / 2011 is only to continue monopolistic digital broadcasting systems, to be centered in Jakarta and no regards to the interests of Indonesia people in general. This research conducted to analyze the analogue switch-off acceleration using sampling from municipal city that?s not contrained by law, by involving Digital Dividend Spectrum fee to reduce cost/expenses of the implementation mux. Scenario of this study is to compare the regulation of multiplexing providers that based on active broadcasting licenses (IPP) in Makassar, Ambon and Sorong. It is found in this study that analog switch-off acceleration that conducted by the government with multiplexing regulation that based on active IPPs shall be more feasible than to regulate multiplexing that based on the Ministry Regulation Number 22 / 2011.;Based on the Ministry Regulation Number 22 / 2011, the government has regulated on multiplexing providers for 6 LPM (Providers of Multiplexing) every zone, and total accommodated channel are approximately 72 slots. However, in fact, currently channel occupation for multiplexing providers by LPS (Private Broadcasting Institution) is less than its optimum level. LPM?s channel occupation is still occupied by LPS that affiliated with LPM. Nevertheless, there are some lawsuits from Indonesia Local Television Association (ATVLI) that regards the Ministry Regulation Number 22 / 2011 is only to continue monopolistic digital broadcasting systems, to be centered in Jakarta and no regards to the interests of Indonesia people in general. This research conducted to analyze the analogue switch-off acceleration using sampling from municipal city that?s not contrained by law, by involving Digital Dividend Spectrum fee to reduce cost/expenses of the implementation mux. Scenario of this study is to compare the regulation of multiplexing providers that based on active broadcasting licenses (IPP) in Makassar, Ambon and Sorong. It is found in this study that analog switch-off acceleration that conducted by the government with multiplexing regulation that based on active IPPs shall be more feasible than to regulate multiplexing that based on the Ministry Regulation Number 22 / 2011., Based on the Ministry Regulation Number 22 / 2011, the government has regulated on multiplexing providers for 6 LPM (Providers of Multiplexing) every zone, and total accommodated channel are approximately 72 slots. However, in fact, currently channel occupation for multiplexing providers by LPS (Private Broadcasting Institution) is less than its optimum level. LPM’s channel occupation is still occupied by LPS that affiliated with LPM. Nevertheless, there are some lawsuits from Indonesia Local Television Association (ATVLI) that regards the Ministry Regulation Number 22 / 2011 is only to continue monopolistic digital broadcasting systems, to be centered in Jakarta and no regards to the interests of Indonesia people in general. This research conducted to analyze the analogue switch-off acceleration using sampling from municipal city that’s not contrained by law, by involving Digital Dividend Spectrum fee to reduce cost/expenses of the implementation mux. Scenario of this study is to compare the regulation of multiplexing providers that based on active broadcasting licenses (IPP) in Makassar, Ambon and Sorong. It is found in this study that analog switch-off acceleration that conducted by the government with multiplexing regulation that based on active IPPs shall be more feasible than to regulate multiplexing that based on the Ministry Regulation Number 22 / 2011.]

Abstrak :
ABSTRAK
Spektrum frekuensi 700 MHz merupakan salah satu kandidat spektrum untuk layanan LTE di Indonesia. Pada awalnya spektrum ini digunakan untuk siaran televisi analog. Setelah periode peralihan digital, ada potensi 108 MHz bandwith yang dapat digunakan akibat transformasi penyiaran TV digital dan kemudian disebut digital dividen. Pada penelitian ini, sebuah model pertumbuhan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan spektrum frekuensi untuk LTE. Makalah ini membahas perhitungan kebutuhan spektrum frekuensi untuk layanan LTE dalam parameter seperti kepadatan penduduk, jenis area dimana LTE digunakan, dan penetrasi pelanggan. Kami menggunakan model difusi Bass untuk menghitung kebutuhan spektrum di jaringan LTE. Dalam penelitian ini ada dua kandidat spektrum frekuensi yang dapat digunakan, namun dengan karakteristik dan permasalahannya sendiri. Untuk spektrum dibawah 1 GHz, ada bandwith 25 MHz di kisaran spektrum frekuensi 800 MHz yang masih digunakan untuk layanan CDMA sampai saat ini. Spektrum 900 MHz juga memiliki bandwith 25 MHz, namun tetap digunakan untuk layanan GSM. Spektrum frekuensi lainnya, 1900 MHz dan 2100 MHz masing-masing lebar 26 dan 60 MHz, masih digunakan untuk teknologi WCDMA dan penggunaannya masih sangat tinggi.

Abstrak :
Market mechanism merupakan suatu pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber daya frekuensi yang terbatas dengan memberikannya kepada pengguna potensial untuk menjalankan layanannya, dimana layanan tersebut harus dapat menghasilkan nilai tertinggi dari sumber daya frekuensi tersebut, maka akan diberikan izin hak untuk menggunakannya, dengan kata lain adalah bahwa dengan menggunakan mekanisme pasar (market mechanism) dapat mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio dan memfasilitasi ekspansi dan inovasi layanan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode Cost and Benefits Analysis (CBA), dimana CBA ini untuk membandingkan keuntungan bersih yang dihasilkan dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio dengan membuat beberapa kondisi untuk pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita 478-806 MHz. Dalam menggunakan metode CBA, terlebih dahulu harus diidentifikasikan dan dikonversikan komponen-komponen penilaiannya yaitu biaya-biaya dan manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi 478-806 MHz melalui beberapa kondisi layanan ke dalam nilai ekonomis atau moneter. Kemudian dianalisis kelayakan ekonomisnya memanfaatkan alat-alat analisis finansial dengan menggunakan Net Present Value. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita 478-806 MHz (UHF) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kondisi, yaitu kondisi eksisting, kondisi transisi, dan kondisi analog switch off, hasil potensi nilai ekonomi pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita 478-806 MHz (pita UHF) yang paling optimal terdapat pada kondisi dimana pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita 478-806 MHz digunakan untuk layanan televisi siaran digital dengan digital dividend dimanfaatkan untuk layanan broadband wireless (kondisi analog switch off). Pemanfaatan digital dividend untuk layanan broadband wireless digunakan sebagai strategi untuk melaksanakan pembangunan akses broadband di Indonesia.

---

Market mechanism is an approach used with the objective of achieving efficient use of limited frequency resources by giving potential users to run their services, where such services should be able to produce the highest value of frequency resources. They will then be granted the right to use the frequency resources. In other words, by using market mechanism, it will encourage the use of radio frequency spectrum and facilitate expansion and service innovation. Analysis of this study uses the method of Cost and Benefit Analysis (CBA), where this method of CBA is to compare the net profit resulted from utilization of radio frequency spectrum by making a number of conditions for the utilization of radio frequency spectrum in the bands of 478-806 MHz. In using the CBA method, the components of assessment must first be identified and converted, namely the costs and benefits generated by the utilization of radio frequency spectrum in the bands of 478-806 MHz through some conditions of service to the economic or monetary value. And then the economic feasibility is analyzed using Net Present Value technique. Utilization of radio frequency spectrum in the bands of 478-806 MHz (UHF band) is classified into three (3) conditions, the existing condition, the transition condition, and the analog switch off condition. The most optimum potential result of the economic value of radio frequency spectrum utilization in the bands of 478-806 MHz (UHF band) is at the condition where the utilization of radio frequency spectrum in the band of 478-806 MHz is used for digital broadcast television service with the digital dividend used for broadband wireless services (the analog switch off condition). Utilization of digital dividend for broadband wireless services is used as a strategy to implement the broadband access development in Indonesia.