Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan menggunakan kasus elektrifikasi di Kepulauan Seribu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak elektrifikasi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan mengevaluasi dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga. Pada Februari 2008, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan mendapat aliran listrik PLN untuk pertama kalinya melalui sambungan kabel listrik bawah laut dari Jakarta. Selanjutnya pada tahap kedua, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mendapat jaringan listrik PLN pada Februari 2012. Pelaksanaan elektrifikasi secara bertahap tersebut, secara tidak langsung menciptakan kelompok treatment dan control yang ideal untuk dilakukannya penelitian evaluasi dampak elektrifikasi.Penelitian ini menggunakan metode Difference in Difference dimana Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan digunakan sebagai treatment group dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagai control group. Tahun 2007 dipilih sebagai periode awal penelitian dan periode lanjutan adalah tahun 2008 sampai 2011. Hasil regresi menunjukkan bahwa elektrifikasi mengakibatkan dampak signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga khususnya pada tahun pertama dan kedua setelah elektrifikasi. Elektrifikasi meningkatkan pengeluaran rumah tangga total, makanan dan bukan makanan. Sedangkan pengeluaran transportasi turun signifikan. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa elektrifikasi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan pengeluaran rumah tangga.

---

ABSTRACT
By using the electrification cases in Seribu Islands Regency, this research tries to analyze the impact of small islands electrification on community 39 s welfare by evaluating the household expenditures. In February 2008, the Indonesian South Seribu Islands district enjoyed its first electricity connection via submarine cables from the main island Jakarta. In a second stage, the North Seribu Islands district also got a submarine power connection in February 2012. Since the electrification is done gradually, it creates an ideal treatment and control group for impact evaluation methodology.This paper uses Difference in Difference method using the South Seribu Islands district as a treatment group, and the North Seribu Islands district as a control group. 2007 was selected as the baseline period with the follow up period from 2008 to 2011. The regression result shows that electrification gives a significant impacts on household expenditures particularly in the first two year after electrification. It increases the total, food, and nonfood expenditure. At the same time, the household expenditure for transportation purposes drop significantly. From these results, we may conclude that electrification can increase the community economic activity which is showed by the increasing of household expenditure

Abstrak :
Penelitian terdahulu mengenai kebijakan ganjil genap utamanya berfokus pada dampak langsungnya terhadap kemacetan lalu lintas dan polusi udara, yang menghasilkan temuan yang bertentangan. Namun, pengetahuan mengenai konsekuensi jangka panjang dari kebijakan tersebut, khususnya pada pemilihan lokasi perumahan masih terbatas. Studi ini menggunakan model monosentris untuk menguji dampak diferensial dari perubahan biaya perjalanan, yang disebabkan oleh penerapan Kebijakan Ganjil-Genap di Jakarta, terhadap harga rumah di berbagai lokasi di dalam kota dengan memanfaatkan data harga rumah di Jakarta dan menggunakan pendekatan difference-in-difference (DiD). Selain itu, metode propensity score matching digunakan untuk mengatasi potensi bias yang timbul dari penugasan kebijakan non-acak. Hasilnya menunjukkan bahwa rumah-rumah yang terletak di dalam area yang dibatasi RRP mengalami penurunan harga (-8,7%) hingga (-15,5%) dibandingkan dengan rumah-rumah di kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa dampak positif yang dihasilkan dari RRP belum sepenuhnya mengimbangi terbatasnya aksesibilitas yang dialami oleh individu yang memiliki keterbatasan perubahan perilaku. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya biaya perjalanan dalam keputusan lokasi individu, konsisten dengan prediksi model ekonomi perkotaan. ......Previous studies on road rationing policies has concentrated primarily on their immediate effects on traffic condition and air pollution, yielding contradictory results. However, limited is known about the long-term effects of such policies, particularly on housing location decisions. Using annual neighbourhood-level housing price data and the difference-in-differences (DiD) method, this study employs the monocentric model to examine the differential impact of commuting cost changes, induced by the implementation of the Odd-Even Road Rationing Policy (RRP) in Jakarta, on housing prices across various locations within the city. In addition, propensity score matching is employed to counteract potential biases resulting from non-random policy assignments. The results show that houses located within the RRP-restricted area experience a (-8.7%) to (-15.5%) decrease in price relative to those in the control group. This indicates that the positive impacts resulting from RRP have not fully compensated for the restricted accessibility experienced by individuals who have limited behavioral changes. In addition, the study affirms the significance of commuting costs in individuals' location decisions, consistent with urban economics model predictions.

Abstrak :
Studi ini menganalisis dampak COVID-19 terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota yang memiliki sektor dominan tersier/jasa dan mengevaluasi kebijakan insentif fiskal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode difference-in-difference random effect dengan menilai total pendapatan daerah dan PAD sebagai variabel outcome. Variabel treatment adalah kabupaten/kota yang memiliki sektor dominan tersier lebih dari 40% dan variabel kontrol adalah sebaliknya. Variabel waktu adalah 2018-2019 (sebelum krisis COVID-19) dan 2020 (pada saat krisis COVID-19). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan total pendapatan daerah sebesar 2,18%, namun PAD meningkat sebesar 4,62%. Di sisi lain, untuk mengevaluasi kebijakan insentif fiskal dilakukan metode cross sectional dan hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal berpengaruh positif terhadap PAD sebesar 25,7%, namun secara statistik tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran insentif belum optimal dan proses pemulihan PAD lebih dikarenakan basis pajak sebagai daerah dominan tersier. ......This study analyzes the impact of COVID-19 on the local revenue of districts/cities that have a dominant tertiary/service sector and evaluates fiscal incentive policies to rebound its local revenue. This study uses the difference-in-difference random effect method by estimating total revenue and local-owned revenue as an outcome variables. The treatment variable is the district/city which has a tertiary dominant sector of more than 40% and the control variable is the otherwise. The time variables are 2018-2019 (before the COVID-19 crisis) and 2020 (at the time of the COVID-19 crisis). The results showed a decrease in total revenue by 2.18%, but local-owned revenue increased by 4.62%. Meanwhile, to evaluate the fiscal incentive policy, a cross sectional method was used and the results showed that the fiscal incentive policy had a positive effect on local-owned revenue by 25.7% but not statistically significant. It implies that the role of incentives is not optimal, and the process of local-owned revenue recovery is more due to the tax base as a dominant tertiary region.

Abstrak :
Terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasar internasional yang mencapai lebih dari 120 dollar AS per barel pada tahun 2008 dan kecenderungan bahwa sebagian besar subsidi BBM dinikmati kalangan menengah ke atas, Pemerintah menaikan harga BBM dalam negeri pada bulan Mei 2008. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap kelompok penduduk miskin dan rentan, Pemerintah kembali memberikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT ini diberikan pada 19,02 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama tujuh bulan mulai Juni hingga Desember 2008 dan dua bulan pertama tahun 2009. Besaran BLT yang diberikan ialah sebesar 100 ribu rupiah per bulan dan dicairkan dalam tiga tahap yaitu sebesar Rp 300 ribu di bulan Juni dan Rp 400 ribu di bulan September, dan Rp 200 ribu pada awal tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dampak BLT 2008/2009 pada kesejahteraan rumah tangga (RT) penerima BLT. Kesejahteraan itu sendiri akan dilihat melalui pengeluaran konsumsi, pendidikan, kesehatan dan pola bekerja. Dampak konsumsi pada kelompok makanan selanjutnya dianalisis pula berdasarkan jumlah karbohidrat, protein dan lemak, serta terhadap beberapa konsumsi komoditas utama dalam rumah tangga. Dampak kesejahteraan dihitung dengan metode Difference in Difference (DD) yang didasarkan pada Propensity Score Matching (PSM) dengan menggunakan data Susenas tahun 2008 dan 2009 yang didalamnya terdapat tambahan pertanyaan untuk program BLT (Survey addon). Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa program BLT 2008/2009 pada umumnya, memberikan dampak positif dan signifikan, menahan laju penurunan viii kesejahteraan rumah tangga penerima BLT pada pengeluaran konsumsi, pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, program BLT kurang memberikan dampak signifikan terhadap pola bekerja baik pada penerima BLT maupun rumah tangga bukan penerima BLT (rumah tangga kontrol). Penelitian ini menemukan bahwa program BLT memberikan dampak positif pada pengeluaran total konsumsi sebesar 7,9 hingga 11,4 persen. Dari pengeluaran total konsumsi tersebut, pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar 3,4 hingga 7,1 persen dan konsumsi non makanan sebesar 13,5 hingga 16,4 persen. Program BLT juga berdampak terhadap pengeluaran kelompok makanan untuk karbohidrat sebesar 5,6 hingga7,2 persen, protein sebesar 2,5 hingga 4,2 persen dan lemak sebesar 1,0 hingga 2,4 persen. Untuk konsumsi komoditas, program ini berdampak positif terhadap pengeluaran untuk rokok sebesar 7 persen, telur sebesar 17 hingga 19,3 persen, tahu sebesar 1 hingga 2,1 persen, tempe sebesar 4,4 hingga 5,6 persen, dan gula sebesar 2,5 hingga 4,4 persen. Sedangkan untuk komoditi minyak goreng program BLT berpengaruh negatif sebesar 0,5 hingga 0,8 persen, demikian pula untuk komoditi beras. Dari hasil perhitungan ditemukan pula bahwa program BLT memberikan dampak terhadap pengeluaran pendidikan sebesar 11,2 hingga 13,7 persen dan pengeluaran untuk kesehatan sebesar 10,8 hingga 13,9 persen. Tetapi program BLT tidak memberikan dampak terhadap perawatan fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta baik pada penerima dan bukan penerima BLT. Program ini juga memberikan dampak kecil/positif pada tingkat putus sekolah tetapi tidak pada anak-anak yang bekerja, dan jumlah hari kerja penerima BLT. ......The increase of the world fuel prices in 2008, was exceeding USD 120 per barrel, and in facts, most of the fueled subsidies, were also enjoyed the middle and upper income class, the Government of Indonesia (GOI) raised the domestic oil prices in May 2008. To prevent the negative effects of the domestic oil price policy to the poor and vulnerable people, the GOI implemented again the unconditional cash transfer (UCT) program. The UCT program reached 19,02 million of targeted households in 2008 ( seven months period from June to December 2008) and in early 2009 (two months period). The main goal of this study: outcome/impact analysis of the UCT Program in 2008/2009 on the welfare of the program recipients. The outcomes of the welfares include consumption spending, education and health spending by the targeted households of the Program, and also some labor supply behavior of the Program recipients. The outcomes/impacts of the food consumption were divided into three groups: mostly contain of carbohydrate, protein and fats. The impacts were calculated by the Difference in Difference (DD) method, based on the Propensity Score Method, using the Susenas data of 2008 and 2009, which have some UCT questioners additionally (survey add-on). From the results of estimation show that the UCT Program of 2008/9, generally have positive/better impacts and significants on the recipients, especially to secure/compensate the decline in the Program recipients welfare, mainly in the consumption, education and health spending, moreover the labor x supply of targeted/poor households. The study shows that the UCT Program has positive impact 7,9 - 11,4 percent on total consumption, 3,4 - 7,1 percent on food consumption and 13,5 - 16,4 on non- food consumption. The UCT Program also has positive impacts on carbohydrate consumption by 5,6 - 7,2 percent, protein consumption by 2,5 - 4,2 percent and fats consumption by 1,0 - 2,4 percent. For the commodities food consumption, the UCT Program has a positive impact on cigarette consumption around 7 percent, eggs by 17 - 19,3 percent, tofu by 1 - 3,1 percent, tempeh by 4,4 - 5,6 percent and sugar by 2,5 - 4,4 percent. For the other commodities food consumption, the UCT Program has a negative impact, such as cook oil by 0,5 - 0,8 percent and also rice. The results of the estimation also show that the UCT Program also has positive/better impacts of total education spending by 11,2 - 13,7 percent, and total health spending by 10,8 - 13,9 percent, of the recipients. However, the results of 2008/9 does not show significant impact of government and private health clinic visits by recipient or not recipient, a different result compared to the impact of the UCT Program of 2005/6. The UCT Program 2008/9 also shows a very little positive impact of the drop out school, but not on the child labor, nor the labor supply of the recipients.

Abstrak :
Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah diterbitkanlah Undang-Undang (UU) no 21 tahun 2008, dimana pada pasal 68 ayat 1 mengatur tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Semenjak keluarnya undang-undang ini, regulator kemudian mendorong beberapa unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induk konvensionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi komprehensif atas kebijakan pemisahan sebagaimana yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1. Evaluasi komprehensif yang dilakukan ialah: evaluasi kelayakan kriteria pemisahan; analisis pengaruh tipe pemisahan terhadap kinerja BUS hasil pemisahan; evaluasi kinerja BUS hasil pemisahan ditinjau dari dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan; analisis kebijakan pemisahan UUS menjadi BUS secara komprehensif dari sisi teori, nasabah, dan regulator; merumuskan rekomendasi kebijakan. Teknik analisis yang dipergunakan ialah teknik ARIMA, difference in difference, dan deskriptif-kualitatif. Hasil peramalan menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank sampel yang mampu mencapai 50% proporsi aset dari bank induk konvensionalnya. Hasil empiris lain menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan kebijakan pemisahan yang didorong oleh regulator harus dievaluasi mengingat skala ekonomi dari UUS yang masih kecil, terutama UUS yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Apabila tidak dilakukan perlakuan khusus terhadap UUS dan BUS yang sudah pisah, maka dalam beberapa tahun ke depan industri perbankan syariah dapat menurun drastis pertumbuhannya.

---

To accelerate the growth and development of Islamic banking industry in Indonesia, there established the Law Number 21 of 2008. In this Act at Verse 68 point one regulated about the Islamic business unit spin-off into full pledge Islamic banks. After the establishment of this Law, the regulator forced some Islamic business unit to spin-off from their parents. The aim of this research is to do a comprehensive evaluation of spin-off policy according to the Law No. 21 of 2008 verse 68 (1). The purposes of this study are: First, to evaluate the of spin-off criteria. Second, to analyze the impact of spin-off type on spin-off banks. Third, examine the impact of spin-off policy on the spin-off?s banks performance. Fourth, comprehensive analysis on spin-off policy from theory, customer, banker, and regulator. Fifth, formulate the policy recommendation. This research is using ARIMA, a difference in difference analysis and descriptive qualitative. The result shows that there are no sample banks can achieve 50% share asset from its parents. The other result indicates that the spin-off?s type doesn?t give differences in performance. Besides that, this research also suggests that the spin-off?s policy doesn?t provide a difference in asset and third party funds, but there are differences in financing. This result implies that the spin-off policy that imposed by the regulator should evaluate. Because the small of economic of scale from Islamic business unit, especially that owned by regional development bank. The regulator should pay particular treatment to Islamic business unit and spin-off?s bank.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan yang dapat diakses secara daring. Namun delivery channel layanan keuangan masih didominasi oleh kantor cabang. Penelitian ini melihat dampak dari infrastruktur transportasi di Pulau Jawa terhadap probabilitas bank membuka cabang dari data PODES tahun 2011, 2014, dan 2018. Hasil estimasi menggunakan Stagerred DiD Regression menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di Pulau Jawa berkolerasi positif terhadap probabilitas bank membuka cabang di Pulau Jawa dalam kurun periode penelitian. ......The Government of Indonesia has implemented policies to encourage financial inclusion through services that can be accessed online. However, financial service delivery channels are still dominated by branch offices. This study looks at the impact of transportation infrastructure in Java Island on the probability of banks opening branches using PODES data in 2011, 2014 and 2018. The estimation results using Stagerred DiD Regression show that transportation infrastructure in Java Island has a positive correlation to the probability of banks opening branches in Java Island in period of study.

Abstrak :
Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan baik kuantitas maupun kualitas. Pemerintah melalui beberapa program seperti wajib belajar 12 tahun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), telah menaikkan persentase penduduk usia produktif yang lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 27,4% pada 2008 hingga 36% pada 2017. Selain secara kuantitas/akses, pemerintah juga melakukan pemerataan kualitas sekolah. Pada tahun 2013, terjadi perubahan kurikulum dan penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) oleh Kemendikbud. Di tahun tersebut pula, DKI Jakarta lewat Dinas Pendidikan menerapkan jalur lokal berbasis zona/rayon untuk PPDB SMA Negeri 2013, yang biasa juga disebut dengan sistem zonasi. Penelitian ini mencoba melihat efek kebijakan jalur lokal di DKI Jakarta dengan metode difference in difference, menggunakan SMA Negeri sebagai kelompok treatment dan SMA Swasta sebagai kelompok control. Output yang dilihat adalah ujian nasional (UN), dengan UN 2015 sebagai output sebelum zonasi dan UN 2016 sebagai output setelah zonasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan lebih besar dari tahun 2015 ke 2016 pada hasil UN SMA Negeri dibandingkan SMA Swasta, menggunakan metode difference in difference secara reguler dan random effect. Penelitian ini juga mennunjukkan adanya hubungan positif dari input yakni nilai UN SMP di zona sekitarnya 3 tahun lalu, serta hubungan negatif dengan kepadatan wilayah di sekitar sekolah. Namun apabila dilihat terpisah antara jurusan IPA dan IPS, terlihat bahwa jurusan IPA di SMA Negeri tidak mengalami penurunan lebih besar yang signifikan dibandingkan dengan SMA Swasta, serta jurusan IPA juga tidak terpengaruh oleh faktor input. ......Education in Indonesia continues to experience changes in both quantity and quality. The government through several programs such as 12-year compulsory education, School Operational Assistance (BOS), Smart Indonesia Card (KIP), has increased the percentage of the productive age population who graduated from High School (SMA) from 27.4% in 2008 to 36% in 2017. In addition to quantity/access, the government also equalizing quality of schools. In 2013, there was a change in the curriculum and the abolition of International Standard Schools (RSBI) status by the Ministry of Education and Culture. In the same year, Jakarta through The Education Board implemented a zone/rayon-based local admission for the 2013 High School Admission (PPDB), which is also known as the zoning system. This study tries to know the effects of local admission policy in DKI Jakarta with the difference in difference method, using Public High Schools as a treatment group and Private High Schools as a control group. The indicator used for measuring output is the national exam (UN), with the 2015 UN as the output before zoning and the 2016 UN as the output after zoning. Results of this study indicate that in general there was a greater decline from 2015 to 2016 in the Public High School’s UN result compared to its counterpart, using the difference in difference method regularly and random effects. This study also showed that there is a positive relationship with the input factor, using average UN SMP score in the surrounding zone 3 years ago as an indicator, and the negative relationship with the density of the area around the school. However, when viewed separately between the Natural Science and Social Sciences major, it can be seen that the Natural Science major in Public High Schools didn’t experiencing a significantly greater decline compared to Private High Schools, and weren’t affected by input factors.

Abstrak :
Di era persaingan global, setiap perusahaan didorong untuk melaksanakan berbagai macam strategi agar dapat terus berkompetisi. Salah satu strategi yang bisa diterapkan oleh perusahaan adalah merger. Melalui merger, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak merger terhadap kinerja keuangan dan kinerja pasar pada perusahaan yang merger secara horizontal pada tahun 2016. Dengan menggunakan data laporan keuangan yang dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia pada rentang waktu 2014-2018 dan menerapkan metode difference-in-difference (DID), penelitian ini menunjukan bahwa merger tidak mempengaruhi kinerja keuangan maupun kinerja pasar. ......Amidst the era of intense global competition, every company is urged to adopt diverse strategies to remain competitive. One such strategy available to companies is merging with other entities. The merger is expected to lead to improved financial and market performance for the company. This research endeavors to examine the impact of mergers on the financial and market performance of companies that underwent horizontal mergers in 2016. This study utilizes financial report data that was made public on the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2018 and employs the difference-in-difference (DID) method. The findings indicate that mergers have no influence on either financial performance or market performance.

Abstrak :
Desentralisasi di Indonesia telah mendorong terjadinya pemekaran daerah. Banyak daerah telah memisahkan diri dari kabupaten/kota yang ada dan mendirikan kabupaten/kota baru. Akibatnya, jumlah kabupaten/kota di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari 276 (65 kota, 249 kabupaten) pada tahun 1998 menjadi 514 (98 kota; 416 kabupaten) pada tahun 2014. Melalui penelitian ini, kami menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja kabupaten/kota. Secara khusus, dengan menggunakan metode Difference-in-Differences dan data di level kabupaten/kota dari tahun 2001 hingga 2013, kami membandingkan tingkat kinerja yang diukur melalui beberapa indikator layanan publik di kabupaten/kota hasil pemekaran dengan kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran. Studi mengenai desentralisasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menangani secara kompeten wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan dari pemerintah pusat jika mereka memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup. Oleh karena daerah di perkotaan relatif lebih mampu daripada di daerah kabupaten, maka daerah yang baru dibentuk di daerah perkotaan cenderung berkinerja baik. Dengan demikian, dampak pemekaran terhadap pelayanan publik akan positif di daerah kota dan negatif di daerah kabupaten. Kami menemukan bahwa untuk kabupaten/kota yang dibentuk dari 2001 hingga 2003, sesuai dengan ekspektasi kami, dampaknya cenderung positif untuk kota dan negatif untuk kabupaten. Untuk pemekaran yang terjadi dari tahun 2007 hingga 2009, dampaknya secara statistik tidak signifikan baik untuk kota maupun kabupaten. ......Decentralization in Indonesia has led to the concurrence of local government proliferation. Many areas have split from existing municipalities and established new ones. As a result, the number of municipalities in Indonesia has almost doubled from 276 municipalities (65 kota; 249 kabupaten) in 1998 to 514 municipalities (98 kota; 416 kabupaten) in 2014. We analyze the impacts of the proliferation on the performance of municipalities. In particular, using the Difference-in-Differences method and municipality-level data from 2001 to 2013, we examine whether the level of performance–measured by several public service indicators–increased more substantially in newly created municipalities than in municipalities whose boundaries remained unchanged. Studies of decentralization suggest that local governments can competently handle greater tasks they have assumed from the central government if they have sufficient capacity and resources. Since municipalities in urban areas (kota) are on average more capable than those in rural areas (kabupaten), newly created municipalities in urban areas should be able to perform well. Thus, the impacts of the proliferation should be positive in urban areas and negative in rural areas. We find that for municipalities established from 2001 to 2003, consistent with our expectations, the impacts tend to be positive for kota and negative for kabupaten. For the wave of proliferation from 2007 to 2009, the impacts are mostly not statistically significant for both kota and kabupaten.

Abstrak :
Kebijakan Ganjil Genap diterapkan di beberapa ruas jalan utama di DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Selain itu, BRT Transjakarta juga telah disediakan sebelumnya. Sebagian besar penelitian, hanya berfokus pada pembatasan jumlah kendaraan tetapi belum melihat adanya spillover tehadap ridership moda angkutan umum. Oleh karena itu  dalam penelitian ini akan melihat dampak dari kebijakan ganjil genap terhadap pertumbuhan penumpang BRT Transjakarta. Metode yang digunakan adalah Difference in Difference (DiD) dengan  data panel penumpang penumpang harian BRT transjakarta pada 13 koridor selama 3 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Ganjil Genap dapat meningkatkan pertumbuhan penumpang rata-rata BRT Transjakarta walaupun tidak secara signifikan.

---

The odd-even policy is applied in several main roads in DKI Jakarta to overcome congestion. The DKI Jakarta government is also preparing Transjakarta BRT public transportation. Most of the research only focused on one policy to overcome traffic congestion. Therefore, in the study, the impact of the odd-even policy on the increase in Transjakarta BRT passengers was conducted. The method used is the difference in difference (DiD) with the daily passenger panel data of Transjakarta BRT passengers on 13 corridors for three years. This research shows that the Odd-Even policy can increase the average passenger growth of Transjakarta BRT, although not significantly.