Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The research of this study stresses on the shif of of Japan developmental state model as the implicatiom of government's reformation reformationof reformation ways in economic and politck to buhkle to economic crisis

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis rasionalitas Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi tahun 2014-2019 dalam mereplikasi model Developmental State (DS). Dengan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah dalam menjalankan elemen dan fitur yang dikembangkan dalam kerangka model DS. Setelah memahami rasionalitas pemerintah dalam menjalankan DS untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penulis turut menganalisis bentuk hubungan negara-bisnis yang terjadi dalam proses pembangunan nasional khususnya pada salah satu industri prioritas nasional yaitu TPT. Serta melihat bagaimana hasil dari intervensi negara terhadap industri nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis dari data-data primer yang didapat dari sumber utama dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam menganalisis studi kasus TPT, penulis membangun model ideal yang dihimpun dari beberapa cendekia yang mengembangkan model DS seperti Johnson, Evans, Leftwich, serta beberapa peneliti lain. Berdasarkan empat variabel model ideal DS, penulis menemukan bahwa Indonesia di era Jokowi menerapkan model DS dalam orientasi dan intervensi pembangunan dengan variasi dan karakter tersendiri baik dalam hal birokrasi yang meritokrasi, lembaga yang memiliki otonomi relatif, maupun hubungan pemerintah dengan pebisnis/swasta. Atas dasar tersebut tesis ini menyimpulakan kondisi DS di era pemerintahan Jokowi I menunjukkan performa DS yang berupaya beradaptasi dengan model pembangunan baru di Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi dengan bertumpu pada penguatan industri, namun juga berpotensi menjadi “model DS formalistis” jika pada periode selanjutnya tidak tercapai performa DS yang ideal. ......This research analyzes Indonesia's rationality during Jokowi's leadership era in 2014-2019 in replicating the Developmental State (DS) model. By identifying government development policies in carrying out the elements and features developed in the DS model framework. Following the understanding of government rationality in replicating DS model to accelerate the pace of economic growth, the author also analyze the form of state-business relations that occur in the national development process, especially in one of the national priority industries, namely Textile and Textile Products Industry. As well as seeing the results of state intervention in growth-oriented national industries. This thesis uses a qualitative method by explaining primary data obtained from primary sources using interview techniques. In analyzing the Textile and Textile Products Industry case study, the author developed an ideal model that was compiled from several scholars who developed the DS model such as Johnson, Evans, Leftwich, and several other researchers. Based on the four variables of ideal DS model, the author found that Indonesia in the Jokowi adopt the DS model in development orientation and economic intervention. With its own variations and characters both in terms of meritocratic bureaucracy, institutions that have relative autonomy, and government relations with business/private sector. On this basis, this thesis concludes that the DS conditions in the in the era of Jokowi I government shows the performance of DS which is trying to adapt to a new development model in Indonesia which focuses on high economic growth by relying on industrial strengthening, but also has the potential to become a "formalistic DS model" if in the next period Jokowi does not achieve ideal DS performance.

Abstrak :
Hubungan antara sumber daya alam dan pembangunan di dunia yang dinamakan sedang berkembang merupakan hal yang penting. Pertanyaan yang diajukan di dalam artikel ini ialah bagaimana jenis sumber daya alam yang berbeda seperti, minyak bumi dan gas cair alam (LNG) serta hutan dapat mempengaruhi hubungan yang lebih luas antara lingkungan hidup dan pembangunan? Studi ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam khususnya industri minyak bumi dan gas cair alam (LNG) memainkan peran utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Di dalam konteks kesinambungan konseptual Evans, Indonesia mempunyai baik elemen-elemen jenis negara predatoris maupun jenis negara developmentalis ditinjau dari sudut pandang hubungan antara lingkungan hidup dengan pembangunan.

---

The relationship between natural resources and development in the so-called developing world is important. The question posed in this paper is how do the different types of natural resources; oil, LNG, and forests affect the broader environment-development relations? This study shows that the presence of natural resources especially the oil and LNG industries played a major role in the Indonesian national development. In the context of Evans conceptual continuum, Indonesia has both the elements of predatory and developmental state viewed from the environment-development relations.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis rasionalitas Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi tahun 2014-2019 dalam mereplikasi model Developmental State (DS). Dengan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah dalam menjalankan elemen dan fitur yang dikembangkan dalam kerangka model DS. Setelah memahami rasionalitas pemerintah dalam menjalankan DS untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penulis turut menganalisis bentuk hubungan negara-bisnis yang terjadi dalam proses pembangunan nasional khususnya pada salah satu industri prioritas nasional yaitu TPT. Serta melihat bagaimana hasil dari intervensi negara terhadap industri nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis dari data-data primer yang didapat dari sumber utama dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam menganalisis studi kasus TPT, penulis membangun model ideal yang dihimpun dari beberapa cendekia yang mengembangkan model DS seperti Johnson, Evans, Leftwich, serta beberapa peneliti lain. Berdasarkan empat variabel model ideal DS, penulis menemukan bahwa Indonesia di era Jokowi menerapkan model DS dalam orientasi dan intervensi pembangunan dengan variasi dan karakter tersendiri baik dalam hal birokrasi yang meritokrasi, lembaga yang memiliki otonomi relatif, maupun hubungan pemerintah dengan pebisnis/swasta. Atas dasar tersebut tesis ini menyimpulakan kondisi DS di era pemerintahan Jokowi I menunjukkan performa DS yang berupaya beradaptasi dengan model pembangunan baru di Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi dengan bertumpu pada penguatan industri, namun juga berpotensi menjadi “model DS formalistis” jika pada periode selanjutnya tidak tercapai performa DS yang ideal. ......This research analyzes Indonesia's rationality during Jokowi's leadership era in 2014-2019 in replicating the Developmental State (DS) model. By identifying government development policies in carrying out the elements and features developed in the DS model framework. Following the understanding of government rationality in replicating DS model to accelerate the pace of economic growth, the author also analyze the form of state-business relations that occur in the national development process, especially in one of the national priority industries, namely Textile and Textile Products Industry. As well as seeing the results of state intervention in growth-oriented national industries. This thesis uses a qualitative method by explaining primary data obtained from primary sources using interview techniques. In analyzing the Textile and Textile Products Industry case study, the author developed an ideal model that was compiled from several scholars who developed the DS model such as Johnson, Evans, Leftwich, and several other researchers. Based on the four variables of ideal DS model, the author found that Indonesia in the Jokowi adopt the DS model in development orientation and economic intervention. With its own variations and characters both in terms of meritocratic bureaucracy, institutions that have relative autonomy, and government relations with business/private sector. On this basis, this thesis concludes that the DS conditions in the in the era of Jokowi I government shows the performance of DS which is trying to adapt to a new development model in Indonesia which focuses on high economic growth by relying on industrial strengthening, but also has the potential to become a "formalistic DS model" if in the next period Jokowi does not achieve ideal DS performance.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai bagaimana peran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Afrika Selatan dalam kurun waktu 1990 hingga 2020 dimana pada awal tahun 1990 Afrika Selatan telah memulai perjalanan transformasi digitalnya. Dalam kurun waktu tersebut Afrika Selatan berhasil mencapai peningkatan yang signifikan dalam sektor digitalnya melalui berbagai penerapan kebijakan. Keberhasilan tersebut dibuktikan oleh ukuran-ukuran yang ditentukan dalam laporan tahunan Network Readiness Index. Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian dan analisis lebih jauh dalam melihat peranan negara sehingga ekonomi digital Afrika Selatan mengalami perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu 1990 hingga 2020. Penulis menggunakan konsep digital economy untuk memahami dan menganalisis perkembangan ekonomi digital di Afrika Selatan. Lebih jauh dalam melihat peran negara, penulis menggunakan konsep democratic developmental state untuk menganalisis kebijakan Afrika Selatan dalam hal infrastruktur ICT, pendidikan, kesehatan serta konsensus antar aktor. Adapun peranan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan Afrika Selatan penulis dapatkan dari berbagai sumber data berupa dokumen dan laporan. Penelitian ini menemukan bahwa negara berperan dominan dalam proses pertumbuhan ekonomi digital di Afrika Selatan. Peran negara tersebut ditunjukkan melalui berbagai upaya kebijakan yang dilakukan dalam infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya dimana seluruh strategi kebijakan tertuang dalam strategi pembangunan nasional jangka panjang serta partisipasi negara ......This thesis discusses about how the state's role in driving South Africa's digital economy growth from 1990 to 2020, where in early 1990 South Africa started its digital transformation journey. During this time, South Africa achieved significant improvements in its digital sector through various policy applications. This success is evidenced by the measures specified in the annual Network Readiness Index report. On this basis, the authors conducted further research and analysis in seeing the role of the state so that the digital economy of South Africa experienced significant development from 1990 to 2020. The author uses the concept of digital economy to understand and analyze the development of the digital economy in South Africa. Furthermore, in looking at the role of the state, the author uses the concept of democratic developmental state to analyze South African policies in terms of ICT infrastructure, education and health, and consensus among actors. As for the roles and policies undertaken by South Africa, the authors obtained from various data sources in the form of documents and reports. This study found that countries play a dominant role in the process of digital economic growth in South Africa. The role of the state is demonstrated through various policy efforts carried out in infrastructure and improving the quality of resources where all policy strategies are contained in a long-term national development strategy as well as the participation of the state with other actors in forming collaborations in the digital sector.

Abstrak :
ABSTRACT
Secara garis besar, penelitian yang dibahas dalam tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi dan implementasi open door policy di China pada tahun 1978 dan Indonesia melalui kebijakan penanaman modal tahun 1967. Faktor-faktor tersebut kemudian dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu faktor ekonomi dan politik. Kedua faktor ini yang kemudian turut berdampak pada pembangunan politik dan ekonomi di kedua negara. Dengan menggunakan teori developmental state karya Chalmers Johnson dan konsep repressive developmental regime milik Herbert Feith, tulisan ini berusaha mengidentifikasi karakteristik pembangunan ekonomi dan politik yang berkembang di kedua negara. Dalam hal ini, realitas yang berkembang di China cenderung mengarah kepada communist developmental state. Hal itu didukung oleh sejumlah indikasi, seperti peningkatan produktivitas melalui pertumbuhan ekonomi di dalam kerangka sistem ekonomi pasar, berlakunya dual systems (perpaduan dua sistem dalam satu negara), serta adanya peran negara yang besar terhadap implementasi kebijakan strategis dalam pasar. Sedangkan, dalam menjelaskan realitas yang berkembang di Indonesia cenderung lebih bersifat repressive developmental regime. Hal itu diindikasikan melalui adanya model pemerintahan multi-level yang didominasi oleh kelompok militer, aliansi antara elite birokrasi dan kelompok teknokrat, kurang berperannya lembaga-lembaga demokrasi konvensional, serta dibatasinya kekuatan politik dalam masyarakat. Indikasi-indikasi tersebut yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam tulisan ini untuk kemudian dapat dilihat keterkaitannya dengan pembangunan politik dan ekonomi yang berlaku di kedua negara tersebut secara komprehensif.

---

ABSTRACT
Broadly speaking, the research discussed in this paper is intended to explain the factors that influence the formulation and implementation of open door policy in China in 1978 and Indonesia through the 1967 investment policy. These factors are then categorized into two types, namely factors economy and politics. These two factors later contributed to political and economic development in both countries. Using the developmental state theory by Chalmers Johnson and the Herbert Feith concept of the repressive developmental regime, this paper seeks to identify the characteristics of economic and political development that are developing in both countries. In this case, the developing reality in China tends to lead to the communist developmental state. This is supported by a number of indications, such as increased productivity through economic growth within the framework of the market economic system, the enactment of dual systems (a combination of two systems in one country), and the presence of a large role for the implementation of strategic policies in the market. Meanwhile, in explaining the developing reality in Indonesia, it tends to be more of a repressive developmental regime. This is indicated by the existence of a multi-level governance model dominated by military groups, an alliance between bureaucratic elites and technocrats, lacking the role of conventional democratic institutions, and limiting political power in society. These indications which will then be further analyzed in this paper can then be seen as related to the political and economic development that applies in both countries in a comprehensive manner.