Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebuah buku yang paling fundamental dalam membahas ilmu pemerintahan. Dikatakan demikian karena buku ini secara sistematis memetakan perdebatan makna ilmu pemerintahan, sistem pemerintahan, azas pemerintahan, dan dinamika politik pemerintahan dalam satu tarikan napa keilmuwan. Empat poin ini adalah konsep yang sangat mendasar untuk memahami, memperdebatkan, dan perkembangan ilmu pemerintahan sebagai sebuah disiplin keilmuwan. Karena itu, perkembangan ilmu pemerintahan bisa ditelisik melalui pergeseran objek kajiannya. Dimasa lalu, objek kajian ilmu pemerintahan berpusat pada lembaga-lembaga formal pemerintahan sekarang objek kajiannya bergeser yakni pemimpin politik, demokrasi, desentralisasi, dan lembaga pemerint

Abstrak :
Summary: "Preface Theory to Practice Advancing the "science, processes, and art of public administration" has long been a central animating purpose of the American Society for Public Administration (ASPA). Such a mission today involves practitioners and scholars providing answers to what is arguably the central animating question facing societies worldwide: how, when, and with what implications for the values treasured in a democratic republic can we best harness for public purposes the dynamism of markets, the passion and commitment of nonprofit and nongovernmental organizations, and the public interest-oriented expertise of the career public service at all levels of government. But dialogue between practitioners and academics has increasingly become the exception rather than the rule in contemporary public administration circles. With this set of challenges in mind, the then-new PAR editor Richard Stillman and managing editor Jos Raadschelders generously asked me to develop a feature for the journal that would be tailored to the information needs of practitioners while simultaneously affording scholars state-of-the-art summaries of the status of current research. As such, my interrelated aims as editor of Theory to Practice (T2P) were fourfold: Afford opportunities for academics, practitioners, and pracademics to inform each other's work in the hope of advancing both practice and theory building in public administration, Facilitate cross-disciplinary, cross-sectoral (public, private, and nonprofit), and cross-professional exchanges that break down contemporary tendencies toward fragmentation and "stovepiping" of knowledge applicable to both practice and theory

Abstrak :
Isi pokok skripsi ini adalah tentang etika politik seperti terwujud dalam perubahan sosial yang sekarang ini berlangsung di negara-negara miskin yaitu sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga. Perdebatan abadi yang sampai kini belum pernah tuntas tentang pembangunan dan ilmu ekonomi tetap merupakan topik yang menarik bagi para sosiolog dan pengamat pembangunan. Seberapa jauh suatu penelitian pembangunan itu obyektif Dan sejauh manakah ilmu ekonomi yang mendasarinya itu relevan ? Sejarah telah memberikan data bahwa ilmu ekonomi lahir dan berkembang di alam kapitalisme. Dengan sendirinya penganutnya adalah masyarakat kapitalis yang mempunyai rumusan - rumusan demi kepentingan kelas dan golongannya. Di lain pihak perkembangan ekonomi juga terjadi di negara-negara sosialis yang berusaha pula mengetengahkan teori-teori untuk kepentingan masyarakat dan golongan sosialis. Sementara itu di negara-negara yang baru tumbuh sesudah Perang Dunia II, yang sebagian besar rakyatnya masih terikat pada sistim-sistim nilai tertentu yang tradisional, hendak memajukan negaranya dengan mencontoh model pembangunan yang telah ada di negara-negara maju. Dalam keadaan dimana sebagian besar masyarakatnya masih kurang berpendidikan dan selalu disibukkan oleh kepentingan-kepentingan untuk mengatasi kesulitan mereka sendiri, maka para penguasa dan elite intelektual sajalah yang menentukan rumusan-rumusan pembangunan negara itu menurut kepentingan golongannya dendiri. Dengan demikian pembangunan negara bukanlah semata-mata dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tetapi sekaligus juga dihadapkan pada masalah politik pembangunan. Jadi teoni pembangunan yang dilaksanakan di negara-negara Dunia Ketiga adalah kapitalisme mengutamakan pertumbuhan ekonomi, sosialisme yang menekankan pentingnya revolusi. Masing-masing sistim ini mengandung idiologisasi dan pengandaian tertentu yang belum terbukti dan sulit bisa dipertahankan kebenarannya. Sehubungan dengan itu perlu dianalisa bahwa setiap negara berhak menempuh jalan pembangunannya sendiri. Pendirian ini perlu dikemukakan agar negara tersebut dapat menentukan pilihan yang paling tepat baginya, suatu jalan tengah yang realistis dan pragmatis dalam suasana keterbukaan terhadap pengaruh-pengaruh yang baik dari Negara-negara yang sudah maju. Pendekatan teoritis yang baru ini berusaha mengintegrasikan semua fakta-fakta secara interdependen. Semua alternatif yang sekiranya berat sebelah dan tidak bermanfaat harus diatasi. Salah seorang pengamat pembangunan yang berusaha ke arah itu adalah Peter L. Berger, meskipun nerupakan suatu pengamatan yang masih dalam taraf analisa, model tersebut telah ditawarkannya di beberapa negara berkembang. Jalan yang ditawarkannya itu adalah suatu alternatif demi terlaksananya suatu pembangunan yang manusiawi.

Abstrak :
The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) which were adopted by the United Nations in September 2015 are universally applicable in all 193 UN Member States and connect the big challenges of our time, such as hunger and poverty, climate change, health in an urbanised environment, sustainable energy, mobility, economic development and environmental degradation. Sustainability has the characteristics of a ‘wicked problem’, for which there are no one-size-fits-all solutions. This book tests the hypothesis that the implementation of sustainable development, and in particular the 2015 SDGs, requires tailor-made metagovernance or ‘governance of governance’. This is necessary to develop effective governance and high quality and inclusive public administration and to foster policy and institutional coherence to support implementing the SDGs. Based on the growing literature on governance and metagovernance, and taking into account the specificities of societal factors such as different values and traditions in different countries, the book presents a framework for the design and management of SDG implementation. It shows how hierarchical, network and market governance styles can be combined and how governance failure can be prevented or dealt with. The book presents an overview of fifty ‘shades of governance’ which differ for each governance style, and a sketch of a concrete method to apply sustainability metagovernance. Metagovernance for Sustainability is relevant to academic and practitioner fields across many disciplines and problem areas. It will be of particular interest to scholars, students and policy-makers studying Sustainable Development, Governance and Metagovernance, Public Management and Capacity Building.

Abstrak :
The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) which were adopted by the United Nations in September 2015 are universally applicable in all 193 UN Member States and connect the big challenges of our time, such as hunger and poverty, climate change, health in an urbanised environment, sustainable energy, mobility, economic development and environmental degradation. Sustainability has the characteristics of a ‘wicked problem’, for which there are no one-size-fits-all solutions. This book tests the hypothesis that the implementation of sustainable development, and in particular the 2015 SDGs, requires tailor-made metagovernance or ‘governance of governance’. This is necessary to develop effective governance and high quality and inclusive public administration and to foster policy and institutional coherence to support implementing the SDGs. Based on the growing literature on governance and metagovernance, and taking into account the specificities of societal factors such as different values and traditions in different countries, the book presents a framework for the design and management of SDG implementation. It shows how hierarchical, network and market governance styles can be combined and how governance failure can be prevented or dealt with. The book presents an overview of fifty ‘shades of governance’ which differ for each governance style, and a sketch of a concrete method to apply sustainability metagovernance. Metagovernance for Sustainability is relevant to academic and practitioner fields across many disciplines and problem areas. It will be of particular interest to scholars, students and policy-makers studying Sustainable Development, Governance and Metagovernance, Public Management and Capacity Building.