Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Desentralisasi atau pemberian wewenang kepada manajer perusahaan merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Rakyat Cina untuk melaksanakan reformasi industri. Desentralisasi ini secara nasional dilaksanakan mulai tahun 1979. Tujuan desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi serta efisiensi. Dalam desentralisasi ini perusahaan-perusahaan negara dilibatkan dalam mekanisme pasar. Para manajer diperbolehkan untuk membeli atau menjual, merencanakan dan menentukan produksinya. Selain itu mereka juga diberikan wewenang untuk menangani masalah-masalah perburuhan. Akibat dilaksanakannya desentralisasi ini menimbulkan reaksi penentangan dari para birokrat. Hal ini membutuhkan penanganan dari pemerintah maupun partai. Selain munculnya reaksi birokrat, desentralisasi juga telah memperlonggar pengawasan birokrat, sehingga muncul dampak buruk baru.

Abstrak :
Secara umum ada dua jenis respon pemerintah daerah menghadapi desentralisasi fiskal yaitu; (a) lebih memusatkan perhatian pada usaha memperbesar penerimaan (revenue side) melalui intensifikasi dan perluasan pajak dan retribusi daerah Serta memanfaatkan sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil, atau (D) lebih berorientasi pada peningkatan efektifitas sisi pengeluaran (expenditure side) untuk menstimulasi dunia usaha melalui pengembangan iklim usaha yang lebih baik bagi daerahnya. Sehingga permasalahan penelitian ini dibatasi dalam hal pengelolaan keuangan Daerah dan respon pemerintah daerah dalam menyikapi desentralisasi fiskal diyakini tentu akan berdampak bentuk output yang diperoleh oleh daerah bersangkutan. Secara umum penelitian ini ingin mengkaji kinerja ekonomi daerah Kota Tangerang sebagai akibat diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Secara khusus penelitian ingin mengetahui : 1. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. 2. Pengaruh pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, data keuangan daerah Kota Tangerang, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang, data potensi daerah, data penduduk, angkatan kerja serta data tingkat investasi di daerah Kota Tangerang. Data-data tersebut dapat diperoleh pada berbagai lembaga pemerintah seperti PEMDA dan BAPPEDA Kota Tangerang, BPS Pusat maupun daerah Kota Tangerang. Untuk memperoleh data terbaru, antara lain dapat digali melalui interview kepada Pejabat PEMDA Kota Tangerang.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Negara kesatuan yang mengenal pemerintahan daerah, diberlakukan desentralisasi pemerintahan. Pemberlakuan desentralisasi pemerintahan berdampak pada penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain kewenangan yang mencakup pertahanan dan keamanan, hubungan luar, agama, moneter, dan pemerintahan umum, kewenangan pemerintah pusat lainnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip desentralisasi. Dengan adanya prinsip money follows functions, maka setiap penyerahan beberapa kewenangan bidang pemerintahan disertai dengan penyerahan kewenangan bidang keuangannya, oleh karena itu berlakulah desentralisasi fiskal (Fiscal Decentralization). Tesis ini membahas tentang salah satu jenis kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Perannya sebagai block grant dan equalization grant, DAU mendukung dilaksanakannya desentralisasi pemerintahan. Dengan demikian, DAU perlu dipertahankan untuk tetap dilaksanakan, namun dengan sedikit perubahan dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut perlu dilaksanakan agar tercipta ketegasan bahwa tujuan desentralisasi ialah untuk menciptakan Pemerintah Daerah yang mandiri. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, didukung data sekunder dan dilengkapi dengan hasil studi kasus di pemerintah daerah kabupaten penerima DAU yang telah menggunakan DAU sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

---

ABSTACT
Government decentralization was enforced in order to support the development implementation in the Unitary State which was familiar with local government. The impact of the government decentralization was the devolution from the central to the local government. Besides authority in the field of security and defense, foreign relationship, religion, monetary, and general governance, other authority of the central government were transferred to the local government based on the decentralization principles. With the establishment of money follows functions principle, every devolution in the field of governance would also be followed by the devolution in its financial field, and for that reason the Fiscal Decentralization was applied. This thesis would discuss about one of the fiscal decentralization policies, which was General Allocation Fund (GAF). With the role as block grant and equalization grant, GAF supported the government decentralization implementation. Therefore, it was necessary to maintain the implementation of GAF, but with a few changes in its laws and regulations. The changes must be made to state that the goal of decentralization was to create an independent local government. On the preparation of the thesis, the writer used a normative research method, which supported by secondary data and equipped with case study results of district government which received the GAF and had used it in accordance with the Regulations No. 33 year 2004, about the Financial Balance between the Central Government and the Local Government and the Government Regulation No. 55 year 2005 about the Balance Fund.

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempcngaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita di Indonesia periode waktu 1997 - 2006. Apakah pendapatan per kapita, penanaman modal asing (PMA), iniiastruktur, sumber daya manusia (SDM) Serta desentralisasi mempcngaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita dan berapa besar pengaruhnya terhadap kecepatan laju tersebut. Dan juga dampak dari kebijakan dwentralisasi apakah meningkatkan kecepatan laju _pendapatan per kapita yang notabene akan meningkatkan kemakmuran di wilayah tcrscbut_ Penelitian ini mencakup 33 propinsi yang digabung menjadi 26 propinsi. Pengolahan data dengan menggunakan fixed e#ct model dari program eviews 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor di atas mempengaruhi kecepatan Iaju pendapatan per kapita, PMA dan SDM menurunkan kecepatan laju pendapatan per kapita sedangkan pendapatan per kapita dan infrastruktur meningkamkan kocepatan laju pendapatan per kapita Desentralisasi ada yang mcningkat dan ada yang menurunkan laju pendapatan per kapita di wilayah yang berbeda-beda.