Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Terbentuknya Uni Eropa tidak terlepas dari adanya cita-cita untuk melakukan kerjasama dan integrasi dibidang ekonomi dan moneter di antara negara-negara Eropa. Salah satu perwujudan dari cita-cita tersebut adalah dengan menghadirkan mata uang tunggal yang saat ini dikenal dengan nama Euro. Dari 28 negara anggota Uni Eropa, ada dua negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk tidak menggunakan mata uang Euro, salah satunya adalah Denmark. Akibat dari tidak bergabungnya Denmark dengan Euro, maka ada sejumlah konsekuensi yang harus mereka alami, baik secara ekonomi maupun hukum, seperti yang diatur di sejumlah peraturan dalam hukum Uni Eropa.

---

ABSTRACT
The establishment of the European Union can not be separated from their ideals to cooperate in the economic and monetary integration among European countries. One embodiment of these ideals is to have a single currency which is currently known as the Euro. Among the 28 EU member states, there are two EU member states that decided not to use the Euro currency, one of them is Denmark. As a result of not joining the Euro, there are a number of consequences that should be experienced by Denmark, both in economic and law, as stipulated in the regulations of EU laws.

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis imigran yang melanda Eropa berdampak pada negara anggota, salah satunya Denmark. Denmark memberlakukan kebijakan dalam Asylum Packet 2016 untuk menghentikan Denmark sebagai negara yang menarik bagi para pencari suaka. Kebijakan Asylum Packet 2016 banyak menuai kontrovesi dengan adanya peraturan ldquo;Jewellery Law rdquo;. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pengendalian sosial dalam masyarakat Denmark. Keadilan dalam proses pembuatan dipertanyakan karena kebijakan ini melanggar hak asasi manusia dan diskiriminasi. Terdapat campur tangan politik sayap kanan dalam pembuatan kebijakan dan penyebaran stigma negatif imigran. Adapun pada perspektif multikulturalisme, hal ini menjadi penghambat proses integrasi, apabila pada prakteknya masyarakat dominan di Denmark tidak dapat mengakomodir fasilitas dan kebutuhan minoritas. Kymlicka menetapkan lima karakteristik dan jika kondisi fasilitas ini terpenuhi, maka multikulturalisme dapat dijadikan pilihan dengan risiko yang rendah dan hasil multikulturalisme dapat digunakan untuk mengakomodasi keragaman. Kebijakan ini juga telah menentang ketentuan directive Uni Eropa. Pada sisi lain, kebijakan Asylum Packet 2016 menunjukan bahwa hukum Uni Eropa memiliki kelemahan dan kelonggaran hukum di dalamnya.

---

ABSTRACT
Immigrant crisis that hit the European impact on the Member States, including Denmark. Denmark enacted a policy in Asylum Packet 2016 to stop Denmark as an attractive country for asylum seekers. The policy of Asylum Packet 2016 reaps a lot of controversy with the rule of ldquo Jewellery Law rdquo . This policy is concerned with the attempts of social control in Danish society. Justice in thr process of making make it questionable because this policy violates human rights and discrimination. There is a right wing political interference in policy making and the spread of negative stigma of immigrants. As for the perspektive of multiculturalism, it is becoming a barrier to the process of integration, if in practice the dominant society in Denmark can not accommodate the facilities and the needs of minorities. Kymlicka set five characteristics and if the conditions of this facility are met, then multiculturalism can be a low risk choice and multicultural result can be used to accommodate diversity. This policy has also opposed provisions of the EU directive. On the other hand, Asylum Packet 2016 policy indicate that EU law has weaknesses and legal looseness in it.