Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini dilatarbelakangi oleh masalah ketidakadilan sosial yang masih menjadi masalah dasar di Indonesia sejak era kolonial. Para pemikir politik Indonesia terdahulu termasuk Sukarno, tertarik pada sosialisme sebagai sumber pemikiran yang dapat menjawab masalah tersebut. Hal ini menjadi dasar pemikiran bagi perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan negara Indonesia terkait pengelolaan kekuasaan dan peran negara yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial tanpa adanya kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu, tesis ini membahas dua hal penting. Pertama, konsepsi sosialisme Indonesia menurut Sukarno. Kedua, praktik sosialisme Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Tesis ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran politik Sukarno tentang sosialisme Indonesia dan praktiknya pada masa Demokrasi Terpimpin.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialisme dalam perspektif marxisme. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan teori pendukung seperti: teori sosialisasi politik, teori tradisionalisme Jawa, dan teori negara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap teks pemikiran Sukarno berupa artikel, buku, dan pidato, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Studi ini menyimpulkan bahwa konsep pemikiran politik Sukarno tentang sosialisme Indonesia dirumuskan dengan mengikuti konsep pemikiran marxisme. Praktik sosialisme Indonesia diterapkan dengan cara memperkuat negara melalui kekuasaan Demokrasi Terpimpin dan peran negara dalam ekonomi melalui Ekonomi Terpimpin. Temuan penelitian ini adalah pemikiran marxisme tidak diterapkan secara murni dalam konsepsi sosialisme Indonesia. Meskipun sosialisme Indonesia mendapatkan pengaruh yang dominan dari pemikiran komunisme, tetapi sosialisme Indonesia merupakan bentuk revisionisme terhadap marxisme. Secara implisit Sukarno juga mendapatkan pengaruh tradisionalisme Jawa dalam merumuskan konsepsi sosialisme Indonesia. Praktik sosialisme Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin lebih menampakkan kekuasaan negara yang cenderung bercirikan negara neo-patrimonial dan peran negara bersifat otonomi relatif.

Implikasi teoritis menunjukkan bahwa sosialisasi politik dapat diterapkan dalam studi ini. Teori sosialisme dalam perspektif marxisme tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Teori tradisionalisme Jawa dapat diterapkan untuk menganalisis ciri khas sosialisme Indonesia. Dan teori negara dapat diterapkan untuk menganalisis praktik sosialisme Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

ABSTRACT
The study was motivated by the problem of social inequality that was still being a basic problem in Indonesia since the colonial era. Former Indonesian political thinkers including Sukarno interested in socialism as a sources of ideas that can address the problem. It is become the rationale for the struggle for independence and the Indonesian state governance related to use of power and role of the stated aimed at social justice without capitalism and imperialism. Therefore, this thesis discusses two important things, first, the conception of Indonesia socialism according Sukarno?s thought. Second, the thesis also discusses the practice of Indonesia socialism in the Guided Democracy era. This thesis aims to reconstruct the Sukarno?s political thought of Indonesia socialism and its practice in the Guided Democracy era.

The main theory that used in this research is the theory of socialism in the Marxism perspective. In addition, this study also reinforced by supporting theories such: the theory of political socialization, the theory of Java traditionalism, and the theory of state. This study used a qualitative approach to the type of descriptive analytical research. Data was collected through a literature review of the Sukarno?s thought from articles, books, and speeches and various other literatures related to the object of this study.

The study concludes that the concept of Sukarno?s political thought of Indonesia socialism formulated by following the concept of the thought of Marxism. The practice of Indonesia socialism was implemented by strengthening the state through the power of Guided Democracy and the role of state in the economy through Guided Economy. The research findings of this study is the thought of Marxism was not implemented purely in the conception of Indonesia socialism. Although Indonesia socialism was getting predominant influence of the ideas of communism, but it is a form of revisionism of Marxism. Implicitly Sukarno also gets the influence of Java traditionalism in formulating the conception of Indonesia socialism. The practice of Indonesia socialism during the Guided Democracy is more revealing power of state tends characterized by neopatrimonial state and the role of the state is the relative autonomy.

The theoretical implication shows that political socialization can be applied in this study. The theory of socialism in the Marxism perspective is not fully applicable. The theory of Java traditionalism can be applied to analyze the hallmark of Indonesia socialism. And the theory of state can be applied to analyze the practice of Indonesia socialism during the Guided Democracy.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas persoalan disekitar pelaksanaan landreform pada masa Demokrasi Terpimpin sejak dicanangkannya kebijakan tersebut pada tahun 1960 sampai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Serangkaian pertentangan yang muncul di antara kekuatan-kekuatan politik di sekitar struktur kekuasaan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pada akhirnya justru menjadi kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan landreform. Dalam skripsi ini, diuraikan bagaimana penyusunan kebijakan. pelaksanaan landreform, pelaksanaannya dan konflik-konflik yang timbul di sekitar kebijakan tersebut. Kemudian diuraikan pula bagaimana kemacetan pelaksanaan program landreform ketika dijalankan organisasi pelaksana landreform yang dibentuk oleh pemerintah. Lemahnya kekuasaan negara pada saat itu menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kegagalan pelaksanaan landreform di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Landreform pada akhirnya menjadi satu isu politik yang melibatkan peranan organisasi-organisasi massa yang radikal dalam menghadapi struktur sosial di pedesaan. Namun, tingkat radikalisasi massa yang tidak terkendali pada akhirnya justru menjadi bumerang yang menghancurkan kekuatan organisasi massa tersebut.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Front Nasional sebagai institusi kenegaraan yang dibentuk setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden ini, sesuai dengan konsep dan ide Soekarno tentang massa aksi. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila Front Nasional aktivitasnya lebih banyak di bidang pengerahan massa, seperti membentuk Tim Komando Rakyat, yang bertugas menampung para sukarelawan yang akan berjuang di Irian. Selain itu juga mengerahkan massa untuk menerima tamu negara, perayaan-perayaan hari bersejarah dan mengadakan kursus-kursus kader. Kursus-kursus kader ini dianggap penting karena merupakan usaha indoktrinasi yang paling ampuh.

Dalam mobilisasi massa yang memperoleh keuntungan fasi_litas dan politis adalah PKI. PKI menggunakan fasilitas Front Nasional untuk memperkuat dirinya. Bahkan PKI berhasil mendominasi Front Nasional sehingga tujuan Front Nasional semula, yaitu sebagai tempat penyatuan aspirasi semua golongan, pada akhirnya hanya dimonopoli golongan PKI saja.

Hal di atas membuat Front Nasional lemah dan oportunis. Terbukti ketika terjadi peristiwa G-30-S/PKI, Front Nasional menjadi lumpuh dan bersikap plin-plan. Oleh karena itu sebagian partai-partai politik menyatukan diri dalam Front Pancasila, yang kemudian mengadakan aksi secara gigih membantu ABRI dalam usaha memulihkan keamanan dan ketertiban dan sekaligus menumpas sisa-sisa G-30-S/PKI di ibukota dan seluruh Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, surat kabar, artikel, majalah dan sumber-sumber yang tidak diterbitkan seperti arsip-arsip.

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa latar belakang dibentuknya organisasi Front Nasional karena rasa tidak puas Soekarno terhadap FNPIB. Soekarno menganggap FNPIB paling sedikit minatnya terhadap perjuangan Irian Barat.

---

Abstrak :
Kondisi buruh yang jelek menjadi salah satu pemicu kuat maraknya aksi-aksi buruh di awal dasawarsa '90-an. Pada pihak lain dalam kurun waktu yang sama, birokrasi pemerintahan (negara) dan majikan (modal) juga selalu berupaya mengendalikan buruh dan serikat buruh. Hubungan 'buruh-negara' dan 'buruh-modal' menjadi wilayah studi yang menarik. Studi tentang masalah perburuhan di Indonesia pada garis besarnya diletakkan di dalam konteks pertumbuhan ekonomi, yang lebih membahas masalah ketenaga-kerjaan, atau dalam dimensi politik yang bertujuan untuk mendukung gerakan buruh; meskipun pada awal dasawarsa '90 muncul studi yang menggunakan perspektif struktural dan kritis. Akan tetapi studi yang membahas tentang hubungan 'buruh-modal' dan hubungan 'buruh-negara' dalam konteks kekuasaan (power) belumlah banyak, dan khususnya yang membahas hubungan 'buruh-negara' dari perspektif Althusserian dan Gramscian nampak belum ada. Itulah sebabnya studi strategi pengendalian negara atas buruh dilihat dari perspektif Althusserian dan Gramscian ini dilakukan. Pada tahun 1965 terjadi krisis politik yang melahirkan satu pemerintahan yang mengadopsi dan mengembangkan 'ideologi pembangunanisme' yang bertumpu kepada dua strategi, pertama adalah strategi meminimalkan konflik sosial, dan kedua memaksimalkan produktivitas ekonomi. Elite pemegang kekuasaan yang merupakan aliansi dari intelektual-teknokrat-sipil dengan tokoh-tokoh militer modernis yakin bahwa stabilitas adalah merupakan prasarat bagi pertumbuhan ekonomi,sehingga dalam konteks perburuhan, upaya pengendalian buruh adalah akibat nalar dari diterimanya ideologi itu. Studi ini memaparkan perubahan-perubahan pengendalian negara atas buruh. Upaya pengendalian buruh secara ketat oleh negara sudah dimulai sejak masa kolonial. Meskipun upaya pengendalian itu menunjukkan wajah ramahnya pada masa 'demokrasi liberal',akan tetapi keramahan itu semakin menipis dan bahkan tidak nampak sama sekali pada masa 'demokrasi Pancasila' yang menggantikan 'demokrasi terpimpin' pada parohan terakhir dasawarsa '60-an. Dengan menganalisis penggunaan aparat repressi negara, baik perangkat hukum maupun perangkat non-hukum, dan penggunaan aparat ideologis negara lewat perspektif Althusserian, serta hegemoni negara (perspektif Gramscian), studi ini memaparkan kecenderungan kuat semakin ketatnya pengendalian negara atas buruh. Semakin ketatnya pengendalian buruh itu nampak dari keragaman dan intensitas penggunaan perangkat repressi negara. Terdapat dua perangkat repressi,yakni perangkat hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri,instruksi menteri,dan surat edaran menteri), dan perangkat nonhukum (aksi tandingan, pengaturan dan campur tangan, inkorporasi serikat buruh, dan aksi militer yang dipersiapkan dan dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan effektif). Disamping itu juga digunakan perangkat ideologis seperti monopoli takrif situasi dan tafsirnya, penanaman kaidah dan norma, serta pendidikan. Studi ini berhasil mengidentifikasikan berbagai strategi pengendalian buruh oleh negara yang dilakukan secara terencana, sistematis, terarah untuk mendukung ideologi pembangunanisme dan memperkokoh legitimasi rezim pasca '65. Pada tataran teoritis, studi yang sejak semula dirancang sebagai studi eksploratif ini mengambil kesimpulan bahwa perspektif Althusserian dan Gramscian membantu memahami bentuk-bentuk strategi pengendalian buruh oleh negara. Meskipun demikian, bobot sumbangan perspektif Althusserian dan Gramscian pada studi tentang perburuhan akan lebih, terutama konteks hubungan 'buruh-negara', bilamana studi penjajagan ini di lanjutkan oleh studi yang lebih mendalam yang bersifat menerangkan (eksplanatori). Pada tataran praktis studi ini juga mengambil kesimpulan adanya tanda yang kuat dari kesenjangan antara kehendak normatif konstitusional atas negara dan rata-pemerintahan dengan praktek politik dan pemerintahan pada masa 'demokrasi Pancasila' pasca '65. Peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang diciptakan khususnya pada masa itu pada kenyataannya kurang atau tidak mengacu dan bahkan cenderung menafikan undang-undang dan konstitusi di atasnya. Oleh karena itu studi ini merekomendasikan perlunya satu judicial review' atas segala peraturan di bawah undang-undang. Pada tataran buruh, studi ini menyimpulkan bahwa buruh cenderung terhegemoni secara kuat oleh negara. Oleh karena itu disarankan kepada buruh dan serikat buruh serta aktor non-pemerintah lainnya untuk melakukan 'counter hegemony' dan membangun serta meningkatkan posisi tawar buruh, baik terhadap modal maupun terhadap negara.

Abstrak :
Masa Demokrasi Terpimpin atau disebut juga Zaman Orde Lama, memperlihatkan kembalinya Presiden Sukarno trimnil sebagai tokoh utama dalam pemerintahan negara Indonesia. Presiden Sukarno menjadi tokoh utama dari sebagian besar kegiatan politik negara Indonesia sehing_ga kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah selalu berdasarkan pada sikap dan pandangan politiknya. Presiden Sukarno menempatkan kebijakan politik lu_ar negeri sebagai prioritas utama dari sebagian besar kebijakan politik pemerintah. Pemberian prioritas utama pada politik luar negeri, mencerminkan ambisi Presiden Sukarno untuk memperlihatkan kebesaran bangsa Indone_sia kepada dunia dan sekaligus juga memperlihatkan upayanya mengalihkan perhatian rakyat dari, krisis-krisis ekonomi dalam negeri serta untuk meredam konflik-konflik politik yang terjadi pada masa itu. Setelah mencanangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) dalam rangka konfrontasi merebut Irian Barat, Presiden Sukarno mencanangkan konfrontasi berikutnya terhadap Malaysia. Kemudian ia pun memulai usahanya untuk membentuk badan dunia Baru sebagai tandingan PBB melalui Con_ference of the New Emerging Forces (Conefo) yang ditujukan bagi negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang baru memperoleh kemerdekaan serta negara-negara so_sialis Eropa. Presiden Sukarno menggolongkan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa dalam kelompok yang disebut The New Emerging Forces (Nefo) se_bagai tandingan terhadap kekuatan-kekuatan lama yang te_lah mapan (Amerika Serikat dan Eropa Barat) yang disebut The Old. Established Forces (Oldefo). Menurut.Presiden Sukarno, kedua kelompok tersebut merupakan dua blok kekuaten raksasa di dunia yang saling bertentangan yang pada akhirnya akan muncul tatanan dunia baru (Nefo) yang akan menggantikan tatanan dunia lama (Oldefo). Usaha yang dilakukan oleh Presiden Sukarno untuk mempersatukan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa menuju terlaksananya Conefo, adalah mengundang negara-negara tersebut untuk ikut da_lam pestsa olahraga international yang disebut Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Ide diadakannys Ganefo dicetuskan oleh Presiden Sukarno setelah Indonesia diskora dan dikeluarkan sebagai anggota IOC (International, Olympic Committee) karena ketika menjadi tuan rumah pe_nyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta pads tahun 1962, Indonesia tidak memperkenanken Israel dan Taiwan turut Beserta. Dengan terselenggaranya Ganefo di Jakarta pada ta_hun 1963, Presiden Sukarno berharap dapat mempersatu negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa yang digolongkan dalam Nefo untuk selanjutnya dapat melaksanakan Conefo, shingga. Pada akhirnya akan terbentuk organisasi internasional yang baru yang mampu menandingi PBB seperti yang diinginkannya. Ganefo dislenggarakan bertujuan pula dapat mengalihkan perhatian rakyat Indonesia dari akibat keadaan ekonomi yang merosot kepada timbulnya semangat revolusioner dan menampilkan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Maka dapat dikatakan bahwa Ganefo merupakan alat politik yang digunakan oleh Presiden Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Yang dimaksud Ganefo sebagai alat politik adalah bahwa Ganefo merupakan suntu kegiatan olahraga yang di gunakan sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan politik tertentu oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Sukarno. Keterkaitan antara olah_raga dengan politik memang sulit dihindarkan sejak zaman olimpiade kuno hingga olimpiade modern sekarang ini. Olahraga memang berkaitan erat dengan berbagai aspek ke - hidupan manusia seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, termasuk juga aspek politik.

Abstrak :
Tesis ini membahas dinamika politik di dalam Nahdlatul Ulama Selama Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1967. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan menggunakan sumber tertulis. Pada saat itu sikap utama NU adalah untuk menerapkan akomodatif terhadap kebijakan politik Soekarno yang terkait dengan penerapan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Sikap akomodatif ini memungkinkan NU untuk memasuki pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan mengamankan keberadaannya selama periode itu. Di sisi lain, deamenor akomodatif ini telah menerima perlawanan dari beberapa pihak dalam NU. Mereka yang tidak setuju dengan politik akomodatif umumnya berasumsi bahwa Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang tidak demokratis dan berbahaya bagi NU. Kelompok ini mulai muncul sikap baru di dalam NU yang menentang keterlibatannya dalam Demokrasi Terpimpin. Pendapat kelompok ini mulai tampak dominan pada fase terakhir Demokrasi Terpimpin dan membuat NU lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan rezim pemerintahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan pandangan di dalam NU sebenarnya diuntungkan karena membuat sikap NU lebih dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi politik pada waktu itu.

---

This thesis discusses political dynamics in the Nahdlatul Ulama During Guided Democracy in 1959-1967. The method used in this study is a historical method using written sources. At that time, NUs main attitude was to apply accommodative to Soekarno's political policies related to the implementation of the Guided Democracy system in Indonesia. This accommodating attitude allowed NU to enter the Guided Democracy government and secure its existence during that period. On the other hand, this accommodating deamenor has received resistance from several parties within NU. Those who disagree with accommodative politics generally assume that Guided Democracy is an undemocratic and dangerous government system for NU. This group began to emerge a new attitude within NU who opposed its involvement in Guided Democracy. The opinion of this group began to appear dominant in the last phase of Guided Democracy and made it easier for NU to adjust to changes in government regimes. The results of this study explain that differences in views within NU actually benefit because it makes NUs attitude more dynamic to adjust to the political conditions at that time.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Pulau Jawa adalah wilayah Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Permasalahan utama petani di Indonesia adalah mengenai kepemilikan tanah. Satu hal yang menjadi permasalahan umum yakni polarisasi komposisi penggunaan tanah serta hak-hak yang berbeda sesuai ketentuan yang ada antara tuan tanah dengan buruh tani maupun antara kaum kolonial dengan masyarakat tani. Masalah pertanahan dan petani inilah kemudian diangkat oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai isu yang penting dan dijadikan sebagai strategi perjuangannya untuk mencapai revolusi social berdasarkan ajaran marxisme. PKI mengikutsertakan masyarakat pedesaan terutama petani sebagai penyokong gerakan politik yang dilakukannya. Maklumat tanggal 3 November 1945 menyatakan bahwa pemerintah memberikan izin berdirinya partai-partai politik. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, partai-partai berusaha menjadikan pedesaan sebagai basis. Menjelang Pemilu, arahan isu yang berkembang, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur berkisar pada pemisahan tradisional masyarakat antara golongan priyayi, santri, dan abangan. Usaha yang dilakukan PKI dalam memenangkan pemilu adalah melakukan konsolidasi PKI terhadap golongan abangan. Langkah yang dilakukan PKI dalam mencari dukungan massa adalah dengan mengenali berbagai aspek kehidupan petani dalam hubungannya dengan masalah agraria. Untuk tujuan itu, PKI membentuk organisasi onderbouw seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Indonesia (SAKTI), dan sebagainya. Pada Pemilu DPR 1955, PKI menjadi tiga besar di bawah NU dan PNI. Kemenangan itu memberikan gambaran bahwa daerah pedesaan Jawa Timur merupakan salah satu basis PKI terkuat dan potensial. Ketidakstabilan kabinet dalam kerangka demokrasi parlementer pada masa itu membantu PKI dalam menanjak ke puncak kekuasaan. Berkat kemenangan dalam Pemilu 1955 dan 1957, PKI menjadi salah satu kekuatan sosial politik terbesar. Kemenangan PKI tersebut menjadikan perjuangan dalam mewujudkan revolusi sosial yang direalisasikan dalam revolusi agraria ke dalam garis kebijakan landreform. PKI mengajukan _Program Tuntutan_ atau yang juga sering disebut sebagai "Tuntutan Minimum" atau program tuntutan yang dianggap paling mendesak untuk segera dilakukan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan landreform yang diinginkan PKI tidak dapat berjalan dengan baik sehingga PKI menjalankan aksi sepihak sebagai bukti kekecewaannya.

Abstrak :
ABSTRAK
Bertitik tolak dari sebuah lagu yang dapat berfungsi sebagai channel untuk menyampaikan pesan tertentu, maka minat untuk mengkaji persoalan-persoalan dalam seni musik semakin besar. Apalagi setelah tahu tentang pengalaman pahit yang menimpa kelompok band Koes Bersaudara, yang ter_jadi dalam periode Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965). Minat yang besar itu terdorong oleh keinginan untuk menemukan ja_waban tentang mengapa kelompok band Koes Bersaudara itu harus berurusan dengan hamba hukum. Guna memperoleh jawabannya, maka dengan segera harus bisa mendapatkan data-datanya, dan kemudian menganalisa, serta merekonstruksinya. Data-data itu didapatkan dari Per-pustakaan-perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indone_sia, LIPI, dan Institut Kesenian Jakarta, serta Dinas Doku_mentasi Pusjarah ABRI. Namun data-data yang telah didapatkan itu belum lengkap, sehingga perlu ditunjang oleh hasil wawancara dengan beberapa tokoh musik, seperti Praharyawan Prabowo, Lym Campay, Yok Koeswojo, dan Drs. Syoa_ib A. Ha_lim. Setelah persoalan yang menyangkut kelompok band Koes Bersaudara pada periode Demokrasi Terpimpin berhasil direkonstruksi, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, yaitu: pengalaman pahit yang menimpa kelompok band Koes Ber_saudara sebagai efek dari kebijakan budaya yang dilaksana_kan oleh Pemerintah Demokrasi Terpimpin.

---

Abstrak :
Dalam keseharian kita, tanpa disadari hampir semua tindakan yang dilakukan selalu melalui pertimbangan politis. Politik selalu dekal dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Perubahan sistem politk yang berlangsung, memungkinkan bebasnya orang mengeluarkan ide dan gagasan. Sebagai sebuah ilmu tentang ide dan gagasan, ideologi tidak hanya hadir dalam wilayah politik. Kehadiran ideologi juga bisa dijumpai dalam berbagai bidang seperti sosial dan semi. Ideologi dianggap juga hadir dalam karya arsitektur. Kehadiran sebuah karya dalam arsitektur bisa dimanfaatkan sebagai media penyebaran ideologi untuk kepentingan tertentu. Arsitektur menjadi Salah satu seni pelitik karena memiliki kemampuan komunikasi Iebih dalam menyampaikan makna ideologi politik tertentu dibandingkan dengan karya-karya seni Iainnya.

Abstrak :
Artikel ini membahas dinamika Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) pada masa Demokrasi Terpimpin di mana terjadi tekanan politik dan ekonomi terhadap GKBI dari pihak-pihak yang berideologi komunis dan pihak pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang mengakibatkan adanya pergeseran prinsip, peran, dan struktur kepengurusan GKBI. Artikel ini akan membahas dinamika GKBI dimulai sejak masa transisi hingga akhir Demokrasi Terpimpin saat tekanan ideologi komunis mendominasi. GKBI merupakan gabungan koperasi batik terbesar  di Indonesia dengan hak tunggal impor dan distribusi kain mori/cambrics (pool cambrics) sebagai bagian dari penyederhanaan arus bahan baku industri batik sejak tahun 1953. Namun, menjelang munculnya Dekrit Presiden 1959, GKBI terseret ke dalam tekanan ideologi komunisme yang menghadapkan mereka pada dinamika koperasi yang sangat berbeda dibandingkan masa Demokrasi Liberal. Hal tersebut tidak terlepas dari karakter GKBI sebagai koperasi yang otonom serta dipengaruhi pemikiran koperasi Mohammad Hatta yang tidak sejalan dengan pihak komunis dan pemerintah. Akibat konflik ideologi tersebut terjadi intimidasi terhadap GKBI secara sistematis dan mempengaruhi prinsip, peran, dan struktur kepengurusan GKBI. Artikel ini menggunakan metode sejarah terhadap sumber berupa wawancara, arsip, dokumen terjilid, surat kabar sezaman, buku, dan jurnal, yang diperoleh dari ANRI, Perpusnas RI, DPAD DI Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Balai Besar Tekstil Bandung, Kantor Pusat GKBI Jakarta, Kantor Koperasi Mitra Batik Tasikmalaya, dan lewat daring. ......This article discusses the dynamics of the Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)   during the Guided Democracy period when there was political and economic pressures on GKBI from parties with communist ideology and the Guided Democracy government which resulted in the shifting of principles, role, and management structure of the GKBI. The discussion on the dynamics of GKBI began with the transition towards Guided Democracy until the end of Guided Democracy, when the communist ideological pressures dominated. GKBI is the largest batik cooperative association in Indonesia with the sole right to import and distribute mori/cambrics (pool cambrics) as part of a simplification of the flow of raw materials for the batik industry since 1953. However, before the issuance of the 1959 Presidential Decree, GKBI was dragged into the pressure of communism ideology which exposed them to very different dynamics and cooperative principles, compared to Liberal Democracy period. This is inseparable from GKBI’s character as a autonomous cooperative and the influence of Mohamad Hatta's cooperative thought. Resulting from this ideological conflict was the systematic intimidation of GKBI which gave influence to the principles, role of GKBI and even GKBI's management structure itself. This article utilizes historical methods for sources in the form of interviews, archives, bounded documents, contemporary newspapers, books and journals obtained from ANRI, National Library of Indonesia, DPAD DI of Yogyakarta, Center for Crafts and Batik in Yogyakarta, Bandung Center for Textiles, Central Office GKBI Jakarta, Mitra Batik   Cooperative   Office in Tasikmalaya, and online sources.