Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai saat debitur wanprestasi dan akibat hukumnya menurut KUHPerdata, doktrin serta putusan pengadilan, serta membandingkannya dengan Nieuw Burgerlijke Wetboek (NBW). Pembahasan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Saat debitur wanprestasi menurut KUHPerdata, doktrin dan putusan pengadilan adalah ketika 1) setelah lewat batas waktu dalam perjanjian atau 2) setelah lewat batas waktu dalam somasi. Pengecualian dalam perjanjian jaminan fidusia, debitur wanprestasi ketika ia sepakat telah wanprestasi atau ketika putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi telah in kracht. Akibat hukumnya, kreditur dapat menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian (dapat disertai ganti rugi), atau ganti rugi. Saat debitur wanprestasi menurut NBW adalah sejak 1) lewat batas waktu dalam surat pemberitahuan, 2) tanggal surat pemberitahuan dalam hal prestasi tidak dapat dilaksanakan sementara waktu atau jika tidak ada gunanya memberi jangka waktu untuk berprestasi, 3) lewat batas waktu dalam perjanjian, 4) kewajiban lahir dari perbuatan melawan hukum, karena pelaksanaan sebagian prestasi, atau karena prestasi tidak segera dilaksanakan, atau 5) kreditur mengetahui dari pernyataan debitur bahwa prestasi tidak dapat dilaksanakan. Akibat hukumnya, kreditur dapat menuntut pemenuhan atau pengakhiran (dapat disertai ganti rugi), ganti rugi, atau sebagian pengakhiran. KUHPerdata dan NBW memahami konsep yang sama terkait saat debitur wanprestasi, namun NBW menentukan kapan surat pemberitahuan tidak perlu memberikan tenggang waktu atau surat pemberitahuan tidak lagi diperlukan. Terkait akibat hukumnya, 1) NBW memberikan ketentuan bahwa pemenuhan prestasi dapat dilakukan jika debitur membayar biaya keterlambatan dan kerugian tambahan 2) NBW mengatur pengertian biaya serta kerugian immateril, dan 3) perbedaan mengenai syarat, cara, dan akibat hukum pembatalan dan pengakhiran.

---

This paper discusses when the debtor defaults and its legal consequences according to the Civil Code of Indonesia, doctrine and court decisions, and compares them with NBW. This research uses normative juridical method. According to the Civil Code of Indonesia, doctrine and court decisions, debtor is in default after 1) deadline in an agreement or 2) deadline in a warning. Exception in the fiduciary guarantee agreement, debtor is in default since he agrees to have defaulted. Legal consequences, creditors can demand fulfillment or cancellation (can be accompanied by compensation), or compensation. A debtor is in default according to NBW since 1) deadline in a notification, 2) date of a notification, 3) deadline in agreement, 4) obligation rise from illegal act, due to half implementation of obligation, or obligation is not done immediately, or 5) creditor knows from the debtor's statement that obligation cannot be done. Legal consequences, creditors can demand fulfillment or termination (can be accompanied by compensation), or compensation or half termination. Both of the rule have same concept about when a debtor is in default, but NBW determines when notification does not need to provide a grace period or no longer needed. Regarding legal consequences of cancellation or termination, 1) based on NBW, obligations can be done after debtor in default if the debtor pays late fees and additional losses 2) NBW regulates the definition of fees and immaterial compensation, and 3) differences regarding the terms, methods and legal consequences of cancellation and termination

Abstrak :
Memasuki zaman global, intensitas hubungan antar subjek hukum semakin meningkat, terutama dalam hal dibutuhkannya perjanjian untuk menguntungkan kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian tentunya diperlukan adanya janji oleh salah satu pihak, atau kedua belah pihak, untuk melaksanakan sesuatu. Dalam hal salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Adapun dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dituduh lalai dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman atau akibat wanprestasi tersebut. Alasan yang dimaksud disebut pula sebagai tangkisan terhadap gugatan wanprestasi yang terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu keadaan memaksa, exceptio non adimpleti contractus, dan rechtsverwerking. Rechtsverwerking itu sendiri masih seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan pertanyaan tersendiri mengenai penerapannya dimana lebih dikenal sebagai suatu lembaga dalam lingkup hukum pertanahan serta disamakan dengan konsep daluwarsa dan persetujuan diam-diam dalam KUH Perdata. Jika dibandingkan dengan negara-negara common law, dikenal suatu doktrin yang dinamakan estoppel yang dapat dipadankan dengan rechtsverwerking. Skripsi ini akan membahas lebih lanjut mengenai rechtsverwerking dan tangkisan terhadap gugatan wanprestasi secara umum serta perbandingannya dengan Negara Singapura dan Malaysia untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. ......Entering the global era, the intensity of the relationship between legal subjects is increasing especially in terms of the need for an agreement to benefit both parties. In an agreement, it requires a promise by one party, or both parties, to carry out something. In the event that one of the parties to an agreement does not do what was agreed upon, then it is said that the party has committed an act of default or breach of contract. As for the case of default, the accused party can defend himself by submitting several reasons to free himself from punishment or consequences of the default. The reason itself can also be referred as counterclaim for default, which is divided into 3 forms, namely force majeure, exceptio non adimpleti contractus, and rechtsverwerking. Rechtsverwerking itself still often creates several misunderstandings and questions regarding its application, in which it is better known as an institution in the scope of land law and is frequently equated with the concept of expiration and silent consent in the Indonesia Civil Code. Compared to common law countries, such as Singapore and Malaysia, there is a doctrine called estoppel which can be equated with rechtsverwerking. This thesis will discuss further about rechtsverwerking and counterclaims for default in general and the comparison with Singapore and Malaysia to provide a more comprehensive understanding

Abstrak :
Bank memiliki banyak fungsi, salah satu fungsinya adalah sebagai penyalur dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, yaitu dengan cara pemberian kredit. Dimana calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan yang memberikan keyakinan kepada bank atas kemampuan pembayaran kredit oleh debitur. Salah satu tuntutan dalam lapangan hukum perbankan, khususnya dalam pemberian fasilitas kredit adalah perlindungan bank bilamana terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap variasi pemberian agunan fasilitas kredit. Ingkar janji merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian kredit bank. Oleh karenanya dalam suatu perjanjian kredit bank dirumuskan klausula-klausula untuk membatasi ingkar janji. Dalam perjanjian kredit bank klausula-klausula dimaksud cenderung melindungi terhadap nasabah kreditur. Hal ini dapat dipahami, karena dalam perjanjian kredit bank pihak kreditur atau bank memiliki kepentingan untuk melindungi pemberian kreditnya dari risiko nasabah debitur yang nakal. Salah satu dari variasi perlindungan hukum tersebut adalah adanya klausula janji ingkar silang (cross default) yang menyilangkan adanya wanprestasi pada salah satu atau lebih perjanjian. Pada penelitian ini dibahas bahwa klausula cross default lahir sebagai wujud Pasal 1338 KUHPerdata dan berperan penting dalam mempercepat penyelesaian hutang bilamana terjadi kondisi kredit bermasalah. ......Bank has various functions, one of its functions is distributing fund from people who has excess of fund to people who in needs of fund by granting credit. The prospective debtor should fulfill some requirements to convince the bank of the ability of the prospective debtor. Specifically in credit granting, one of the banking law demand is the bank protection in the event of default. Therefore the law should be able to give the appropriate protection in the credit agreement. However event of default is the unwanted conditions by the parties who are bounds in the credit agreement. Therefore in the bank credit agreement in intends to protect creditor. This can be understand because in credit agreement bank, a creditor or bank has an interest to protect the provision of credits from risk customers debtors who mischievous. One of the variation for protecting the law is the cross default, Cross default is a provision in a bond indenture or loan agreement that puts a borrower in default if the borrower defaults on another obligation. This study discuss that the cross default as the improvement of 1338 Civil Code and having significant effects to loan settlement in accelerating loan payment when the defaults happened.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pemutusan kontrak kerjasama pemasangan fire alarm system yang dilakukan secara sepihak oleh Pemilik Proyek terhadap Kontraktor. Permasalahan dari penelitian ini apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek sudah sesuai dengan prosedur pemutusan yang diatur di dalam kontrak, yang kedua pemutusan kontrak secara sepihak merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sehingga layak dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang nenitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam kontrak dan pemutusan tersebut memang merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor sehingga memang kontrak tesebut layak untuk diputuskan. ......This thesis study the disconnection of cooperation contract installation of fire alarm system which done unilaterally by Owner Of Project of to contractor. Problems from this research whether disconnection of contract unilaterally done by Owner Of Project of have as according to procedure disconnection of which arranged in contract, secondly disconnection of contract unilaterally is default fact done by Contractor so that competent sanctioned disconnection of contract. This research is research of law normative which at research of bibliography. Research result get conclusion that disconnection of contract done by Owner Of Project of unmatched to procedure which there are in contract and disconnection of the truly is default fact done by contractor so that truly contracting is competent to be decided.

Abstrak :
Theraplay digunakan untuk mengatasi masalah insecure attachment yang termanifestasi melalui perilaku oposisi pada anak usia 5 tahun dengan diagnosis oppositional defiant disorder. Subyek mendapatkan pengalaman baru yang lebih positif, responsif, dan menyenangkan melalui aktivitas bermain dalam sesi theraplay bersama dengan peneliti. Aktivitas bermain disusun berdasarkan dimensi-dimensi yang disesuaikan dengan kebutuhan subyek yang tergambar dari hasil MIM awal yaitu beberapa aktivitas yang dilakukan oleh ibu dan subyek. Interaksi menyenangkan yang awalnya tercipta antara peneliti dan subyek, kemudian berusaha dibentuk antara ibu dan subyek. Pelaksanaan treatment dilakukan dalam 9 sesi yang berlangsung ± 45 menit dalam setiap sesinya. Hasil dari treatment ini adalah subyek merasa lebih secure yang terlihat dari perubahan perilaku ke arah yang lebih positif yaitu patuh terhadap figur otoritas dan terdapat penurunan frekuensi serta intensitas dalam perilaku memukul ketika marah. Subyek sudah lebih mudah ditenangkan ketika marah dan hanya menampilkan perilaku memukul ketika merasa terganggu oleh lingkungannya. Ibu juga merasa lebih nyaman ketika berinteraksi dengan subyek dan merasa lebih dekat dengan subyek. ......Theraplay is applied to handle the problem of insecure attachment which manifests through behaviors in children aged 5 years with oppositional defiant disorder diagnosis. Subject get a new experience of subjects that are more positive, responsive, and fun through play activities in the theraplay session along with researchers. Activity in the theraplay arranged by dimensions which made based on the needs of the subjects that are reflected from MIM result from the activities that done by mothers and subjects. Fun interaction that originally created between researchers and the subjects, then tried to be formed between mother and subjects. Implementation of the treatment is done in 9 sessions that lasted 45 minutes in each session. Results of this treatment are subject feel more secure in sight of behavior change toward more positive that is obedient to authority figures and there is a decrease in frequency and intensity in the behavior of hitting when angry. The subject is more easily soothed when angry and displays hitting behavior only when he was annoyed by their surroundings. Mother of the subject also feel more comfortable when interacting with the subject and feel closer to the subject.

Abstrak :
Pendahuluan. Indonesia masih menempati urutan ketiga sebagai negara yang memiliki jumlah kasus TB Paru terbesar setelah India dan China sampai akhir peride tahun 2007. Default merupakan salah satu penyebab terjadinya kegagalan pengobatan yang berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya resistensi terhadap obat anti TBC. Efek samping obat anti tuberkulosis (OAT) diketahui merupakan salah satu fakor risiko terjadinya default. Meskipun pada beberapa penelitian efek samping OAT telah terbukti meningkatkan risiko terjadinya default, namun masih perlu dilakukan penelitian lain pada populasi yang berbeda, yaitu populasi perkotaan (rural) disalah satu rumah sakit swasta (RS Islam Pondok Kopi) di Jakarta Timur. Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya seberapa besar pengaruh efek samping Obat Anti Tuberkulosis (OAT) terhadap kejadian default setelah dilakukan pengontrolan terhadap faktor jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, riwayat pengobatan sebelumnya, penyakit penyerta, jenis obat, cara ambil obat, keberadaan PMO, jenis PMO, pendidikan PMO, pembiayaan kesehatan, jarak ke pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan jumlah penyuluhan di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur periode Januari 2008 - Mei 2010. Metode Penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah kasus kontrol dengan penggunaan data rekam medik. Populasi sumber penelitian ini adalah semua penderita TB Paru dewasa (umur > 15th) yang telah selesai menjalani pengobatan TB Paru dari tanggal 01 Januari 2008 sampai 31 Mei 2010 di poliklinik paru RS Islam Pondok Kopi Jakarta Timur. Sampel penelitian adalah sejumlah penderita TB Paru dewasa (umur > 15th) yang telah selesai menjalani pengobatan TB Paru kategori-1 atau kategori-2 dari tanggal 01 Januari 2008 sampai 31 Mei 2010 di poliklinik paru RS Islam Pondok Kopi Jakarta Timur. Kasus didefinisikan sebagai penderita TB Paru yang tidak datang berobat dua bulan atau lebih, sedangkan kontrol adalah penderita TB Paru yang rutin berobat. Jumlah sampel adalah 168 orang, terdiri dari 84 kasus dan 84 kontrol. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil Penelitian. Pada akhir analisis multivariat diketahui bahwa pasien yang mempunyai keluhan efek samping OAT berisiko sebesar 4,07 kali untuk default dibandingkan pasien yang tidak mempunyai keluhan OAT (OR =4,07, 95% CI: 1,64 - 10,07). Diketahui juga terdapat beberapa faktor risiko lain yang berpengaruh sebagai konfounder terhadap hubungan antara efek samping OAT dengan terjadinya default tersebut yaitu penyakit penyerta, jenis obat dan cara bayar. Kesimpulan. Efek samping OAT berpengaruh terhadap kerjadian default di RS Islam Pondok Kopi Jakarta Timur selama periode Januari 2008 - Mei 2010. ......Introduction. In 2007 Indonesia has the largest number of pulmonary tuberculosis cases in the wolrd after India and China. Default was noted as one of the risk factors that related to treatment failure. The side effect of anti tuberculosis has defined as a reason of occurance of default. Some previous studies with the same topic found that the side effect of anti tuberculosis increase the risk of default, somehow research with difference population is still required, such as this study implemented in an urban population by using hospital based at a private hospital located in Jakarta Timur named Pondok Kopi Islamic Hospital. Objective. To investigate the risk of default caused by the side effect of anti tuberculosis after controlling for sex, age, education, occupation, marital status, history of previous treatment, compilcations, kind of medicines, the way to get medicines, availbility of supervisor treatment, type of supervisor treatment, education of supervisor treatment, health financing, distance to the health center,health education recived, frequency of health education recieved at Pondok Kopi Islamic Hospital period January 2008 - May 2010. Methodology. This research is an observational study with design case control using data from medical record at Pondok Kopi Islamic Hospital. The population was defined as all adult pulmonary tuberculosis patient age > 15 years old who has completed the treatment during period 01 January 2008 until 31 May 2010 at Pondok Kopi Islamic Hospital. Sample were a number of adult pulmonary tuberculosis patient age > 15 years old who has completed the treatment category 1 or category 2 during period 01 January 2008 until 31 May 2010 at Pondok Kopi Islamic Hospital. Cases (default) were defined as the pulmonary tuberculosis patients who didn't take their anti tuberculosis for 2 month or more at DOTS center Pondok Kopi Islamic Hospital period 01 January 2008 until 31 May 2010 while controls (non default) were defined as the pulmonary tuberculosis patients who take their anti tuberculosis regularly at DOTS center Pondok Kopi Islamic Hospital period 01 January 2008 until 31 May 2010. The total sample was 168 patients consist of 84 cases and 84 controls. Data was analyzed by using logistic regression method. Result. on Multivariate analysis was showed that the patient who has side effect of anti tuberculosis risk default 4,07 higher than patient who has not side effect of anti tuberculosis (OR=4,07, 95% CI: 1,64-10,07) after controlling for diseases complication, kind of medicines, the payment method. Conclusion. The side effect of anti tuberculosis was associated with increasing the risk of default pulmonary tuberculosis treatment at Pondok Kopi Islamic Hospital period January 2008-May 2010.

Abstrak :
Informasi probabilitas gagal bayar (defaulr) pcrusahaan sangat pcnting bagi investor dan kreditor. Hasil probabihtas gagal bayar menggunakan Model Merton memmjukkan bahwa beberapa perusahaan yang mempunyai kapitalisasi besar juga mempunyai peluang gagal bayar yang Perusahaan-perusahaan yang berada pada grup Bakrie mempunyai probabilitas gagal bayar yang nelatif tinggi. Tingginya nilai probabilitas gagal bayar perusahaan pada grup Bakrie merupakan implikasi dari tingginya volatilitas harga saham pcrusahaan. Hasil analisis regresi panel menunjukkan bahwa rasio likuiditas (rasio kas terhadap total aset), rasio solvabilitas (rasio total hutang terhadap total aset), Rasio protitabilitas (rasio laba ditalran tcrhadap total aset dan net projit margin), dan rasio akiivitas (perjualan terhadap total aset) memberikan daya prediksi gagal bayar yang bail; Hasil ini menunjukkan bahwa informasi yang berupa rasio keuangan dapat digunakan oleh investor mauplm kreditor untuk mempnediksi prohabiliias gagal boyar......Default probability information is very important for investor and creditor. Result analvsis of default probability using Merton 's Model show some large company have high default probability, particularly Bakrie and Brothers subsidiaries. The higher stock price volatility makes companys default probability higher. Panel regression result show that liquidity ratio (cash to curremt asset ratio) and solvency ratio (debt to asset ratio), Profitabiltky ratio (retained earning to asset ratio & net profit margin ratio), and activity ratio (sales to asset ratio) are the most important accounting ratio to explain Merton is dqault probability Those result show that accounting infomation are still use/izllfor investor and creditor to predict credit default probability.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas mengenai suatu pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak pada studi kasus putusan nomor 207/Pdt.G/2020/PN Ptk, dan bagaimana akibat hukum serta dampak yang akan terjadi apabila salah satu pihak membatalkan dengan tidak berdasar dan tidak memiliki alasan yang jelas, apakah hal tersebut termasuk kedalam Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian menganalisis bagaimana suatu perjanjian dapat dilakukan melalui social media dan menguji keabsahannya sesuai dengan peraturan yang terdapat didalam undang undang dan juga KUHPerdata apakah sudah dapat dikatakan sebagai perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Lalu putusan hakim dalam memutuskan perkara akan dianalisis. ......This thesis will discuss the cancellation of an agreement that was carried out unilaterally in the case study of the decision number 207/Pdt.G/2020/PN Ptk, and what are the legal consequences and the impact that will occur if one party cancels with no basis and does not have good reasons it is clear whether this is included in a Default or an Unlawful Act. Then analyze how an agreement can be made through social media and test its validity in accordance with the regulations contained in the law and also the Civil Code whether it can be said to be a binding agreement between the two parties. Then the judge's decision in deciding the case will be analyzed.

Abstrak :
Sejak sukuk pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, pasar sukuk terus mengalami perkembangan secara global sebagai sarana investasi, baik digunakan oleh perusahaan maupun digunakan oleh pemerintah negara. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan tantangan bagi perkembangan pasar sukuk, salah satunya adalah terjadinya kasus gagal bayar sukuk profil tinggi di beberapa negara. Kasus gagal bayar sukuk yang terjadi di beberapa negara tersebut menunjukan bahwa pengaturan dalam suatu negara mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk dan rupanya, masih terdapat negara yang tidak mempunyai sistem hukum yang mengayomi dan melindungi pemegang sukuk. Hal tersebut menjadi menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan sukuk Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sukuk dalam hal sukuk tersebut gagal bayar, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan kontribusi terbesar kedua dalam menerbitkan sukuk secara domestik dan internasional. Mengingat bahwa Malaysia adalah satu-satunya negara yang mempunyai kontribusi lebih besar dalam pasar sukuk dibanding Indonesia maka skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang sukuk yang diatur di Indonesia dengan di Malaysia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif, maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan di Malaysia. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan perubahan pengaturan perlindungan hukum pemegang sukuk di Indonesia sehingga menjadi lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh. ......Since the first sukuk issuance in 2001, the sukuk market has continued to develop globally as an investment method, both used by companies and by state governments.  However, there are several factors that can pose a challenge to the development of the sukuk market, one of which is the occurrence of high-profile sukuk default cases. The sukuk default cases that occurred in several countries demonstrates that regulations in a particular country have a significant role in providing legal protection to sukuk holders in the event of a sukuk default and apparently, there are still countries that do not have regulations that protects sukuk holders. This raises the question on whether Indonesia's regulations have provided legal protection for sukuk holders in the event of sukuk defaults, especially since Indonesia is the country with the second largest contribution in the sukuk market, both domestically and internationally. Given that Malaysia is the only country that has a larger contribution to the sukuk market than Indonesia, this thesis will discuss and analyse comparisons between the regulations on the legal protection for sukuk holders regulated in Indonesia with the regulations in Malaysia, which can provide recommendations for improving the regulations in Indonesia. This study utilizes a juridical-normative methodology with a descriptive analytical research typology. Based on the comparative analysis between Indonesia and Malaysia, it can be concluded that both the regulations in Indonesia and Malaysia have provided legal protection to sukuk holders in the event of default on sukuk, both preventive and repressive legal protection. However, there are several similarities and differences between those regulated in the regulations in Indonesia and those in Malaysia. Therefore, it is recommended to make changes to the Indonesian regulations to create a more comprehensive, clear and thorough regulatory framework on the legal protection for sukuk holders.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh makro ekonomi terhadap probability of default untuk segmen usaha mikro di Indonesia. Model yang digunakan untuk dapat mengukur indikator risiko kredit berdasarkan Days Past Due (DPD) dan kolektabilitas, sehingga dapat dihitung probability of default sesuai dengan data historis internal perusahaan. Selanjutnya dilakukan regresi linier berganda untuk dapat mengetahui apakah perubahan variable makro ekonomi yang terdiri dari PDB, Inflasi, nilai tukar IDR terhadap USD, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi probability of default untuk segmen usaha mikro di Indonesia. Sesuai dengan hasil uji statistik diketahui bahwa perubahan makro ekonomi khususnya untuk variable makro ekonomi seperti inflasi dan nilai tukar IDR terhadap USD yang memiliki pengaruh signifikan terhadap probability of default untuk segmen usaha mikro untuk setiap bucket pinjaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perbankan Indonesia dalam melakukan ekspansi pinjaman khususnya untuk segmen usaha mikro, serta dapat dijadikan acuan pada saat melakukan perbaikan kebijakan pengukuran risiko kredit dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian. ......This research is conducted to analyze the effects of macroeconomics to the default probability of micro business segment in Indonesia. The model used for credit risk indicator measurement was based on Days Past Due (DPD) and collectability which allow calculate probability of default based on the companys internal historical data. Furthermore, multiple linear regression was applied in order to find out if macro economy variables, consists of GDP, inflation, IDR/USD exchange rate and unemployment rate could affect probability of default of micro segment in Indonesia. In accordance with the result of statistical test, macroeconomic variable such as inflation and the exchange rate of IDR to USD have a significant effect on the probability of default for the micro business segment for each loan bucket. Thus, this research is expected to provide adequate information related to micro expansion as well as to be a guidance of credit risk policy improvement for banks in Indonesia in pursuance of precautionary principle.