Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris merupakan suatu profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris berwenang memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, Atas kewenangan tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab yang melekat dan apabila tanggung jawab tersebut dilanggar menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris dan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan Kawaluyaan Kebon Jati yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Kawaluyaan yang diketahuinya Yayasan Kawaluyaan tersebut tidak melakukan penyesuaian sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yayasan, tanpa mengkroscek kebenaran tersebut. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisa kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat (MPP) tanggal 17 Desember 2014 nomor 05/B/Mj.PPN/XII/2014 untuk mengetahui pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris. Kesimpulan yang di dapat adalah tanggung jawab Notaris tidak terbatas dalam menjalankan jabatannya saja, akan tetapi tanggung jawab Notaris juga dilihat dari perilaku diluar jabatannya tersebut yaitu kode etik Notaris. ......Notary is an authorized authority who has the rights to produce notarial deed. notary has the right to formulate parties rights and transform them into a authentic deed, therefore the rights of notary bear the responsibility which have to abide law within the notarial deed. Issue which has been revealed from the writer is regarding to the Article of Associaton of Yayasan Kebon Jati in accordance with Yayasan Law Act without checking the related regulation. This thesis was written with yuridis normatif method which analyzed case of MPP yurisprudence dated 17th of December year 2014, case number 05/B/j.PPN/XXI/2014 which consist the obedience of borne to notary. the conclusion is that the notary not only responsible to his/her responsibility to bhe notary position however it is also to his/her code of conduct based the notary codes of ethic.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk memperoleh status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format yang tersedia. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri, akibatnya adalah akta pendirian Perseroan Terbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari, yang terhitung sejak tanggal akta pendirian dibuat dan ditandatangani serta pernyataan Tidak Keberatan Menteri menjadi gugur sejak lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri, Notaris tidak melengkapi dokumen pendukung. Notaris dalam hal tersebut bertanggung jawab untuk mengajukan ulang permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas. PenelitianTesis ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mendasarkan pada peraturanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini adalah data sekunder, yaitu melalui literatur kepustakaan dan melalui wawancara dengan Notaris. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Proses pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan Notaris, khususnya dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Oleh karena itu Notaris harus pro aktif dan lebih berhati-hati serta teliti dalam menjalankan peranan, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACT
Notary has important role in the establishment of a limited liability of company, namely in drawning up the Deed of Establishment of the limited liability company until the submission of its application for obtaining approval the Ministry of Justice and Human Right. Based on Article 7 Part 1 of the Law number 40 year 2007 regarding Limited Liability Company, the establishment of this Limited Liability Company requires at least 2 persons or more based on a Notarial deed form drawn-up in Indonesian language. For obtaining its status as a legal entity, a Notary shall apply for obtaining an approval on the establishment deed to the Ministry of Justice and Human Rights which is processed completing the available form through Administrative System for Legal Entity. In case the submission of application of the deed of establishment for obtaining such approval delayed within 60 days then its legal consequence is such deed of establishment of the limited liability company deemed legally revoked, and the Non-Complaint Statement of the Ministry of Justice and Human Right shall be invalid after the 30th days since the date of the Non-Complaint Statement in the event the notary fails to complete the supporting document. In this case, the Notary is obligated to resubmit new application for obtaining such approval on the deed of establishment without neglecting the conditions mentioned above. This thesis is analysing the issues above by using the normative method by referring to the prvailing regulations or positive laws. The used data in writing and or composing this thesis is using the secondary data based on the literature and conducting interview with notaries as a sources. This thesis used qualitative method is applied in analysing the such found data. As Notary has an important role in the establishment of limited liability company, therefore a Notary shall be proactive and more carefull in conducting his/her duty, in order to provide the reasobale best servicees in accordance with the prevailing laws and regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Seiring dengan perekonomian Indonesia yang semakin berkembang mendorong peningkatan akan investasi baru, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bentuk yang dipilih oleh investor luar negeri adalah dengan cari mendirikan perusahaan penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas. Untuk dapat mendirikan perseroan terbatas, investor asing yang dalam hal ini bertindak sebagai pendiri perusahaan harus hadir dihadapan Notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perusahaan. Undang-undang mengatur ketentuan mengenai pemberian kuasa oleh para pendiri yang tidak dapat hadir secara langsung dihadapan notaris untuk menuangkan maksud dan tujuannya dalam bentuk surat kuasa. Lebih lanjut, bagi pendiri yang berada di luar negeri ketika menandatangani surat kuasa untuk menghadap notaris, peraturan perundang-undangan mensyaratkan surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri tersebut harus terlebih dahulu dilegalisasi oleh perwakilan Indonesia di negara tempat dokumen ditandatangani apabila hendak dipergunakan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ada kalanya surat kuasa yang dibuat oleh pendiri yang berada diluar negeri yang digunakan sebagai dasar penerima kuasa menghadap Notaris untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, tidak dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dikirim ke Indonesia. Kemudian, Notaris yang berhadapan dengan penerima kuasa mengizinkan menandatangani Akta Pendirian berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani pendiri tersebut meskipun tanpa ada legalisasi. Tesis ini membahas mengenai pentingnya proses legalisasi dokumen luar negeri untuk digunakan di Indonesia yang akan dijadikan dasar pembuatan akta notaris jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur dapat berdampak pada keabsahan akta yang dibuat tersebut.

---

ABSTRACT
The steady growth of the Indonesian economy is encouraging an increase in new investment, both domestic and from abroad. One form chosen by foreign investors is to establish a foreign investment company in the form of a limited liability company. To be able to establish a limited liability company, the foreign investor that is acting in this matter as a founder of the company must appear before a notary in order to produce the deed of company establishment. The Law stipulates a provision on granting of proxy authority by a founder who is unable to appear in person before the notary to set forth the company rsquo s purpose and objectives, in the form ofa power of attorney. Furthermore, for a founder who is outside the country, when signing the power of attorney to appear before the notary, the legislation requires that a power of attorney that is signed abroad must first be legalized by an Indonesian diplomatic officer in the country where the document is signed if it is to be used in Indonesia. In the implementation, it sometimes happens that a power of attorney that is produced by a founder who is abroad which is used by the proxy in appearing before the notary to represent the interests of the principal has not first been legalized before it is sent to Indonesia. The notary before whom the proxy is appearing then allows the proxy to sign the Deed of Establishment based on the power of attorney signed by the founder even though it has not been legalized. This thesis discusses the importance ofthe process of legalization of the document abroad that will be used in Indonesia as the basis for production of the notary deed it is not done in accordance with the procedure, this may affect the legality of the deed that is produced.

Abstrak :
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan perubahannya dengan menggunakan akta autentik membutuhkan identitas pendiri, pemegang saham, direksi, anggota dewan komisaris guna menjamin kepastian hukum. Terdapat penggunaaan identitas palsu dalam pembuatan akta pendirian sebagaimana ditemukan di Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT yang memuat identitas palsu serta menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga akibat pembuatan Akta Pendirian PT Dan Perubahan Anggaran Dasar PT dengan identitas palsu. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa penggunaan identitas palsu dalam Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Putusan ini telah memenuhi unsur penipuan dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga perjanjian dalam akta tersebut semestinya dapat dibatalkan. Namun dengan mempertimbangkan keadilan bagi Penggugat maka hakim memutuskan untuk batal demi hukum, yang berakibat Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT tidak pernah ada dan keadaan dikembalikan seperti semula. Adapun berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan adalah secara preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan secara represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. ...... The establishment of a Limited Liability Company (LLC) and its amendments using an authentic deed requires the identity of the founder, shareholders, directors and members of the board of commissioners to ensure legal certainty. There is use of fake identity in making the deed of establishment as found in Verdict Number 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. This research aims to analyze the legal consequences of making a deed of establishment of a LLC and a deed of amendment to the articles of association of a LLC containing a fake identity as well as analyzing legal protection for third parties as a result of making a deed of establishment of a LLC and changes to the articles of association of a LLC with a fake identity. This form of legal research is doctrinal using secondary data collected through literature study. Next, the secondary data was analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the use of fake identities in the Deed of Establishment and Deed of Amendments to Limited Liability Companies fulfills the element of fraud in Article 1328 of the Civil Code (KUHPerdata) so that the agreement in the deed should be cancelled. However, taking into account the weak position of the plaintiff, the judge decided to cancel it by law, so that the Deed of Establishment and Deed of Amendment of the LLC were deemed to have never existed and the situation had to be returned to its original state. As for legal protection for third parties, it can be explained that the protection provided is preventive to prevent disputes from occurring and repressive to resolve disputes that have occurred.