Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sumber dana yang masuk ke Kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama sebagai andalan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menyelenggarakan roda pemerintahan Daerah. Pajak Kendaraan Motor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dalam pemasukan uang/sumber dana ke Kas Daerah.Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan daerah, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hutang/tunggakan pajak terjadi kurang tertibnya administrasi PKB, serta fiskus/petugas pajak tidak aktif terhadap wajib pajak yang tidak melaporlmembayar hutang pajaknya dan tidak diterapkan SKPD Kendaraan Bermotor.Pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor mengacu pada Undangundang Nomor 17 tanun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, serta ketentuan yang berlaku tentang penagihan pajak PKB.Dalam praktiknya pelaksanaan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor banyak mengalami hambatan, disebabkan tidak tertibnya administrasi PKB dan faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan tersebut, diataranya kurang aktifnya fiskus/petugas pajak dalam mengeluarkan ketetapan PKB. Masing-masing seksi pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk meneliti apakah sistem yang digunakan pada pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping hal tersebut bagaimana pengadministrasian pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta dalam pelaksanaannya dengan sistem pemungutan official assessment. Namun peraturan dan ketentuan yang ada mengacu pada sistem pemungutan Selt Assessment. Tunggakan/hutang pajak kendaraan bermotor diadministrasikan dengan tertib dan penagihan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Untuk tertibnya administrasi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, dilakukan perubahan baik yang menyangkut peraturan maupun peningkatan aparatur pajak dalam melaksanakan tugas pokok.yang telah ditetapkan."

"Daluwarsa penagihan pajak menjadi salah satu dasar pelaksanaan pencabutan sita sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 meskipun sebelumnya tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penegasan tersebut memastikan hilangnya kesempatan digunakannya barang sitaan untuk melunasi utang pajak yang berujung pada hilangnya potensi penerimaan negara. Studi ini bertujuan mengevaluasi pemenuhan prinsip kepastian hukum dan keadilan atas kebijakan pencabutan sita karena daluwarsa penagihan pajak serta membandingkan kebijakan penyitaan, penjualan, dan daluwarsa dalam konteks penagihan pajak, penagihan piutang negara, dan pemulihan kerugian negara sehubungan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma postpositivisme berdasarkan tinjauan literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah permasalahan, seperti substansi kebijakan yang tidak mendukung pelunasan, keragaman waktu pencabutan sita, dan kendala pengembalian barang sitaan, mengindikasikan adanya peluang peningkatan pemenuhan sejumlah unsur prinsip kepastian hukum dan keadilan, yaitu unsur umum, koheren, kongruen, dapat dipatuhi, keseimbangan pengaturan abstrak dan konkret yang wajar, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interpersonal. Permasalahan serupa tidak menjadi isu dalam konteks penagihan piutang negara dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi karena luasnya opsi penanganan barang sitaan yang tersedia dalam kedua ranah tersebut, salah satunya melalui pengambilalihan barang sitaan menjadi barang milik negara. Pencabutan sita karena daluwarsa penagihan pajak diusulkan untuk dipertahankan dengan didukung beberapa bentuk kebijakan lainnya, yaitu perolehan kepemilikan barang sitaan melalui lelang, pencabutan sita yang proaktif, dan perluasan tujuan pengembalian barang sitaan, guna menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.

---

The expiration of the tax debt collection period has become one of the legal grounds for the revocation of asset seizure since the enactment of Minister of Finance Regulation Number 189/PMK.03/2020, although it was not previously explicitly regulated in the Law on Tax Collection by Distress Warrant. This provision limits the opportunity to use seized assets to settle tax arrears, causing potential state revenue loss. This study evaluates the fulfillment of the principles of legal certainty and fairness in the policy of asset seizure revocation due to the expiration of the tax debt collection period and compares policies on seizure, sale, and expiration in the contexts of tax debt collection, state receivables collection, and recovery of state losses related to corruption. This research employs a descriptive qualitative method under a post-positivist paradigm, based on literature review and interviews. The findings show that several issues—such as policy substance not supporting settlement, variation in revocation timing, and obstacles in returning seized assets—suggest opportunities to improve the fulfillment of elements of legal certainty and fairness, namely generality, coherence, congruence, compliability,  reasonable balance of abstract and concrete, as well as distributive, procedural, and interpersonal fairness. These issues do not arise in state receivables collection and recovery of corruption-related losses, which offer broader seized asset management options, including conversion into state property. The current policy is recommended to be maintained and supported by additional policies such as ownership acquisition through auction, proactive revocation, and the extension of recipients of returned seized assets."