Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan yang kita hadapi dan harus ditanggulangi bersama merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi. Keterbelakangan dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan, baik antar golongan penduduk, antar sektor, maupun antar daerah adalah wujud nyata dari keadaan kemiskinan.Menyadari adanya kelemahan dari strategi yang telah dikembangkan, maka pada saat memasuki Pelita VI, pemerintah dengan segala kemampuannya memperkecil kelemahan tersebut dengan pembangunan sosial melalui pembaharuan. Strategi yang memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan pada dasarnya mempunyai tiga arah. Pertama pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah, dan Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya.Dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, sejak tahun anggaran 1998/1999 pemerintah telah mengambil kebijakan dan Iangkah-langkah dalam bentuk berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Salah satu bentuk program JPS untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dan langkah-Iangkah strategis dalam bentuk program CBEC (Community Based Development Dealing With Economic Crisis). Program CBEC dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam rangka penanganan akibat krisis di 15 kelurahan di DKI Jakarta. Adanya program CBEC dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, jumlah keluarga pra KS dan KS-I cenderung meningkat, pengangguran dan PHK Sangat tinggi, terlalu banyaknya program top down approach sehingga menimbulkan kurangnya partisipasi masyarakat. Disamping itu Iembagalembaga masyarakat di kelurahan seperti LKMDIK, PKK kurang berfungsi, dan adanya keterbatasan aparat baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melakukan pendampingan secara intensif dalam pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.Program CBEC bertujuan untuk membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, membantu memelihara sanitasi dan prasarana dasar, membantu memelihara kesehatan, pangan dan pendidikan, dan membantu penguatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta mengembangkan model pembangunan di kelurahan. Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran Program CBEC adalah kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Jakarta Barat. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenai: proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program CBEC, serta tahapan pemberdayaan dari tahap persiapan sampai pada tahap terminasi.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini ada tahapan yang harus dilalui yaitu: tahap persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan alternatif kegiatan, tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi serta tahap terminasi.Penelitian ini dilakukan di wilayah sasaran CBEC di Kelurahan Jelambar dengan difokuskan di RW 04, RW 05, RW 07 serta RW 08. Adapun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 11 RW lainnya keempat RW tersebut merupakan yang paling kumuh dibandingkan dengan RW lainnya, penduduknya sangat padat, tingkat mata pencahariannya sebagai pedagang kecil paruh waktu,banyak penduduk yang terkena program PHK, serta banyak penduduk yang tergolong Pra KS dan KS 1.Penelitian dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan September 2000 sampai dengan Bulan Februari 2001.Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, maka intervensi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat, pembenahan fisik serta pelatihan untuk pengurus Unit Pemberdayaan Masyarakat (UPM). Untuk menjaga independensi program pasca proyek maka telah dibentuk forum warga, pembentukan alur pertanggungjawaban UPM, serta adanya kesepakatan untuk melakukan pendampingan dari pihak independen.Selanjutnya penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikan mengenai program yang telah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada, kepada pihak terkait dengan pelaksanaan program CBEC yaitu kepada pengurus UPM, LKM dan Forum warga serta kepada pemerintah."

"Tesis ini membahas pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan di Wilayah Hukum Jakarta Pusat beserta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi evaluasi di setiap pranata /lembaga Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses peradilan belum tercapai, meskipun didukung oleh kebijakan yang diterbitkan di setiap pranata/lembaga namun perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat dan diterbitkan merupakan suatu kebijakan yang berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan (need based approach). Pendekatan berbasis kebutuhan sifatnya sangat terbatas dan hanya memenuhi target jangka pendek. Dari berbagai pengalaman, strategi pembangunan dengan pendekatan berbasis kebutuhan kerap menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang, karena tidak di dukung oleh sumber daya yang memadai, sarana dsb. Dengan adanya putusan hakim dalam dua kasus yang diangkat dalam tesis ini, merupakan contoh nyata proses peradilan tetap tidak dapat dihindari bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga putusan hakim menyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar terlindungi haknya, memang memerlukan pemahaman dan pengertian aparat penegak hukum tentang perlindungan anak dan didukung adanya peraturan perundangan tentang peradilan anak yang jelas, sehingga dapat diharmonisasikan dengan peraturan perundangan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh setiap pranata mengandung arti yang dalam bagi perlindungan dengan didasari pendekatan hak asasi anak, bahwa anak sebagai subyek hukum bukan obyek hukum. Tentunya harus didukung oleh faktor hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

---

This thesis discusses the implementation of child protection law in dealing with the judicial process in the Central Jakarta Jurisdiction and supporting factors and obstacles encounter. This research is research with a qualitative approach using the method of evaluation studies at each institution/agency Criminal Justice System for Children. The results show that the implementation of child protection laws to deal with during the judicial process is not reach, even if support by policies issue in each of the institutions/agencies, but the protection and best interests of the child neglect. This is because policies are made and issued a policy based on needsbased approach. Needs-based approach is very limited and only meet short-term targets. From various experiences, the development strategy-driven approach often led to further problems in the medium term and long term, because it is not supported by adequate resources, facilities and so on. With the verdict in two cases raise in this thesis, an example of the judicial process remains unavoidable for children who have to deal with the law, so that the guilty verdict and sentence to imprisonment. Handling a child is confront with a legal right to be protect, it requires understanding and understanding of law enforcement officers on child protection and supported the legislation on child justice clear, so that rules can be harmonized with the legislation on human rights and child protection. In addition, the policy made by each institution has a deep meaning for the protection of the rights based approach to children, that children as legal subjects rather than objects of law. Course must be support by legal factors, law enforcement facilities, community and culture."

"Penelitian ini menyoroti kekosongan pengaturan secara khusus mengenai transaksi benturan kepentingan oleh Direksi PT yang memiliki unsur kepentingan pribadi sehingga dapat merugikan PT atau dalam doktrin hukum dikenal sebagai self dealing transaction. Bahwa UUPT di Indonesia hanya memberikan penekanan terhadap tugas fidusia (fiduciary duty) yang diemban oleh Direksi PT, tanpa secara tegas melarang self dealing transaction. Pengaturan di Amerika Serikat, Australia, dan Belanda mengakui langkah-langkah preventif dalam menghadapi self dealing transaction. Model Business Corporation Act 2016 di Amerika Serikat mengatur kriteria seperti pengungkapan kepentingan pribadi yang material, voting oleh mayoritas anggota Direksi atau pemegang saham yang tidak berkepentingan, dan aspek keadilan transaksi bagi perseroan. Di Australia, Corporations Act 2001 membutuhkan pengungkapan kepentingan dan persetujuan RUPS yang mempertimbangkan keuntungan perseroan. Di Belanda, Burgerlijk Wetboek Boek 2 menyatakan Direksi yang berkepentingan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan transaksi. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan prinsip pengaturan self dealing transaction dengan memberikan precaution indicators untuk menjaga keadilan dan kepentingan PT. Dalam memeriksa dan memutus kasus terkait transaksi benturan kepentingan, Majelis Hakim di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan transaksi benturan kepentingan antara Direksi dan perseroan yang dipimpinnya. Hakim cenderung bersifat normatif dengan hanya mempertimbangkan aspek formalitas, yaitu adanya persetujuan RUPS. Pada beberapa kasus, ketiadaan dalam hal transparansi Direksi dalam hal pengungkapan kepentingan pribadi maupun tidak adanya keterlibatan dari Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham yang tidak berkepentingan dalam pengambilan keputusan terkait transaksi benturan kepentingan. Berbeda dengan negara-negara tiap perbandingan, langkah-langkah preventif oleh Direksi yang memiliki kepentingan menjadi sangat penting dalam mengevaluasi keabsahan persetujuan RUPS oleh Majelis Hakim dan mencegah terjadinya praktik self dealing transaction yang merugikan PT. Melalui penilaian Hakim terhadap langkah-langkah preventif tersebut, persetujuan RUPS dapat memenuhi standar hukum yang ditetapkan dan melindungi kepentingan perseroan, para pemegang saham, dan memberikan perlindungan hukum bagi Direksi yang berkepentingan.

---

This thesis sheds light on the specific lack of regulations regarding self-dealing transactions by Directors of PT (Limited Liability Company) in Indonesia, where personal interests can harm the company. Unlike other countries like the United States, Australia, and the Netherlands, Indonesian law does not explicitly prohibit self-dealing transactions, focusing only on fiduciary duty obligations. In the United States, the Model Business Corporation Act 2016 outlines criteria such as disclosing material personal interests, voting by disinterested Directors or shareholders, and ensuring fairness in transactions. Australia's Corporations Act 2001 requires interest disclosure and approval from shareholders, considering the company's benefit. In the Netherlands, the Dutch Civil Code Book 2 states that interested Directors should not participate in decision-making. These regulations emphasize preventive measures and protect the company's interests. However, Indonesian judges face challenges in defining conflict of interest transactions between Directors and their companies. They often consider formal aspects, like approval from shareholders, without assessing transparency or the involvement of disinterested parties. This differs from other countries that emphasize preventive measures taken by Directors with personal interests to evaluate the validity of shareholder approvals and prevent harmful self-dealing practices. To ensure fairness and protect the company, shareholders, and interested Directors, Indonesian law should adopt precautionary indicators and encourage transparency in disclosing personal interests. By incorporating preventive measures into the evaluation of shareholder approvals, Indonesian judges can uphold legal standards and safeguard the company's interests. In conclusion, addressing the regulatory gaps regarding self-dealing transactions is essential in Indonesia. Implementing preventive measures and emphasizing transparency can protect the company and stakeholders, aligning Indonesian law with international practices."

"ABSTRAKMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengelola keuangan negara yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga, termasuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak serta mengurangi biaya menghimpun dana, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berinisiatif membangun Treasury Dealing Room TDR . Penggunaan anggaran untuk investasi sistem informasi/teknologi informasi SI/TI mencapai 74 dari total anggaran proyek.Penelitian ini bertujuan melakukan analisis manfaat ekonomi dan identifikasi risiko investasi sistem TDR. Mengingat biaya investasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penelitian ini juga melakukan identifikasi manfaat investasi bagi negara. Identifikasi manfaat bisnis bagi organisasi dilakukan dengan menggunakan tabel manfaat bisnis SI/TI generik. Hasil identifikasi kemudian dianalisis berdasarkan keterkaitan atau hubungan sebab akibat menggunakan pendekatan system dynamics dengan tujuan menghilangkan duplikasi manfaat serta memperoleh manfaat bisnis utama. Manfaat bisnis utama selanjutnya dipetakan menggunakan kerangka pikir kesejahteraan digital untuk mendapatkan manfaat investasi bagi negara. Nilai ekonomi investasi sistem TDR diperoleh melalui kuantifikasi manfaat bisnis utama berdasarkan metrik TI dan asumsi-asumsi perhitungan nilai dana TDR. Penelitian ini juga melakukan identifikasi risiko menggunakan COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework untuk menunjang pencapaian manfaat investasi. Analisis tematik digunakan untuk mengolah data yang bersumber dari wawancara, diskusi, dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi sistem TDR mampu mengurangi biaya uang/bunga pinjaman RCO-09 , meningkatkan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya kapasitas bisnis IRE-01 dan segmentasi pasar IRE-04 . Total nilai manfaat ekonomi selama lima tahun sebesar Rp655.294.873.957. Manfaat investasi sistem TDR bagi negara yaitu meningkatkan efisiensi dan pasar yang lebih luas dan efisien. Berdasarkan identifikasi risiko, diperoleh sebelas potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian manfaat investasi sistem TDR meliputi kategori peraturan, koordinasi, teknologi, dan Sumber Daya Manusia SDM .

---

ABSTRACTMinister of Finance as State General Treasurer has the authority to manage state finance covering cash and securities management, including overcoming cash shortage or optimally utilizing cash surplus. To increase Non-Tax State Revenue and reduce the cost of funding, Directorate General of Treasury took the initiative to build Treasury Dealing Room TDR . The use of budget for information system/information technology IS/IT is 74 of the total project budget.This study aims to analyze the economic benefits and risk identification of TDR system investment. Considering the investment costs sourced from the State Budget, this research also identifies the benefit for the country. The identification of business benefits for the organization is conducted using generic IS/IT business value table. The identification results are then analyzed based on causality using system dynamics approach with the goal of eliminating duplicate benefits and obtaining key business benefits. Key business benefits are then mapped into digital prosperity framework to get the benefits for the country. The economic value of TDR system investment is obtained through quantification of key business benefits based on IT metrics and assumptions on calculating the value of TDR funds. This study also identifies risks using COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework to support the achievement of investment benefits. Thematic analysis is used to process data derived from interviews, discussions, and document studies.The results show that investment of TDR systems can reduce the cost of money RCO-09 , increase revenue caused by increasing business capacity IRE-01 and widening market segment IRE-04 . The total value of the benefits for five years amounted to Rp655.294.873.957,-. The investment of TDR system also generates benefits for the country, that are increasing efficiency and a larger and more efficient market. Based on risk identification, eleven potential risks that can inhibit the achievement of TDR system investment benefits, including categories of regulations, coordination, technology, and Human Resources HR . "

"ABSTRACTThis article discusses the role of archives of transitional justice and dealing with the past (DWP) mechanisms when determining the fate of missing persons. The concept of dealing with the past, the terms enforced disappearance and missing person, and the specific role of archives in periods of transition are examined. Subsequently, specific questions and challenges related to access and use of archives by DWP mechanisms, including those mechanisms with a mandate to determine the fate of missing persons, are described. Many questions related to access to archives, information management and preservation of records are similarly applicable to DWP mechanisms in general and to specific mechanisms mandated to search for missing persons. The article provides some examples of Statesobligations related to maintaining and providing access to archives that could assist in the search for missing persons under international law and policy. The article concludes by emphasizing the importance of the preservation and protection of archives relevant for dealing with the past. It further highlights the need to grant DWP mechanisms, especially those aimed at determining the fate of missing persons, access to those archives."

"Hak Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pengejawantahan dari asas-asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, utamanya  bagi anak yang sedang dalam proses Peradilan sehingga merampas kemerdekaannya untuk mendapatkan kesempatan bersekolah dan Pendidikannya menjadi terputus. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses Penahanan di Rumah Tahanan Negara telah dijaminkan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menegaskan bahwa selama Anak ditahan, maka kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Namun dalam praktiknya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dilakukan penggabungan program Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Tahanan dan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan program Pendidikan diberikan tanpa dibedakan antara bentuk Pendidikan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan Tahanan dengan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada, padahal kondisi anak yang berhadapan dengan hukum dan Tahanan hanyalah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan lamanya (masimal 110 hari). Untuk itu diperlukan program Pendidikan yang khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

---

The Right to Education for Children in Conflict with the Law is an embodiment of the principles of the implementation of the Juvenile Criminal Justice System, especially for children who are in the process of justice so as to deprive their freedom to get the opportunity to go to school and their education is interrupted. The fulfillment of the right to education for children in detention at the State Detention Center has been guaranteed in Article 32 paragraph (4) of the Law on Juvenile Criminal Justice System which states that while the child is detained, the physical, spiritual and social needs of the child must be fulfilled. However, in practice, the fulfillment of the right to education for children in conflict with the law at the Class IIB Pinrang State Detention Center is carried out by combining the education program for children in conflict with the law with detainees and prisoners or prisoners. The implementation of the education program is provided without differentiating between the form of education provided to Children Against the Law and Prisoners and Prisoners or Prisoners, even though the conditions of Children Against the Law and Prisoners are only carried out for a period of approximately three months (maximum 110 days). For this reason, a special education program is needed for Children Against the Law at the Pinrang Class IIB State Detention Center. By using normative juridical research methods, this paper will analyze how the Fulfillment of Educational Rights for Children Against the Law at the Pinrang Class IIB State Detention Center."

"Masalah sehari-hari, seperti konflik dengan pasangan dan keluarga besar, stress pengasuhan, desakan kebutuhan ekonomi dan mahalnya akses pendidikan dan kesehatan, merupakan masalah yang pasti dialami oleh semua keluarga. Masalah-masalah tersebut dapat menjadi masalah yang serius jika keluarga tidak mampu mengelolanya dengan baik. Masalah-masalah tersebut jika tidak terkelola dengan baik dapat memperlemah fungsi keluarga dan mengakibatkan keluarga mengalami dampak buruk, seperti perceraian dan atau memburuknya kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Di sisi lain, masalah dapat menjadi titik balik yang positif bagi keluarga untuk menjadi resilien jika keluarga mampu mengakses dan mengelola faktor protektif yang dimilikinya. Selanjutnya, penelitian ini hendak menguji faktor protektif yang diduga mampu membuat keluarga menjadi resilien. Secara ringkas, penelitian ini menguji peran mediasi efikasi diri dalam menghadapi masalah hidup dalam hubungan dukungan sosial pasangan dan resiliensi keluarga. Sampel penelitian ini adalah 86 suami dan 219 isteri, sehingga total keseluruhan partisipan adalah 305 partisipan. Sampel diperoleh dengan menyebar pamflet dan kuesioner dalam media sosial berupa whatsapp, facebook, instagram dan twitter dengan meminta bantuan influencer. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Walsh Family Questionnaire untuk mengukur tingkat resiliensi keluarga, Perceived Social Support from Family untuk mengukur tingkat dukungan sosial pasangan, dan General Self Efficacy Scale untuk mengukur tingkat efikasi diri dalam menghadapi masalah hidup. Data dianalisis menggunakan analisis mediasi program PROCESS dari Hayes melalui SPSS 22. Hasilnya, peran mediasi efikasi diri dalam menghadapi masalah hidup tidak terkofirmasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial pasangan dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan resiliensi keluarga tanpa melalui variabel mediasi (p<0.05; r2=0.57). Efikasi diri turut berkontribusi terhadap pembentukan resiliensi keluarga secara langsung (p<0.05; r2=0.28), namun efeknya tidak lebih besar dari kontribusi dukungan sosial pasangan dalam membentuk resiliensi keluarga

---

Everyday problems, such as conflicts with spouses and extended families, stress of parenting, pressing economic needs and expensive access to education and health, are problems that must be experienced by all families. These problems can become serious problems if the family is not able to manage them properly. These problems if not managed properly can weaken family functions and cause the family to experience adverse effects, such as divorce and or worsening physical and mental health of family members. On the other hand, problems can be a positive turning point for families to become resilient if the family is able to access and manage the protective factors they have. Furthermore, this study aims to examine protective factors that are thought to be able to make families resilient. In summary, this study examines the mediating role of self-efficacy in dealing with life problems in the social support relationship between couples and family resilience. The sample of this study was 86 husbands and 219 wives, so that the total number of participants was 305 participants. Samples were obtained by distributing pamphlets and questionnaires on social media in the form of WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter by asking influencers for help. Measuring instruments used in this study were the Walsh Family Questionnaire to measure the level of family resilience, Perceived Social Support from Family to measure the level of social support for couples, and the General Self Efficacy Scale to measure the level of self-efficacy in dealing with life problems. Data were analyzed using the PROCESS program mediation analysis from Hayes through SPSS 22. As a result, the mediating role of self-efficacy in dealing with life problems was not confirmed in this study. The results showed that social support from partners can directly contribute to increasing family resilience without mediating variables (p <0.05; r2 = 0.57). Self-efficacy directly contributed to the formation of family resilience (p <0.05; r2 = 0.28), but the effect was not greater than the contribution of social support for couples in shaping family resilience. "

"Rumah sakit sebagai salah satu organisasi pemberi -pelayanan kesehatan yang selalu dituntut untuk memberikan pelayanan dengan mutu yang baik sesuai dengan standar pelayanan medis yang penerapannya diatur melalui surat keputusan menteri Kesehatan RI nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993. Bagian Pelayanan keperawatan merupakan subsistem terbesar yang bertugas memberikan asuhan atau pelayanan yang merupakan fungsi inti pelayanan rumah sakit umum dan berada di jajaran terdepan. Dokumentasi Pengkajian Keperawatan sangat penting untuk diisi oleh perawat karena diagnosa keperawatan tidak mungkin dapat ditegakkan bila pengkajian keperawatan tidak diisi dengan lengkap. Dad data yang ada di RSUD Karawang pencapaian rata-rata kelengkapan pendokumentasian asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat bare mencapai kurang lebih 50% sedangkan seharusnya 100%. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan dokumentasi pengkajian keperawatan oleh perawat di ruang rawat inap RSUD Karawang. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan studi "Cross Sectional". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat yang bertugas di ruang rawat inap RSUD Karawang. Sejumlah 215 orang sampel diambil secara acak sederhana (random sampling). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 48 orang. Pengumpulan data dengan wawancara melalui kuesioner untuk variabel bebas dan untuk variabel terikat berupa data sekunder dari dokumentasi pengkajian keperawatan. Yang termasuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dokumentasi pengkajian keperawatan. Dan yang termasuk variabel bebas adalah jenis kelamin, umur, pendidikan, pelatihan, lama kerja, motivasi dan persepsi peran yang tergabung dalam faktor internal individu. Sedangkan yang termasuk faktor ekstemal individu adalah variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur organisasi dan desain pekerjaan. Pengolahan data dengan menggunakan program Epi Info V.6.0 dan SPSS For Windows V.10.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dokumentasi pengkajian keperawatan katagori balk sebesar 62,5%. Sedangkan faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna dengan pelaksanaan dokumentasi pengkajian keperawatan adalah sumber daya dan desain pekerjaan.Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar pihak manajemen RSUD Karawang dapat memenuhi perlengkapan dokumentasi pengkajian keperawatan untuk ruang rawat imp di rumah sakit tersebut. Serta para manajer di ruang rawat inap agar dapat membuat uraian tugas untuk masing-masing perawat.

---

Factors Dealing with the Application of Nursing Documentation by Long Stay Ward Nurses of Karawang HospitalBased on the decree of Indonesian Minister of Health (436/MenKes/SK/Vl/1993). Hospital as one of public health service organizations is continuously determined to give good qualities of standardized Medical treatment. Nursing is the biggest part of hospital front liner that carries out the main functions of hospital giving service and illumination. It's very important for nurses to complete the nursing documentation as it's the only way to show that the nurses completed the nursing documentation at a rate of 50% only.

This research is aimed to get information about factors dealing with the application of nursing documentation by long stay ward nurses of Karawang Hospital. Using study design called "Cross Sectional", the research took the population of all long stay ward nurses of Karawang Hospital as the sample. Around 48 people were taken randomly from all 215 nurses. Interview through questionnaire was used to collect data's for united variables and secondary data's from nursing documentation for tied variable. In this research tied variable was the application of nursing documentation. And those belong to united variables involved in individual internal factors were sex, age, education, training, length of work, motivation and role perception. And sources, leadership, repayment, organization chart and job design include in individual external factors. The research used SPSS for Windows V.10.0 and EPI Indo V.6.0 programs for data processing.

The result of the research showed that 62,5% of the application of nursing documentation was categorized as good. Elsewhere sources and job design were considered as the meaningful relating factors to this application.

Based on the research then it's suggested that the management of Karawang Hospital be able to complete the nursing documentation for long stay ward. And all long stay ward managers are required to make job description for each nurse."

"Direksi sebagai organ perseroan yang secara langsung mengurus dan mewakili perseroan dalam kegiatan sehari-hari memegang peranan sentral dalam perseroan, karena dari tindakan kepengurusannya diharapkan perseroan akan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan bagi pemilik/penanam modal. Tindakan direksi yang secara sepihak memutuskan untuk "membeli" Surat utang yang telah jatuh tempo dan gagal bayar (default) menimbulkan kerugian bagi perseroan, oleh karena itu dalam tesis ini akan dibahas pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Mengapa direksi bertanggung jawab atas kepengurusannya pada perseroan? 2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban tersebut? 3. Apa yang menjadi konsekuensi "self dealing" yang dilakukan oleh direksi?Metode penelitian penulisan tesis ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan mempelajari dan membaca buku mengenai perseroan Terbatas, badan usaha, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan sumber lain yang relevan untuk mendapatkan landasan teori dan implementasinya.Sebagai kesimpulan hasil pembahasan adalah:1. Direksi bertanggung jawab atas kepengurusannya pada perseroan karena kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi.2. bentuk tanggung jawab direksi berupa ganti rugi atau kompensasi, pengembalian keuntungan yang diperolehnya, permohonan untuk pembatalan perjanjian yang dibuat oleh anggota direksi, dan pengembalian harta kekayaan yang diperoleh anggota direksi.3. konsekuensi "self dealing" yang dilakukan direksi adalah perseroan dapat mengajukan gugatan perdata kepada anggota direksi untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan tindakannya tersebut.Sebagai saran dalam penulisan tesis ini kiranya UUPT yang berlaku sekarang dapat dipertajam aplikasi hukumnya dengan mengadopsi kaidah-kaidah hukum common law seperti fiduciary duty, duty of care, duty of loyalty dan lain-lain sepanjang kaidah-kaidah tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi direktur itu sendiri maupun perseroan, khususnya bagi dunia usaha."