Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rachmat Indratjahaja
"ABSTRAK
lJntuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, sejak tanggal 1 April 1974 direksi
BUMN ?X? menetapkan kebijakan menyisihkan dana dalam bentuk tabungan
yang akan diberikan kepada pegawai saat putus hubungan kerja. Pengelola dana
tabungan tersebut berbentuk yayasan. Yayasan pengelola dana tabungan
mengalami perkembangan dari terakhir adalah yayasan tabungan pegawai BUMN
?X? yang berdiri pada 17 Pebruari 1993.
Krisis perekonomian regional asía tenggara sejak pertengahan bulan Juli 1997
berdampak pada perekonomian indonesia hingga saat ini. Kondisi krisis ini
berakibat pada indikator makro ekonomi seperti inflasi, tingkat bunga dan nilai
tukar rupiah. Hasil pengembangan dana yayasan sangat banyak tergantung pada
indikator tersebut, untuk itu diperlukan keputusan investasi yang tepat. Tujuan
studi kasus ini adalah melihat sampai sejauh mana keputusan investasi sudah
dilakukan tepat sasaran dalam mengoptimalkan pengelolaan dana tabungan.
Selama tahun analisa yaitu 1995/96 hingga 1998/99 kebijakan alokasi aset
investasi yayasan bertumpu pada deposito berjangka yaitu diatas 85% dari total
nilai investasi. Bila melihat hasil pada tahun 1995/96 dan 1996/97, dimana krisìs
ekonomi belum melanda Indonesia maka hasil dari deposito berjangka lebih
rendah dari hasil saham atau hasil obligasi. Dengan tingkat suku bunga dan kurs
US dollar yang tinggi sejak krisis, alokasi aset investasi dalam deposito berjangka
adalah tepat.
Batasan-batasan yayasan adalah likuiditas rendah, horison investasi panjang,
peraturan relatif rendah, dikenakan pajak dan mempunyai kebutuhan khusus akan
besarnya hasil investasi sebagai bekal peserta di hari tua dan penyisihan dana
untuk pengembangan. Selanjutnya tujuan yayasan adalah return requirement
mendapatkan capital gain dengan hasil minimal setara bunga deposito bank
pemerintah dengan toleransi resiko relatif lebih besar dari rata-rata investor
institusi.
Sesuai batasan dan tujuan yayasan maka kebijakan investasi dalam alokasi aset
sebaiknya dalam bentuk saham dan obligasi dengan proporsi lebih besar dari
proporsi deposito berjangka. Diversifikasi investasi harus dilakukan pada saham
penempatan langsung, tanah dan bangunan, dari usaha sektor rill. Diversilikasi
juga perlu dilakukan pada pasar luar negeri.
Pada tahun 1998/99 hasil dari deposito berjangka merupakan 95,64% dan hasil
usaha yayasan dengan alokasi sebesar 97,31% dari total nilai investasi. Tingkat
hasil dari deposito berjangka sebesar 35,40% selama tahun 1998/99. Berdasarkan
analisa portofolio tahun 1998/99, maka alokasi aset yang optimal adalah 100%
penempatan dalam deposito berjangka.
"
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T3223
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febri Meutia
"ABSTRAK
Lahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1062/KMK.001/1988, tanggal 27 Oktober 1988, menyebabkan
pertumbuhan perbankan begitu pesat, dan diikuti semakin
banyak produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh bankbank
bahkan dengan iming-iming hadiah, hal ini terkadang
menimbulkan kebingungan para nasabah. Dari pengaduan yang
masuk kepada Yayasan lembaga Konsumen Indonesia terhadap
bidang perbankan yang paling banyak mengenai keluhan
tentang pelayanan yang diberikan oleh bank kepada
nasabahnya, diantaranya masalah yang berkenaan dengan
tabungan, Automatic Teller Machine (ATM), dan kartu kredit.
Keluhan-keluhan tersebut akibat dari kedudukan yang tidak
seimbang antara bank dan nasabah akibat dari perjanjian
baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank. Hal ini dapat
terlihat dari awal pengikatan perjanjian pada waktu
pembukaan rekening tabungan, nasabah sudah diberikan
formulir yang telah dibuat sepihak oleh bank untuk siap di
isi dan ditandatangani, bahkan terkadang tanpa mendapat
penjelasan mengenai klausul-klausul yang berupa syaratsyarat
menabung, nasabah dianggap membaca dan memahaminya, padahal belum tentu nasabah memahami klausul-klausul yang
ada dalam formulir tersebut yang terkadang panjang dan
sulit dipahami. Sepanjang pengamatan penulis terhadap
beberapa formulir pada beberapa bank di Jakarta terdapat
beberapa klausul yang memberatkan nasabah penyimpan dana
tabungan tersebut yang antara lain menyebutkan "bank berhak
mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum ini
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.
Perubahan tersebut mulai mengikat penabung sejak saat
diadakannya perubahan syarat-syarat umum walaupun
pemberitahuan belum diterima oleh penabung." Dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, membantu nasabah untuk mendapatkan
perlindungan dan upaya hukum, dan bagi pengusaha bank
dibatasi dengan adanya larangan pencantuman klausul baku
yang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan."
2003
T36531
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Rahmayuni
"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang melakukan kegiatan usaha, salah satunya penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang perbankan syariah untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 serta bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan serta pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan di atas.
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1992. tidak mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dan hanya mengatur kegiatan usaha berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Begitu pula UU No. 10 Tahun 1998 yang hanya secara implisit mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah baru diatur secara rinci sejak lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadi?ah dan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha bagi Bank Syariah untuk mengembangkan produk dalam penghimpunan dananya secara lebih variatif dan inovatif.

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the demand for people who need an alternative banking system in their operations, one of which collects funds from the public in the form of savings, current accounts and deposits in accordance with Islamic principles. Legal foundation of Islamic banking for the first time stipulated in Law No. 7 of 1992, hereinafter Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992, and finally to the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. How are the fund raising activities in the Islamic banking according to Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 and how the impact of the enactment of Law No. 21 of 2008 on the development of fund raising activities in Islamic banking in Indonesia. With a library research methods and qualitative data processing, this study aimed to answer the above problems.
The results showed that Law No. 7 of 1992. Not set at all business activities and fund raising efforts only form of financing based on the principles for results only. Similarly, Law no. 10 of 1998 which only implicitly regulates the accumulation of business activities based on Islamic principles. The operations of union funds in the new Islamic banking is regulated in detail since the inception of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Islamic banks do fund raising activities by using wadi'ah and mudharabah contract or other contract that does not conflict with Islamic principles. This is of course open business opportunities for Islamic banks to develop products in the collection of funds in a more varied and innovative.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24975
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ulfa Rodiah
"

Skripsi ini  membahas implementasi pemikiran ekonomi Islam Sjafruddin Prawiranegara pada 1967-1970 melalui HUSAMI dan Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan. Pasca nonaktif dari dunia politik, Sjafruddin lebih memilih fokus di bidang ekonomi. Pemikiran Sjafruddin berkembang seiring pertambahan usia, pendidikan, dan juga aktivitasnya, hingga kemudian ia melahirkan berbagai pemikiran, termasuk di antaranya diimplementasikan melalui HUSAMI dan Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan penggunaan sumber primer berupa arsip dan sumber sekunder yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia maupun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam implementasinya, HUSAMI dan Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Sjafruddin. Permasalahan yang diangkat di sini adalah bagaimana Sjafruddin mengimplementasikan pemikirannya melalui pembentukan HUSAMI dan Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan yang kemudian terlibat dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya dampak positif keberadaan HUSAMI dan Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan dalam membantu umat Islam Indonesia untuk menunaikan haji, meskipun di sisi lain adanya kedua lembaga yang didirikan oleh Sjafruddin tersebut berpengaruh pada semakin dinamisnya penyelenggaraan haji Indonesia.


This thesis discusses the implementation of Sjafruddin Prawiranegara's Islamic economic thought in 1967-1970 through HUSAMI and Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan. After being inactive from politics, Sjafruddin prefers to focus on the economy. Sjafruddin's thoughts developed with age, education, and activities, until he gave birth to various thoughts, including implemented through HUSAMI and Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan. This research uses historical methods with the use of primary sources in the form of archives and secondary sources obtained from the National Archives of the Republic of Indonesia and the National Library of the Republic of Indonesia. In its implementation, HUSAMI and Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan did not go as expected by Sjafruddin. The issue raised here is how Sjafruddin implemented his thoughts through the formation of HUSAMI and the Hajj Savings & Development Fund Foundation, which were later involved in organizing the Indonesian haj. The findings in this study are that there is a positive impact of the existence of HUSAMI and Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan in helping Indonesian Muslims to perform Hajj, although on the other hand the existence of the two institutions founded by Sjafruddin has an effect on the increasingly dynamic implementation of Indonesian hajj.

"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library