Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKlJntuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, sejak tanggal 1 April 1974 direksiBUMN ?X? menetapkan kebijakan menyisihkan dana dalam bentuk tabunganyang akan diberikan kepada pegawai saat putus hubungan kerja. Pengelola danatabungan tersebut berbentuk yayasan. Yayasan pengelola dana tabunganmengalami perkembangan dari terakhir adalah yayasan tabungan pegawai BUMN?X? yang berdiri pada 17 Pebruari 1993. Krisis perekonomian regional asía tenggara sejak pertengahan bulan Juli 1997berdampak pada perekonomian indonesia hingga saat ini. Kondisi krisis iniberakibat pada indikator makro ekonomi seperti inflasi, tingkat bunga dan nilaitukar rupiah. Hasil pengembangan dana yayasan sangat banyak tergantung padaindikator tersebut, untuk itu diperlukan keputusan investasi yang tepat. Tujuanstudi kasus ini adalah melihat sampai sejauh mana keputusan investasi sudahdilakukan tepat sasaran dalam mengoptimalkan pengelolaan dana tabungan. Selama tahun analisa yaitu 1995/96 hingga 1998/99 kebijakan alokasi asetinvestasi yayasan bertumpu pada deposito berjangka yaitu diatas 85% dari totalnilai investasi. Bila melihat hasil pada tahun 1995/96 dan 1996/97, dimana krisìsekonomi belum melanda Indonesia maka hasil dari deposito berjangka lebihrendah dari hasil saham atau hasil obligasi. Dengan tingkat suku bunga dan kursUS dollar yang tinggi sejak krisis, alokasi aset investasi dalam deposito berjangkaadalah tepat. Batasan-batasan yayasan adalah likuiditas rendah, horison investasi panjang,peraturan relatif rendah, dikenakan pajak dan mempunyai kebutuhan khusus akanbesarnya hasil investasi sebagai bekal peserta di hari tua dan penyisihan danauntuk pengembangan. Selanjutnya tujuan yayasan adalah return requirementmendapatkan capital gain dengan hasil minimal setara bunga deposito bankpemerintah dengan toleransi resiko relatif lebih besar dari rata-rata investorinstitusi. Sesuai batasan dan tujuan yayasan maka kebijakan investasi dalam alokasi asetsebaiknya dalam bentuk saham dan obligasi dengan proporsi lebih besar dariproporsi deposito berjangka. Diversifikasi investasi harus dilakukan pada sahampenempatan langsung, tanah dan bangunan, dari usaha sektor rill. Diversilikasijuga perlu dilakukan pada pasar luar negeri. Pada tahun 1998/99 hasil dari deposito berjangka merupakan 95,64% dan hasilusaha yayasan dengan alokasi sebesar 97,31% dari total nilai investasi. Tingkathasil dari deposito berjangka sebesar 35,40% selama tahun 1998/99. Berdasarkananalisa portofolio tahun 1998/99, maka alokasi aset yang optimal adalah 100%penempatan dalam deposito berjangka."

"ABSTRAKLahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor1062/KMK.001/1988, tanggal 27 Oktober 1988, menyebabkanpertumbuhan perbankan begitu pesat, dan diikuti semakinbanyak produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh bankbankbahkan dengan iming-iming hadiah, hal ini terkadangmenimbulkan kebingungan para nasabah. Dari pengaduan yangmasuk kepada Yayasan lembaga Konsumen Indonesia terhadapbidang perbankan yang paling banyak mengenai keluhantentang pelayanan yang diberikan oleh bank kepadanasabahnya, diantaranya masalah yang berkenaan dengantabungan, Automatic Teller Machine (ATM), dan kartu kredit.Keluhan-keluhan tersebut akibat dari kedudukan yang tidakseimbang antara bank dan nasabah akibat dari perjanjianbaku yang dibuat sepihak oleh pihak bank. Hal ini dapatterlihat dari awal pengikatan perjanjian pada waktupembukaan rekening tabungan, nasabah sudah diberikanformulir yang telah dibuat sepihak oleh bank untuk siap diisi dan ditandatangani, bahkan terkadang tanpa mendapatpenjelasan mengenai klausul-klausul yang berupa syaratsyaratmenabung, nasabah dianggap membaca dan memahaminya, padahal belum tentu nasabah memahami klausul-klausul yangada dalam formulir tersebut yang terkadang panjang dansulit dipahami. Sepanjang pengamatan penulis terhadapbeberapa formulir pada beberapa bank di Jakarta terdapatbeberapa klausul yang memberatkan nasabah penyimpan danatabungan tersebut yang antara lain menyebutkan "bank berhakmengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum initanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.Perubahan tersebut mulai mengikat penabung sejak saatdiadakannya perubahan syarat-syarat umum walaupunpemberitahuan belum diterima oleh penabung." Denganlahirnya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, membantu nasabah untuk mendapatkanperlindungan dan upaya hukum, dan bagi pengusaha bankdibatasi dengan adanya larangan pencantuman klausul bakuyang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang melakukan kegiatan usaha, salah satunya penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang perbankan syariah untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 serta bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan serta pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan di atas. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1992. tidak mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dan hanya mengatur kegiatan usaha berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Begitu pula UU No. 10 Tahun 1998 yang hanya secara implisit mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah baru diatur secara rinci sejak lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadi?ah dan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha bagi Bank Syariah untuk mengembangkan produk dalam penghimpunan dananya secara lebih variatif dan inovatif.

---

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the demand for people who need an alternative banking system in their operations, one of which collects funds from the public in the form of savings, current accounts and deposits in accordance with Islamic principles. Legal foundation of Islamic banking for the first time stipulated in Law No. 7 of 1992, hereinafter Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992, and finally to the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. How are the fund raising activities in the Islamic banking according to Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 and how the impact of the enactment of Law No. 21 of 2008 on the development of fund raising activities in Islamic banking in Indonesia. With a library research methods and qualitative data processing, this study aimed to answer the above problems.

The results showed that Law No. 7 of 1992. Not set at all business activities and fund raising efforts only form of financing based on the principles for results only. Similarly, Law no. 10 of 1998 which only implicitly regulates the accumulation of business activities based on Islamic principles. The operations of union funds in the new Islamic banking is regulated in detail since the inception of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Islamic banks do fund raising activities by using wadi'ah and mudharabah contract or other contract that does not conflict with Islamic principles. This is of course open business opportunities for Islamic banks to develop products in the collection of funds in a more varied and innovative."

"

Skripsi ini  membahas implementasi pemikiran ekonomi Islam Sjafruddin Prawiranegara pada 1967-1970 melalui HUSAMI dan Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan. Pasca nonaktif dari dunia politik, Sjafruddin lebih memilih fokus di bidang ekonomi. Pemikiran Sjafruddin berkembang seiring pertambahan usia, pendidikan, dan juga aktivitasnya, hingga kemudian ia melahirkan berbagai pemikiran, termasuk di antaranya diimplementasikan melalui HUSAMI dan Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan penggunaan sumber primer berupa arsip dan sumber sekunder yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia maupun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam implementasinya, HUSAMI dan Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Sjafruddin. Permasalahan yang diangkat di sini adalah bagaimana Sjafruddin mengimplementasikan pemikirannya melalui pembentukan HUSAMI dan Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan yang kemudian terlibat dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya dampak positif keberadaan HUSAMI dan Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan dalam membantu umat Islam Indonesia untuk menunaikan haji, meskipun di sisi lain adanya kedua lembaga yang didirikan oleh Sjafruddin tersebut berpengaruh pada semakin dinamisnya penyelenggaraan haji Indonesia.

---

This thesis discusses the implementation of Sjafruddin Prawiranegara's Islamic economic thought in 1967-1970 through HUSAMI and Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan. After being inactive from politics, Sjafruddin prefers to focus on the economy. Sjafruddin's thoughts developed with age, education, and activities, until he gave birth to various thoughts, including implemented through HUSAMI and Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan. This research uses historical methods with the use of primary sources in the form of archives and secondary sources obtained from the National Archives of the Republic of Indonesia and the National Library of the Republic of Indonesia. In its implementation, HUSAMI and Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan did not go as expected by Sjafruddin. The issue raised here is how Sjafruddin implemented his thoughts through the formation of HUSAMI and the Hajj Savings & Development Fund Foundation, which were later involved in organizing the Indonesian haj. The findings in this study are that there is a positive impact of the existence of HUSAMI and Yayasan Dana Tabungan Haji & Pembangunan in helping Indonesian Muslims to perform Hajj, although on the other hand the existence of the two institutions founded by Sjafruddin has an effect on the increasingly dynamic implementation of Indonesian hajj.

"