Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas formulasi kebijakan pFormulasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Khusus Tambahan Kepada Daerah Tertinggalemberian DAK Tambahan kepada daerah tertinggal dan kesesuaiannya dengan kriteria dasar dalam perancangan dana transfer. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain teori kebijakan publik, formulasi kebijakan publik, desentralisasi fiskal, transfer fiskal antar tingkat pemerintahan dan teori daerah tertinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur/dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan DAK Tambahan ditetapkan karena diperlukannya suatu kebijakan yang berpihak (affirmative policy) kepada daerah tertinggal. Penelitian ini mencakup tahapan formulasi yang dikemukakan oleh Mustofadidjaja, yakni tahapan pengkajian persoalan, penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan. Di sisi lain perlu diperhatikan pada kebijakan DAK Tambahan ini kriteria predictability dan accountability for results sebagai kriteria dasar dalam perancangan dana transfer. ......This research discusses the policy formulation of Additional Specific Grants to under development region and compliance with basic criteria in designing fiscal transfer. Researcher used public policy theory, public policy formulation theory, fiscal decentralization theory, intergovernmental fiscal transfer and under development region theory to explain policy formulation of Additional Specific Grants. This research used post-positivist approach with method of collecting data through in-depth interviews and studi of literature or documents. These results indicate Additional Specific Grants policy essentially as the need for an affirmative policy to under development region. This research covers the stage of policy formulation proposed by Mustofadidjaja, the assessment stage issues, setting goals and objectives of the policy, the selection criteria for the determination of policy alternatives and formulating policy recommendations. Besides that, based on the basic criteria in designing fiscal transfer, this policies need to be on the criteria of predictability and accountability for result

Abstrak :
Perbedaaan karakteristik di setiap wilayah di Indonesia mengakibatkan pola pembangunan ekonomi infrastruktur dan sumber daya manusia di tiap daerah menjadi tidak seragam. Hal tersebut berimplikasi pada munculnya masalahketimpangan. Ada daerah yang maju lebih cepat dan ada juga daerah yang tumbuhlebih lambat atau bisa dikatakan sebagai daerah tertinggal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat mengarahkan kegiatan pembangunan di daerah dengan fokus utama desa dan daerah tertinggal. Daerah tertinggal dianggap masih tertinggal di berbagai aspek ekonomi dan pembangunan. Undang-Undang Desa memberikan mandat kepada pemerintah pusat untuk menyalurkan Dana Desa, yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Tujuan penilitian ini ialahuntuk mengetahui pengaruh penyaluran Dana Desa terhadap dua indikator perekonomian pada 122 kabupaten daerah tertinggal. Metode analisis yang digunakan ialah model persamaan simultandengandua persamaan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana desa memberikan pengaruhbagi dua indikator perekonomian daerah tertinggal.

Abstrak :
Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal. Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions. Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight. The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK Afirmasi terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Tambahan DAK Afirmasi diharapkan dapat mendukung pemerataan infrastruktur dan layanan dasar dan mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau terluar, dan kawasan trasnmigrasi. Penelitian ini menggunakan data panel 491 kabupaten kota pada tahun 2011-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa DAK Afirmasi belum memberikan pengaruh positif terhadap PDRB per kapita, dimana hasilnyabelum menangkap pengaruh reliable optimisticdari DAK Afirmasi, karena dari jumlah daerah penerima dan non penerima DAK Afirmasi memang tidak setara terutama untuk daerah non penerima yang rata-rata memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah penerima. Pengaruh DAK Afirmasi khususnya pada daerah penerima memang belum menunjukkan hasil yang menjanjikan terhadap PDRB per kapita. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak pemberian DAK Afirmasi sangat kecil terhadap daerah penerima, sehingga posisi daerah penerima DAK Afirmasi masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal (lagging region). ...... This study aims to determine the effect of Affirmations Special Allocation Fund (Affirmations SAF) on the regional economy in Indonesia. Additional Affirmations SAF is expected to support the distribution of infrastructure and basic services and encourage the acceleration of development in disadvantaged areas, border areas, outer islands, and transmigration areas. This study uses panel data of 491 municipal/districts in 2011-2018 and using the fixed effect estimation method. Empirical results show that Affirmation DAK has not had a positive effect on per capita GRDP, where the results have not captured the reliable optimistic effect of Affirmations SAF, because of the number of recipients and non-recipient Affirmations SAF regions are indeed not equal, especially for non-recipient regions that on average have a GRDP per capita higher than the receiving area. The influence of Affirmations SAF, especially in the receiving regions, has not shown promising results on per capita GRDP. The results of this study also show that the impact of giving Affirmation SAF is very small on the recipient area, so the position of the area of ​​the Affirmation SAF recipient is still included in the lagging region category.

Abstrak :
Di daerah tertinggal dengan segala keterbatasannya masih dijumpai anak baduta yang tidak menderita diare. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan faktor sistem penunjang yang ada terhadap kejadian tersebut. Penelitian menggunakan data Riskesdas 2007 dengan sampel 6450 baduta. Penelitian ini menemukan proporsi kejadian tidak diare satu bulan terakhir sebesar 77%. Penelitian ini juga menemukan, faktor sistem penunjang pada tingkat individu adalah tidak adanya gizi buruk kurang (OR: 4,02) dengan kontribusi sebesar 32%, dan tidak adanya penyakit lain (OR: 10,2) dengan kontribusi sebesar 37%. Faktor pada tingkat rumah tangga adalah tidak langsung minum air (IOR: 11,8-310), adanya wadah air (IOR: 15,6-234), dan imunisasi lengkap (IOR: 12,4-293). Faktor pada tingkat Kabupaten adalah tersedianya sarana kesehatan (IOR: 1,4-17,1). Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih/sehat, menyediakan air bersih, imunisasi lengkap pada bayi, dan menyediakan sarana kesehatan. ...... In remote places, where people face a lot constraints and barriers in order to obtain health services, we still found children under two years old without suffering from diarrhea. The objective of this research was to explore the relationships between the supporting factors and the above mentioned event. As many as 6,450 children under 2 years old from the Riskesdas 2007 were taken as samples for this research. The study found that the proportion of those without diarrhea less than one month was 77%. We found that, the role of supporting factors at individual level were the absence of malnutrition (OR: 4.02) contributed to 32%, and the absence of diseases (OR: 10.2) contributed to 37%. The factor influenced at household level were: not directly drink potable water (IOR: 11.8-310), having water container (IOR: 15.6-234), and completed immunization (IOR: 12.4-293). The factor at district level was the availability of health facilities (IOR: 1.4-17.1). This research recommended the following: promoting healthy behavior, providing clean water, completely immunize the children, and ensuring adequate availability of health facility.

Abstrak :
Abstrak
Kajian ini didasarkan pada kenyataan bahwa guru dituntut harus memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan perkembangan pendidikan di Indonesia dan bahwa telah dikembangkannya portal Rumah Belajar oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) sejak tahun 2011. Tuntutan bahwa guru harus memiliki kompetensi TIK juga berlaku bagi guru guru di daerah tertinggal. Permasalahannya adalah bagaimana guru daerah tertinggal tersebut memanfaatkan portal Rumah Belajar untuk meningkatkan kompetensi TIK mereka. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengeksplorasi pemanfaatan portal Rumah Belajar di daerah tertinggal; 2) memotret kondisi kompetensi TIK guru daerah tertinggal; dan 3) menganalisis hubungan pemanfaatan portal Rumah Belajar dengan peningkatan kompetensi TIK guru. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei terhadap guru daerah tertinggal. Penetapan guru sebagai sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik purposif. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara pemanfaatan portal Rumah Belajar dengan peningkatan kompetensi TIK guru daerah tertinggal. Koefisien korelasi hasil survei adalah 0.67, dan ini termasuk dalam kategori korelasi tinggi. This study is based on the fact that teachers are required to have competency on Information and Communication Technology (ICT) in accordance with Indonesian education development and that Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) has been developing a portal of Rumah Belajar since 2011. Teachers in left areas are also required to have competency on ICT. The problem is how teachers in left areas utilize the portal of Rumah Belajar to enhance their competence on ICT. The objectives of this study are 1) to explore the utilization of Rumah Belajar portal in left areas; 2) to picture the teachers ICT competency in left areas; and 3) to analyize the relationship between te utilization of Rumah Belajar portal and teachers ICT competency enhancement. This study applies the survey data collecting technique from the teachers in left areas. The pointing of teachers to be the respondents is done with the purposive technique. Based on the analysis result, it can be summarized that there is positive correlation between the utilization of Rumah Belajar portal and teachers ICT competency improvement in left areas. Correlation coefficient of this study is 0.67, which is categorized as high correlation category.

Abstrak :
Statistik pendidikan di Indonesia menunjukan kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antarwilayah. Ketimpangan tersebut dilihat melalui perbandingan indeks pendidikan antara wilayah serta disparitas Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat SD dan tingkat SMP level kab./kota per provinsi pada tahun 2021. Penelitian ini mempelajari bagaimana pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal setelah adanya kebijakan pemberian DAK Fisik afirmasi bidang pendidikan. Menggunakan data panel 3 tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan afirmasi kepada daerah tertinggal melalui DAK fisik afirmasi pendidikan, berdampak positif dan signifikan pada pembangunan sektor pendidikan dasar (SD dan SMP), hal tersebut dibuktikan dengan dampaknya terhadap APK yang signifikan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui proksi jumlah SiLPA/SiKPA turut serta memberikan dampak terhadap capaian pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal, semakin besar jumlah SiLPA/SiKPA maka dapat memberikan dampak negatif. ......Indonesia's education statistics show the education gap is still high when compared between regions. This inequality is seen through a comparison of the education index between regions and the disparity in Gross Participation Rate (GER) at the elementary and junior high school at the district/city per province in 2020. This study examines how the development of the education sector in underdeveloped areas after the policy of providing affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education. Using 3-year panel data, the results of the study show that the affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education has a positive and significant impact on the development of the basic education sector (SD and SMP), this is evidenced by its significant impact on APK. The performance of regional financial management through the number of SiLPA/SiKPA proxies has an impact on the achievement of education sector development in underdeveloped areas, the greater the number of SiLPA/SiKPA it can have a negative impact.

Abstrak :
Conditional cash transfer (CCT) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji hubungan PKH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia serta perbedaan pengaruhnya pada daerah tertinggal dan non tertinggal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 512 kabupaten/kota tahun 2015-2019 dengan metode estimasi fixed effect model (FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun non tertinggal, dimana pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil di daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi di daerah tertinggal pada umumnya memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, aksesibilitas wilayah yang sulit, faktor exclusion dan inclusion error yang cukup tinggi, serta fasilitas pendidikan dasar yang masih relatif terbatas dibanding daerah non tertinggal. ......Conditional cash transfer (CCT), known as the Program Keluarga Harapan (PKH), is a social assistance instrument to reduce poverty in Indonesia. Therefore, this study examines the relationship of PKH in reducing the poverty rate in Indonesia and the differences in its effects on less-developed and developed regions. This study uses panel data from 512 districts/cities in 2015-2019 with the fixed-effect model (FEM) estimation. The results show that PKH has a negative and significant relationship to the poverty rate in Indonesia, both in less-developed and developed regions, where its effect in reducing poverty rates is smaller in less-developed regions than in developed regions. It can happen because conditions in less-developed regions generally have a higher poverty gap, difficult regional accessibility, fairly high exclusion and inclusion error factors, and relatively limited basic education facilities compared to developed regions.