Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Upaya untuk merubah mekanisme dan persyaratan pembentukan daerah otonom baru (DOB) melalui revisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dikategorikan sebagai proses reformulasi kebijakan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis berbagai alternatif mekanisme baru yang diusulkan pemerintah, DPR, dan DPD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang menjadi obyek penelitian adalah sistem pembentukan DOB yang tertuang di dalam draf revisi RUU Pemda, baik yang diusulkan pemerintah ke DPR pada tahun 2012, maupun draf RUU Pemda versi DPD yang diajukan keDPR sejak 2011. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dan studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan adanya tiga alternatif mekanisme pembentukan DOB. Opsi pertama, daerah yang mengusulkan pembentukan DOB, apabila memenuhi persyaratan teknis dan administratif, ditetapkan menjadi daerah persiapan dengan peraturan pemerintah (PP). Setelah 3-5 tahun dievaluasi dan dianggap layak, baru daerah persiapan itu disahkan menjadi DOB dengan UU. Alternatif ini muncul dari pemerintah. Opsi kedua, DPR dan pemerintah terlebih dulu menyepakati daerah mana saja yang akan dimekarkan dengan membuat semacam list atau daftar dalam desain besar penataan daerah (desartada). Selanjutnya, pemekaran dilakukan dengan mengacu kepada desartada tersebut. Opsi ketiga datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Intinya, semua usulan pemekaran dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil penilaian itu selanjutnya dibahas DPD untuk mendapatkan persetujuan. Bila disetujui DPD, pemerintah menyusun RUU Pembentukannya untuk dibahas bersama DPR dan DPD. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, setidaknya ada empat aspek yang harus diperbaiki dalam penyempurnaan mekanisme pemekaran agar DOB berkembang optimal. Yaitu, mengoptimalkan peran dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD), memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat, memperketat persyaratan pembentukan DOB, serta mempertegas pelarangan bagi pejabat kepala daerah untuk maju ke pilkada. ...... The effort to change the mecanism and requirements of the formation of autonomous regions (DOB) through the revision of Law No. 32 of 2004 on Local Government can be categorized as a reformulation of the policy process. This research trying to analysis new mecanism alternative that proposed by government, House of Representatives (DPR), and Regional Representative Council (DPD). This study used a qualitative descriptive approach. Which is the object of research is the establishment of a system DOB contained in the draft revision of the government's proposed Local Government Bill to DPR in 2012 and the draft revision of the DPD proposed Local Government Bill to Parliament since 2011. Data collected by in-depth interviews to obtain primary data and documentation study to obtain secondary data.The data analysis technique used is interactive model that starts with data reduction, data display, and conclusion. This study found that there are three alternative the mechanism of formation new autonomous regions (DOB). The first option, which proposed the establishment of regional DOB, if found to comply with the technical and administrative requirements, set to be areas of preparation by government regulation (PP). After 3-5 years were evaluated and deemed feasible, the preparation of a new area with the DOB passed into law. This option arises from the government. The second option, the Parliament and the government first agreed which areas will be expanded to make some sort of list or lists in the design of structuring large area (desartada). Furthermore, the division is done with reference to the desartada. The third option comes from the DPD. In essence, the proposed expansion are assessed by the Ministry of the Interior. The assessment results are then discussed DPD for approval. If approved by Council, the government drafting Formation for further discussion with the DPR and DPD. Based on the analysis that has been done, there are at least four aspects that should be improved in the refinement of the expansion mechanism that DOB develops optimally. Ie, optimizing the role of the consultative council of regional autonomy (DPOD), strengthening the guidance and supervision functions of the central government, tighten the requirements for the formation of new regions, as well as reinforce attack for officials to advance to the regional head election of the head of the area.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat beserta faktor-faktor pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan publik, desentralisasi dan otonomi daerah, daerah otonom dan pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat telah mengalami berbagai dinamika yang di pengaruhi oleh perubahan kebijakan mengenai pembentukan daerah otonom baru di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa faktor kebutuhan/urgensi berupa efiensi dan efektifitas pelayanan, percepatan pembangunan, kebutuhan demokrasi, serta dorongan para elit menjadi pendorong adanya usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat. ......The purpose of this research is to describe the process of establishing Bogor Barat Regency's proposal and its driving factors. This research uses post-positivist approach through in-depth interview and document study as the collecting data techniques. The theories which are used in this research are public policy, decentralization and autonomy region, autonomous region and catchment area. The result of this research shows that the establishment of Bogor Barat Regency's proposal has some dynamics which are influenced by the changing of policy about establishing the new autonomous region in Indonesia. The result of this research also shows that its driving factors/urgency are efficiency and effectiveness of public services, accelerating the development, democracy's need and role of elits as the driving factors of establishing Bogor Barat Regency's proposal.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemekaran daerah yang menghasilkan daerah-daerah otonom baru menjadi fenomena yang menarik di Indonesia saat ini. Dalam 10 tahun desentralisasi, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2009, daerah otonom di Indonesia sudah bertambah mencapai 205, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Kini, hingga akhir tahun 2013 tercatat jumlah daerah yang ada di Indonesia sebanyak 539 daerah otonom, terdiri dari 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota. Demokrasi pasca reformasi memang memberi ruang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui munculnya daerah-daerah otonom baru. Tapi di sisi lain, kinerja daerah hasil pemekaran tersebut tidak berjalan secara maksimal. Sejumlah evaluasi yang dilakukan pemerintah maupun lembaga kredibel lainnya membuktikan bahwa pemerintahan daerah otonom baru tidak berjalan secara efektif dan efisien. Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang mengalami penambahan daerah otonom baru yang jumlahnya cukup siginifikan juga layak untuk dievaluasi. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah otonom baru menggunakan skala indeks dan ketimpangan dengan menyertakan daerah otonom lama sebagai pembanding. Hasilnya, kinerja pemerintah daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008- 2012 masih berada di bawah kinerja pemerintah daerah otonom lama. Namun demikian, pembangunan di daerah otonom baru sudah berjalan cukup baik yang dibuktikan dengan sejumlah indeks kinerja yang selisih angkanya tidak begitu jauh berbeda dengan daerah otonom lama.

---

ABSTRACT
Rapid proliferation of regional administrations has resulted new autonomous regions becomes an interesting phenomena in Indonesia nowadays. In 10 years of decentralization, from 1999 to 2009, the autonomous region in Indonesia has increased to reach 205, which consists of 7 provinces, 164 regencies, and 34 cities. Now, until the end of 2013 there are 539 autonomous regions, consists of 34 provinces, 412 regencies, and 93 cities. Democracy in the post reform does give a large space to improve the welfare of Indonesian people from Sabang to Merauke through the emergence of new autonomous regions. But on the other hand, the performances were not running optimally. A number of evaluations by government or other credible institutions proved that the new autonomous regional governments do not run effectively and efficiently. South Sumatra province as one of province having new autonomous regions should be evaluated. This study evaluated the government performance of the new autonomous regions using the index scale and imbalance by including old autonomous regions as a comparison. As a result, the performance of the new autonomous regions in South Sumatra Province in 2008-2012 is still under the old autonomous regions performance. However, the development of new autonomous regions has been running quite well, as proved by index numbers, is not really different from the old autonomous regions.

Abstrak :
Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara vertical fiscal imbalance dan local taxing power? Apakah ketika vertical fiscal imbalance mengalami penurunan akan menyebabkan local taxing power mengalami kenaikan? atau sebaliknya. Kemudian seberapa besar magnitude dari perubahan vertical fiscal imbalance ini terhadap local taxing power di level kabupaten dan kota, baik yang merupakan daerah induk maupun daerah otonom baru. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berkurang, baik kabupaten maupun kota di daerah otonom baru cenderung menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota di daerah induk. ......This study wants to answer the question of how is the relationship between vertical fiscal imbalance and local taxing power? Will a decrease in the vertical fiscal imbalance cause local taxing power to increase? or vice versa. Then how big is the magnitude of this change in the vertical fiscal imbalance to local taxing power at the district and city levels, both as parent regions and new autonomous regions. Using the fixed effect model, the results show that when dependence on central government transfers decreases, both districts and cities in new autonomous regions tend to show better performance than districts/cities in the parent region.

Abstrak :
Sejak otonomi daerah dilaksanakan tahun 2001, banyak terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai hasil dari pemekaran daerah. Salah satu alasan suatu daerah dimekarkan adalah DOB hasil pemekaran dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-nya) sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemekaran daerah, peningkatan APBD dan kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran. Dengan menggunakan panel data regression model dan unit analisis DOB yang terbentuk tahun 2003 dan 2008, penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran memang membuat APBD per kapita DOB meningkat cukup besar, terutama setelah lima tahun pemekaran, baik pemekaran daerah yang terjadi pada tahun 2003 maupun tahun 2008. Namun, peningkatan APBD per kapita di DOB hasil pemekaran daerah tahun 2003 belum berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat di DOB. Sementara untuk pemekaran daerah tahun 2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan APBD per kapita di DOB berasosisi positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di DOB yang ada di daerah tertinggal, namun tidak demikian untuk daerah yang tidak tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa jika persyaratan-persyaratannya dipenuhi, maka usulan pemekaran daerah untuk daerah tertinggal sebaiknya disetujui. Karena dengan dimekarkan, bukan hanya APBD per kapitanya yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. ......Since regional autonomy was implemented in 2001, many New Autonomous Regions (DOB) have been formed as a result of regional proliferation. One of the reasons for a region to be proliferated is that the new autonomous regions can manage its own Regional Income and Expenditure Budget (APBD). This study aims to analyze the relationship between regional proliferation, the increase in the Regional Income and Expenditure Budget (APBD) and the welfare of the community in the area resulting from the proliferation. By using panel data regression models and analysis units for new autonomous regions that were formed in 2003 and 2008, this study shows that proliferation has indeed made the APBD per capita of new autonomous regions increase considerably, especially after five years of proliferation, both regional proliferation that occurred in 2003 and 2008. However, the increase in the APBD per capita in the new autonomous regions from regional proliferation in 2003 has not succeeded in raising the welfare of the community in the new autonomous regions. Meanwhile, for regional proliferation in 2008, the results of the study show that the increase in APBD per capita in new autonomous regions has a positive assosiation with the increase in the welfare of the community new autonomous regions in underdeveloped regions, but not so for regions that are not underdeveloped. Therefore, this study suggests that if the requirements are met, then the proposed for regional proliferation in underdeveloped regions better be approved. Because with the regional proliferation, not only the APBD per capita increased, but also the welfare of the community also increased.