Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem penyelesaian sengketa WTO yang berdasarkan DSU disepakati pada tahun 1995 bersamaan dengan terbentuknya WTO. Sistem baru yang merupakan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa sebelumnya yang didasarkan pada GATT 1947 dinilai sebagai pencapaian terbaik putaran negosiasi Uruguay Round. Mekanisme penyelesaian sengketa DSU yang berubah dari pendekatan power-oriented menjadi pendekatan yang lebih rule-oriented diharapkan dapat membantu terciptanya perdagangan internasional yang lebih aman dan terprediksi, serta meningkatkan posisi tawar negara berkembang ketika bersengketa dengan negara maju. Meskipun sistem tersebut sudah semakin baik memfasilitasi sengketa perdagangan antara negara anggota WTO, tetapi di sisi lain sistem penyelesaian sengketa yang baru tersebut juga menimbulkan masalah baru bagi negara-negara berkembang. Melalui pendekatan yuridis normatif terhadap datadata sekunder yang ada, penelitian ini akan menganalisis secara deskriptif mekanisme penyelesaian sengketa yang baru dan masalah-masalah yang ditimbulkan bagi negara berkembang serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara deskriptif dijelaskan bahwa pendekatan yang berorientasi hukum ternyata tidak serta merta membuat posisi negara berkembang menjadi lebih baik ketika bersengketa dengan negara maju. Negara berkembang harus menghadapi berbagai hambatan dan keterbatasan menggunakan sistem penyelesaian sengketa DSU khususnya terkait dengan kemampuan negara berkembang mengikuti prosedur penyelesaian sengketa dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal dari sistem penyelesaian sengketa DSU. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk membantu negara berkembang mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengikuti prosedur penyelesaian sengketa DSU. Langkah-langkah tersebut mencakup perbaikan terhadap DSU serta peningkatan kapabilitas negara berkembang dalam menjalani sengketa di WTO. Dengan demikian, kegunaan sistem penyelesaian sengketa DSU dapat dimaksimalkan bagi keuntungan semua negara anggota, khususnya untuk kepentingan negara-negara berkembang. ......Dispute settlement system in WTO which is based on DSU was agreed in 1995 with the establishment of the WTO. The new system is the development of the old dispute settlement mechanism based on GATT 1947 and widely believed as the best achievement of the Uruguay Round. The establishment of the DSU mechanism that changed the approach of dispute settlement in WTO from poweroriented approach to a rule-oriented approach is expected to set up a more predictable and more secure international trade as well as to enhance the developing countries bargaining position when having trade dispute with developed countries. Even though the system serves better in facilitating trade disputes between WTO members, it also creates new problems for developing countries. Based on the fact, through literature study approach to secondary data, this research will describe the new dispute settlement system and the developing countries problems, as well as the solutions to solve the problems. It will find that a rule-oriented system doesn?t automatically make the developing countries position stronger when having dispute with developed countries. Developing countries must face many obstacles and inadequacies in using the dispute settlement mechanism. Most of those challenges are related to the developing countries capabilities to follow all the DSU procedures and get highest outcome from it. Therefore, improvements need to be formulated to help developing countries work out their problems in using the dispute settlement system. Those solutions must include the improvements to the DSU system internally as well as the development of developing countries capabilities in using the DSU to end their dispute with developed countries. By those improvements, the DSU system can be used effectively for the benefit of all members, particularly for the interest of developing countries.

Abstrak :
Peneliatian ini membahas mengenai pelaksanaan putusan Dispute Settlement Body (DSB) dalam sengketa rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat pada forum World Trade Organziation (WTO). Sengketa ini terjadi akibat regulasi teknis yang diterapkan Amerika Serikat melarang peredaran serta penjualan rokok kretek di wilayahnya, namun tidak melarang rokok menthol yang merupakan produk domestiknya. Penyelesaian sengketa rokok kretek ini melalui prosedur yang diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU). Panel yang memeriksa sengketa ini mengeluarkan laporan akhirnya yang menyatakan bahwa regulasi teknis Amerika Serikat melanggar TBT Agreement, sehingga direkomendasikan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan WTO. Amerika Serikat mengajukan banding atas hal ini, namun Appellate Body kembali menguatkan laporan Panel tersebut. Laporan akhir dari Appellate Body kemudian diadposi oleh DSB. Amerika Serikat sebagai pihak yang kalah mengajukan permohonan reasonable period of time guna melaksanakan putusan DSB. Namun setelah tenggang waktu berakhir rekomendasi putusan DSB tetap tidak dilaksanakan Amerika Serikat, sehingga Indonesia mengajukan permohonan retaliasi kepada DSB. Penelitian ini menggunakan analisa yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Sebagaimana karakteristik penelitian hukum, untuk memecahkan suatu masalah dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi dan rekomendasi putusan DSB seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan DSU. Menjamin dilaksanakannya implementasi dan rekomendasi putusan DSB sebenarnya merupakan kewajiban seluruh anggota WTO, terutama para pihak yang telah mempercayakan penyelesaian sengketanya melalui DSB. Dalam sengketa rokok kretek ini, Indonesia telah melakukan upaya hukum yang seharusnya dan telah sesuai dengan prosedur dan kaidah WTO. Indonesia mengajukan pemohonan kepada DSB untuk retaliasi dalam bentuk penangguhan konsesi tarif dan kebijakan lainnya terhadap Amerika Serikat, disertai tuntutan ganti rugi sebesar US$50.5 juta. ......The focus of this study is the implementation of adopted Dispute Settlement Body (DSB) ruling in the clove cigarettes dispute between Indonesia and United States of America (USA) in the World Trade Organization forum. The dispute caused by technical regulation of USA which affecting the production and sale of clove cigarettes in its territory, yet excluded domestic product menthol cigarettes. The dispute settlement through the Dispute Settlement Understanding (DSU) procedure. The report of the Panel decided that USA technical regulation is inconsistent with TBT Agreement, and shall adjust with WTO agreements . USA appeal the report of the Panel, but Appellate Body uphold the report of the Panel. The report of the Appellate Body then adopted by the DSB. USA as loosing party requested the reasonable period of time to comply the DSB ruling. However USA has yet to comply the implementation of adopted recommendations or rulings of the DSB even expiry of the reasonable period of time, so that Indonesia requested for retaliation to the DSB. This study uses literature study approach, which focus on rules or norms in the positive law. As a legal study characteristics, to solve an issue and provide a prescription, this study uses primary legal materials and secondary legal materials. The result of this study shows that the implementation of adopted recommendations or rulings of the DSB shall be complied according to the DSU. Ensure the implementation of adopted recommendation or rulings of the DSB is the responsibility of WTO members, especially the parties who commited their dispute settlement to DSB. In this clove cigarettes dispute, Indonesia has reached an appropriate legal acts accordance to the rules and procedures of the WTO. Indonesia has requested the DSB for the suspending concessions or other obligations to USA for bring a measure into conformity with the same level of US$50.5 millions.