Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji interaksi masalah-masalah yang menyangkut kekuatan-kekuatan politik di peranan dan DPR-RI selama perkembangan politik pertengahan dekade 50-an Orde Baru. Pengkajian ini mengfokuskan masalahnya pada peranan dan interaksi kekuatan-kekuatan politik dalam proses pembahasan suatu RUU yang diajukan oleh Pemerintah pada periode kerja DPR 1982-1987. Masa kerja DPR periode ini merupakan selang waktu yang menarik untuk diamati, karena pada saat itu Pemerintah telah mencanangkan suatu tahapan yang penting bagi upaya pembangunan politik di Indonesia. Sebagaimana diketahui pada tahun 1982 Presiden Suharto mengeluarkan suatu kebijaksanaan di bidang Politik, yakni gagasan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya azas (Azas Tunggal Pancasila) bagi semua kekuatan sosial-politik. Kebijaksanaan ini dianggap mendasar bagi maksud dan tujuan pembangunan politik tersebut. Dalam perkembangan politik selanjutnya terlihat bahwa Pemerintah rupanya tidak hanya memberlakukan kebijaksanaan ATP bagi parpol dan Golkar saja. Lebih jauh ternyata kebijaksanaan ini diharuskan pula untuk semua organisasi kemasyarakatan, sebagaimana terbukti dengan pengajuan RUU Keormasan ke DPR. Untuk melihat sejauh mana keterlibatan partai politik pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap kebijaksanaan tersebut, maka penulisan skripsi ini dilakukan. kata lain skripsi ini akan menjawab permasalahan, yaitu bagaimana proses dan mekanisme politik yang diciptakan Pemerintah dapat efektif memberi peluang bagi kekuatankekuatan politik ini dalam pembahasan RUU-K di DPR. Asumsi yang mendasari pembahasan permasalahan ini adalah bahwa pada pernyataannya selama perkembangan sosial-politik Orde Baru peranan Pemerintah melalui kekuatan pendukLlng utamanya 'Golkar dan ABRI- sangatlah dominan, dengan kepentingan yang tetap konsisten pada pemenuhan stabilitas politik yang kondusif bagi Pembangunan Nasional. Pengungkapan permasalahan ini dalam skripsi akan dimulai dari perkembangan politik awal Orde Baru hingga saat pembahasan RUU-K tahun 1985. Pembahasan ini akan memberi penanaman bagaimana akhirnya Pemerintah berhasil memaksakan kepentingan politiknya dalam RUU-K untuk dapat diundang-undangkan di DPR dan diterima oleh masyrarakat luas."

"Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution/division of powers) secara vertikal sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara horizontal setelah perubahan UUD 1945. Dianutnya sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang bersifat horizontal ini sebagaimana yang tercermin dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, ialah mempertegas kedudukan dan fungsi kekuasaan negara yang dipisah dengan menganut prinsip checks and balances yang diwujudkan ke dalam tiga cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legilatif dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan.Pergeseran kekuasaan legislasi merupakan implikasi dari Perubahan UUD 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 naskah asli mengamanatkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif hanya diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan UUD 1945 ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus juga memegang kekuasaan legislatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut UUD 1945 ini adalah pembagian kekuasaan dan tidak menganut prinsip check and balances, karena kekuasaan Presiden sangat dominan dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan, baik dalam kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.Perubahan UUD 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan prinsip check and balances, yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden beralih kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) mengamanatkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Presiden mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang. Pergeseran kekuasaan legislasi tersebut menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan negara secara horizontal menjadi cabang kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Pemisahan kekuasaan negara dengan menganut prinsip check and balances menandakan adanya keseimbangan peran DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden pemegang kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan."