Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena keterpilihan A.M. Fatwa sebagai anggota DPD RI dalam dua periode berturut-turut sejak Pemilu tahun 2009. Keluarnya Keputusan Mahkamah Kontitusi terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang diperbolehkannya calon anggota DPD dari Partai Politik terutama pada Pasal (12) dan Pasal (67) mengenai syarat anggota DPD telah mengubah konstelasi politik pada Pemilu anggota DPD. A.M.Fatwa muncul sebagai tokoh partai politik yang mampu menggalang dukungan masyarakat sehingga terpilih menjadi anggota DPD pada dua gelaran Pemilu 2009 dan 2014 di daerah pemilihan DKI Jakarta. Modal sosial yang dimiliki dan strategi kampanye yang dijalankan A.M. Fatwa menjadi faktor berpengaruh atas kesuksesannya pada Pemilu tahun 2009 dan 2014. Tesis ini membahas lebih mendalam untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yakni bagaimana modal sosial dan konsep strategi kampanye politik yang dijalankan dapat menentukan keterpilihan AM. Fatwa sebagai anggota DPD RI di daerah pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan konsep modal sosial yang digagas Fukuyama, Robert Putnam, dan Nan Lin dalam menganalisa modal sosial yang dimiliki dan dimanfaatkan A.M.Fatwa sebagai faktor determinan pada Pemilu 2014. Sedangkan kajian pada aspek strategi kampanye, teori yang diungkap Riswandha Imawan tentang door to door campaign dan direct mass campaign, serta teori media kampanye dan komunikasi yamg ditulis Harsono Suardi menjadi teori yang relevan yang digunakan di dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap A.M.Fatwa sendiri dengan Khoirun Ketua Fatwa Center, sekaligus tim sukses, Lukman sebagai asisten A.M.Fatwa, Serta telaah dokumentasi juga dilakukan sebagai sumber data sekunder. Hasil temuan menunjukkan bahwa modal sosial dan strategi kampanye menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap keterpilihan A.M.Fatwa sebagai anggota DPD Periode 2014-2019. Penelitian ini mengkonfirmasi dan menegaskan teori yang di ungkapkan Fukuyama, Robert Putnam, dan Nan Lin tentang modal sosial. Penelitian ini juga telah membuktikan bahwa konsep srategi yang di ungkapkan Riswandha Imawan tentang door to door campaign dan direct mass campaign, serta teori media kampanye dan komunikasi yamg ditulis Harsono Suardi menjadi strategi efektif dalam meraih perolehan suara dalam pemilu. ......Based on the election of A.M.Fatwa as a member of DPD RI for two consecutive periods since the 2009 Election, this thesis shows that the decision of the Contitusional Court toward the judical review of Constution No.10 of 2008, mainyl on Article 12 and Article 67, regarding permitting members of political constellation of the DPD election. A.M.Fatwa emerged as a prominent political party figure. Having the abilities to weld support from the people, he is able to be elected twice in the Jakarta Capital Region. His social capital and campaign strategy is major during his DPD RI Election in 2009 and 2014. This thesis will discuss further on how A.M.Fatwa's social capital and political campaign strategy became a deciding factor in his being a member of DPD RI representing Jakarta Capital Region in the 2014 election. In analyzing the social capital owned and implemented by A.M.Fatwa as the determining factor in the 2014 Election, this research applies the social capitalconcept iniated by Fukuyama, Robert Putnam, and Nan Lin. In analyzing the campaign strategy, Riswandha Imawan's door to door compaign and direct mass campaign, as well as Harsono Suwardi's theory of campaign media and communication are used due to their relevance. This research is compassed using a qualitative approach, and is analytically descriptive. Furthermore, the information gathered on A.M. Fatwa are collected through in-depth interview with Khoirun, the head of Fatwa Center as well as a member of the team that brougth the election to its success, An in-depth interview with A.M.Fatwa's assitant, Lukman was held to gather information. In addition, a documentation was executed as a from of secondary data source. The principal findings of this study shows that the social capital and campaign strategy is a major influencing factor in A.M.Fatwa's DPD election during the 2009-2014 Period. This research confirmed and affired thoery which was relevaed by Fukuyama, Robert Putnam, and Nan Lin about social capital. This research also proved that the strategy concept revealed by Riswandha Imawan about door to door campaign and direct mass campagin, and the campaign media and communication theories written by Harsono Suardi became the effective strategy in gaining the A.M.Fatwa vote ini 2014 General Election.

Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018 terhadap Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, serta urgensi keanggotaan DPD RI yang berasal dari unsur partai politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Temuan pada penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik (parpol). Putusan MK tersebut berdampak pada larangan pencalonan anggota DPD dari unsur pengurus parpol. DPD tidak dapat diisi oleh pengurus parpol, "Pengurus parpol" struktur organisasi parpol yang bersangkutan. MK mengakui bahwa Pasal 182 huruf i UU Pemilu memang tidak secara tegas melarang pengurus parpol mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD. Sikap MK berdasarkan putusan-putusan sebelumnya selalu menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota parpol. Sehingga, secara otomatis pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai melarang pengurus parpol mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya mencakup juga kekuatan mengikat (binding). Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada pelaksanaannya telah terjadi problematika mengenai berlakunya putusan tersebut yang dianggap berlaku surut. Mahkamah Agung yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 karena berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 berlaku surut. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018 tetap harus dilaksanakan, sehingga timbul ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung dinilai telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, penafsiran dari Mahkamah Konstitusi yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan. ......The background of this research is the existence of the Constitutional Court decision Number 30/PUU-XV/2018 against the Institution of the Regional Representatives Council, as well as the urgency of DPD RI membership originating from political parties as a result of the Constitutional Court decision Number 30/PUU-XV/2018. The method used in this study is to use a qualitative method with a normative juridical approach. The findings of this study are: The Constitutional Court in its decision emphasized that the phrase "other work" in Article 182 letter i of the Election Law is contrary to the 1945 Constitution and does not have conditionally binding legal force as long as it is not interpreted to include administrators of political parties (political parties). The Constitutional Court's decision had an impact on the ban on the candidacy of DPD members from elements of political party management. So, the DPD cannot be filled by political party officials. The "administrators of political parties" in this decision are administrators starting from the central level to the lowest level according to the organizational structure of the political party concerned. The Constitutional Court acknowledged that Article 182 letter i of the Election Law does not explicitly prohibit political party officials from nominating themselves as candidates for DPD members. Even though the Constitutional Court's stance based on previous decisions always emphasized that candidates for DPD members could not come from members of political parties. Thus, this article automatically contradicts the 1945 Constitution if it is not interpreted as prohibiting political party officials from nominating themselves to become members of the DPD. The Constitutional Court has the authority to review laws against the constitution, decide on disputes over state institutions, decide on the dissolution of political parties, and decide on disputes over the results of general elections at the first and last levels. The decision of the Constitutional Court is final, meaning that it includes binding powers. Decisions of the Constitutional Court have binding power, evidentiary power, and executorial power. In its implementation, there have been problems regarding the validity of the decision which is considered retroactive. The Supreme Court canceled PKPU Number 26 of 2018 because it was of the opinion that the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 was retroactive. However, the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 must still be implemented, resulting in legal uncertainty. The Supreme Court is considered to have ignored the decision of the Constitutional Court. In the case of the implementation of the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018, it is the interpretation of the Constitutional Court that must be used as a guideline and implemented.