Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional IZN . Evaluasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu evaluasi terhadap lembaga Amil Zakat, dan evaluasi terhadap dampak zakat kepada penerima zakat mustahik . BAZIS DKI Jakarta menjadi sampel dan objek penelitian ini, dan penelitian ini dilakukan dalam dua periode yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Indeks Zakat Nasional IZN digunakan sebagai alat ukur evaluasi kinerja pengelolaan zakat karena IZN memiliki penilaian yang komprehensif, baik itu dari sisi makro maupun mikro. Adapun penelitian ini menggunakan metode campuran dan dengan dua sumber data yaitu data sekunder dan primer. Hasil indeks pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 0,7598 dengan indeks pada dimensi makro 0,77425 dan dimensi mikro 0,75. Tidak ada perubahan atau peningkatan evaluasi kinerja pada tahun 2016, dan evaluasi kinerja pada lembaga dan dampak zakat tahun 2015 dan 2016 sudah baik.

---

This study aims to evaluate the performance of zakat management in DKI Jakarta Province using the National Zakat Index IZN . This evaluation is divided into two parts, namely evaluation of Amil Zakat institution, and evaluation of the impact of zakat to the recipient of zakat. BAZIS DKI Jakarta become the sample and object of this research, and this research is done in two periods that is year 2015 and year 2016. National Zakat Index IZN is used as measuring instrument of performance evaluation of zakat management because IZN have comprehensive assessment either from macro side and micro. The research used mixed method and with two data source that is secondary and primary data. The index index in 2015 and 2016 is 0.7598 with an index of 0.77425 macro dimension and a micro dimension of 0.75. There are no changes or improvements in performance evaluation in 2016, and performance evaluations on institutions and the impact of zakat in 2015 and 2016 are good.

Abstrak :
Latar Belakang: Menurut data WHO World Health Organization pada tahun 2012, kanker menempati nomor dua penyebab kematian di negara maju setelah penyakit kardiovaskular dan menjadi penyakit nomor tiga penyebab kematian di negara berkembang setelah kardiovaskular dan penyakit infeksi. Saat ini, data mengenai profil kanker yang diperoleh dari kegiatan registrasi kanker di Indonesia belum ada. Profil kanker dengan metode pengumpulan dan pelaporan yang baik di wilayah DKI Jakarta diperlukan untuk pembentukan registrasi kanker berbasis populasi di Indonesia. Rumah Sakit Ciptomangunkusumo RSCM telah ditetapkan sebagai rumah sakit pengendali data beban kanker DKI Jakarta oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran profil kanker di Provinsi Jakarta tahun 2008 sampai tahun 2012 berdasarkan data di RSCM sebagai pusat pengendali registrasi kanker Provinsi DKI Jakarta. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif cross sectional dengan mengambil data dari registrasi kanker di RSCM untuk membetuk profil kanker di Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 sampai tahun 2012. Hasil: Didapatkan 14.726 pasien kanker, dengan rasio laki-laki dan perempuan 1:1,8. Mayoritas berusia antara 45-54 tahun. Mayoritas pasien datang berobat pada stadium lanjut, yaitu stadium 3 atau 4, sebanyak 31,8. Domisili pasien terbanyak di Kota Jakarta Barat 27,5 diikuti Kota Jakarta Timur 25,5. Urutan lima kanker terbanyak pada kedua jenis kelamin adalah kanker payudara, kanker serviks, keganasan sistem hematopoetik dan retikuloendotelial, kanker paru dan bronkus, serta kanker nasofaring. Urutan lima kanker terbanyak pada laki-laki adalah kanker paru, kanker nasofaring, keganasan sistem hematopoetik dan retikuloendotelial, kanker hati, serta kanker kelenjar getah bening. Urutan kanker terbanyak pada perempuan adalah kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium, keganasan sistem hematopoetik dan retikuloendotelial, serta kanker kelenjar tiroid. Kesimpulan: Hasil pada penelitian ini sesuai dengan GLOBOCAN 2012 untuk Wilayah Asia Tenggara, namun cakupan datanya belum optimal karena belum semua fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta mengumpulkan data pasien kanker. Saran: Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yamg lebih luas dengan melibatkan semua fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. ...... Background: According to WHO World Health Organization data in 2012, cancer occupies the second cause of death in developed countries after cardiovascular disease and become the third leading cause of death in developing countries after cardiovascular and infectious diseases. Currently, data on cancer profiles obtained from cancer registration activitie s in Indonesia does not exist. Cancer profiles with good collecting and reporting methods are required for the establishment of Indonesia population based cancer registry. The Minister of Health of Indonesia has designated Ciptomangunkusumo Hospital Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM as a Cancer Registry Control Center of DKI Jakarta Province. This study aims to provide a description of cancer profile of DKI Jakarta Province in 2008 to 2012 based on data from RSCM as a control center for cancer registry of DKI Jakarta Province. Methods: This was a cross sectional descriptive study by collecting data from cancer registry at RSCM to establish cancer profile in DKI Jakarta Province in 2008 to 2012. Results: 14,726 cancer patients were found, with male and female ratio of 1 1.8. The majority of patients were between 45 54 years old. Most of patients came to the health care facility were in advanced stage, as many as 31.8. The number of patient was highest from West Jakarta 27.5 and followed by from East Jakarta 25.5. The five most frequent cancer found in both sexes were breast cancer, cervical cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system malignancy, lung and bronchial cancer, and nasopharyngeal cancer. The five most common cancers in male were lung cancer, nasopharyngeal cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system malignancy, liver cancer, and lymph node cancer. The five most common cancers in female were breast cancer, cervical cancer, ovarian cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system malignancy, and thyroid gland cancer. Conclusion: The results of this study are similar with GLOBOCAN 2012 results for Southeast Asia region, but the data coverage was still not optimal because not all health care facilities in DKI Jakarta Province submitted cancer patient data. Suggestion: Further research is needed with broader coverage involving all health care facilities in the DKI Jakarta Province.

Abstrak :
Peran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas (DPJU & SJU) utamanya adalah memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian rekomendasi izin penempatan jaringan utilitas kepada lembaga pengelola utilitas dalam menempatkan jaringan utilitasnya. Namun sebelum ke dua unit ini melebur jadi satu, masing-masing menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada perencanaan dan program kerja tahun sebelumnya dan belum memiliki Pereneanaan Strategik (Renstra) yang saling bersinergi. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi Dinas PJU & SJU yang saling bersinergi dengan mengkombinasikan strategi Dinas Penerangan Jalan Umum (DPJU) dan strategi Badan pengelola Sarana Jaringan utilitas (BPSJU) sekaligus membuat program kerjanya. Berdasarkan hasil analisa kombinasi strategi antara strategi DPJU dan strategi BPSJU dengan menggunakan metode AHP (game theory) dapat diketahui bahwa tidak tercapai Nash Equilibrium dikarenakan masing- masing pihak saling tarik-menarik dan memiliki ego yang berlebihan terhadap kepentingan strategi unitnya sehingga tidak diperoleh titik temu dalam memperolch strategi yang saling bersinergi. Dimana diketahui jika DPJU berrnain lebih dulu maka akan memilih strategi Menghilangkan ego sektoral masing-masing dinas teknis (POI) dengan nilai 0,102 sedangkan jika BPSJU yang melakukan ]chili dulu pcrmainan, akan memilih strategi Melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan koker terpadu kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Swasta dan Masyarakat (BOI) dengan . nilai 0,120. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa tidak tercapai win-wiry solution yang diharapkan dari kombinasi dua strategi dua unit yang merger atau dengan kata lain strategi yang saling bersinergi tidak tercapai. Untuk memperoleh sinergi yang saling bersinergi diupayakan agar kedua belah pihak sebaiknya perlu melakukan diskusi intern yang lebih intens dan berkesinambungan dalam memperoleh keseimbangan dalam menerapkan strateginya. Adapun diskusi-diskusi intern tersebut dapat dituangkan dalam program kerja yang baru dilakukan selanjutnya, yaitu melakukan sosialisasi intern dan ekstern dinas dengan mengundang masyarakat dan swasta (kontraktor pclaksana dan instansi pengelola utilitas, tentang tugas pokok dan fungsi unit yang baru, melaksanakan rapat-rapat intern dinas secara kontinyu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini sekaligus mencari solusi terbaik, melakukan mutasi pegawai secara menyeluruh dan berimbang komposisinya dari dua unit serta membuat data kepegawaian secara tersistem dan akurat.

Abstrak :
Kajian ini mempunyai latar belakang masalah pentingnya pangan sebagai kebutuhan azasi manusia, adanya pergeseran pembangunan ketahanan pangan dan ketergantungan Jakarta terhadap daerah produsen atau impor untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pokok masalah penelitian ini adalah "apa rumusan strategi pengembangan ketahanan pangan dan apa prioritas strategi pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta". Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, menggunakan data sekunder dan primer dan kuisioner terhadap 16 responden yang memahami dan berkecimpung dalam pengembangan ketahanan pangan. Analisis data menggunakan Matrik Intemal-Ekstemal dan Proses Hirarki Analitik (PHA) dengan alat bantu software Expert Choice 2000. Peluang untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) kebijakan impor beras; (2) kebijakan OPK dan RASKIN; (3) kebijakan penetapan harga gabah/beras; (4) subsidi pupuk dan kredit; (5) perkembangan teknologi informasi, komputer dan transportasi; (6) otonomi daerah; (7) perkembangan teknologi pertanian; dan (8) komitmen pemerintah. Faktor ancaman meliputi: (1) perubahan iklim/alam; (2) globatisasi; (3) perubahan situasi politik; (4) laju inflasi; dan (5) fluktuasi nilai rupiah. Kekuatan untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana transportasi; (3) keberadaan lembaga keungan; (4) keberadaan asosiasi dan kelembagaan pangan; (5) ketersediaan SDM; (6) partisipasi masyarakat; dan (7) kerjasama Mitra Praja Utama. Faktor kelemahan meliputi: (1) keterbatasan lahan pertanian; (2) ketergantungan pasokan pangan; (3) keterbatasan modal petani; (4) meningkatnya jumlah penduduk; (5) terbatasanya akses informasi ketahanan pangan; (6) kemiskinan; (7) pola konsumsi beras; dan (8) belum adanya institusi ketahanan pangan. Hasil analisis dengan Matrik Internal-Ekstemal diperoleh hasil total nilai faktor internal 2,576 dan nilai faktor eksternal 2,722 sehingga strategi yang sesuai adalah strategi growth. Rumusan strategi yang dikembangkan meliputi: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama; (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan; (3) pembangunan sistem cadangan pangan; (4) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan. Hasil analisis dengan Proses Hirarki Analitik (PHA) diperoleh faktor untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah kepastian pasokan pangan (bobot 0,457), sistem distribusi pangan (bobot 0,289), diversifikasi konsumsi pangan (bobot 0,131), dan sistem penyimpanan pangan (bobot 0,122). Aktor yang berpengaruh meliputi Pemda DKI (bobot 0,365), BUMD/swasta (bobot 0,314), masyarakat (bobot 0,163) dan pemerintah pusat (bobot 0,158). Prioritas straegi adalah: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama (bobot 0,277); (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan (bobot 0,247); (3) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat (bobot 0,163); pembangunan sistem cadangan pangan (bobot 0,161); dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan (bobot 0,152). Prioritas altematif kelembagaan berturut-turut:(1) pemerintah dan swasta (bobot 0,621); (2) pemerintah murni; dan (3) swasta murni/mekanisme pasar (bobot 0,179). Pelaksanaan alternatif strategi memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat, kerjasama dengan pihak lain yang terkait, dan dukungan kebijakan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan lain-lain. Hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan daya beli masyarakat untuk mencapai Pola Pangan Harapan (PPH) dan pemetaan ketahanan pangan tingkat wilayah dan rumah tangga.

---

Strategy of Development Food Security in DKI Jakarta ProvinceDKI Jakarta doesn't have enough land to food production. in order to adequate the needed of food, DKI Jakarta Province must supply them from others region or import. The research objectives are to (1) formulated of strategy development food security in DKI Jakarta Province with identified strengths, weaknesses, opportunities and threats and (2) formulated priority of strategy development food security in DKI Jakarta Province. Data analysis with Matrix Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Matrix Internal-External and Analytical Hierarchy Process (AHP). The opportunities of developing food security in DKI Jakarta Province are (1) import rice policy; (2) targeted price subsidy policy; (3) floor price policy; (4) fertilizer and food security subsidies; (5) information, computer and transportation technologies; (6) local autonomy; (7) development agriculture technology; and (8) government commitment. The threats are (1) climate alteration; (2) globalization; (3) national politic situation; (4) inflation rate; and (5) Rupiahs kurs. The strengths are: (1) trade infrastructure; (2) transportation infrastructure; (3) finance institution; (4) food association and institution; (5) human resource; (6) community participation; and (7) cooperate with other provinces. The weaknesses are: (1) land agriculture limited; (2) dependences to other region or import; (3) capital farmer limited; (4) increasing population; (5) limited information of food security; (6) poverty; (7) consumption model; and (8) there is not special food security institution yet. Results Internal - External analysis are 2,576 for internal score and 2,722 for external score. The formulation and priority strategies are: (1) developing and improving of network cooperation intensity (0,277); (2) improving distribution of food capacity (0,247); (4) developing of food stock system (0,161); (3) improving community empowerment and participation (0,163); (5) diversification of food production and consumption (0,152). DKI Jakarta Province should coordinate with central government and mapping food security in local and household level for implementing strategies.

Abstrak :
Keberadaan Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakan pembatasan pada akhirnya turut memengaruhi perilaku dan daya beli masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan kebijakan bantuan permodalan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori Model Rasional Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Khandaker & Khan (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPUM di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana yang diuraikan oleh Khandaker & Khan dalam teori Model Rasional Implementasi Kebijakan, meskipun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, seperti proses cleansing data yang masih dilakukan secara manual, validitas dan kualitas data yang kurang memadai, kekurangan pada petunjuk pelaksanaan yang belum mengatur mengenai mekanisme validasi data antar lembaga, serta tumpang tindih dalam pembagian tugas antar aktor pelaksana kebijakan. ......The existence of the COVID-19 pandemic has had a negative impact on the sustainability of Micro Enterprises throughout Indonesia, including the DKI Jakarta Province. The enactment of restrictive policies ultimately affects people's behavior and purchasing power. To overcome this problem, the Ministry of Cooperatives and SMEs issued a capital assistance policy through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM). This study aims to analyze the factors that influence the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM) in DKI Jakarta Province using the theory of the Rational Model of Policy Implementation proposed by Khandaker & Khan (2016 ). This study uses a post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the implementation of BPUM policies in DKI Jakarta Province is influenced by factors as described by Khandaker & Khan in the theory of the Rational Model of Policy Implementation, although there are some obstacles found, such as the data cleansing process which is still done manually, validity and quality. Inadequate data, lack of implementation guidelines that have not regulated the mechanism for data validation between institutions, and overlapping in the division of tasks between actors implementing policies.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis manajemen pengaduan pada aplikasi Jakarta Lapor (JakLapor), yang menjadi salah satu kanal pengaduan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama adalah pada efektivitas aplikasi dalam menangani keluhan masyarakat dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, JakLapor merupakan kanal pelaporan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan berhasil mendapatkan umpan balik yang positif. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat manajemen pengaduan JakLapor berhasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta menggunakan teori utama Best Practice Complaint Management oleh Johnston dan Mehra (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi JakLapor berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengaduan dan memberikan feedback yang cepat dan efektif kepada pengguna. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam operasionalisasi sistem ini, termasuk kebutuhan untuk peningkatan integrasi pelaporan terpusat dan terdesentralisasi serta pelatihan bagi petugas yang menangani pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut pada sistem pengaduan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat. ......This study analyzes the complaint management within the Jakarta Lapor (JakLapor) application, a primary public service complaint channel in DKI Jakarta Province. It focuses on the application's effectiveness in handling public grievances and its contribution to enhancing public service quality. JakLapor, being the most utilized reporting channel by the public, has received positive feedback. This research aims to identify the factors contributing to JakLapor's complaint management success. Employing a post-positivism approach, primary data was gathered through in-depth interviews, and secondary data through literature review. Data triangulation techniques were used for analysis, alongside the primary theory of Best Practice Complaint Management by Johnston and Mehra (2002). The findings reveal JakLapor's success in increasing public participation in the complaint process and providing quick and effective feedback. However, challenges exist, including the need for better centralized and decentralized reporting integration and training for complaint handlers. The study recommends further development of the complaint system to ensure its effectiveness and efficiency in managing public complaints.

Abstrak :
Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebut dengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenai penerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasus penolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV oleh fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasien pengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHA diberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to as HIV, is entitled to receive health services which is one form of public service guaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health. This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basic needs for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the application of the provision of health services to patients with HIV by the Provincial Governments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases of refusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKI Jakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normative juridical approach using secondary data, including legislation, books, and supported by primary data in the form of interviews with related parties. The results of the study concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West Java Provinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infected patients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given the right by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained in Article 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Abstrak :
Kepercayaan publik merupakan salah satu modal bagi pemerintah dalam membentuk kepatuhan serta dukungan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan lingkungan. Salah satu kebijakan lingkungan dari Pemprov DKI Jakarta adalah pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020. Dalam pelaksanaan uji emisi di Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengukur tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor menggunakan teori public trust dari Grimmelikhuijsen & Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode campuran. Peneliti akan menganalisis hasil dari penyebaran kuisioner kepada 100 responden yang telah melaksanakan uji emisi dengan data yang diperoleh peneliti dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan publik dari masyarakat tinggi terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepercayaan publik tidak terlepas dari bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan imbauan atau teguran kepada masyarakat untuk melakukan uji emisi. Namun, terdapat beberapa catatan penting dari peneliti seperti minimmya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga terdapat beberapa program pendukung yang belum berjalan optimal dalam pemberlakuan uji emisi. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan sosialiasi yang masif dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjakankan program tilang uji emisi dan disinsentif parkir kepada masyarakat yang belum melaksanakan uji emisi ......Public trust is an essential asset for the government in fostering compliance and support from the society for an environmental policy. One of the environmental policies from the Provincial Government of DKI Jakarta is the implementation of vehicle emission testing, which is regulated in Governor Regulation Number 66 of 2020. In the implementation of emission testing in Jakarta, there are several issues that arise, which can affect the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government as the policy executor. Therefore, this study aims to measure the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing using the public trust theory by Grimmelikhuijsen & Knies. The research approach used is a quantitative approach with mixed methods for data collection. The researcher will analyze the results of the questionnaire distributed to 100 respondents who have conducted emission testing, with data obtained from in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing is high. The high level of public trust is due in part to how the DKI Jakarta Provincial Government provides warnings or reminders to the society to conduct emission testing. However, there are some important notes from the researcher, such as the minimal socialization conducted by the DKI Jakarta Provincial Government and some supporting programs that have not been optimally implemented in the application of emission testing. Therefore, the researcher recommends that the DKI Jakarta Provincial Government conduct massive and widespread socialization to all levels of society and enforce emission test fines and parking disincentives for those who have not conducted emission testing.