Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring trend swastanisasi, penyelenggaraan dan pembinaan haji di wilayah DKI Jakarta yang selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah, dikeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perhajian berbentuk dalam Kelompok Bimbingan lbadah Haji (KBIH). Namun, keberadaan KBIH ini dirasakan masih belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya jamaah calon haji yang tidak bisa diberangkatkan, adanya jamaah colon haji yang masuk asrama tanpa SPMA, dan keterlibatan lembaga yang terlalu jauh dalam membimbing jamaah calon haji sehingga terkesan arogan, dsb. Ini sangat tidak mendukung keinginan untuk memandirikan jamaah. Untuk itu, pemerintah membatasi peran KBIH sebatas sebagai "pembantu". Studi ini dimaksudkan untuk melihat kinerja KBIH, berikut factor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah mendeskripsikan kinerja KBIH, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta menganalisis tingkat hubungan di antaranya. Diharapkan dengan tercapainya tujuan ini maka akan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan peran serta KBIH dalam penyelenggaraan dan pembinaan haji. Analisis dilakukan secara deskriptif dan juga menyertakan analisis hubungan dengan menggunakan teknik statistik Kai Kuadrat untuk mengetahui tingkat hubungan, serta teknik analisis Kontingensi untuk mengukur intensitas/signifikansinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara univariate didapati Kondisi Kelembagaan umumnya dianggap "mendukung" penyelenggaraan perhajian, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah cukup "positif", dan Tingkat Kinerja KBIH umumnya "sedang". Namun, melalui analisis hubungan diperoleh hasil bahwa perubahan pada Kondisi Kelembagaan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Demikian juga, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Rekomendasi dari penulis adalah perlu penggunaan indikator lain dalam menggunakan kedua variabel bebas. Disamping itu, secara substansial perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan KBIH dalam penyelenggaraan haji, sehingga lembaga KBIH ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani para jamaah calon haji."

"Tawuran pelajar di DKI Jakarta memiliki dimensi kompleksitaspermasalahan yang menonjol. Fluktuasi frekuensi tawuran yang berubah daritahun ke tahun, variasi faktor penyebab dan pemicu tawuran pelaiar serla semakinmeningkatnya korban tawuran pelajar menyebabkan perlunya suatu pemahamanyang lebih luas mengenai permasalalahan. Atas dasar hal tersebut makadiperlukan suatu perencanaan sosial yang komprehensif dalam menanggulangisekaligus mengantisipasi perluasan gejalanya. Perencanaan sosial diharapkandapat menghasilkan suatu rekomendasi yang aplikatif melalui pendedahanberbagai faktor yang ditengarai sebagai penyebab dan pemicu masalah tawuranpelajar.Penelitian ini pada dasamya dapat diklasifikasikan sebagai action research.yang berupaya untuk menjelaskan suatu fenomena sekaligus menawarkanalternatif solusi. Har ini disebabkan karena tawuran pelajar merupakanpermasalahan yang bersifat kontemporer (berlangsung hingga kini). Untukmendapatkan pemahaman yang Iebih mendalam mengenai fenomena tawuranpelajar maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah secondary analysis.Dengan mempertimbangkan karakteristik masalah yang dibahas dimana sumbermasalah bukan hanya satu dan masing-masing memiliki kontribusi meskipundalam derajat yang berbeda. sehingga jalan terbaik untuk memperoleh solusiadalah pemahaman yang mendalam mengenai problem tersabut. Oleh karena itupendekatan yang digunakan adaiah Theoritica/ Review. `Berdasarkan hasil analisis terungkap bahwa diperlukan cara pandang yangbersifat sistemik dalam memahami masalah tawuran pelajar. Berbagai faktorsaling berhubungan dalam membentuk permasalahan tawuran pelajar.Pengkategorian sosial sekolah yang terjadi dalam sistem pendidikan berimbaspada interaksi yang terjadi di Iuar tembok sekoiah antara satu sekolah dengansekolah lain. Tata ruang kota sebagai setting terjadinya interaksi memberi warna pada bentuk dinamika yang terjadi dalam interaksi tersebut. Sebagai kelompokusia yang memiliki tugas perkembangan yang berkaitan dengan modus ekslstensipribadi, kondisi-kondisi diatas tidak mendukung daya adaptasi sistem biologisnyaterhadap sistem perilaku. Akibatnya dalam pemilihan cara untuk mencapaitujuannya, terdapat sekelompok pelajar yang cenderung menggunakan cara-carakekerasan sebagai bentuk resistensi eksistensinyaMasalah utama yang dapat diidentifikasi adalah adanya keteganganstruktural dan setting lingkungan fisik yang kurang kondusif yang mengakibatkanrasa tidak aman bagi sebagian pelajar sehingga mendorong timbulnya kondisiyang mengarah pada tindakan koleklif yang bersifat agresif. Dengan demikianmaka tujuan dari perencanaan sosial penanganan tawuran pelajar adalanmengendalikan faktor-faktor yang ditengarai menjadi penyebab tercetusnyatindakan tawuran pelajarBerdasarkan analisis juga ditemukan bahwa kebijakan yang selama iniditerapkan memiliki beberapa kelemahan antara Iain; kebijakan yang dirumuskandalam wilayah tindak geograris rnengaburkan batas tanggung jawab masing-masing instansi, tidak adanya koordinsi dalam desain dan penganggaran program,cara pandang yang cenderung melihat inti permasalahan pada diri siswa dankurangnya ? sense of crisis' dalam memandang permasalahan tersebut.Tujuan penanganan masalah tersebut drfokuskan untuk menciptakankondisi yang mendukung rasa aman bagi pelajar untuk menjalankan status danperannya sehingga dapat menoapai goal (tujuan) yang diharapkan sesuai denganstatus dan perannya tersebut _ Fokus dari alternatif penanganan masalah adalahmengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan tarjadinya ketegangan strukturaldengan memprioritaskan faktor-faktor yang dapat dikontrol untuk program jangkapendek. Antara lain mengendalikan kondisi yang menyediakan situasi yang dapatmemicu kontak iisik antar pelajar dan memutuskan tradisi permusuhan melalui"counter" terhadap konstruksi realitas yang dibentuk dalam dinamika kerompok dansosialisasi permusuhan oleh alumni. Dalam jangka panjang structural constraintyang mendukung kondisi kesenjangan serta penataan lingkungan fisik danpenyediaan sarana aktualisasi siswa menjadi perhatian."

"Penelitian ini merupakan suatu penelitian tentang bentuk-bentuk keragaman aturan hukum yang terdapat dalam lingkungan pemukiman rumah susun. Dalam kaitan dengan poko penelitian ini, masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota-kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusta dari berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegaitan tersebut. Salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh."

"Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia, mempunyai kondisi udara yang buruk akibat polusi. Untuk memperbalkinya diadakan Program Langit Biru. Salah satu sub-programnya adalah melakukan uji petik (chek spot) terhadap emisi gas buang pada kendaraan bermotor (mobil). Dalam program ini ditentukan 5 (lima) titik pengujian, dimana per titiknya diambil di tiap daerah tingkat ll (walikota). Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kadar polusi yang keluar dari kendaraan bermotor (mobil pribadi dan penumpang). Sebagai standar dlgunakan baku mutu dari Pemda DKl Jakarta lewat keputusan Gubernur Nomor 1041/2000 dan dari Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup. Emisi yang diuji adalah opasitas (ketebalan asap) untuk kendaraan berbahan bakar solar. Setelah melakukan pengujian secara random ternadap 988 kendaraan dimana 478 kendaraan berbahan bakar solar didapatkan 64,23 % kendaraan diesel lulus uji menurut standar Pemda DKI. Jika menggunakan baku mutu dari kementrian Lingkungan Hidup didapatkan 40,38 % yang lulus uji. Hal ini menandakan kondisi emisi gas buang tersebut mengkawatirkan. Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan tindakan yang menyelurun Mulai dari aturan pemerintah, perlakuan dan perawatan kendaraan, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi seperti katalisator, EGR, dan lain sebagainya."

"Saat ini di Jakarta banyak ditemui perumahan yang berkesan eksklusif karena terlihat seperti sengaja membedakan dan memisahkan diri dari Iingkungan sekitatnya. Kesan eksklusrf yang kita rasakan biasanya muncul akibat hal-hal seperti desain arsitektur yang menonjolkan kesan kemewahan dan kernegahan, penggunaan tembok tinggi sebagai batas kawasan Iengkap dengan portal besi, pos jaga dan satpam di pintu masuk kawasan sehingga menimbulkan kesan tertutup. Hal ini biasanya terjadi pada perumahan-perumahan yang dihuni oleh kelornpok-kelornpok yang tergolong elite dalam masyarakat.Dengan pengkajian teori mengenai adanya sikap dan perilaku eksklusif pada manusia sebagai sebuah kelompok elite lewat sudut pandang sosiologi, adanya kebutuhan rasa aman manusia lewat sudut pandang psikologi, dan bagaimana kedua hal ini dapat diterjemahkan dengan unsur-unsur desain perumahan Iewat sudut pandang arsitektur, serta dari pengamatan Iapangan, dapatlah diketahui bahwa ketiga hal tersebut saling berhubungan dan memiliki peran dalam tedadinya fenomena eksklusivisme pada perumahan."