Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsep desentralisasi di Indonesia tidak hanya sekedar menyerahkan kewenangan dan kekuasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut perlu diikuti dengan penyerahan aspek finansial, yang disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu jenis dana perimbangan yang di transfer dari pusat kepada daerah adalah dana bagi hasil (DBH). DBH secara konsep merupakan transfer untuk daerah dengan persentase tertentu yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Salah satunya adanya DBH Dana Reboisasi (DBH DR) yang berfokus pada urusan sektor kehutanan dalam level pemerintah daerah. Adapun konsep DR di Indonesia pada awalnya berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang menyebutkan bahwa DR hanya dapat digunakan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menggunakan DR tersebut yang peruntukkannya terlalu spesifik. Hal tersebut berakibat pada banyaknya DR yang mengendap dalam kas daerah dan tidak terserap dengan baik. Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah pusat menginisiasikan adanya perubahan alokasi melalui perluasan penggunaan DBH DR, yang dimana DR tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan dengan ketentuan sesuai pada tujuan utama dana perimbangan tersebut yakni, kegiatan reboisasi dan RHL. Pengaruh dari pengalihan urusan kehutanan kepada pemerintah provinsi dari pemerintah kabupaten/kota juga mempengaruhi pengalihan kewenangan fiskal untuk DBH DR menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi munculnya kebijakan perluasan penggunaan DBH DR, mengingat bahwa DR di pemerintah kabupaten/kota belum dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, diharapkan perluasan penggunaan DBH DR dapat menjadi pemicu pemerintah daerah untuk meningkatkan penggunaan atau penyerapan DBH DR dalam rangka melaksanakan kegiatan RHL.

---

......Decentralization concept in Indonesia is not just giving authority from central to local government. It needs to be followed with financial authority or fiscal decentralization. There are many types of fiscal decentralization, one of them is revenue sharing. By definition, revenue sharing is a budget with specific presentation that local government can be use to execute government activities. There is one of revenue sharing types called forest revenue sharing or DBH DR in local government. DR in Indonesia is reffering to reforestation and forest and land rehabilitation activity based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 about Dana Reboisasi. That regulation is forming an issue about DR absorption in local government is not proper. Responding to that issue, central government is giving an effort for expansion of usage by changing the allocation for DBH DR, so local government can use the budget for many program that still refers to reforestation and forest and land rehabilitation activity. Forest authority transfer from district to province, is also giving an impact for DBH DR as it state on Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 about Pemerintahan Daerah. Therefore, the expansion of usage is triggering the local government for using or elevated the DR absorption to support reforestation and forest and land rehabilitation activity.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu konsekuensi dari desentralisasi fiskal adalah wilayah dengan potensi penghasilan yang tinggi akan memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan potensi penghasilan yang rendah. Untuk meminimalisir kesenjangan antar daerah, Indonesia mendistribusikan DAU, DAK and DBH sebagai dana penyeimbang. Tesis ini menganalisis signifikansi dana penyeimbang pada pemerintah daerah di Indonesia dan meninjau faktor-faktor penting dalam menyusun skema dana penyeimbang yang lebih baik dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Berdasarkan analisis, tidak ditemukan adanya hasil yang signifikan dari dana penyeimbang dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Hal ini karena adanya beberapa kesalahan dan kekurangan dalam penerapan dana penyeimbang. Tesis ini juga menjabarkan beberapa faktor dalam mengatasi kesalahan pada penerapan dana penyeimbang..

---

ABSTRACT
One consequence of fiscal decentralization is that richer states have a higher revenue base than poorer states. To overcome regional disparities, Indonesia distributes DAU, DAK and DBH as the balancing funds. This thesis analyses significant effect of the balancing funds on local governments in Indonesia and also reviews some necessary factors for conducting a better scheme of balancing funds in giving more significant impact reducing inequality. Based on critical review, the paper finds that the balancing funds do not give significant impact on reducing regional inequality. The result is due to some drawbacks in the implementation of the balancing funds. The paper also describes some factors that may need to be added to overcome the failure in the balancing funds.

Abstrak :
Masalah ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin besar terjadi pada era desentralisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di 33 provinsi tahun 2006-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, dan rasio belanja APBD terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sedangkan DAK menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sementara itu tingkat partisipasi sekolah di level universitas dan konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan, namun tidak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat. Sedangkan tingkat partisipasi sekolah di level SMU menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat namun tidak signifikan. ......The problem of income inequality occurred greater in the era of decentralization. This study aimed to determine the effect of equalization funds (DBH, DAU, DAK) against income inequality in 33 provinces in 2006-2013. The results showed that DBH, DAU, and the ratio of budget expenditures to the GRDP increased income inequality in the region significantly. DAK decreased income inequality in the region significantly. The rate of enrollment at the university level and the mining sector's contribution to the GRDP increased income inequalities, but not significant. While enrollment in the high school level decreased income inequality but not significant.