Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKLimbah yang mengandung logam berat timbal (Pb) sangat berbahaya bagilingkungan. Selama ini beberapa proses pengolahan telah diperkenalkan untukmengolah limbah, dari proses pengendapan, hingga menggunakan resin penukarion. Daun ketapang telah di gunakan sebagai media pengolahan air yangdigunakan untuk akuarium. Para peneliti telah menunjukkan daun ketapangberpotensi sebagai pengolah air limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipotensi biosorpsi daun ketapang pada limbah yang tercemar logam berbahaya,dengan mempelajari karakteristik biosorpsi, kesetimbangan, kinetika dantermodinamika. Kondisi optimum seperti pH, dosis daun ketapang, waktu kontakdan suhu akan di amati pada penelitian ini. Hasil Penelitian Biomassa daunketapang berpotensi sebagai biosorben, dengan perlakuan asam atau basa, daunketapang ini masih memberikan % adsorpsi yang kompetitif dengan daunketapang yang diperlakukan asam. Penyerapan sangat dipengaruhi oleh pH ,konsentrasi ion Pb, massa adsorben, waktu kontak dan suhu, yang berurutan nilaimaksimum nya adalah pH 3, konsentrasi ion Pb 5 mg/L, massa adsorben 0,5gram, waktu kontak 4 jam, dan suhu 40 oC. Laju reaksi berjalan pada orde satudan memenuhi kaidah isotermal Freundlich serta Langmuir. Daun ketapangdengan perlakuan diasamkan memiliki keunggulan dibandingkan daengan daunketapang murni dan daun ketapang dibasakan.

---

ABSTRACTWaste containing of lead (Pb) is very dangerous for environment. However,waste treatment process has been introduced to minimize the waste, either byprecipitation process or ionic exchange resin. In addition, researchers have shownthat ketapang leaves (Terminalia Catappa) can be potentially used in waste watertreatment. It has been used as water treatment media for fresh water aquarium.Moreover, this research is aimed to find out the potential of ketapang leavesbiosorption for waste that has been polluted by dangerous metal, such as lead, byinvestigating the characteristics of biosorption, balance, kinetics andthermodynamics. Maximum conditions of pH, ketapang leaves dose, contact time,and temperature were also investigated in this research. The result shows thatbiomass of ketapang leaves is potential to be biosorbent, and with regard to acidor base reaction it still has potential to be biosorbent. Nevertheless, the absorbtionis really dependent to pH, Pb concentration, adsorbent mass, contact time, andtemperature, in which the maximum limits are 3; 5 mg/L; 0.5 gram; 4 hours;400C; respectively. Reaction rate, moreover, was running on first order and wasfulfilled the principle of Freundlich as well as Langmuir. Ketapang leaves withacidified treatment has advantages over the pure ketapang leaves and leafketapang basified.;Waste containing of lead (Pb) is very dangerous for environment. However,waste treatment process has been introduced to minimize the waste, either byprecipitation process or ionic exchange resin. In addition, researchers have shownthat ketapang leaves (Terminalia Catappa) can be potentially used in waste watertreatment. It has been used as water treatment media for fresh water aquarium.Moreover, this research is aimed to find out the potential of ketapang leavesbiosorption for waste that has been polluted by dangerous metal, such as lead, byinvestigating the characteristics of biosorption, balance, kinetics andthermodynamics. Maximum conditions of pH, ketapang leaves dose, contact time,and temperature were also investigated in this research. The result shows thatbiomass of ketapang leaves is potential to be biosorbent, and with regard to acidor base reaction it still has potential to be biosorbent. Nevertheless, the absorbtionis really dependent to pH, Pb concentration, adsorbent mass, contact time, andtemperature, in which the maximum limits are 3; 5 mg/L; 0.5 gram; 4 hours;400C; respectively. Reaction rate, moreover, was running on first order and wasfulfilled the principle of Freundlich as well as Langmuir. Ketapang leaves withacidified treatment has advantages over the pure ketapang leaves and leafketapang basified., Waste containing of lead (Pb) is very dangerous for environment. However,waste treatment process has been introduced to minimize the waste, either byprecipitation process or ionic exchange resin. In addition, researchers have shownthat ketapang leaves (Terminalia Catappa) can be potentially used in waste watertreatment. It has been used as water treatment media for fresh water aquarium.Moreover, this research is aimed to find out the potential of ketapang leavesbiosorption for waste that has been polluted by dangerous metal, such as lead, byinvestigating the characteristics of biosorption, balance, kinetics andthermodynamics. Maximum conditions of pH, ketapang leaves dose, contact time,and temperature were also investigated in this research. The result shows thatbiomass of ketapang leaves is potential to be biosorbent, and with regard to acidor base reaction it still has potential to be biosorbent. Nevertheless, the absorbtionis really dependent to pH, Pb concentration, adsorbent mass, contact time, andtemperature, in which the maximum limits are 3; 5 mg/L; 0.5 gram; 4 hours;400C; respectively. Reaction rate, moreover, was running on first order and wasfulfilled the principle of Freundlich as well as Langmuir. Ketapang leaves withacidified treatment has advantages over the pure ketapang leaves and leafketapang basified.]"

"Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan isu yang sangat penting di Indonesia terutama sejak dimulainya era otonomi daerah di Indonesia dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Banyaknya hal-hal yang harus dikoreksi setelah beberapa tahun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia kemudian melahirkan Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dalam proses otonomi daerah di Indonesia.Otonomi daerah serta desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan utama bernegara yaitu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Namun, kendala keuangan yang masih banyak menyulitkan daerah-daerah di Indonesia yang belum dapat mandiri secara finansial membuat pemerintah pusat membuat suatu mekanisme penyeimbang atas ketimpangan fiskal baik ketimpangan vertikal maupun ketimpangan horizontal. Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah pusat memberikan kebijakan transfer salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum ini memiliki ciri berupa dana blok (bock grant) dan dialokasikan ke daerah dengan tujuan agar masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kualitas atas pelayananan jasa dan fasilitas publik yang sama (Equalization Principle).Kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap yang memperhitungkan antara kebutuhan daerah (fiscal needs) dan potensi daerah (fiscal capacity). DAU merupakan transfer yang kebijakan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu DAU sesungguhnya memiliki peran strategis bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi daerahnya. skripsi ini meneliti mengenai dampak dari transfer pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk Dana alokasi umum (DAU) terhadap perkembangan daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode data panel, dihasilkan temuan bahwa alokasi DAU memiliki proporsi terbesar dalam keuangan daerah dibanding alokasi transfer lainnya, dan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat perkembangan daerah."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Intergovermental transfer khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia pada era desentralisasi fiskal. Selain dipengaruhi oleh DAU dan DAK, pertumbuhan ekonomi kab/kota di pengaruhi juga oleh pendapatan asli daerah (PAD) karena pada era desentralisasi fiskal daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengumpulkan pajak dan retribusi, serta dikontrol pula dengan variabel jumlah penduduk, investasi, indeks daya saing usaha daerah dan dummy wilayah yang kaya sumber daya alam (SDA) maupun yang tidak memiliki SDA.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dengan model random ejfect untuk 337 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2003-2007 pada model 1 dan 131 kabupaten/kota pada tahun 2003-2005 untuk model 2 dan 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan ini sesuai dengan hipotesis, sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh terhadap investasi.Hasil estimasi terhadap variabel kontrol investasi menunujukkan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel indeks daya saing usaha, jumlah penduduk dan dummy wilayah SDA tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia.

---

The objective of the study is to seek the impact if intergovemmental transfer especially the general fund allocation (DAU) and targetted fiind allocation (DAK) on the districts economic growth in Indonesia during the era of fiscai decentralization. Apart from the impact of these transfers, districts/local economic growth is also affected by regional income (PAD) since during fiscal decentralization era, districts have authorities to collect tax and retribution. Moreover, districts growth are also controlled by other variabels of population, investment, competitiveness index and dummy variables of either rich or poor natural resources.

The study employs panel data with random effect models which distinguished into three models. Model I uses data of 337 districts in Indonesia from 2003 to 2007, model 2 and 3 use data of 131 districts for the year of2003 to 2005. The result of the study proved the hypothesis that targetted fund allocation and regional income positively affect districts economic growth. Meanwhile, general fund allocation does not affect economic growth but do have effect on investment.

Estimation result shows that control variabels of investment shows positive relationship on economic growth. Meanwhile competitiveness index, population and dummy variables of natural resources have not significant impact on districts economic growth in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang Alternatif Pengukuran PAD Pada Formula DAU 2010. Metode analisis yang digunakan adalah teknik kuantitatif regresi data cross section dan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil regresi data cross section menunjukkan hasil metode PAD estimasi lebih tinggi dari pada metode PAD aktual. Dengan menggunakan PAD estimasi disparitas kapasitas fiskal lebih baik.

---

This thesis is discuss about alternative measure of local revenue formula for formula of DAU 2010. The tools of analysis are Regression model using cross section regression and Williamson Index. Estimation using with cross section regression method, we found that the result of estimated PAD (local revenue) was higher than actual PAD. Based on Williamson Index, we found that using estimated PAD can decrease disparity of fiscal capacity."

"ABSTRAKSalah satu konsekuensi dari desentralisasi fiskal adalah wilayah dengan potensi penghasilan yang tinggi akan memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan potensi penghasilan yang rendah. Untuk meminimalisir kesenjangan antar daerah, Indonesia mendistribusikan DAU, DAK and DBH sebagai dana penyeimbang. Tesis ini menganalisis signifikansi dana penyeimbang pada pemerintah daerah di Indonesia dan meninjau faktor-faktor penting dalam menyusun skema dana penyeimbang yang lebih baik dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Berdasarkan analisis, tidak ditemukan adanya hasil yang signifikan dari dana penyeimbang dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Hal ini karena adanya beberapa kesalahan dan kekurangan dalam penerapan dana penyeimbang. Tesis ini juga menjabarkan beberapa faktor dalam mengatasi kesalahan pada penerapan dana penyeimbang..

---

ABSTRACTOne consequence of fiscal decentralization is that richer states have a higher revenue base than poorer states. To overcome regional disparities, Indonesia distributes DAU, DAK and DBH as the balancing funds. This thesis analyses significant effect of the balancing funds on local governments in Indonesia and also reviews some necessary factors for conducting a better scheme of balancing funds in giving more significant impact reducing inequality. Based on critical review, the paper finds that the balancing funds do not give significant impact on reducing regional inequality. The result is due to some drawbacks in the implementation of the balancing funds. The paper also describes some factors that may need to be added to overcome the failure in the balancing funds."

"Masalah ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin besar terjadi pada era desentralisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di 33 provinsi tahun 2006-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, dan rasio belanja APBD terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sedangkan DAK menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sementara itu tingkat partisipasi sekolah di level universitas dan konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan, namun tidak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat. Sedangkan tingkat partisipasi sekolah di level SMU menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat namun tidak signifikan.

---

The problem of income inequality occurred greater in the era of decentralization. This study aimed to determine the effect of equalization funds (DBH, DAU, DAK) against income inequality in 33 provinces in 2006-2013. The results showed that DBH, DAU, and the ratio of budget expenditures to the GRDP increased income inequality in the region significantly. DAK decreased income inequality in the region significantly. The rate of enrollment at the university level and the mining sector's contribution to the GRDP increased income inequalities, but not significant. While enrollment in the high school level decreased income inequality but not significant."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sanksi penundaan Dana Alokasi Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sanksi Penundaan DAU merupakan sanksi yang diberikan kepada daerah yang telat menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Pada implementasi tahun 2011 hingga 2015 terjadi kenaikan atau penurunan terhadap daerah yang dikenakan sanksi penundaan. Metode penelitian yang digunakan adalah post positivist. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hambatan yang ditemui oleh DJPK seperti gangguan sinyal dan kuantitas serta kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Selain itu faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor sumber daya dan faktor komunikasi antar organisasi. Faktor lain yang ditemukan dan juga mempengaruhi implementasi yaitu faktor politis, mutasi di daerah, dan ketidaksiapan daerah terhadap kebijakan baru.

---

ABSTRACTThis research purpose to see how implementation of fine rsquo s delay of General Purpose Transfer and the factors that influence it. Fine rsquo s delay of DAU is fine given to regions that are late in submitting their financial statements to the central government. In the implementation of the year 2011 to 2015 occur an increase or decrease to regions that subject to fine rsquo s delay. Research method used is post positivist. The result of this research is that implementation of the policy is not running well despite. It rsquo s can be seen from the obstacles encountered by DJPK such as disturbance and quality of existing human resources. In addition, the factors that influence is political factors, mutations in the regions, and unpreparedness in regionsto against the new policy."

"Through fiscal decentralization, local governments are expected toassume more responsibility for regional problems such asunemployment. This study aims to analyze the effect of fiscaldecentralization on the unemployment rate in Sumatra for the period2006 to 2013. This quantitative research used panel data and multipleregression analyses. The results show that Regional Revenue andRevenue Sharing Fund have negative effects on the unemployment rate.Capital expenditures negatively affect the unemployment rate for thenext two years, while goods and services expenditures have a positiveeffect on the unemployment rate. In addition, the General AllocationFund, Special Allocation Fund and personnel expenditure do not affectthe unemployment rate.Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampumenyelesaikan berbagai permasalahan daerah, antara lainpengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruhpelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran diWilayah Sumatera selama periode 2006 s.d. 2013. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknikanalisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatifterhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatifterhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya,sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positifterhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, DanaAlokasi Khusus, dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikanterhadap tingkat pengangguran."

"Pada undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dinyatakan kesehatan adalah bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Perencanaan adalah suatu hal yang penting karena merupakan langkah awal dari suatu kegiatan, dan daerah dituntut untuk merencanaan kegiatan sesuai dengan kondisi daerah dan sumber daya yang tersedia.Penelitian ini betujuan untuk mengetahui sistem perencanaan anggaran tahunan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001.Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan otonomi sudah baik karena daerah dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan kualitas tenaga perencana cukup memadai, namun demikian masih diperlukan pelatihan di bidang perencanaan untuk meningkatkan pengetahuan. Dana, fasilitas yang ada belum mencukupi, dan untuk perangkat lunak belum menggunakan perangkat lunak dari Ditjen Anggaran. Sedangkan jadwal penyusunan perencanaan tidak tersedia secara tertulis, Juklak/Jukren serta tim penyusunan perencanaan tidak ada, tetapi sudah melibatkan semua seksi dalam penyusunan perencanaan. Di samping itu informasi telah menggunakan data dari berbagai sumber, namun baru segi keakuratan, validitas, dan ketepatan waktu masih perlu perhatian. Hasil lain diperoleh satuan harga pada umumnya masih sesuai.Dan komponen proses belum menggunakan langkah-langkah perencanaan sesuai dengan teori, dalam penentuan prioritas belum mengacu kepada rencana strategi atau rencana tahunan. Koodinasi lintas program dan lintas program sudah ada, namun untuk koordinasi lintas sektor lebih menekankan pada pelaksanaan, bukan dalam perencanaan.Komponen keluaran diperoleh hasil dana yang tersedia pada tahun 2001 persentase anggaran Dinas Kesehatan sebesar 5,46 % dari total anggaran Kota Bekasi, lebih kecil dad tahun sebelumnya sebesar 8,37%. Pada tahun 2001 anggaran dinas kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 0,44% dad DAU seluruh Kota Bekasi, dan Dana Dana Lain (DDL) sebesar 2,28% dari Pendapatan Pasti Daerah (PAD).Disarankan perlu bekerja keras untuk dapat mewujudkan otonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dan mengalokasikan dana untuk perencanaan dan pengadaan fasilitas, serta dibentuknya tim penyusunan perencanan dan penyusunan Juklak/Jukren tentang perencanaan oleh Ka Sub Bagian Perencanan sesuai dengan fungsinya. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor mulai dan perencanaan. Di samping itu untuk meningkatkan biaya kesehatan perlu dilakukan advokasi kepada pengambil keputusan misalnya dengan diundang melalui seminar atau terjun ke lapangan bersama-sama.Daftar bacaan: 33 (1982-2001)

---

System Analysis of Annual Budget Planning at Health Institution of Bekasi District in the 2001 Local Autonomy Implementation" 6 On Act Number 22/1999 clarified that health is a government field that must be maintained by municipal and/or district. Planning is a substantial matter because this is a beginning step of an activity, and local demanded to maintain their activity according to available resources and local condition.Objective of this study is to expose annual budget planning at Health Official of Bekasi District in 2001 local autonomy implementation.Used research method is a qualitative research with using deep interview, documentation review, and observation.Research showed that autonomy has a good direction to self-planning with their local needs. And planner quality is respectively appropriate enough, however it is still necessary for training at planning field in order to increase knowledge and know-how. Inadequate fund and facilities and for software not using from Director General of Budgeting. And planning arrangement schedule is not available in written, there is no Juklak/Jukren and planning arrangement team, but it already involved all planning arrangement sections. Beside of that, information has used data from several sources, and from accuracy, validity and timely manners still need further attention.From process component has not using planning steps according to theories, in deciding priority has not tend to strategic plan or annual plan. Cross-program coordination and cross-program already existed, but for cross-sector coordination more emphasized on implementation rather than planning.Output component gathered from available fund on health institution budget percentage on 2001 for 5,46%. From total budget of Bekasi district, it is smaller than previous year for 8,37%. On Health Institution at 2001 fiscal year sourced from General Allocation Fund (DAU), it is only 0.44% of DAU on Bekasi district, and Other Funds (DDL) for 2,28% of Local Original Income (PAD).It is necessary to working hard in order to realize autonomy of human resources quality enhancement from training, and to allocate facility arrangement and planning fund, and to form planning arrangement team and arrangement of Juklak/Jukren planning by Head of Planning Sub-Department referring to its function. In order to increase cross-program coordination and cross sector are starting from planning. Beside of that to increase health cost, it is necessary to maintain advise for decision makers, for example, to invite on seminars or directly take to the field.Reading List : 33 (1982-2001)"