Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kualitas pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Pendidikan anak usia dini yang berkualitas bagi seluruh masyarakat menjadi salah satu agenda pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Indikator kualitas pendidikan anak usia dini dapat diketahui melalui proses akreditasi satuan pendidikan PAUD yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF. Penelitian yang banyak dilakukan di negara lain adalah mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap keluaran kualitas anak yang pernah mendapatkan pendidikan anak usia dini namun belum mempertimbangkan kualitas dari layanan pendidikan yang mereka akses. Dalam penelitian ini akan ditunjukkan pengaruh kebijakan DAK Non Fisik BOP PAUD terhadap akreditasi PAUD untuk mendekati variabel kualitas layanan pendidikan anak usia dini pada 481 kabupaten/kota selama tahun 2018-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan persentase PAUD terakreditasi terutama akreditasi A dan B, serta berpengaruh signifikan dalam menurunkan persentase PAUD yang Tidak Terakreditasi.

---

The quality of education is the main concern of the Indonesian government. Quality early childhood education for all communities is one of the government's agendas in an effort to improve the quality of education. One of the government policies is the distribution of Non-Physical DAK BOP PAUD to support the improvement of the quality of early childhood education. Early childhood education quality indicators can be identified through the accreditation process for PAUD implemented by BAN PAUD and PNF. Research that is mostly done in other countries is to find out the factors that influence the quality outcome of children who have received early childhood education but have not considered the quality of the education services they access. This research will show the influence of the BOP PAUD Non-Physical DAK policy on PAUD accreditation to approach the variabel quality of early childhood education services in 481 districts / cities during 2018-2019. The results showed that the distribution of Non-Physical DAK BOP PAUD had a significant effect in increasing the percentage of accredited PAUD, especially accredited A and B, and had a significant effect in reducing the percentage of PAUD that were not accredited."

"Statistik pendidikan di Indonesia menunjukan kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antarwilayah. Ketimpangan tersebut dilihat melalui perbandingan indeks pendidikan antara wilayah serta disparitas Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat SD dan tingkat SMP level kab./kota per provinsi pada tahun 2021. Penelitian ini mempelajari bagaimana pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal setelah adanya kebijakan pemberian DAK Fisik afirmasi bidang pendidikan. Menggunakan data panel 3 tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan afirmasi kepada daerah tertinggal melalui DAK fisik afirmasi pendidikan, berdampak positif dan signifikan pada pembangunan sektor pendidikan dasar (SD dan SMP), hal tersebut dibuktikan dengan dampaknya terhadap APK yang signifikan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui proksi jumlah SiLPA/SiKPA turut serta memberikan dampak terhadap capaian pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal, semakin besar jumlah SiLPA/SiKPA maka dapat memberikan dampak negatif.

---

Indonesia's education statistics show the education gap is still high when compared between regions. This inequality is seen through a comparison of the education index between regions and the disparity in Gross Participation Rate (GER) at the elementary and junior high school at the district/city per province in 2020. This study examines how the development of the education sector in underdeveloped areas after the policy of providing affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education. Using 3-year panel data, the results of the study show that the affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education has a positive and significant impact on the development of the basic education sector (SD and SMP), this is evidenced by its significant impact on APK. The performance of regional financial management through the number of SiLPA/SiKPA proxies has an impact on the achievement of education sector development in underdeveloped areas, the greater the number of SiLPA/SiKPA it can have a negative impact."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) secara agregat maupun berdasarkan komponen (DAK Fisik dan DAK Nonfisik) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan efek heterogenitas antara wilayah tertinggal dan non-tertinggal. Analisis dilakukan pada data panel sebanyak 380 Kabupaten/Kota selama periode 2015–2023 dan mengestimasinya melaui pendekatan model Fixed Effects (FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara nasional, hanya DAK Nonfisik memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara total DAK dan DAK Fisik tidak berpengaruh secara signifikan. Di daerah tertinggal, DAK secara agregat berpengaruh negatif signifikan, namun tidak demikian untuk komponen fisik dan nonfisiknya. Sebaliknya, di daerah non-tertinggal, hanya DAK Nonfisik yang efektif menurunkan kemiskinan. Temuan lebih lanjut mengungkapkan adanya perbedaan efek berdasarkan karakteristik geografis pada kelompok daerah tertinggal, di mana daerh tertinggal yang berbentuk wilayah kepulauan, DAK agregat dan DAK Fisik terbukti signifikan menurunkan kemiskinan, sementara pada kategori wilayah daratan dan daratan-kepulauan efeknya tidak signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa efektivitas transfer fiskal sangat bergantung pada kondisi spasial dan sektoral daerah penerima, sehingga penyusunan kebijakan DAK ke depan perlu lebih kontekstual, responsif, dan berbasis karakteristik kewilayahan guna memperkuat peran DAK sebagai instrumen fiskal yang strategis dalam pengentasan kemiskinan.

---

This study aims to analyze the relationship between the Special Allocation Fund (DAK), both in aggregate and by its components (Physical DAK and Non-Physical DAK), and poverty levels in Indonesia, while accounting for heterogeneity in effects between lagging and non-lagging regions. The analysis is based on a panel dataset of 380 regencies/municipalities over the period 2015–2023, estimated using the Fixed Effects Model (FEM). The estimation results reveal that, at the national level, only Non-Physical DAK has a statistically significant negative correlation with poverty, while total DAK and Physical DAK show no significant effects. In lagging regions, aggregate DAK has a significant negative impact on poverty, but this is not observed when disaggregated into its physical and non-physical components. Conversely, in non-lagging regions, only Non-Physical DAK is effective in reducing poverty. Further findings highlight variations in effect based on geographic characteristics within lagging regions. Specifically, in lagging regions categorized as island areas, both aggregate DAK and Physical DAK significantly reduce poverty, while in land and land-island mixed regions, the effects are statistically insignificant. These results underscore that the effectiveness of fiscal transfers is highly contingent on the spatial and sectoral context of the recipient regions. Consequently, future DAK policymaking should be more contextual, responsive, and territorially adaptive in order to strengthen its role as a strategic fiscal instrument for poverty alleviation."