Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai fenomena adanya wacana untuk menerapkan cyber notary di Indonesia. Penerapan cyber notary di Indonesia tentunya tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, melainkan harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait terutama yang berhubungan dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa konsep cyber notary ini belum dapat diterapkan secara utuh di Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyak hal-hal mengenai konsep cyber notary yang berbenturan dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the phenomenon of the discourse to apply cyber notary in Indonesia. The application of Cyber Notary in Indonesia would not necessarily be applied that easily, however it must pay attention to the various aspects which mainly related to the Law of Notary Professions. This research uses normative legal analysis, while the data collection is conducted through literature research. The author concludes that the concept of cyber notary can`t be fully applicable yet in Indonesia, this is because there are still many matters regarding cyber notary concept which is conflicting against the Law of Notary Professions."

"Penelitian ini membahas pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dalam rangka cyber notary, yakni pembacaan akta oleh Notaris secara elektronik. Ternyata hal tersebut bertentangan dengan keharusan hadir secara fisik dalam membacakan aktanya dihadapan penghadap. Sebenarnya kehadiran tersebut bisa dilakukan secara elektronik sehingga membaca aktanya menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Permasalahan dalam tesis ini yaitu cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik, makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris, dan cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary. Metode Penelitian untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil analisis, cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik adalah pembubuhan tanda tangan elektronik oleh penghadap di dalam aktanya, bukti rekaman suara dan gambar, serta disclaimer. Makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris adalah memberikan pengertian pada penghadap bahwa akta tersebut berasal dari keinginan penghadap yang dibuat dihadapan Notaris, meyakinkan kebenaran mengenai keinginan penghadap yang tercantum di dalam akta tersebut, serta memberikan peluang bagi penghadap untuk melaksanakan pengecekan kembali terhadap apa yang tertulis di dalam akta tersebut sehingga penghadap memiliki kebebasan untuk menerima akta tersebut atau tidak. Cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary yaitu pemakaian sarana elektronik yang dinyatakan secara sah oleh suatu ketentuan hukum sehingga Notaris tidak lagi harus melaksanakan pembacaan aktanya secara konvensional. Hal inilah yang diterapkan di negara Jepang. Oleh sebab itu, sebaiknya dilaksanakan penyuluhan oleh Ikatan Notaris Indonesia, kepatuhan secara penuh terhadap semua peraturan yang berlaku seharusnya dimiliki oleh Notaris, dan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama tentang pembacaan akta oleh Notaris seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah.

---

This study discusses the reading of the deed by a Notary before the parties in the context of cyber notary, namely the reading of the deed by a Notary electronically. It turns out that this is contrary to the requirement to be physically present in reading the deed before the parties. Actually, the attendance can be done using electronic means so that reading the deed becomes easier to carry out. The problem in this thesis is the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed, the true meaning of reading the deed carried out by the Notary, and the method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary. The research method to analyze these problems is in the form of normative juridical research using primary data and secondary data which are analyzed by qualitative methods. The results of the analysis, the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed are the affixing an electronic signature by the partiesin the deed, evidence of sound and image recordings, and a disclaimer. The true meaning of reading the deed carried out by the Notary are to give the understanding to the parties that the deed came from the wishes of the parties made before the Notary, to ensure the truth about the wishes of the parties stated in the deed, and to give the opportunity for the parties to carry out a re-check of what is written in the deed so that the parties has the freedom to accept the deed or not. The method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary is the use of electronic means which are legally declared by a legal stipulation so that the notary no longer has to carry out the reading of the deed conventionally. This matter is applied in Japan. Therefore, counseling should be carried out by the Indonesian Notary Association, full obedience with all prevail regulations should be owned by a Notary, and revisions to the Law on Notary Positions, especially regarding the reading of deeds by a Notary, should be carried out by the Government."

"Era revolusi 4.0 dan society 5.0 memberi kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas dalam seluruh bidang kehidupan termasuk bidang kenotariatan. Konsep cyber notary merupakan salah satu bentuk perubahan yang disebabkan perkembangan teknologi. Penerapan konsep cyber notary dapat menjadi terobosan bagi profesi notaris untuk memberikan pelayanan jasa yang cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat. Indonesia selaku negara yang menganut mazhab notaris latin tidak terlepas dari dorongan untuk melakukan perubahan bidang kenotariatan. Namun, penerapan konsep ini tidak dapat serta merta dilakukan sebab peraturan yang mengatur mengenai penerapan konsep cybernotary di Indonesia masih belum rinci. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kemungkinan penerapan konsep cyber notary dalam peraturan hukum nasional di Indonesia; dan, kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan penerapan konsep cyber notary di Indonesia sangat mungkin untuk diterapkan. Akta yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik konvensional dan memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai akta autentik apabila telah dilaksanakan perubahan atas peraturan terkait jabatan notaris dan peraturan lainnya. Untuk itu perlu merevisi UUJN dengan mengatur pemberlakuan cyber notary sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif dan cepat tanpa mengurangi kekuatan hukum dari akta tersebut.

---

The era of the industrial revolution 4.0 and society 5.0 made it easy for humans to carry out activities in all areas of life, including the notarial field. The concept of cyber notary is one form of change caused by technological developments. The application of the cyber notary concept can be a breakthrough for the notary profession to provide fast, precise, and efficient services to the public. Indonesia as a country that adheres to the Latin notary school is inseparable from the urge to make changes to the notary field. However, the application of this concept cannot be carried out immediately because the regulations governing the application of the cybernotary concept in Indonesia are still not detailed. The problems raised in this study are the possibility of applying the concept of cyber notary in national legal regulations in Indonesia; and, the power of proof of a notarial deed made electronically. This research is a normative juridical research using document studies through literature searches on secondary data. The results of this study indicate that it is possible to apply the concept of cyber notary in Indonesia. A deed made electronically has the same proving power as a conventional authentic deed and fulfills the requirements to be said to be an authentic deed if changes have been made to regulations related to the position of a notary and other regulations. For this reason, it is necessary to revise the UUJN by regulating the implementation of a cyber notary so that the implementation of the duties and positions of a notary can be carried out more efficiently, effectively and quickly without reducing the legal force of the deed."

"Perkembangan serta perubahan teknologi informasi saat ini mempengaruhi hampir seluruh sendi dan budaya kehidupan manusia. Hal tersebut menandakan adanya transisi budaya dari awalnya transaksi dilakukan secara luring berkembang menjadi daring. Pengaruh Teknologi Informasi ini juga mempengaruhi prosedur notaris dalam membuat akta autentik. Bahwa perkembangan hukum di dunia mengenal apa yang disebut dengan akta autentik elektronik, tanda tangan elektronik, bahkan cyber notary. Namun terkait dengan penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN mengenai cyber notary tidak ada penjelasan atau perintah yang lebih jelas sehingga menjadi perdebatan maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan perbandingan politik hukum yang dilakukan pemerintah Negara Jepang dan Indonesia dalam mendukung penerapan penyelenggaraan sistem notaris elektronik, pembuatan akta autentik elektronik di Negara Jepang agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna, dan pengaturan yang seharusnya terkait dengan akta autentik elektronik di Indonesia ke depannya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai cyber notary dalam bidang kenotariatan. Mengingat kemajuan teknologi sudah sangat pesat sehingga tidak dapat lagi dihindari, dan penggunaan teknologi menjadi lebih efektif, efisien dan biaya yang murah bagi manusia dalam melakukan pekerjaannya. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) antara hukum dua negara yaitu Undang-Undang Notaris Jepang No. 53 Tahun 1908 jo. Undang-Undang Notaris Jepang No. 74 Tahun 2011 dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan data sekunder sebagai data utama yakni studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sedangkan data primer sebagai data pendukung yakni wawancara dengan beberapa orang notaris sebagai narasumber. Jepang telah mereformasi Undang-Undang Notarisnya sehingga sistem cyber notary telah terlaksana sejak tahun 2000 dan notaris elektronik harus terdaftar dalam list yang dikoordinir oleh Kementerian Kehakiman sehingga terdapat pelatihan atau kualifikasi khusus. Jepang juga telah mempunyai Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik dan Bisnis Sertifikasi sejak tahun 2000, yang mana undang-undang tersebut saling berhubungan dengan Undang-Undang Notarisnya. Selain itu dalam pelaksanaan notaris elektronik dan tanda tangan elektronik terdapat Penyelenggara Usaha Sertifikasi Jepang yang telah mendapatkan akreditasi dari Menteri yang berwenang sehingga kekuatan pembuktian akta autentik elektronik tersebut menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna. Pengaturan akta autentik elektronik yang seharusnya di Indonesia yaitu menambahkan pengertian akta elektronik sebagai akta autentik dalam Pasal 1 UUJN, menambahkan dan memperjelas secara detail kewenangan notaris terkait cyber notary dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN, merevisi dan memperluas kata menghadap dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf M, dan mengamandemen Pasal 5 Ayat (4) UU ITE.

---

Developments and changes in information technology currently affect almost all joints and culture of human life. This indicates a cultural transition from initially transactions carried out offline to developing online. The influence of Information Technology also influences notary procedures in making authentic deeds. That the development of law in the world recognizes what is called an authentic electronic deed, electronic signature, and even a cyber notary. However, in relation to the elucidation of Article 15 Paragraph (3) UUJN regarding cyber notary, there is no clearer explanation or order, so it becomes a debate, further research is needed on this matter. The issues raised in this study relate to the comparison of legal politics carried out by the governments of Japan and Indonesia in supporting the implementation of the implementation of an electronic notary system, making authentic electronic deeds in Japan so that they have the force of law as perfect evidence, and the arrangements that should be related to deed electronic authentic in Indonesia in the future. This research generally aims to examine and analyze cyber notaries in the notary field. Considering that technological progress has been so rapid that it can no longer be avoided, and the use of technology has become more effective, efficient and inexpensive for humans in carrying out their work. The research method used in this writing is normative juridical with a comparative approach and a statute approach between the laws of the two countries, namely Japanese Notary Law No. 53 of 1908 jo. Japanese Notary Law No. 74 of 2011 with Law no. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary through data analysis techniques carried out qualitatively and data collection using secondary data as the main data, namely document studies consisting of primary legal materials and secondary legal materials while primary data as supporting data, namely interviews with several notaries as resource persons. Japan has reformed its Notary Law so that the cyber notary system has been implemented since 2000 and electronic notaries must be registered on a list coordinated by the Ministry of Justice so that there is special training or qualifications. Japan has also had Electronic Signature and Certification Business Laws since 2000, which are interrelated with its Notary Laws. In addition, in the implementation of electronic notaries and electronic signatures, there are Japanese Certification Business Operators who have received accreditation from the competent Minister so that the strength of proof of the authentic electronic deed becomes a perfect evidentiary force. The regulation of authentic electronic deed that should be in Indonesia is adding the definition of an electronic deed as an authentic deed in Article 1 UUJN, adding and clarifying in detail the authority of a notary related to cyber notary in Article 15 Paragraph (3) UUJN, revising and expanding the word facing in Article 16 Paragraph (1) letter M, and amending Article 5 Paragraph (4) of the ITE Law. "

"Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengaruskan Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya untuk menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya dalam jangka waktu paling lama 15 hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka penyampaian pelaporan bulan Notaris dilakukan secara online untuk beberapa provinsi di Indonesia, yaitu di Jakarta, Jawa Timur dan terakhir Banten. Pada tanggal 01 November 2016, diekeluarkan surat edaran nomor W.12.UM.01.01-1554, oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten mengenai penyampaian laporan Notaris secara online untuk Provinsi Banten. Penyampaian laporan Notaris secara online dapat dilakukan dengan mengakses website www.notarisbanten.com. Sosialisasi penyampaian laporan secara online untuk Kabupaten Tangerang diadakan di Rumah Sakit Bethsaida, pada tangal 5 Desember 2016. Penyampaian laporan pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia mengalami berbagai macam perubahan dari masa ke masa. Sejauh mana pelaksanaan penyampaian laporan secara onlienDi Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi yang digunakan adalah deskriptif analitis karena untuk menganalisa apakah penyampaian laporan secara online terlah terlaksana secara efektif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Metode analisis yaitu kualitatif. Penyampaian laporan Notaris secara keseluruhan dibagi ke dalam tiga masa yaitu, masa sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, masa pada saat berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris dan penyampaian laporan Notaris secara online. Meskipun hampir seluruh Notaris telah melakukan registrasi untuk penyampaian laporan Notaris secara online di Kabupaten Tangerang, akan tetapi masih ada beberapa yang belum melaksanakan penyampaian laporan Notaris secara online.

---

Based on Article 61 of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Publication requires Notary by itself or by its proxy to convey in writing a copy which has been approved from the register of deed and other list made in the previous month in The maximum period of 15 days in the following month to the Regional Supervisory Board. Along with the development of the era, the submission of reporting month Notary made online for several provinces in Indonesia, namely in Jakarta, East Java and Banten last. On 01 November 2016, issued a circular number W.12.UM.01.01 1554, by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Regional Office of Banten on the submission of reports online Notary to the Province of Banten.

Submission of Notary reports online can be done by accessing the website www.notarisbanten.com. Socialization of online report submission for Tangerang Regency held at Bethsaida Hospital, on 5 December 2016. Submission of reports on the implementation of the position of Notary in Indonesia experienced various changes from time to time. The extent to which the implementation of report submission onlienDi Tangerang District.

The research method used is juridical norm. The typology used is descriptive analytical because to analyze whether online report submission is done effectively. The type of data used is secondary data. Meta analysis is qualitative. The submission of the Notary report as a whole is divided into three periods namely, the period prior to the coming into effect of the Notary Position Law, the period at which the Notary Law is effective and the submission of the Notary report online. Although almost all Notaries have registered to submit notary reports online in Tangerang District, but there are still some who have not implemented the submission of Notary reports online."

"Profesi Notaris ada dan berkembang karena kebutuhan masyarakat akan jasanya untuk membuat akta otentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum. Untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris mengumpulkan, memproses serta menyimpan data pribadi kliennya. Seiring dengan perkembangan teknologi, hadirlah suatu sistem elektronik perkantoran Notaris yang berbasis cloud computing yang dapat membantu tugas Notaris khususnya terutama dalam hal pengelolaan data klien, arsip, dan keuangan. Adanya sistem elektronik berbasis cloud ini melahirkan tanggung jawab baru kepada Notaris terkait data pribadi kliennya yang tersimpan di cloud. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan nasional yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan tanggung jawab Notaris terhadap perlindungan data pribadi pengguna jasanya yang tersimpan dalam sistem elektronik perkantoran Notaris, khususnya yang berbasis cloud computing system. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan metode analisa data kualitatif. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi. Walaupun demikian Notaris harus bertanggung jawab terhadap data pribadi kliennya mulai dari pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan data pribadi tersebut dalam sistem elektronik perkantorannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional.

---

Notary Profession exists and evolves due to the society 39 s need for its services to make an authentic deed of circumstances, events and legal actions. To create such an authentic deed, the Notary collects the personal data of his client, deposits and processes the personal data to be included in the deed. Along with the development of technology, there is electronic office system for Notary based on cloud computing that can help and assist notary assignment especially in terms of client data management, archives, and finance.

The existence of this cloud based electronic office system give new responsibilities to the Notary related to client rsquo s personal data stored in the cloud. The issues raised in this thesis are the provision of national law governing the protection of personal data in Indonesia and the responsibility of Notary to the protection of client rsquo s personal data stored in Notary 39 s electronic office system, especially those based on cloud computing system.

The research method in this thesis is normative juridical with explanatory research type and qualitative data analysis method. Until now, Indonesia does not yet have a regulation that specifically regulates the protection of personal data. Notary shall, however, be responsible for the personal data of its clients from collecting, storing and processing of such personal data in its electronic office systems in accordance with applicable laws and regulations and follow the principles of protection of personal data which applicable internationally."

"Cyber notary merupakan kewenangan yang dimiliki notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf m Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Konsep cyber notary merupakan suatu metode atau cara berkerja Notaris yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti video conference dan e-signature. Namun dalam praktiknya, konsep cyber notary tersebut tidak dapat dilakukan oleh notaris karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta. Dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 oleh Pemerintah Republik Indonesia, semua aktivitas perkantoran dihimbau untuk sementara waktu agar dapat dilakukan secara Work From Home. Kepastian hukum bagi kemudahan berusaha harus tetap dilakukan. Sedangkan, jabatan Notaris tidak dapat dilakukan secara Work From Home. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penelitian ini akan menganalisis kewenangan notaris untuk menerapkan konsep cyber notary serta urgensi dan tantangan yang dihadapi oleh notaris, apabila ingin menerapkan konsep cyber notary dalam mendukung kemudahan berusaha pada masa kedaruratan COVID-19.

---

Cyber notary is the authority possessed by a notary as stipulated in Article 15 paragraph (3) letter m of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (UUJN). The concept of cyber notary is a method or way of working for a notary that utilizes developments in information and communication technology such as video conferencing and e-signatures. However, in practice, the concept of cyber notary cannot be carried out by a notary because it is contrary to the provisions in Article 1868 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Article 16 paragraph (1) letter m UUJN which stipulates that a notary must be present to read and sign the deed. . With the stipulation of a public health emergency status due to COVID-19 by the Government of the Republic of Indonesia, all office activities are temporarily advised to work from home. Legal certainty for the ease of doing business must be maintained. Meanwhile, the position of Notary cannot be done Work From Home. By using normative juridical research methods, this study will analyze the authority of notaries to apply the cyber notary concept as well as the urgency and challenges faced by notaries, if they want to apply the cyber notary concept in supporting the ease of doing business during the COVID-19 emergency."

"Notaris merupakan salah satu tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan beberapa kewenangan sebagai pejabat umum yang salah satunya adalah membuat akta autentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin kepastian hukum. Namun memasuki era cyber notary, Notaris dituntut untuk melakukan terobosan dalam menjalankan kewajibannya tersebut dan memodifikasi penerapan asas yang tidak sejalan lagi dengan kebutuhan masyarakat era cyber notary. Adapun permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai perkembangan akta notaris di Indonesia dalam era cyber notary ditinjau dari asas tabellionis officium fideliter exerceboserta penerapan asas tabellionis officium fideliter exercebo di Indonesia dalam era cyber notary. Metode peneitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bentuk akta Notaris di Indonesia masih sesuai dengan asas tabellionis officium fideliter exercebo yaitu dalam bentuk kertas atau konvensional. Namun, penerapan asas tabellionis officium fideliter exercebo di Indonesia dalam era cyber notary mengalami perubahan. Contohnya dalam pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris masih datang secara fisik, namun beberapa penghadap tidak secara fisik tetapi menggunakan video konferensi. Perangkat video konferensi sebagai sarana penghubung peserta Rapat Umum Pemegang Saham sehingga semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat melalui layar monitor, mendengar pembicaraan atau berkomunikasi secara tulisan elektronik melalui scanner atau facsimile atau e-mail serta langsung berinteraksi dalam pengambilan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

---

Notaries are one of the cornerstones for the realization of legal certainty that is expected by the community, considering that Notaries are given several powers as public officials, one of which is to make authentic deeds which are very important to ensure legal certainty. However, entering the cyber notary era, Notaries are required to make breakthrough in carrying out their obligations and modify the application of principles that are no longer in line with the needs of the cyber notary era community. The problem that raises is regarding the development of notary deed in Indonesia in the cyber notary era in terms of the tabellionis officium fideliter exercebo principle and the application of the tabellionis officium fideliter exercebo principle in Indonesia in the cyber notary era. The research method used is juridical-normative with descriptive-analytical research typology. The results of this study found that the form of a notary deed in Indonesia is still in accordance with the principle of the tabellionis officium fideliter exercebo, that is paper or in other words conventional form. However, the application of the tabellionis officium fideliter exercebo principle in Indonesia in the cyber notary era has changed. For example, in the preparation of the minutes of the General Meeting of Shareholders, the Notary still comes physically, but some of the perticipants do not physically attend but use video conferences instead. Video conference devices as a means of connecting the participants of the General Meeting of Shareholders so all participants of the General Meeting of Shareholders can see each other through the monitor screen, hear the conversation or communicate electronically through a scanner or facsimile or e-mail and directly interact in making decisions of the General Meeting of Shareholders."

"Penelitian ini membahas perkembangan konsep menghadap notaris dalam pembuatan akta ditinjau dari perspektif cyber notary. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam tugas dan kewenangan notaris, tugas dan wewenangnya untuk proses membuat akta autentik yang semula dari sistem konvensional menuju pada sistem elektronik yang dinamakan cyber notary. Permasalahan dalam tesis ini yaitu perkembangan konsep menghadap dengan adanya perkembangan teknologi informasi, perkembangan konsep menghadap di negara lain khususnya negara yang mengadopsi cyber notary, dan konsep menghadap itu diterapkan dalam hukum di Indonesia dalam pelaksanaan cyber notary di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil analisis, perkembangan konsep menghadap dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sebelumnya menghadap notaris dilakukan secara fisik atau berhadapan langsung, dengan adanya perkembangan teknologi informasi menghadap notaris dapat dilakukan secara virtual atau audio-visual. Dahulu pekerjaan notaris bersifat konvensional, namun sekarang ini telah menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap kantor notaris. Perkembangan konsep menghadap di negara yang mengadopsi cyber notary khususnya di negara Belanda, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, sebelum perkembangan teknologi semakin pesat, menghadap notaris di negara-negara tersebut dilakukan secara fisik saja. Saat ini kehadiran dapat dilakukan dengan cara audio-visual, kehadiran di hadapan Notaris melalui komunikasi audio-visual adalah sama halnya dengan kehadiran di hadapan Notaris secara fisik. Penerapan konsep menghadap notaris dalam pelaksanaan cyber notary di Indonesia berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sudah dilakukan seperti Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, namun belum dapat dilaksanakan secara sempurna. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang belum bisa menjamin dan mengedepankan kepastian hukum serta belum memiliki payung hukum yang jelas terkait cyber notary di Indonesia.

---

This study discusses the evolution of the concept of before a notary in making a deed in terms of a cyber notary perspective. Along with the evolution of information and communication technology in the performance of a notary, their duties and authorities for the process of making an authentic deed which were originally from the conventional system will lead to an electronic system called a cyber notary. The problems raised in this study are the evolution of personal appearance concept with the evolution of information technology, the evolution of personal appearance concept in other countries, especially countries that adopt cyber notary, and the personal appearance concept is applied in Indonesian law in the implementation of cyber notary in Indonesia. The research method used is normative juridical research with explanatory-analytical research type. The results of the analysis show the evolution of personal appearance concept with the evolution of information technology that previously faced a notary was carried out physically or face to face, with the development of information technology facing a notary could be done virtually or audio-visually. In the past, the work of a notary was conventional, but now it has used information and communication technology tools in every notary office. The evolution of the concept of personal appearance concept in countries that adopt cyber notaries, especially in the Netherlands, the United States, and South Korea, before technological evolution grew rapidly, before a notary in these countries was done physically. Currently attendance can be done by audio-visual means, attendance before a notary through audio-visual communication is the same as being physically present before a notary. The application of the concept of before a notary in the implementation of a cyber notary in Indonesia based on several provisions of the legislation has been carried out such as UUJN, but has not been implemented perfectly. There are several laws and regulations that have not been able to guarantee and prioritize legal certainty and do not yet have a clear legal protection regarding cyber notaries in Indonesia."

"Protokol Notaris merupakan salah satu dokumen negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh para Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses penyimpanan dan pemeliharaannya selama ini masih terkendala pada tempat dan biaya perawatan. Saat ini teknologi menawarkan solusi yang memudahkan Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut dengan diubahnya media kertas menjadi kertas elektronik untuk mengakomodasi kendala tersebut dengan sistem keamanan yang mendukung dan terus berkembang. Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang telah menerapkan sistem penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perbandingan ketentuan penerapan penyimpanan Protokol Notaris di Korea Selatan dan di Indonesia serta bagaimana seharusnya reformasi sistem hukum kenotarisan kedepan guna mengadopsi penyimpanan protokol Notaris secara elektronik di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan jenis data sekunder yakni diperoleh dari penelusuran kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (comparative approach) yakni membandingkan aturan hukum suatu Negara dengan aturan hukum Negara lain yang mengatur mengenai hal yang sama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Protokol Notaris yang disimpan secara elektronik sangat memudahkan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik yang mempunyai tugas melayani masyarakat di bidang perdata. Salah satu Negara yang telah menerapkannya adalah Korea Selatan dengan diamandemenkannya South Korean Notary Public Act Nomor 9416 tanggal 6 Februari 2009 yang mulai dilaksanakannya sejak tanggal 7 Agustus 2010, sehingga Indonesia juga harus membuat aturan yang tegas tentang penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik dalam kaitannya dengan cyber notary.

---

The Notary Protocol is one of the state documents that must be kept and maintained by Notaries in accordance with the provisions of the legislation. The process of storage and maintenance so far is still constrained by the place and cost. Currently, technology offers solutions that make it easier for Notaries to carry out their duties by converting paper media into electronic paper to accommodate these obstacles with a security system that supports and continues to grow. South Korea is one of the countries that has implemented an electronic Notary Protocol storage system. The problems raised in this study are how to compare the provisions for the application of notary protocol storage between South Korea and Indonesia and how the notary legal system reform should be in the future, in order to adopt electronic notary protocol storage in bIndonesia. This study using normative juridical research method which is a research that specifically examines the law and conducts systematization of written legal materials with secondary data types that are obtained from library research. The approach are used in this research is comparative approach, which is to compare the legal rules of a country with the laws of other countries that regulate the same thing. The results of this study found that the Notary Protocol stored electronically greatly facilitates the Notary in carrying out his duties as a public official who has the task of serving the public in the civil sector. One of the countries that has implemented it is South Korea with the amendment of the South Korean Notary Public Act Number 9416 dated February 6, 2009 which has been implemented since August 7, 2010 and Indonesia must also make strict rules regarding the electronic storage of Notary Protocols in relation to cyber notaries."