Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji wacana berita putusan persidangan Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama tanggal 9 Mei 2017 dalam surat kabar Frankfurter Allgemeine Zeitung dan S ddeutsche Zeitung dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis AWK Fairclough. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbentuk studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis kontrastif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat kabar Frankfurter Allgemeine Zeitung dan S ddeutsche Zeitung cenderung berpihak pada Basuki Tjahaja Purnama Ahok dan membahas konflik agama, tetapi menggunakan strategi wacana yang berbeda. Surat kabar Frankfurter Allgemeine Zeitung lebih berani mengungkapkan putusan persidangan yang dimenangkan oleh pihak Islamis, sedangkan surat kabar S ddeutsche Zeitung mendeskripsikan perlahan-lahan imaji radikal dan proses persidangan Basuki Tjahaja Purnama.

---

ABSTRACT
This research examines the news discourse of Basuki Tjahaja Purnama rsquo s court verdict for alleged blasphemy on May 9th, 2017 in the Frankfurter Allgemeine Zeitung and S ddeutsche Zeitung newspapers using the Critical Discourse Analysis approach CDA Fairclough. This research is a qualitative research that is based on literature review. The method that used in this research is descriptive contrastive analysis. The result indicates that the Frankfurter Allgemeine Zeitung and S ddeutsche Zeitung newspapers tend to side with Basuki Tjahaja Purnama Ahok and discuss religious conflict, but using different discourse strategies. The Frankfurter Allgemeine Zeitung newspaper bolder revealing court verdict won by an Islamist side, while the S ddeutsche Zeitung newspaper describes slowly the radical images and Basuki Tjahaja Purnama rsquo s court process.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk melihat bagaimana wacana patriarki disusupkan oleh penulis perempuan di dalam buku kesehatan reproduktif perempuan. Wacana patriarki yang ditemukan dalam dimensi mikro (teks), diinterpretasikan melalui analisis pada aspek produksi dan konsumsi buku (praktif diskursif), dan dijelaskan melalui logika patriarki yang menjadi paradigma ilmu pengetahuan, ilmu kesehatan, dan praktik kesehatan reproduktif (praktik sosiokultural). Penelitian ini menemukan wacana patriarki sebagai bentuk kesadaran palsu yang dimiliki penulis. Meleburnya ilmu pengetahuan dan wacana patriarki mengaburkan pemahaman penulis mengenai pandangan patriarki. Dampaknya adalah seksisme dan bias gender sistemik yang disosialisasikan kepada pembaca perempuan. ......This research is a qualitative research using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method to see how patriarchal discourse is infiltrated by women writers in women's reproductive health books. The patriarchal discourse found in the micro dimension (text), is interpreted through analysis on aspects of book production and consumption (discursive practice), and explained through patriarchal logic which is the paradigm of science, health science, and reproductive health practices (sociocultural practice). This study finds patriarchal discourse as a form of false consciousness owned by the author. The fusion of knowledge and patriarchal discourse obscures the author's understanding of the patriarchal view. The impact is systemic sexism and gender bias that is socialized to female readers.

Abstrak :
Accessible yet theoretically rich, this text introduces key concepts and issues in critical discourse analysis and situates these within the field of educational research. Beyond providing a useful overview, it contextualizes CDA theories and methods in accounts of discourse in classroom and other settings.

Abstrak :
ABSTRAK
Lagu dapat diwujudkan sebagai instrumen penting di dalam dunia sosio-politik yang luas. Kadang kala lapisan elemen-elemen linguistik digunakan untuk menyamarkan tujuan dan arti tersebut dalam lagu dan komunikasi visualnya. Setelah rilisnya lagu This is America oleh Childish Gambino (2018) lirik dan musik videonya banyak diasumsikan menyamarkan banyak fitur semiotik yang mengkritik ketidakadilan politik ras di Amerika terhadap komunitas kulit hitam. Untuk melihat penggunaan semiotik yang lebih dalam, analisis ini menggunakan Lyrics Analysis oleh Machin (2010) dan Visual Grammar oleh Kress dan van Leeuwen(2006) untuk menganalisis elemen semiotik tersebut. Kedua teori tersebut merupakan dua pendekatan analisis wacana multimodal yang menggabungkan komponen teks dan visual untuk menciptakan makna. Artikel ini menemukan bahwa Gambino benar mempertanyakan praktik diskriminasi terhadap orang kulit hitam mellalui kekerasan senjata dan polisi di Amerika saat ini, dengan menggunakan jarak dalam pemilihan katanya dan gerakan tubuh yang berlebihan dalam visualnya sebagai pengalihan. Elemen tersebut sengaja digunakan untuk menimbulkan observasi yang dalam dari penonton, sehingga diskusi mengenai isu diskriminasi dapat terwujud dalam skala yang lebih besar. Selain itu, dalam musik video This is America ditemukan juga aspek-aspek komikal sebagai alat yang melapisi maksud lagu ini sesungguhnya. Melalui elemen humor semiotik, ditemukan bahwa Gambino ingin menggarisbawahi isu komodifikasi dari seni masyarakat kulit hitam dalam musik videonya. ......A song can manifest itself as a critical instrument in the vast socio-political atmosphere. Often times a song conceals its real meaning within layers of linguistic elements and through visual communication. Upon the release of Childish Gambinos This is America (2018), the music video has been assumed widely assumed to contain semiotic elements that criticize the injustice politics of race in America. To dig deeper into this assertion, we use Machins Lyrics Analysis (2010) and Kress and van Leeuwens Visual Grammar approach (2006) to analyze the illustrated semiotic elements. Both frameworks are two Multimodal Discourse Analysis approaches that explore interdisciplinary analysis in the discourse-oriented research. This article finds that Gambino does question the practice of black discrimination through gun and police violence in present America by utilizing distant words and excessive gestures in his visual communication as a diversion. They are purposefully placed to gain a profound observation from the audience, and thus able to spark a conversation regarding the issue in a greater scale. Furthermore, it is found that This is America applies comical aspects in the visual elements as a layering device. Through humorous semiotic elements, Gambino is discovered to highlight the commodification of black art in his music video.

Abstrak :
Artikel ini membahas tentang pidato Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang berjudul Le bilan de lannee 2008, en particulier laction de la France a la présidence de lUE au moment de la crise financière mondiale, et sur les defis annoncés pour 2009 notamment en terme demploi. Pidato ini disampaikan pada tanggal 31 Desember 2008 sebagai pidato akhir tahun yaitu, les voeux du président de la Republique yang berisi evaluasi tahun 2008 serta pembahasan sikap Prancis terhadap krisis finansial 2008. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada atau tidak pernyataan yang cenderung rasis dalam pidato ini yang sering ditemukan pada pidato lain Sarkozy, mengingat saat itu dia juga menjabat sebagai presiden Uni Eropa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan metodenya adalah analisis wacana kritis dengan mengunakan teori analisis wacana kritis dari Wodak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan rasis tidak nampak di sepanjang pidatonya. Temuan adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan untuk meningkatkan solidaritas dan nasionalisme.

---

This article discusses the speech of French President Nicolas Sarkozy entitled Le bilan de lannee 2008, en particulier laction de la France a la presidence de lue moment de la crise financiere mondiale, et sur les défis annoncés pour 2009 notamment en terme demploi . This speech was delivered on December 31, 2008 as a year-end speech namely, les voeux du président de la Republique which contained an evaluation of 2008 as well as a discussion of Frances attitude towards the 2008 financial crisis. in this speech, bearing in mind that at the time he also served as president of the European Union and at that time France and other European countries were facing a financial crisis. The approach used is qualitative and the method is critical discourse analysis using the theory of critical discourse analysis from Wodak. The results showed that racist statements did not appear throughout his speech. The findings are statements which contain an invitation to increase solidarity and nationalism.

Abstrak :
Abstract. Television Industry dynamics in New Order Era is influenced by the broadcasting policy established by the authority. The aim of this research is to explain the effect of the policy towards the television news report and its dynamics in New Order era. This research uses qualitative approach. Data analysis technique used is Critical Discourse Analysis (CDA). The researcher selects RCTI, SCTV, and Indosiar as research objects. The result shows that the authoritative broadcasting policy makes television as a mere government political tool. Indonesia broadcasting system in the New Order era demonstrates centralized broadcasting system throughout Java which, in hierarchy, administratively obeys Jakarta central station. The result, in its development, is that the established policy affects the reportage policy which tends to oppose the ruling power, except for TVRI. Although all television stations are designed from the very beginning as New Order political tool and critical supporter, they often play a role as spoilers against President Soeharto?s policy.

Abstrak :
ABSTRACT
This study aims to reveal the gender inequality between male and female in the novel entitled sold. It is the representation of Nepalese culture in social life. The data source is the novel of sold. The data in this study take the form of words, phrases, and sentences found in the sold, which contain ender inequality. Critical discourse analysis proposed by Van Dijk's theory is applied in this study. The results of this study shows that males tend to dominate over females. Male spor tray their irresponsibility to their own family. Moreover, women have limited decision powers. They are burdened by their husbands and they do not have the rights to choose due to cultural or religious factors

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gagasan pokok pidato Muhammad Mursi di Majelis Umum Ke-67 PBB dan menjelaskan strategi kebahasaan yang digunakan dalam membangun relasi kuasa terhadap para pendengar. Pidato tersebut disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan ancangan Analisis Wacana Kritis AWK yang dikembangkan oleh Fairclough 2010 . Ancangan tersebut digunakan sebagai teori utama dan melibatkan teori lainnya, seperti kaidah makro van Dijk 1980 , gramatika fungsional sistemik Halliday 2014 , komponen makna Nida 1979 , praanggapan Yule 2010 , dan relasi kuasa Foucault 2008 serta Fairclough 2015 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua gagasan pokok, yaitu identitas Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir pascarevolusi dan perjuangan visi Mesir baru untuk Mesir dan dunia. Selanjutnya, penggunaan diksi berdaya kuat, penggunaan modalitas epistemik dan partikel interjeksi yang berfungsi imperatif, penggunaan partikel dan nomina emfatik, pernyataan identitas orator, penggunaan pengetahuan, dan pelesapan beberapa partisipan merupakan strategi kebahasaan yang digunakan orator dalam membangun relasi kuasa.

---

ABSTRACT
This study aims to reveal the main ideas of Muhammad Mursi rsquo s speech at the 67th United Nations General Assembly and to explain the language strategies which are used to establish power relations to the hearers. That speech was delivered in Modern Standard Arabic. The method used in this research is qualitative method. This study employs Faiclough rsquo s 2010 Critical Discourse Analysis CDA as the core theory. CDA used as the core theory involves the other theories, for instance, van Dijk rsquo s 1980 macro rules, Halliday rsquo s 2014 functional grammar, Nida rsquo s 1979 components of meaning, Yule rsquo s 2010 presupposition, and the theory of power relations by Foucault 2008 and Fairclough 2015 . The result shows that there are two main ideas, namely Muhammad Mursi rsquo s identity as President of Egypt after revolution and the struggle of the new Egypt visions for Egypt and the world. Furthermore, using powerful diction, using epistemic modalities and interjectional particles functioning imperatives, using emphatic particles and nouns, stating the identity of the orator, using knowledge, and deletion of several participants were the language strategies used to build power relations.

Abstrak :

Kendatipun Jepang sempat mengalami stagnasi selama dua dekade, dewasa ini Jepang tetap berkomitmen untuk meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN.  Hal itu dapat diamati dari berbagai kebijakan Shinzo Abe yang ditujukan untuk menciptakan kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas di kawasan ASEAN. Pada tahun 2013, ketika Shinzo Abe kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, ia banyak melakukan lawatan ke luar negeri dan aktif berpidato di depan publik untuk menyampaikan visi dan misinya terkait kemitraan Jepang dan ASEAN. Sebagai penutur, Shinzo Abe memiliki strategi tersendiri dalam menyampaikan gagasan-gagasan ideologisnya. Melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori analisis wacana kritis yang memusatkan perhatian pada proses produksi teks, distribusi, dan konsumsi, ideologi dalam wacana akan dapat diungkap. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi muatan ideologi yang digunakan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pidato yang mengangkat tema hubungan ekonomi luar negeri Jepang terhadap ASEAN tahun 2013. Melalui analisis wacana kritis, ditemukan sebanyak 9 ideologi yang dianut oleh Shinzo Abe, yakni: sentralitas ASEAN (11 data); negara sejahtera (10 data); berkontribusi secara proaktif untuk perdamaian (6 data); nemawashi (6 data); Cool Japan (4 data); pemimpin Asia (3 data); omotenashi; (3 data) progender; (2 data); dan Jepang negara pariwisata (1 data). Dari 46 data, sebanyak 24 data menunjukkan bahwa pemerolehan legitimasi dilakukan Shinzo Abe secara simbolis dan 22 data diperoleh secara materiil.

---

Though Japan encountered economic stagnation for two decades, the country recently remains committed to develop international partnership with the members of ASEAN. It is palpably seen from Shinzo Abes multiple policies aimed at creating prosperity, peace, and stability in ASEAN region. When Shinzo Abe reserved as Japanese Prime Minister in 2013, he frequently travelled abroad and actively gave speech in public to deliver his vision and mission related to the partnership of Japan and ASEAN. As a speaker, he has distinctive strategies to deliver his ideological ideas. This research employed descriptive qualitative method with critical discourse analysis theory focusing on text production, distribution, and consumption to reveal ideologies in three speeches. This research aims to identify ideologies in Shinzo Abe Prime Ministers speeches about Japans foreign economic relations to ASEAN in 2013. The research reveals that Shinzo Abe adopts 9 ideologies in his speech, they are ASEAN centrality (11 data); prosperous country (10 data); proactive contribution to create peace (6 data); nemawashi (6 data); Cool Japan (4 data); Asia leader (3 data); omotenashi; (3 data); pro-gender (2 data); and Japan as tourism oriented country (1 data). Of the 46 data, 24 of them indicate that Shinzo Abe gain legitimacy symbolically, and 22 data are gained materially.

Abstrak :
ABSTRAK
Representasi Ideologi Pemerintah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Sebuah kajian analisis wacana kritisTesis ini dilatarbelakangi konfigurasi linguistik pada Perppu No. 2 Tahun 2017 yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi tersebut disebabkan oleh muatan perppu tersebut yang dianggap mengancam keberadaan ormas tertentu. Teks perppu ini juga dianggap wujud dominasi dan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang. Dalam pandangan kritis, teks memiliki ideologi. Ideologi di sini adalah representasi aspek dunia yang dapat ditunjukkan untuk berkontribusi dalam membangun, memelihara, dan mengubah hubungan sosial kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi. Adanya kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi membuat keberadaan ideologi dalam teks perlu untuk dijelaskan kepada pengonsumsi teks. Penelitian ini menguraikan ideologi yang termuat di dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 dari sisi linguistik. Tujuan penelitian ini adalah 1 memaparkan ideologi pemerintah yang terepresentasikan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017; 2 menjelaskan cara ideologi pemerintah direpresentasikan dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017; 3 menjelaskan fitur linguistik yang digunakan untuk merepresentasikan ideologi Pemerintah dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang penulis gunakan adalah analisis wacana kritis dengan menggunakan model analisisi wacana kritis Fairclough 1995 . Model analisis wacana kritis Fairclough ini melihat teks dalam tiga dimensi, yaitu dimensi tekstual, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya. Data penelitian ini adalah Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil analisis, ideologi dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah ideologi nasionalis. Ideologi tersebut terlihat dari makna keseluruhan perppu ini yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia. Penjagaan kedaulatan negara tersebut diwujudkan dengan pengefektifan dan pengefisienan pengaturan dan pemberian sanksi terhadap ormas, terutama bagi ormas dalam kegiatannya melanggar hukum yang berlaku dan ormas yang memiliki ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Dalam pelaksanaan menjaga kedaulatan, ditemukan keotoriteran pemroduksi teks. Otoriter terlihat dari banyaknya pasal yang mengatur proses pemberian sanksi yang dihapus dan juga pengubahan bunyi pasal yang menyatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap ormas tanpa proses di lembaga yudikatif. Ideologi nasionalis yang terdapat dalam teks ini, direpresentasikan melalui dua cara, yaitu keaktoran dan penambahan sanksi. Keaktoran dilakukan secara inclusion, yaitu dengan pemunculan aktor pemerintah sebagai penjaga kedaulatan dan aktor ormas dan anggota ormas sebagai aktor yang memiliki tindakan sewenang-wenang, melakukan kekerasan, dan memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Fitur linguistik yang digunakan untuk menyampaikan ideologi tersebut meliputi kosakata, kata persuasif, proses material yang diikuti tindakan negatif, pemasifan kalimat, nominalisasi, dan penggantian aktor.Kata kunci: Analisis wacana kritis, Fairclough, ideologi, Perppu Ormas.

---

ABSTRACT
Government Ideology Representation in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 A Study of Critical Discourse AnalysisThis thesis is based on the linguistic configuration of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 which caused controversy in the community. The controversy is caused by the charge of the Government Regulation in Lieu of Law which is considered to threaten the existence of certain organizations. This text is also considered a form of domination and arbitrary government power.. In a critical view, text has an ideology. The ideology here is a representation of aspects of the world that can be shown to contribute to the building, nurturing, and transforming of social relationships of power, domination, and exploitation. The existence of power, domination, and exploitation make the existence of the ideology in the text needs to be explained to those who read the text. This research describes the ideology contained in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 from linguistic point of view. The objectives of this research are 1 to describes the government ideology that is represented in the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 2 to explains how the ideology of government is represented in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 3 to present linguistic evidences showing Government ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017. This research is a qualitative research. The method used in this research is critical discourse analysis by using the Fairclough rsquo s critical discourse analysis model 1995 . Fairclough rsquo s critical discourse analysis model sees text in three dimensions, namely the textual dimension, discourse practice dimension, and sociocultural practice dimension. This research data is the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment to Law Number 17 year 2013 on Community Organizations. Based on the results of the analysis, the ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 is a nationalist ideology. The ideology is seen from the overall meaning of this Government Regulation in Lieu of Law which is to maintain the sovereignty of the nation of Indonesia. The guarding of the nation 39 s sovereignty is realized by making the regulation and sanctioning of community organizations more effective and efficient, especially for community organizations in which their activities violate law and community organizations which have ideology that is inconsistent with the ideology of the nation. In the implementation of maintaining sovereignty, authoritarianism of the text producer is found. The authoritarians can be seen from the deletion of many chapters governing the process of sanctioning and also the changing of the sound of the article that states the government can impose sanctions on community organizations without process in the judiciary. The nationalist ideology contained in this text, is represented in two ways, namely the appearance of the actor and the addition of sanctions. The appearance of the actor inclusion is done with the appearance of government actors as guardians of sovereignty and the actors of mass organizations and members of the mass organizations as actors who have acts of arbitrary, violent, and have ideology that is against the ideology of the state. The linguistic features used to convey the ideology include vocabulary, persuasive words, material processes followed by negative actions, sentence passing, nominalization, and replacement of actors.Keywords critical discourse analysis, Fairclough, Government Regulation in Lieu of Law of community organization, ideology