Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ditjen Perlindungan HAM sebagai unit organisasi yang baru tidak luput harus menyampaikan akuntabilitas kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap anggaran yang dikeluarkan pada setiap pelaksanaan kegiatan perlu disusun dengan pendekatan kinerja. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan kualitas sumberdaya manusia dan sistem informasi terhadap proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Tinjauan pustaka mengindikasikan bahwa proses penyusunan anggaran berbasis kinerja yang merupakan suatu perencanaan berhubungan erat dengan kualitas sumberdaya manusia dan sistem informasi. Indikator kualitas sumber daya manusia mengacu pada pendapat Matindas (1997:102-103) menyebutkan bahwa pengembangan mutu sumber daya manusia bukan saja dengan mengirim ke lembaga-lembaga pendidikan tetapi juga meliputi pula hal-hal yang merupakan unsur kenyataan internalnya sepeti keyakinan, nilai dan kecenderungan. Indikator sistem informasi antara lain mengacu pada pendapat Halim (2002:112-113 mengatakan bahwa sasaran yang harus dicapai oleh sistem informasi adalah sebagai berikut : a) informasi yang dihasilkan harus tepat pada waktunya, b) Biaya harus dibuat seminimal mungkin, c) Sistem informasi harus sederhana dalam arti mudah dipahami, d) Dapat melayani kebutuhan. Karyawan dalam Halim, 2002:230-231 menyebutkan bahwa proses penyusunan anggaran kinerja maka setiap unit kerja haws mempunyai : a) Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) unit kerja, b) Tujuan dan sasaran pokok, c) Program dan kegiatan, d) Indikator kinerja dan e) Target kinerja. Penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 responden dari populasi sebanyak 90 orang. Sebelum dilakukan analisa, instrumen diuji terlebih dahulu validitas dan reliabiltasnya. Kemudian data dianalisis berdasarkan frekuensi, median, modus dan crosstab. Setelah itu dilakukan analisis hubungan antar variabel penelitian dengan metode korelasi non-parametric Spearman's Rho. Temuan dari penelitian ini, ternyata dengan tingkat kepercayaan 99 % terdapat hubungan yang kuat antara variabel kualitas sumberdaya manusia dengan variabel proses penyusunan anggaran berbasis kinerja sebesar 0,762. Begitu juga hubungan antara variabel sistem informasi dengan variabel proses penyusunan anggaran berbasis kinerja mempunyai hubungan yang kuat yakni sebesar 0,796. Implikasi dari temuan penelitian, untuk mengoptimalkan penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan : a) pendidikan dan latihan terutama mengenai perencanaan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran berbasis kinerja, b) kesempatan bagi seluruh personil ikut serta dalam proses perencanaan, c) diberikan kesempatan/waktu Iuang yang lebih baik lagi bagi personil untuk mengembangkan did, d) peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas secara tepat waktu, e) penyiapan SAM yang memadai sehingga sistem informasi yang ada lebih dimanfaatkan secara optimal, f)diadakan analisis jabatan mengenai tugas pokok dan fungsi sehingga didapat benang merah yang jelas perbedaan antar tugas pokok dan fungsi antar unit kerja, g)standarisasi yang jelas untuk membuat indikator.kinerja berupa angka numerik atau yang dapat diperbandingkan secara spesisfik sehingga mempermudah pengendalian/pengawasan anggaran dalam rangka mencapai tujuan sasasran yang ingin dicapai oleh Ditjen Perlindungan Hak Asasi Manusia.

---

The Directorate General of Human Right Protection as a new unit has to give its performance accountability. In accordance with that, each expenditure in every activity needs to be arranged by performance approach. This research mainly focus in how the correlation of the quality of human resources and information system with the arrangement of budgeting process based on working performance. From library reference, it indicates that budgeting process through performance is a plan that is closely related to the quality of human resources and information system. Based on Matindas' statement (1997:102-103) about the indicator of the quality of human resources, which stated that developing he quality of human resources is not only by sending to the course or training but also including the reality internal aspects, such as believe, value and tendency. And referring to Halim's statement about the indicator of information system which stated that the targets that has to be reached out are as followed; a) the information needs to be actual, b) minimize the cost, c) the information has to be simple and easliy understood, d) it can fulfill the needs. In addition, Halim stated (2002:230-231) that in the process of arranging the working performance budget, every working unit needs to have: a) main duty and function of working unit, b) purpose and main goal, c) program and activity, d) performance indicator, e) performance target. This research covers primer and secondary data and 73 respondents from 90 people population. Before doing the analysis, the validity and reliability of the instruments are tested. Then, the data is analyzed based on to frequency, median, modus and crosstab. After that, the correlations between research variables are analyzed by using non-parametric Spearman's Rho correlation method. The findings of this research with the degree of reliability 99 0/0 actually has a strong correlation between the quality of human resources variables and the process of arranging budget based on working performance which is 0.762. And the correlation between information system variables and the process of arranging budget based on working performance also has a strong correlation, which is 0.796. The implication of the findings is that in order to optimize the budget arrangement based on working performance needs: a) course and training mainly on the design of budget based on performance, b) chance for every officials to be involved in the designing process, c) a better chance/time for every officials to develop themselves, d) enhance the officials performance in performing the tasks in an accurate time, e) prepare a qualify human resourse to optimize the existing information system, f) perform a function analysis about main duty and function in order to get a clear red line about the differences of main duty and function between working unit, g) a clear standardization to make a working performance indicator in numeric or other tools that can be compared in a specific way to make an easier budget controlling/monitoring in order to reach the target of the Directorate General of Human Right Protection.

Abstrak :
Pengukuran efisiensi perbankan syariah dalam penelitian ini diperoleh dengan mengestimasi fungsi biaya perbankan. Secara teoritis, dengan mengestimasi fungsi biaya, dapat diukur biaya minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu dengan menggunakan tingkat harga input tertentu. Fungsi biaya yang diestimasi secara ekonometris ini merupakan cost frontier. Skor efisiensi suatu bank pada waktu tertentu dihitung dengan dua pendekatan yaitu Stochastic Frontier Approach dan Distribution Free Approach. Error term dari estimasi fungsi biaya suatu bank dibandingkan dengan error term dari estimasi fungsi biaya bank yang paling efisien dalam sampel. Hasil perhitungan efisiensi biaya menunjukkan bahwa skor efisiensi perbankan syariah di Indonesia antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 berkisar antara 50% sampai 90%. Berdasarkan analisis alokasi input, terlihat bahwa bagi hasil merupakan komponen biaya yang paling berpengaruh terhadap struktur biaya perbankan syariah. Berdasarkan jenis bank, skor efisiensi rata-rata Bank Umuin Syariah lebih tinggi dari pada skor efisiensi rata-rata Unit Usaha Syariah. Estimasi fungsi biaya dapat diturunkan untuk menganalisis Economies of Scale dan Economies of Scope. Secara rata-rata bank syariah telah mencapai kondisi Economies of Scale dan positive Economies of Scope. Perbandingan efisiensi perbankan syariah dengan efisiensi bank konvensional menunjukkan bahwa efisiensi bank syariah tidak berbeda nyata dengan efisiensi beberapa bank konvensional yang menjadi referensi.

---

The measurement of efficiency in sharia banks in this thesis is obtained by estimating the banks' cost function. Theoretically, by estimating a cost function, the minimum cost required to produce a certain level of output at a certain level of input prices can be measured. This econometrically estimated cost function forms the cost frontier. The score of efficiency in a bank at a certain time is calculated using two approaches: the Stochastic Frontier Approach and the Distribution Fee Approach. The two approaches compare the error term in a bank and that in the most efficient bank in the sample. The calculation of cost efficiency shows that the scores of efficiency in Shari'a banks in Indonesia during the period from 2001 through 2004 range in mean value between 50% and 90%. Based on the input allocation analysis, it is found that the profit sharing component contributes the greatest proportion of the cost structure in Shari'a banks. Based on the type status of the banks, the average score of efficiency in Shari'a banks is higher than that in Shari'a units of conventional banks. The estimated cost function can be used to analyze the economies of scale and the economies of scope. On average, Shari'a banks have achieved the economies of scale and economies of scope. Finally, a comparison between the efficiency in sharia banks and that in conventional banks shows that the efficiency in Shari'a banks is not significantly different from that in conventional banks.

Abstrak :
ABSTRAK
Struktur organisasi perusahaan PT. PLN (Persero) saat ini belum mampu menjadikan biaya penyediaan tenaga listrik yang minimum. Secara operasional, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) dari tahun ke tahun lebih besar dari harga aktualnya, yang berarti PLN belum efisien secara ekonomi. Dalam disertasi ini dianalisis bagaimana struktur organisasi perusahaan PLN berpengaruh menentukan besar biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik nasional. Analisis efisiensi ekonomi usaha penyediaan tenaga listrik, diperoleh dengan membandingkan biaya marjinal jangka panjang dengan harga aktualnya. Selama periode penelitian, terjadi in-efisiensi ekonomi pada usaha penyediaan tenaga listrik, dimana harga aktual lebih besar dari biaya marjinal jangka panjang, sehingga pada tahun tersebut telah terjadi over pricing. Permasalahan didekati dengan menggunakan kerangka minimisasi biaya, dimana masing-masing wilayah/sistem kelistrikan PLN dianggap meminimumkan biaya dalam menghasilkan suatu tingkat output tertentu sebagaimana Pasay, et al (1994). Dengan menggunakan fungsi biaya diperoleh bahwa fungsi biaya translog baik pada pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik maupun dalam konteks integrasi vertikal mengikuti fungsi produksi yang bersifat non-homotetik dan dibuktikan bahwa integrasi vertikal menurunkan biaya marjinal jangka panjang usaha penyediaan tenaga listrik serta timbulnya biaya transaksi yang tinggi ketika pembangkit tenaga listrik merupakan fungsi usaha yang terpisah dari transmisi dan distribusi tenaga listrik, berdasarkan uji separabilitas. Biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik semakin membesar yang diakibatkan karena penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Kapital (MPK) dan penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL) yang bernilai negatif, walaupun Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF) selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, yang mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi penggunaan bahan bakar. Bila ditinjau terhadap alokasi faktor produksi, kondisi efisien secara ekonomi dapat ditempuh melalui: - memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF), dengan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar; - memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL), dengan mengurangi tenaga kerja yang tidak produktif serta dengan meningkatkan kompetensi karyawan. Laju pertumbuhan produktivitas usaha penyediaan tenaga listrik jangka panjang merupakan fungsi biaya jangka panjang pengurangan perubahan teknologi, pengaruh skala, pengaruh dari pemanfaatan kapasitas, dan pengaruh dari susut jaringan. Laju tingkat produktivitas pembangkit tenaga listrik dan transmisi dan distribusi tenaga listrik selama periode penelitian bernilai negatif, mengindikasikan adanya penurunan produktivitas. Namun demikian, dalam konteks integrasi vertikal, laju tingkat produktivitas penyediaan tenaga listrik menunjukkan kecenderungan semakin meningkat (adanya technological economies). Disamping itu, dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa model kerjasama pembelian tenaga listrik swasta mampu meningkatkan laju tingkat produktivitas jangka panjang penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACT
Organizational structure of electricity suupply business of the PT. PLN (Persero) has not been able to make the minimum cost of electricity supply. Operationally, the True Cost of Supply from year to year is greater than the actual price, which means that PLN has not been economically efficient. This dissertation analyzes how PLN?s organizational structure determines the long-run marginal cost of the national electricity supply. The economic efficiency analysis of electricity supply business is obtained by comparing the long-run marginal cost with actual price. During this research, economic inefficiency occurred in the electricity supply business, where the actual price is greater than the long-run marginal cost which resulted in over pricing. Problem of the study is approached by using a cost minimization framework, where each region / PLN electricity system is considered to minimize the cost in producing a given level of output as Pasay, et al (1994). By using the cost function, it is obtained that the translog cost function in the generation, transmission as well as distribution of electricity and also in the context of vertical integration follow production function which is non-homotetic and it is proved that vertical integration lowers the long-run marginal cost of electricity supply business as well as the emergence of high transaction costs when the power generationt is a separate business function of the transmission and distribution of electricity, based on separability test. Long-run marginal cost of electricity supply keeps growing. It is caused by the declining of Marginal Productivity Factor of Capital (MPK) and a decrease in Marginal Productivity of Labor (MPL) which is negative, although the Marginal Productivity of Fuel (MPF) tend to increase, which indicated an improvement of fuel efficiency during the study period. If the allocation of production factor is reviewed, economic efficiency condition can be reached by: - extending the Marginal Productivity of Fuel (MPF) by increasing fuel efficiency; - extending the Marginal Productivity of Labor (MPL) by reducing unproductive labor and by increasing competence among employees. The long-run total factor productivity in electricity supply business is a function of the long-run cost reduction of technological change, scale effects, the effect of capacity utilization and the effect of losses. The long-run total factor productivity of power generation, transmission and distribution of electricity throughout the study period is negative, which indicate a decrease in productivity. However, in the context of vertical integration, the long-run total factor productivity of electricity supply showed increasing trend (the presence of technological economies). In addition, this study indicates that the model power purchase of Independent Power Producers (IPP) are able to increase the rate of long-run total factor productivity of electricity supply. JEL Classification: C29 C39 D23 D24 D42 L94.