Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen terhadap kelalaian yang dilakukan oleh apoteker. Pembahasan ini merupakan hal penting dikarenakan konsumen sebagai pihak yang lemah kedudukannya sering dirugikan oleh pelaku usaha tidak terkecuali apoteker. Apoteker sebagai pihak yang memberikan layanan kesehatan kepada pasien sering tidak memperhatikan etika serta standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, pasien yang berkedudukan sebagai konsumen sering mengalami kerugian, baik secara materi maupun non-materi. Hal ini dibuktikan melalui kasus yang diangkat dalam penelitian ini, dimana apoteker keliru dalam memberikan obat kepada konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus tidak mengatur mengenai konsumen obat. Akan tetapi, ketentuan dalam UUPK dapat diterapkan dalam kasus ini khususnya ketentuan mengenai penyelesaian serta pertanggungjawaban pelaku usaha.

---

ABSTRACT
This mini thesis discusses the legal protection given to consumers against negligence committed by pharmacists. This discussion is important because consumers as the lame position is often impaired by the entrepreneurs no exception pharmacist. Pharmacists as a party providing health services to patients often do not pay attention to the ethics and standards that have been set. As a result, patients as the consumer often suffer losses, both material and non - material. This is evidenced by the cases raised in this study, where the pharmacist mistakenly gave the drug to consumers. The method used in this study is a research method that is both normative research which refers to legal norms by using a literature study and interviews. Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection does not specifically regulate the drug consumers. However, provisions in UUPK can be applied in this case in particular the provisions regarding the settlement and accountability of entrepeneurs.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mencari jawaban mengenal kemandirian konsumen sebagai salah satu ukuran kinerja pelaksanaan kebijakan Pemerintah, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemandirian konsumen tersebut, dilihat dari 2 pendekatan, yaitu pertama, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandiran konsumen; kedua, kondisi kemandirian yang dilihat dari rata-rata tingkat kemandirian (%) dan klasiflkasi kemandirian. Kondisi tersebut, membawa implikasi kepada analisis lebih lanjut, yaitu upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan kemandirian konsumen sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa tujuan diterbitkannya Undang-Undang ini antara lain adalah untuk: meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Tujuan ini terkait erat dengan upaya membentuk konsumen yang mandiri. Konsumen mandiri tersirat dalam Undang-Undang dimaksud yaitu konsumen yang mengerti hak dan kewajibannya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari selaku konsumen. Dalam Undang-Undang ini terdapat 9 hak dan 4 kewajiban konsumen, yang bila diterapkan dapat diindikasikan sebagai bentuk kemandirian seorang konsumen . Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah berjalan kurang lebih 5 tahun, selama ini berbagai langkah telah dilakukan Pemerintah terutama oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimplementasikannya. Secara umum langkah tersebut dapat dikelompokkan: penyiapan dan penerbitan berbagai aturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut; peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada konsumen, pemasyarakatan kebijakan dan informasi perlindungan konsumen; peningkatan peran dan kualitas kelembagaan perlindungan konsumen dalam memberikan pelayanan kepada konsumen; upaya pembinaan dan pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Namun sampai saat ini belum ada yang mengevaluasi dan meneliti secara komprehensif sejauhmana dampaknya dapat membentuk konsumen menjadi mandiri. Untuk mengevaluasinya, faktor peran peningkatan pengetahuan konsumen melalui sosialisasi serta peran kelembagaan konsumen, memegang peranan penting, karena merupakan bentuk kegiatan yang dapat berinteraksi langsung dengan konsumen. Faktor-faktor tersebut tentu terkait juga dengan kondisi yang secara inherent ada pada konsumen itu sendiri antara lain tingkat pendidikan konsumen, pekerjaan konsumen serta tingkat pengeluaran konsumsi konsumen. Faktor-faktor inilah yang kemudian penulis jadikan variabel untuk menguji hubungannya dengan kemandirian konsumen. Hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kemandirian konsumen, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik regresi logistik. Beberapa faktor berpengaruh secara signifikan yaitu pengeluaran konsumsi, peran sosialisasi Pemerintah dan peran lembaga perlindungan konsumen. Sedangkan pendidikan dan jenis pekerjaan tidak. Selanjutnya, didasari pemikiran bahwa ternyata variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemandirian konsumen. Ditambah dengan argumentasi bahwa variabel ini telah terwakili dalarn variabel pengeluaran konsumsi, maka model kemudian dimodifikasi tanpa variabel pendidikan. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi, sosialisasi pemerintah dan peran kelembagaan secara signifikan masih berpengaruh terhadap kemandirian konsumen. Tingkat kemandirian konsumen relatif baik, yaitu rata-rata 60,4% diatas batas klasifikasi kemandirian yang ditetapkan, dengan tingkat kemampuan prediksi sebesar 78,2 %. Berdasarkan hasil analisis efektifitas pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen belum sepenuhnya optimal. Tingkat kemandirian sebesar 60,4% belum dapat mengindikasikan konsumen Indonesia mayoritas telah mandiri, mengingat penelitian ini masih terbatas pada responders di wilayah DKI Jakarta. Responden di wilayah ini dianggap memiliki pengetahuan dan akses informasi yang lebih memadai dibandingkan dengan konsumen di wilayah lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen masih perlu ditingkatkan, baik melalui intensitas sosialisasi, penguatan peran kelembagaan konsumen, maupun upaya-upaya lainnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam memasarkan barang dan/atau jasanya saat ini, banyak perusahaan di Indonesia makin menyadari diperlukannya suatu pemahaman yang cukup mendalam mengenai perilaku konsu men. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT. X yang menge lola suatu pusat pertokoan dan perbelanjaan yang dikenal dengan nama GMP. IJntuk itu dilakukan suatu penelitian mengenai perilaku konsumen yang dalam hal ini adalah para pembe lanja di pusat perbelanjaan GMP. Diharapkan dengan diketa huinya perilaku konsumen dapat dilakukan berbagai aktivitas pemasaran seperti segmentasi pasar, ?positioning? dan pe nyusunan program promosi yang efektif.

Model perilaku konsumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah model EKB (Engel, Kollat & Blackwell model) se dangkan aspek perilaku yang ditelaah adalah Gaya Hidup atau pola seseorang dalam menggunakan waktu dan uang. Untuk mengukur Gaya Hidup secara operasional digunakan tehnjk psikografik yang meliputi aspek Aktivitas, Minat dan Opini baik terhadap hal-hal yang uinum dalam kehidupan maupun terhadap pusat perbelanjaan GMP. Pada penelitian ini dikum? pulkan pula data demograuik responden.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan menggunakan kwesjoner sebagai alat pengumpul datanya. Adapun pembelanja yang menjadi responden adalah individu-individu yang telah berbelanja dan yang diperkirakan akan berbelanja di pusat perbe1aflia GMP. Jumlah keseluruhan responden adalah 50 orang. Data yang ada kemudian diolah dengan metode statistik

Hasil pengolahan data menun,jukkan bahwa secara umum responden memiliki opini positif terhadap GMP, merniliki kebiaSaafl untuk mengisi waktu luang dengan mengunjungi pusatpusat perbelanjaan, menyukai barang-barang mewah dan mahal, cukup sadar akan harga, kurang inengikuti kegiatan atau men,jadi anggota suatu organisasi sosial dàn cukup puas dengan kehidupan inereka saat ini serta merniliki keyakinan bahwa rnereka berperanan dalam membentuk kehidupan tersebut.

Abstrak :
Jumlah cardholder yang masih relatif kecil untuk ukuran penduduk Indonesia memungkinkan para issuer kartu kredit untuk memperbesar market share mereka. Salah satu caranya dengan memperluas target market. Jika pada awalnya kartu kredit hanya bagi kaum profesional, maka saat ini mahasiswa pun dapat memilikinya. Kondisi inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap perilaku para mahasiswa di DKI Jakarta untuk memutuskan membeli kartu kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu kredit oleh mahasiswa; (2) bagairnana opini mereka terhadap kartu kredit. Skripsi ini selain mencoba menjawab kedua permasalahan tersebut, juga menganalisis kondisi industri kartu kredit di tanah air. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-explanatory dengan teknik pengumpulan data melalui library research dan survey lapangan. Respondennya adalah para mahasiswa di DKI Jakarta yang sampelnya ditentukan secara proporsional Hasil penelitian menunjukan bahwa ada enam variabel perilaku konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu kredit oleh mahasiswa yaitu (diurutkan berdasarkan variabel yang paling berpengaruh) ; variabel situasi pemakaian, pengetahuan, situasi komunikasi, kelas sosial, kelompok acuan dan gaya hidup. Opini responden terhadap alasan mengapa dia memilih kartu kredit jenis tertentu sangat dipengaruhi berturut-turut (berdasarkan faktor yang paling berpengaruh) oleh faktor kepraktisan kartu kredit, pelayanan yang memuaskan dari para bank issuer, persyaratan kepemilikan yang mudah, rentang jatuh tempo yang cukup panjang, bunga kredit yang kecil, reputasi dari bank issuer kartu kredit dan yang terakhir adalah kegunaan kartu kredit untuk berbagai macam transaksi. Meskipun kondisi perekonomian masih lesu namun bisnis kartu kredit masih relatif lebih balk dibandingkan dengan jenis pinjaman lainnya seperti corporate, commercial maupun perorangan karena walaupun jumlah kartu banyak tapi credit limit per kartu kecil sehingga resiko bisnis masih terkendali. Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap berbagai data lapangan yang terkumpul mengacu pada model pendekatan perilaku konsumen yang dikemukakan oleh Engel, Blackwell dan Miniard dalam buku Consumer Behavior mereka. Disamping beberapa buku teks pemasaran dan psikologi.