Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ruth Astiti
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang jaminan fidusia yang biasanya digunakan oleh kontraktor berupa piutang atas beberapa termin proyek dan pendapatan atas hasil penjualan yang akan dimasukan ke dalam suatu rekening penampungan escrow acount , serta fidusia bangunan yang dijaminkan dalam Kredit Konstruksi. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administarsi Hukum Umum perihal pemberitahuan tentang objek jaminan fidusia menyatakan bahwa termin proyek, asuransi, rekening tidak termasuk kategori benda. Oleh karena itu dibuatlah perjanjian fidusia untuk piutang pendapatan dan gadai atas rekening penampungan rekening escrow nya dan bangunan yang dijaminkan secara fidusia sedang dalam proses pembangunan, adapun ijn-ijin pelaksanaan penjaminan cukup sulit diperoleh dari pihak terkait. Walau demikian kedua penjaminan ini cenderung menjadi favorit bagi para debitur kontraktor. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai praktek pelaksanaan perjanjian fidusia dalam perjanjian kredit konstruksi dan kendala bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian penjaminan pada kredit konstruksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptis analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada praktek pelaksanaan penjaminan atas perjanjian kredit konstruksi adalah dengan cara memberikan kuasa cair dan/atau blokir rekening serta pernyataan tambahan mengenai kepemilikan/kondisi bangunan oleh debitur sehingga tidak terjadi fidusia berulang dan semenjak diberlakukannya pendaftaran fidusia secara online, beban tanggung jawab pihak notaris menjadi semakin besar.
ABSTRACT
This thesis discusses fiduciary collateral which is usually used by the contractor in the form of receivable for several project terminals and income from the sale that will be entered into an escrow account, as well as fiduciary of building which is pledged in Construction Credit. Based on the Circular Letter of the Director General of General Legal Administration concerning notification of the fiduciary guarantee object states that the project terminals, insurance, accounts are not subject to the category of objects. Therefore, a fiduciary agreement for income and payable accounts receivable of the escrow account and the fiduciary pledged buildings are in the process of development, while the implementation permits are quite difficult to obtain from the parties concerned. However both these guarantees tend to be favorites for contractor debtors. The subject matter in this thesis is about the practice of implementing fiduciary agreements in construction credit agreements and constraints for the parties in the creation of guarantee agreements on construction credits. The research method used in this paper is using normative juridical research method, which is analytical descriptive with qualitative approach. The results of research indicate that the practice of guarantee implementation of construction credit agreement is by giving liquid authorization and or account blocking and additional statement about the ownership condition of building by debtor so that there is no repeat fiduciary and since the enactment of fiduciary registration online, the notary gets bigger.
2018
T50939
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutabarat, Michael
Abstrak :
Pada dewasa ini salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank adalah kredit modal kerja konstruksi, yaitu pemberian kredit kepada Developer untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan proyek perumahan atau biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan penyelesaiannya. Kredit tersebut diberikan dengan memberikan jaminan sertipikat tanah yang selanjutnya akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan setempat melalui Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun terkadang hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu ketika Developer tidak lagi membayar kewajiban dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit kepada Bank. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kredit macet. Hal tersebut mengakibatkan dampak terhadap beberapa pihak, yaitu pihak bank, pembeli, kontraktor, dan Notaris/ PPAT. Berdasarkan hal tersebut dilakukan analisa terkait kedudukan para pihak dan pihak ketiga serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Perjanjian Kredit Konstruksi, melalui penelitian Yuridis Normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maupun literatur lain. Dengan demikian diperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pengembalian pinjaman kredit yang telah diberikan, kepemilikan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Developer.
These days one of Credit types offered by Banks is Work Capital Construction Credit, which is given to developers to help them in funding their projects building housing or funding building house constructions until they are done. This credit is given if land certificate is given to the Bank followed by fastening The Right To Bail to Land Office through Notary/Office Making Land Act office (Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)). But sometimes these process do not go as planned, which is when Developers no longer do their obligation in paying the installments and interests to the Bank. In this case, it means that the credit is stuck fast. This then can cause effect to some parties, which are the Bank, the Buyer, the Contractor, and Notary/Office Making Land Act. Based on that, analisis is taken place related to the status of the parties dan third party, also law protection against third party in the Credit Construction Agreement, through Juridical Normative Research which refer to written law, in which written in the form of legislation, or in other literatures. Thus law assurance and protection for all parties are achieved in returning the creadit loan that has been given, ownership certificate as land and building right ownership substantiation, and other obligations that must be accounted by the Developer.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42313
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library