Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
On September 2013, The Government of Indonesia (represented by The Ministry of State-Owned Enterprise) as the Controlling Shareholder of 4 (four) Indonesian State-Owned Banks, which are; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk had formed a Holding Function named KKB-BUMN (State-Owned Banks Policy Committee) to comply with Bank Indonesia Regulation No. 14/24/PBI/2012 concerning The Single Presence Policy in Indonesian Banks (The 2012 Single Presence Policy), nonetheless, in 2014, the Financial Services Authority and The Government suddenly had a change of plan and direction to Consolidate the 4 (four) State-Owned Banks under their control instead. Based on the aforementioned occurrence, this research is going to analyse the on-going discussion of State-Owned Banks Consolidation option proposed by The Financial Services Authority (OJK) and The Ministry of State-Owned Enterprise based on the perspective of The 2012 Single Presence Policy. Firstly, this research will compare and contrast the substantial legal aspects of the option of Consolidation and Holding Function in its applicability to Indonesian State-Owned Banks by evaluating the result of legal status and legal procedure required by each option, the legal implications and consequences generated by the option of Consolidation as opposed to Holding Function, the scale of synergy produced by the option of Consolidation as opposed to Holding Function, as well as the provision of incentives provided for the option of Consolidation. In addition to that, this research will also analyse and evaluate the applicability of Single Presence Policy towards the Government of Indonesia throughout the course of Indonesian Banking history, from firstly enacted 2006 SPP, The 2012 SPP, as well as the treatment given to State-Owned Banks in The Bank Mandiri Merger Case back in 1999. This research will draw a conclusion on how the option of Consolidation weigh with the option of Holding Function as ownership structure adjustments offered by The 2012 Single Presence Policy by listing down the benefits and disadvantages generated by each option along with several findings on the applicability of The Single Presence Policy to Indonesian State-Owned Banks throughout the course of history in Indonesia?s Banking Industry; by doing so, this research aims to obtain insights on how the Single Presence Policy affect the Government of Indonesia as the Controlling Shareholders of more than one Indonesian State-Owned Banks, to obtain a profound legal study regarding the ownership structure adjustments of Consolidation as opposed to Holding Function, and to raise legal awareness on how complying with the Single Presence Policy through both Consolidation and Holding Function may set aside other rights and obligations determined by law.

---

Pada bulan September 2013, Pemerintah Indonesia (yang diwakili oleh Kementrian Badan Usaha Milik Negara) sebagai Pemegang Saham Pengendali dari 4 (empat) Bank BUMN Indonesia yakni; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah membentuk Fungsi Holding bernama KKBBUMN (Komite Kebijakan Bank BUMN) untuk menaati Peraturan Bank Indonesia No. 14/24/PBI/2012 mengenai Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, namun demikian, di tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara sebaliknya kemudian menginisiasikan pergantian rencana dan arah untuk mengkonsolidasikan keempat Bank BUMN Indonesia tersebut. Berdasarkan kejadian diatas, penelitian ini akan menganalisa rencana Konsolidasi Bank-Bank BUMN Indonesia yang diajukan oleh OJK dan Kementerian BUMN yang melalui perspektif Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia tahun 2012. Pertama-tama, penelitian ini akan membandingkan aspek-aspek hukum substansiil dari pilihan Konsolidasi dan Fungsi Holding dalam penerapannya terhadap Bank-Bank BUMN Indonesia dengan mengevaluasi hasil kedudukan hukum dan prosedur hukum yang dipersyaratkan dalam masing-masing pilihan, implikasi dan konsekuensi hukum yang dihasilkan, skala sinergi yang ditimbulkan, serta insentif yang disediakan untuk masing-masing pilihan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisa dan mengevaluasi penerapan Kepemilikan Tunggal terhadap Pemerintah Indonesia sepanjang jalannya sejarah perbankan Indonesia, dimulai dari pertama kali berlakunya Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006, Kepemilikan Tunggal tahun 2012, dan juga perlakuan yang diberikan kepada Bank-Bank BUMN dalam Merger Bank Mandiri di tahun 1999 yang silam. Penelitian ini akan menarik kesimpulan mengenai bagaimana pilihan Konsolidasi ditimbang dengan pilihan Fungsi Holding dengan mengidentifikasikan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh masing-masih pilihan berikut dengan penemuan-penemuan mengenai penerapan Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia terhadap Bank-Bank BUMN Indonesia seiring berjalannya sejarah perbankan Indonesia; dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mengenai dampak Kepemilikan Tunggal terhadap Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali lebih dari satu Bank BUMN Indonesia, mendalami studi hukum mengenai penyesuaian pemenuhan ketentuan kepemilikan tunggal Konsolidasi melalui perbandingannya terhadap Fungsi Holding, serta meningkatkan kesadaran hukum mengenai bagaimana pemenuhan Kepemilikan Tunggal melalui pilihan Konsolidasi dan Fungsi Holding dapat mengesampingkan hak dan kewajiban lain yang telah ditentukan oleh hukum.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi di Bursa Efek Indonesia. Kinerja perusahaan diukur menggunakan current ratio, quiek ratio, return on assets, return on equity, total debt to total sssets, total debt to lotal equity, total assets turnover, prele operating cash flow rcturn on assets dan abnormal return. Penelitian ini menggunakan data dokumenter. Sedangkan populasi penelitian ini meliputi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang pemah melakukan merger dan akuisisi pada periode 2000-2007. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang mana terdapat 33 perusahaan pengakuisisi yang masuk dalam kriteria penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan normalitas data dan uji beda Paired Sample T-Test' Abnormal retum dianalisis menggunakan event study, model yang digunakan adalah market model. Hasil pengujian dari hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio culrenl ralio, quick ralio, lotal assets tumover dan total ossets turnover. Namun hasil pengujian terhadap return on assels, relurn on equity, total debt to total assets, total debt to total equity, dan prelax operating cash JIow return on assets tidak terdapat perbedaan yang signifikan. ......This research aims to examine the effect of merger and acquisition on acquirer Companies's performance at Indonesia Stock Exchange. Corporate performance is measured using current ratio, quick ratio, retum on assets, retum on equity, total debt to total assets, total debt to total equity, total assets tumover, pre-tax operating cash flow return on assets and abnormal retum. This research uses documentary data. ln this research data applied is documenter. While population of this research covers inscribed public company in Indonesia Stock Excange which done merger and acquisition at time line 2000-2007 . Sampling method applied in this research is purposive sampling, which there are 33 acquirer companies entering in this research criterion. Data analysis method data normality, difference test Paired Sample T-Test. While to analysis average abnormal return by event study analysis using market model. Result from test indicated existence of difference which significance for current ratio, quick ratio, total assets tumover dan total assets tumover. While result testing retum on assets, return on equity, total debt to total assets, total debt to total equity, and pre-tax operating cash flow retum on assets at time line before merger and acquisition doesn't differ from at time line after merger and acquisition.

Abstrak :
ABSTRAK
Reformasi yang menggerakkan demokratisasi kehidupan bernegara telah memberikan berkah energi konstruktif bagi bangsa Indonesia untuk merekonstruksi kehidupan bernegara yang demokratis. Karenanya reformasi merupakan transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi, sebagai fase menuju negara demokrasi substansial yang mensejahterakan rakyat, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, transisi demokrasi tidak berjalan linier, melainkan timbul berbagai distorsi yang mengganggu konsolidasi demokrasi menuju cita-cita negara demokrasi.

---

Abstract
Reformation which shifts democratization of the state gave constructive energy for Indonesian to reconstruct its democratic state. Therefore, reformation which became the democratic transition to democratic consolidation, is a phase toward substancial democratic state who prospers the people in politics, social & economics. In fact, the democratic transition is not always smooth; many distortions disturbing the democratic consolidation toward the realization of the democratic state appear.

Abstrak :
Restrukturisasi perbankan di Indonesia dalam berbagai bentuknya antara lain merjer dalam konsepsi modern, sebenarnya telah mulai dipraktikkan sekitar tahun 1971. Sementara itu, perbuatan hukum merjer itu sendiri, oleh kalangan perbankan dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan sebagai hasilnya diketahui begitu banyak bank khususnya bank swasta nasional yang melakukan merjer. Kecenderungan merjer, konsolidasi, dan akuisisi oleh kalangan perbankan kemudian mulai ditinggalkan setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan deregulasi di bidang keuangan dan moneter pada tahun 1988. Kebijakan yang lebih dikenal dengan Pakto88, antara lain mempermudah persyaratan pendirian izin usaha baru di bidang perbankan. Akibatnya, bank-bank baru berdiri dimana-mana dengan berbagai nama dan ragam kepemilikannya. Sampai dengan tahun 1995-an, dilihat dari segi kuantitas, jumlah bank di Indonesia dianggap telah berlebihan atau over banked. Oleh karena itu, Pemerintah kemudian secara perlahan mulai mengerem laju petumbuhan jumlah bank. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah, antara lain menyetop pemberian izin usaha bank baru, meningkatkan persyaratan permodalan, dan mendorong para pemilik bank untuk melakukan merjer, konsolidasi, dan akuisisi sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing. Timbulnya krisis moneter dan ekonomi yang melanda berbagai negara Asia termasuk Indonesia telah menjadikan lembaga perbankan yang dituduh sebagai salah satu unsur pemicu dari timbulnya krisis tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah kemudian telah menetapkan berbagai langkah kebijakan, antara lain melakukan program restrukturisasi dan reformasi di bidang perbankan. Dari segi yuridis, hukum positif Indonesia yang mengatur tentang lembaga merjer, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Perbankan (UUP). Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) pada tahun 1995. kemudian telah menjadikan pengaturan mengenai merjer, konsolidasi, dan akuisisi dalam perbendaharaan hukum di Indonesia menjadi semakin lengkap namun menjadi beragam. Adanya berbagai keragaman dari peraturan yang ada mengenai merjer, konsolidasi, dan akuisisi ini, setidaknya memerlukan pembahasan dan analisis yang mendalam bagaimana sesungguhnya aspek hukum dan tata cara pelaksanaan merjer, konsolidasi, dan akuisisi bank umum di Indonesia.

Abstrak :
Dalam berbagai kajian teori politik, selalu ditegaskan bahwa partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Secara teoritis, demokrasi tidak bisa dibangun dalam suatu negara tanpa adanya partai politik yang menjadi wahana agregasi kepentingan segenap warganya. Tetapi pada kenyataannya, partai politik tidak selamanya berfungsi secara maksimal dalam proses demokratisasi. Inilah kondisi yang terjadi di Indonesia pada masa transisi dan konsolidasi demokrasi yang berlangsung sejak 21 Mei 1998 hingga ditulisnya tesis ini (akhir tahun 2003). Transisi politik yang terjadi di Indonesia dimulai sejak 21 Mei 1998. Pada masa ini telah lahir puluhan partai politik, di samping tetap eksisnya partai yang sudah ada sejak sebelum proses transisi berlangsung. Setelah "Pemilu Perintis" pasca transisi dilangsungkan, 7 Juni 1999, seharusnya Indonesia sudah memasuki tahapan konsolidasi demokrasi. Tapi pada kenyataannya, proses transisi berlangsung terus disebabkan karena tidak berjalannya proses konsolidasi demokrasi. Tesis ini mengkaji peranan salah satu dari partai-partai politik yang tumbuh pada era transisi dan konsolidasi di Indonesia, yakni Partai Amanat Nasional (PAN). PAN dipilih sebagai obyek kajian karena partai ini dipersepsikan banyak kalangan sebagai partai reformis: didirikan di atas platform yang reformis, dan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang reformis. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah content analysis yakni dengan cara analisis kualitatif yang secara teknis mencakup klasifikasi, penggunaan kriteria sebagai dasar klasifikasi, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan konklusi. Dalam merumuskan konklusi ditetapkan tiga macam kriteria: (i) legitimasi, yakni konklusi yang memperkuat data-data sekunder serta temuan-temuan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya; (ii) verifikasi, yakni peninjauan ulang terhadap data-data sekunder dan temuan-temuan hasil penelitian sebelumnya; dan (iii) prediksi, yang berupa proyeksi ke depan yang beranjak dari kondisi obyektif yang ada di masa lalu dan masa sekarang. Ada tiga teori yang digunakan dalam tesis ini, yakni teori-teori transisi politik, konsolidasi demokrasi, dan fungsi partai politik. Dari metode yang dipakai, dan teori-teori yang menjadi rujukan, kajian tesis ini menemukan kesimpulan bahwa partai-partai politik pada umumnya, dan PAN khususnya, belum mampu berperan maksimal dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam kurun waktu 1998 hingga 2003. Menurut tesis ini, ada empat faktor yang menyebabkan PAN kurang mampu berperan maksimal dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pertama karena partai yang dideklarasikan 23 Agustus 1998 ini kurang konsisten dengan platform yang telah ditetapkannya. Kedua, seperti umumnya partai politik, PAN juga dilanda konflik internal yang berkepanjangan. Ketiga, masih kuatnya ketergantungan PAN pada Amien Rais sebagai tokoh simbolik. Keempat, disebabkan karena perolehan suaranya yang tidak signifikan dalam Pemilu 1999, PAN tidak memiliki bargaining yang memadai untuk menjadi motor penggerak demokratisasi. PAN masih tersubordinasi oleh kekuatan-kekuatan partai lain yang perolehan suaranya jauh lebih besar. (Rincian isi Tesis: x + 229 halaman; Daftar Pustaka:75 buku, 3 artikel jurnal, 1 makalah, 27 majalah, 5 tabloid, 32 surat kabar, 4 media online, 12 orang nara sumber, tahun buku-buku yang digunakan: 1988 s/d 2003).

Abstrak :
Arah kebijakan negara, baik menurut Pasal 33 ayat (33) UUD 1945 maupun Pasal 2 ayat (1) UUPA 1960 adalah memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas dijabarkan MPR RI dalam TAP MPR Nomor IVIMPRI1999 Tentang Garis-Garis Besar Haitian Negara Tahun 1999-2004 pada Bab III Visi dan Misi butir (B-9), Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi butir (B-6) dan Bab IV Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup butir (H-1). Salah satu hal panting yang diamanatkan oleh GBHN Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi butir (B-6) secara ringkas adalah mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis dalam menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi dan menangani masalah sulitnya pengadaan tanah untuk pembangunan perkotaan adalah melalui konsolidasi tanah seperti telah ditempuh oleh negara-negara lain; suatu metoda pembangunan areal perkotaan di daerah pinggiran kota (urban fringe) untuk mengantisipasi perluasan pembangunan kota yang dikenal dengan Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai suatu bentuk kegiatan penataan kembali tanah di wilayah perkotaan (urban) atau di pinggiran kota (urban fringe) dengan mengandalkan partisipasi masyarakat melalui sumbangan tanah (contribution/land contribution/sharing) yang diberikan peserta KTP. Pendekatan bottom up ini kemudian diwujudkan dalam program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilakukan secara simultan dalam suatu kegiatan KTP yaitu Pertama: Penataan pertanahan yang meliputi penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; dan Kedua: Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di lokasi pelaksanaan KTP. Mengingat KTP merupakan model pembangunan partisipatif yang menurut ide dasarnya, pembiayaan KTP diperoleh dari STUP yang diserahkan oleh peserta KTP. Secara asumtif, hukum dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam KTP. Pemikiran aliran hukum sosiologis (sociological jurisprudence) menyatakan bahwa hukum dapat mempengaruhi masyarakat serta hukum dapat sebagai sarana rekayasa social (law as a tool of social engineering). Ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) implikasi yuridis yaitu Pertama : Ketentuan itu merupakan pedoman untuk menentukan `kelayakan hukum' suatu lokasi yang direncanakan; dan Kedua : Persetujuan para pemilik tanah itu sekaligus merupakan dasar hukum materil (substantive law) bahwa pelaksanaan KTP secara hukum materil (substantive law) tunduk pada hukum perdata yaitu hukum perikatan yang berasal dari perjanjian. Norma hukum yang mengikat para peserta KTP adalah persetujuan yang ditandatanganinya yang menyatakan kesediaannya sebagai peserta KTP sebagaimana tertera pada Pasal 1338 ayat (1), (20 dan (3) KUH Perdata.

Abstrak :
Dengan bertambahnya pembangunan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, maka kedalaman fondasi yang dapat menopang kekuatan gedung-gedung tersebut semakin diperlukan. Walaupun telah banyak dilakukan penyelidikan tanah yang mencapai kedalaman lebih dari 100 meter untuk kebutuhan design, tetapi belum banyak studi akademik mengenai data dari hasil penyelidikan tanah tersebut. Di Jakarta, terutama di daerah Jalan Thamrin dan Sudirman, terdapat banyak gedung-gedung tinggi, di mana pada kedalaman 30-150 meter sering ditemukan jenis tanah lempung teguh. Tesis ini akan membahas mengenai jenis tanah lempung teguh Jakarta dengan berfokus pada parameter kompresi atau konsolidasi dari jenis tanah ini. ......With the increased population of high-rise buildings in Jakarta, deeper foundation is required to support these buildings’ weight. Although deep soil investigation has been done for more than 100m depth for design purposes, there are not many academic studies for this kind of soil. At Thamrin and Sudirman Street, where most skyscraper buildings are located, stiff clay layer can be found at 30-150m depth. This thesis will focus on compression or consolidation parameter for this deep layer stiff clay.