Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rancangan tugas akhir ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menangani konflik antar narapidana dengan menggunakan teknik mediasi. Teknik mediasi memposisikan petugas sebagai orang yang netral dalam mendamaikan pihak yang berkonflik. Konflik antar narapidana yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan berakibat langsung terhadap terciptanya stabilitas keamanan sehingga setiap permasalahan harus cepat diselesaikan. Kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Lapas karena hal tersebut dapat mendukung terselenggaranya proses pembinaan narapidana. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kemampuan petugas saat ini dalam menangani masalah antar narapidana belum maksimal Pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dalam mengambil tindakan. Data dilapangan juga menunjukkan sering terjadinya masalah-masalah pemerasan, perkelahian, dan penyalahgunaan obat terlarang. Program ini berbentuk pelatihan yang akan diselenggarakan selama 6 hari dengan beberapa materi ketrampilan dasar yang harus dikuasai petugas pengamanan sebagai mediator. Dengan kegiatan tersebut diharapkan petugas pengamanan mampu untuk menangani konflik antar narapidana dan menyelesaikan secara damai tanpa ada pihak yang dirugikan. Hasil dari pelatihan dapat dilihat dari efektifitas petugas pengamanan yang telah mengikuti pelatihan ketika mengaplikasikan kemampuannya dalam menangani permasalahan di lapangan.

Abstrak :
ABSTRAK
Konflik tata ruang di wilayah perkotaan mdash;yang bisa berujung pada konflik lahan mdash;tidak hanya melibatkan antar masyarakat saja, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah. Pada praktiknya, pemerintah seringkali menggunakan penggusuran paksa sebagai strategi untuk menertibkan lahan-lahan ilegal mdash;seperti tempat berjualan informal dan pemukiman kumuh mdash;agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata kota. Melihat hal ini, terdapat dua pola yang terlihat pada studi-studi yang membahas penggusuran paksa. Pertama, pemerintah dan rulling group yang ada melihat bahwa pemanfaatan ruang kota harus secara legal dengan mengikuti rencana tata kota. Kedua, masyarakat miskin kota melihat bahwa ruang kota merupakan tempat yang dapat dan boleh dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Kedua pandangan yang saling berlawanan ini tidak pernah menemui titik temu yang solutif, oleh karenanya penulis berargumen bahwa dibutuhkan suatu lembaga mediasi untuk menjembatani kepentingan di antara keduanya agar tidak timpang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana konflik lahan yang berujung penggusuran paksa ini terjadi antara masyarakat miskin kota dengan pemerintah daerah. Selain itu, artikel ini juga ingin melihat lebih jauh peran LSM dalam kasus penggusuran paksa. Temuan dari artikel ini menunjukan bahwa LSM memiliki peranan penting tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pembangun kesadaran ruang masyarakat dalam konflik ruang yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.

---

ABSTRACT
Spatial conflict in urban areas which can lead to land conflicts involves not only inter community groups but also between communities and governments. In practice, governments often use forced evictions as a strategy to discipline illegal lands such as informal selling places and slums so that their designations are in accordance with urban planning. Looking at this, there are two patterns seen in studies that deal with forced evictions. First, the government and the existing rulling group see that the utilization of urban space must legally follow the city planning plan. Secondly, the urban poor see that city space is a place that can and can be utilized by all elements of society. These two opposing views have never met a solvent point of view, and therefore the authors argue that a mediating body is required to bridge the interests between the two in order not to be unbalanced. Using a qualitative approach with an in depth interview method, researchers wanted to see further how land conflicts that led to forced evictions occurred between the urban poor and local governments. In addition, this article also wants to see further the role of NGOs in cases of forced evictions. The findings of this article show that NGOs play an important role not only as mediators, but also as builders of spatial awareness in spatial conflict between government and society.

Abstrak :
Fokus penelitian Tesis ini adalah kompetensi mediator Polri dalam menangani konflik. Penelitian ini dipandang penting dilakukan sebab mediasi yang dilakukan oleh Polres Belitung dalam menangani konflik yang melibatkan warga Desa Sungai Padang beretnis Melayu-Belitung dengan para pekerja bangunan yang beretnis Madura-Belitung, menghasilkan kesepakatan berupa dilanjutkannya 3 dari 4 perkara ke proses peradilan. Konsekuensinya adalah mediasi yang dilakukan kecil kemungkinan dapat menyentuh dan memperbaiki relasi para pihak yang rusak akibat konflik yang terjadi. Artinya,agar mediasi dapat mewujudkan nilai keadilan restoratif, perlu dilaksanakan oleh mediator yang berkompeten. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian Tesis ini adalah, sebagai berikut: pertama, bagaimana proses mediasi yang dilaksanakan oleh Polres Belitung? Kedua, bagaimana kompetensi personil Polres Belitung dalam melaksanakan mediasi pada kasus konflik. Kompetensi apa saja yang seyogyanya dimiliki oleh mediator Polri agar mediasi yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Sebagai pisau analisis, dalam penelitian Tesis ini digunakan teori Kompetensi Spencer (1993) konsep tentang mediator transformatif, konsep mediasi penal, dan teori tentang kerumunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran sekuensial eksploratori. Kuesioner penelitian kunatitatif dibuat berdasarkan data kualitatif dan digunakan sebagai generalisasi yang mendukung data kualitatif yang dominan dalam penelitian ini. Adapun temuan penelitian (1) proses mediasi yang dilaksanakan oleh Polres Belitung masih bernuansa penegakan hukum retributif (2) personil Polres Belitung belum memiliki kompetensi yang maksimal dalam melaksanakan mediasi konflik. (3) keterampilan "mendengarkan untuk memahami" yang berbasis pengetahuan "lintas budaya" menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh mediator Polri dalam men-transformasi konflik. Dari temuan penelitian tersebut, direkomendasikan (1) perlu dilakukan sosialisasi agar personil Polri berpedoman pada UU PKS dalam menangani konflik dan diperlukan SOP lebih lanjut yang mengatur tentang tahapan dan teknik mediasi. (2) Perlunya melakukan kerjasama peningkatan kompetensi dengan PMN. (3) Perlu meningkatkan pelatihan interpersonal skill bagi setiap personil Polri (4) Perlu memasukkan / menambahkan materi ajar yang berkaitan dengan keadilan restoratif, konflik, dan pengetahuan lintas budaya dalam pendidikan Polri. ......The research focus of this thesis was mediator competency of INP. This research is important because the mediation performed by the Belitung Resort Police in handling conflict involving people of Sungai Padang village of Melayu-Belitung ethnicity with the construction worker of Madura-Belitung ethnicity was resulting in an agreement of the continuation of 3 out of 4 cases to judicial process. The consequence of this mediation is the damaged relation of each party due to the conflict is unlikely to be completely heal and repaired. This means that a competent mediator is required in a mediation to manifest the value of restorative justice. The problems presented in this thesis were as follow: 1) How did the mediation process by the Belitung Resort Police? 2) How does the personnel competency of the Belitung Resort Police in performing the mediation in a conflict case? What are the required competence for a mediator in the INP to ensure that the mediations are in accordance with the value of restorative justice? The Spencer's Competence (1993) theory was used in this thesis. It is a concept of Transformative Mediator (Kraybill), concept of Penal Mediation, and the theory of Crowd. This thesis used mixed-methods sequential explanatory approach. The quantitative questionnaire research was made based on the qualitative data and was used as a generalization supporting the dominant qualitative data in this research. The research finding in this research are as follows: 1) The mediation process carried out by the Belitung Resort Police is still enforcing the retributive law. 2) The personnel of the Belitung Resort Police are yet to have maximum competence of conflict mediation. 3) The skills of "hear to understand" which based on "cross culture" knowledge is the main competency required to have for mediators of the Republic of Indonesian police to transform conflicts. From the research finding above, the suggestions formed are as follow: 1) It is necessary to socialize that the personnel of the Republic of Indonesian Police to follow the guidelines of the UU PKS in handing conflicts and further SOP governing the mediation stages and techniques are necessary. 2) It is necessary to form a cooperation to improve the competency by PMN. 3) Improve the interpersonal skill training for every personnel of the INP. 4) Insert/add learning material related to restorative justice, conflict, and cross culture knowledge in the education of the INP.