Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberhasilan pembangunan pariwisata ditingkat desa/ lokal tergantung pada kapasitas komunitas setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Kapasitas Komunitas Desa Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawabarat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Desa Cibuntu dijadikan sebagai studi dalam penelitian ini karena berhasil menjadi Desa Wisata di Kabupaten Kuningan dengan melakukan penataan dan perbaikan bekas galian pasir yang mengakibatkan perubahan tatanan lingkungan dan sosial masyarakat setempat, menjadi daya tarik wisata yang mempesona, menjadikan Desa Cibuntu mendapatkan penghargaan baik tingkat Nasional maupun tingkat Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas Komunitas Desa Cibuntu dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas didukung oleh kapasitas individu/SDM, kapasitas organisasi/kelembagaan, kapasitas lingkungan/sistem, dan keterlibatan aktif diantara komunitas Desa Cibuntu. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Desa Cibuntu ini juga memberikan manfaat bagi Komunitas Desa Cibuntu

---

The success of tourism development at the village or local level depends on the capacity of the local community. The purpose of this study is to describe the capacity of Cibuntu Village Community in Kuningan Regency in community-based tourism development. Cibuntu Village is used as a study in this study because they success to become a Tourism Village in Kuningan Regency by arranging and repairing sand excavation which caused changes in the environment and social level of a local community, becoming a nice tourist attraction, leading to Cibuntu Village get both national and international level of awards. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The findings indicate that the capacity of the Cibuntu Village Community in developing community based tourism (CBT) is supported by individual/ human resources capacity, organizational/institutional capacity, environmental/system capacity, and active involvement among the Cibuntu Village community. The development of community based tourism in Cibuntu Village also give a benefit for the community.

Abstrak :
Penelitian dilatarbelakangi paradoks kebijakan yang mengharuskan penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi dengan kenyataan minimnya kapasitas dan jumlah penyalahguna yang mengakses rehabilitasi. Untuk itu dibentuklah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Namun, hanya 26 IBM yang memberikan layanan Prima. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengevaluasi IBM di Jawa Barat dan Jakarta (IBM Gunung Putri dan IBM Siaga). Tujuan penelitian: a). membandingkan hasil evaluasi kebijakan; b). membandingkan analisis SWOT; c). serta strategi optimalisasi. Penulis menggunakan tipe evaluasi proses retrospektif untuk mengali informasi data primer dari FGD dan wawancara kepada Kades, Lurah, petugas BNNKota/Kab, Agen Pemulihan, klien dan masyarakat dari IBM Gunung Putri dan IBM Siaga serta Direktur PLRKM dan program officer UNODC. Sedangkan data sekunder berasal dari laporan dan penelitian terkait. Hasil penelitian: aspek input IBM Gunung Putri lebih baik. Dari aspek proses, IBM Gunung Putri dan IBM Siaga telah melakukan kegiatan dan layanan IBM sesuai dengan kebutuhan klien. Dari aspek output, klien IBM Gunung Putri berjumlah 8 sedangkan IBM Siaga berjumlah 10. Kedua IBM telah menunjukkan kapasitas coping dan adaptif, namun hanya IBM Gunung. Putri yang memiliki kapasitas transformatif. Strategi optimalisasi IBM Gunung Putri adalah memperbanyak kemitraan dengan CSR; mengoptimalisasikan promosi IBM. Sedangkan IBM Siaga adalah memperkuat sinergitas; berkegiatan IBM di luar Kebon Manggis. ......Policy paradoxs that requires narcotics abusers to undergo rehabilitation versus fact fact that there is lack of capacity and number of abusers accessing rehabilitation created Community Based Intervention (IBM). However, only 26 IBMs provide Prima. A qualitative approach was used to evaluate IBM in West Java and Jakarta (IBM Gunung Putri and IBM Siaga). Research objectives: a). compare the results of policy evaluations; b). compare SWOT analysis; c). as well as optimization strategy. The author uses a retrospective process evaluation to gather primary data from FGDs and interviews with village heads, BNN officers, Recovery Agents, clients and the community from IBM Gunung Putri and IBM Siaga as well as Director of PLRKM and UNODC’s program officer. Research results: input of IBM Gunung Putri is better. From process perspective, IBM Gunung Putri and IBM Siaga have carried out IBM activities and services according to client needs. From output aspects, IBM Gunung Putri’s client: 8 while IBM Siaga’s client: 10. Both IBMs have demonstrated coping and adaptive capacities, but only IBM Gunung Putri who has a transformative capacity. IBM Gunung Putri optimization strategy are expanding partnerships with CSR, optimize promotion. While IBM Siaga are strengthening synergy, IBM's activities outside Kebon Manggis.

Abstrak :
Dalam terbentuknya sebuah desa wisata tentu saja melewati proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pada akhirnya dilihat bagaimana dampak program tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Desa wisata Jogoboyo Purworejo merupakan desa wisata yang menjadi alternatif wisata yang kemudian muncul dan bersaing dengan kawasan wisata dan desa wisata lainnya. Tesis ini menggambarkan proses strategi pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata Jogoboyo Purworejo dengan melihat strategi perencanaan dan pengembangan kawasan wisata serta melihat dampak yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata tersebut. Kabupaten Purworejo memiliki berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Program desa wisata ini merupakan sebuah upaya dan dalam tahap proses berjalan, maka terdapat berbagai macam hal menarik di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan cukup baik. Selain kemudian terdapat kemajuan pola pikir ekonomi, bertambahnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta cara dan perilaku kerja, di satu sisi  diperlukan perhatian rutin agar kreativitas di bidang pariwisata di desa Jogoboyo semakin meningkat dan pengelolaan publikasi atau pemasaran agar daerah ini lebih dikenal masyarakat luas dan mendatangkan wisatawan semakin berkembang ......In the formation of a tourism village, of course, it goes through a process of planning, implementation, until finally seeing the impact of the program on the surrounding community. The tourist village of Jogoboyo Purworejo is a tourist village that has become an alternative tourism which has emerged and competes with other tourist areas and tourist villages. This thesis describes the process of community empowerment strategies through the Jogoboyo Purworejo tourism village program by looking at the planning and development strategies of tourist areas and seeing the impacts that arise in the development of these tourist areas. Purworejo Regency has various efforts to reduce poverty, one of which is a community empowerment program through tourism villages. This tourism village program is an effort and in the ongoing process, there are various interesting things in it. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The results showed that the community empowerment process was running quite well. In addition to the progress of the economic mindset, the addition of new livelihoods, increased income and financial management as well as work methods and behavior, on the one hand, regular attention is needed so that creativity in the tourism sector in the village of Jogoboyo increases and management of publications or marketing so that this area is better known. the wider community and bring in tourists is growing

Abstrak :
Kemiskinan yang kita hadapi dan harus ditanggulangi bersama merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi. Keterbelakangan dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan, baik antar golongan penduduk, antar sektor, maupun antar daerah adalah wujud nyata dari keadaan kemiskinan. Menyadari adanya kelemahan dari strategi yang telah dikembangkan, maka pada saat memasuki Pelita VI, pemerintah dengan segala kemampuannya memperkecil kelemahan tersebut dengan pembangunan sosial melalui pembaharuan. Strategi yang memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan pada dasarnya mempunyai tiga arah. Pertama pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah, dan Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, sejak tahun anggaran 1998/1999 pemerintah telah mengambil kebijakan dan Iangkah-langkah dalam bentuk berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Salah satu bentuk program JPS untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dan langkah-Iangkah strategis dalam bentuk program CBEC (Community Based Development Dealing With Economic Crisis). Program CBEC dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam rangka penanganan akibat krisis di 15 kelurahan di DKI Jakarta. Adanya program CBEC dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, jumlah keluarga pra KS dan KS-I cenderung meningkat, pengangguran dan PHK Sangat tinggi, terlalu banyaknya program top down approach sehingga menimbulkan kurangnya partisipasi masyarakat. Disamping itu Iembagalembaga masyarakat di kelurahan seperti LKMDIK, PKK kurang berfungsi, dan adanya keterbatasan aparat baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melakukan pendampingan secara intensif dalam pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Program CBEC bertujuan untuk membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, membantu memelihara sanitasi dan prasarana dasar, membantu memelihara kesehatan, pangan dan pendidikan, dan membantu penguatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta mengembangkan model pembangunan di kelurahan. Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran Program CBEC adalah kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Jakarta Barat. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenai: proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program CBEC, serta tahapan pemberdayaan dari tahap persiapan sampai pada tahap terminasi. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini ada tahapan yang harus dilalui yaitu: tahap persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan alternatif kegiatan, tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi serta tahap terminasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah sasaran CBEC di Kelurahan Jelambar dengan difokuskan di RW 04, RW 05, RW 07 serta RW 08. Adapun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 11 RW lainnya keempat RW tersebut merupakan yang paling kumuh dibandingkan dengan RW lainnya, penduduknya sangat padat, tingkat mata pencahariannya sebagai pedagang kecil paruh waktu,banyak penduduk yang terkena program PHK, serta banyak penduduk yang tergolong Pra KS dan KS 1.Penelitian dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan September 2000 sampai dengan Bulan Februari 2001. Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, maka intervensi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat, pembenahan fisik serta pelatihan untuk pengurus Unit Pemberdayaan Masyarakat (UPM). Untuk menjaga independensi program pasca proyek maka telah dibentuk forum warga, pembentukan alur pertanggungjawaban UPM, serta adanya kesepakatan untuk melakukan pendampingan dari pihak independen. Selanjutnya penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikan mengenai program yang telah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada, kepada pihak terkait dengan pelaksanaan program CBEC yaitu kepada pengurus UPM, LKM dan Forum warga serta kepada pemerintah.

Abstrak :
[ABSTRAK
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi di Indonesia telah mengatur bahwa hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Secara rinci, jaminan pemenuhan hak warga negara akan pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Permasalahan krusial dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah hak atas akses pendidikan yang tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Salah satu upaya pemerintah mengatasi masalah tersebut, yakni pembentukan Pendidikan Non Formal (PNF). Upaya tersebut memberikan peluang kepada masyarakat maupun pihak swasta (non pemerintah) untuk menyelenggarakan pendidikan sendiri, secara bertanggungjawab yang diatur selanjutnya dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan tersebut diharapkan, agar kebutuhan akan pendidikan oleh masyarakat benar-benar tepat sasaran dan menjadi tolok ukur atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan itu sendiri. Namun sayangnya, tujuan baik tersebut justru membawa masalah baru terutama masalah prosedur dan tujuan penyelenggaran kegiatan PNF itu sendiri. Ketimpangan prosedur seperti kegiatan tanpa izin pemerintah dan berada dalam ruang publik yang tidak tepat merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelusuran motif penyelenggaraan PNF yang menyimpang oleh masyarakat tersebut adalah langkah utama dalam menganalisis akar masalah sebenarnya. Sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dan menjadi upaya perbaikan bersama bagi pemerintah dan masyarakat Dari hasil penelitian PNF yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yakni komuniti peduli pendidikan di Kolong Tol Jembatan Tiga Penjaringan, Jakarta Utara, ditemukan bahwa ketimpangan tidak hanya dari segi prosedur penyelenggaran PNF, tetapi juga ketidaksesuaian model dan konsep pendidikan serta jaringan komuniti perspektif community based development sebagai landasan teori dari penerapan kegiatan pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan. Kemudian, dari penelitian kegiatan PNF dalam ruang publik oleh komuniti tersebut, diperoleh suatu kesimpulan, bahwa motif penguasaan ruang publik adalah sebagai tameng ?penyelamatan diri? dari berbagai permasalahan ketimpangan yang telah ditemukan di atas. Motif demikian jika mengacu pemikiran oleh Erving Goffman merupakan bagian dari strategic interaction dalam konsep intelligence organization.

---

ABSTRACT
Act 1945 as the highest rule in Indonesia has arranged that the right to education is one of the human rights that must be met. In detail, guarantee the fulfillment of the rights of citizens for education set out in Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that, "Every citizen has the right to education". Crucial issues in the field of education in Indonesia is a right of access to education that is not fully accepted by society, especially the poor. One of the government's efforts to overcome the problem, namely the establishment of the Non-Formal Education (PNF). Such efforts provide an opportunity to the public and the private sector (non-government) for education alone, are responsible for further stipulated in the Law on National Education System. Community involvement in addressing the issue of education is expected, so that the need for public education by actually right on target and the benchmark on the education needs of the community itself. But unfortunately, the good cause it brings new problems mainly a matter of procedure and the delivery destination PNF activity itself. Inequality procedures such activities without government permission and are in a public space that is not right is one form of irregularities that occurred in the field. Therefore, search patterns distorted by the PNF organizing the community is a major step in analyzing the root of the real problem. So get a conclusion and become joint improvement efforts for government and society. From the results of research conducted by the PNF community groups that care community education in Kolong Toll Bridge Three Penjaringan, North Jakarta, found that inequality not only in terms of the delivery procedures PNF, but also discrepancy model and the concept of education as well as networking community perspective as the basis for community based development theory of the application of community development activities in the field of education. Then, from the research activities of the PNF in the public space by the community, obtained a conclusion, that motive is the control of public space as a shield "escape" from problems of inequality that have been found above. Thus motive when referring to the thought by Erving Goffman is part of the strategic interaction in the concept of intelligence organization, Act 1945 as the highest rule in Indonesia has arranged that the right to education is one of the human rights that must be met. In detail, guarantee the fulfillment of the rights of citizens for education set out in Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that, "Every citizen has the right to education". Crucial issues in the field of education in Indonesia is a right of access to education that is not fully accepted by society, especially the poor. One of the government's efforts to overcome the problem, namely the establishment of the Non-Formal Education (PNF). Such efforts provide an opportunity to the public and the private sector (non-government) for education alone, are responsible for further stipulated in the Law on National Education System. Community involvement in addressing the issue of education is expected, so that the need for public education by actually right on target and the benchmark on the education needs of the community itself. But unfortunately, the good cause it brings new problems mainly a matter of procedure and the delivery destination PNF activity itself. Inequality procedures such activities without government permission and are in a public space that is not right is one form of irregularities that occurred in the field. Therefore, search patterns distorted by the PNF organizing the community is a major step in analyzing the root of the real problem. So get a conclusion and become joint improvement efforts for government and society. From the results of research conducted by the PNF community groups that care community education in Kolong Toll Bridge Three Penjaringan, North Jakarta, found that inequality not only in terms of the delivery procedures PNF, but also discrepancy model and the concept of education as well as networking community perspective as the basis for community based development theory of the application of community development activities in the field of education. Then, from the research activities of the PNF in the public space by the community, obtained a conclusion, that motive is the control of public space as a shield "escape" from problems of inequality that have been found above. Thus motive when referring to the thought by Erving Goffman is part of the strategic interaction in the concept of intelligence organization]

Abstrak :
Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya saat pandemi. Besarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah perlu diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam respon krisis penanganan pandemi COVID-19 agar tertangani dengan cepat. Praktik baik di beberapa negara dengan kesadaran masyarakat tinggi guna terlibat aktif dalam mendukung penanganan COVID-19, tingkat keberhasilan mengatasi dampak COVID-19 cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara dengan warga yang terbilang cukup pasif atau bahkan tidak mau terlibat sama sekali (apatis). Pemerintah memiliki keterbatasan yaitu tidak mampu menjangkau seluruh komponen kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode cross sectional untuk menilai korelasi antara kinerja kader Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) dengan variabel independen yang dilakukan di 11 Puskesmas di Kota Depok. Guna memperkaya hasil pembahasan dan implementasi peran instansi terkait, peneliti menambahkan informasi yang bersumber dari wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini oleh kader, antara lain status pernikahan (p value = 0,0001), lama waktu menjadi kader (p value = 0,038), status pelatihan (p value = 0,002), dan perilaku professional p value = 0,033). Selain itu, faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini ialah status pernikahan setelah dikontrol oleh variabel lain. Variabel confounding dalam penelitian ini ialah lama menjadi kader. Status pernikahan memiliki OR 15,34 artinya status menikah meningkatkan 15 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,9-118,8) setelah dikontrol oleh variabel lain dengan p-value 0,009. Selanjutnya adanya pelatihan surveilans berbasis masyarakat meningkatkan 3 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,3-5,05). Namun, jika dilihat dari p value, maka status pelatihan mendapatkan angka yang paling kecil yakni 0,006, sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan menjadi variabel paling berpengaruh pada kinerja kader SBM dalam penemuan dan pelaporan kasus COVID-19 di Kota Depok. ......Community involvement is one of the important keys to handling public health problems, especially during a pandemic. The magnitude of the efforts made by the government needs to be balanced with the active participation of the community in the crisis response to the handling of the COVID-19 pandemic so that it can be handled quickly. Good practice in several countries with high public awareness to be actively involved in supporting the handling of COVID-19, the success rate in overcoming the impact of COVID-19 is quite high when compared to countries with citizens who are quite passive or even do not want to be involved at all (apathetic). The government has limitations, namely not being able to reach all components of people's lives. Thus, community involvement and participation will facilitate the government's task in carrying out the policies that have been made. The design of this study was quantitative with a cross sectional method to assess the correlation between the performance of Community-Based Surveillance (SBM) cadres and independent variables conducted at 11 Puskesmas in Depok City. In order to enrich the results of the discussion and implementation of the role of relevant agencies, the researcher added information sourced from in-depth interviews with key informants. The results showed that variables related to the early detection and reporting of COVID 19 by cadres, including marital status (p value = 0.0001), length of time being a cadre (p value = 0.038), training status (p value = 0.002), and professional behavior p value = 0.033). In addition, the most dominant factors influencing the performance of cadres in the early detection and reporting of COVID-19 is marital status after being controlled by other variables. The confounding variable in this study is the length of time being a cadre. Marital status had an OR of 15.34, meaning that marital status increased 15 times the performance of cadres in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.9-118.8) after being controlled by other variables with a p-value of 0.009. Furthermore, community-based surveillance training increased cadres' performance 3 times in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.3-5.05). However, when viewed from the p value, the training status gets the smallest number, namely 0.006, so it can be said that training is the most influential variable on the performance of SBM cadres in finding and reporting COVID-19 cases in Depok City.

Abstrak :
Urban agriculture merupakan konsep pertanian yang dilakukan diruang kota. Terkait pemanfaatanya diruang kotadengan faktor keterbatasan lahan, Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu pilihan lokasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota, salah satunya komunitas kebun. Skripsi ini akan membahas mengenai aktivitas komunitas kota memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk berkegiatan urban agriculture terkait pembentukan ruangnya. Penulisan ini menggunakan metode desktiptif berdasarkan studi literature dan pengumpulan data baik dari pengamatan lapangan dan data sekunder. Kajian literatur dipelajari dan digunakan sebagai dasar saat melakukan survey lapangan, untuk kemudian dianalisis terhadap ruang aktivitas komunitas berkebun di Kota Jakarta. Dapat disimpulkan terdapat empat tahapan yang diperlukan dalam proses pembentukan ruang aktivitas komunitas berkebun terkait pemanfaatan ruang kota, yaitu (1)pembentukan form komunitas di ruang kota; (2)pengkondisian keamanan bagi lingkungan berkebun; (3)penetapan lokasi kebun komunitas dengan memperhatikan elemen pendukung ruang berkebun dan akses (4)penambahan elemen pendukung aktivitas.

---

Urban agriculture is a concept of agriculture conducted in the urban space. Open space is one of the locations utilized by the community based urban agriculture. This paper will discuss the activities of the community based urban agriculture which takes advantage of green open space for doing their activities related to the formation of urban agriculture. By using descriptive writing method through literature studies and direct observation. The literature is used as a basis for field survey and analysis on the case studies of community based urban agriculture activity in South Jakarta. As a result, there are four stage of forming activities space for community based urban agriculture related to the utilization of urban space, which is (1)establishment of a community form ; (2)conditioning garden space from environtmental security; (3)setting the land for location of the community based urban agriculture activities based on the beneficial elements of gardening space and the access of the land use; (4)adding the supporting elements activity.